Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Masdar, Hilmy

Bidah Pola Perang Para Teroris 
 
Masdar Hilmy, PhD 
Wakil direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 
 
TEROR kembali mengguncang Jakarta. Setelah bom di depan Kedutaan Australia (2004) dan bom 
Kuningan (2009), kemarin giliran Jl MH Thamrin, tepatnya di depan Gedung Sarinah dan kedai kopi 
Starbucks, menjadi target pengeboman para teroris.Akibatnya, tujuh nyawa melayang dan belasan 
lainnya luka-luka. Apa pun motif dan alasannya, terorisme merupakan tindakan keji yang tidak patut 
ditoleransi karena berlawanan dengan ajaran agama mana pun di jagat ini. 
 
Aparat telah mengonfirmasi, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) menjadi dalang di balik peristiwa 
tersebut. Itu berarti ISIS benar-benar telah ’’menepati janjinya’’ untuk menyerang Indonesia. Lebih dari 
itu, serangan tersebut mengirimkan sinyalemen eksistensi ISIS di negeri ini. 
Sebagaimana pernah diberitakan, ISIS sebenarnya telah menebarkan ancaman kepada 70 negara, 
termasuk Indonesia, sebagai target serangan pasca serangan Paris (14/11/2015). Kutipan berikut seperti 
yang dirilis kantor berita AFP (11/9/2015) menggambarkan ancaman tersebut. 
’’Apa yang, misalnya, mencegah seorang jihadis menargetkan... komunitas di Dearborn, Michigan, Los 
Angeles, dan New York City? Atau menargetkan misi-misi diplomatik Panama di Jakarta, Doha, dan 
Dubai? Atau, menargetkan misimisi diplomatik Jepang di Bosnia, Malaysia, dan Indonesia? Atau, 
menargetkan para diplomat Saudi di Tirana, Albania, Sarajevo, Bosnia, dan Pristina, Kosovo?’’ 
 
Jihad Bidah 
Sudah selayaknya aparat negara mengambil peran afirmatif dalam rangka menjamin keamanan dan 
keselamatan seluruh warga negara dari serangan teroris.Sikap ekstrawaspada terhadap ancaman 
terorisme menjadi penting karena pola kekerasan para teroris tidak mengadopsi pola konvensional. 
Namun, meminjam istilah Bassam Tibi (2002), disebut irregular war, ’’perang tidak teratur’’. 
Jika dalam urusan ideologi atau paham keagamaan para teroris cenderung konvensional-konservatif, 
tidak demikian halnya dalam perang. Dalam hal ini, para teroris cenderung menerapkan bidah (inovasi) 
dalam mengembangkan pola perang yang tidak konvensional.Bidah pertama, perang dilancarkan kepada 
semua pihak yang dipersepsi ’’musuh’’. Baik ’’musuh dekat’’ (al’aduww al-qarib) seperti aparat keamanan 
maupun musuh jauh (al’aduww al-ba’id) seperti AS dan Barat, militer maupun sipil. 
 
Dalam terminologi keagamaan klasik, perang hanya dilancarkan terhadap kombatan atau militer. 
Sementara itu, warga sipil –terutama perempuan, anak-anak, dan orang tua– tidak termasuk dalam pihak 
yang diperangi.Bidah kedua, perang tidak dilancarkan oleh lembaga yang paling otoritatif, yakni kepala 
negara. Perang dilancarkan secara semenamena oleh individu teroris yang tidak memiliki otoritas formal 
atau keagamaan apa pun. Dalam tradisi pemikiran keagamaan klasik, hanya kepala negaralah yang 
berhak menyatakan negara dalam keadaan perang. 
 
Bidah ketiga, perang dilancarkan tidak di medan perang (dar alharb), tetapi di negeri yang damai (dar al-
salam) seperti Indonesia. Artinya, perang itu ada tempatnya. Serangan teroris terhadap pusatpusat 
keramaian di ruang publik, apa pun motif dan dalihnya, menyalahi kaidah perang yang benar. 
Bidah keempat, para teroris menggunakan cara-cara naif menuju kebinasaan diri seperti bom bunuh diri. 
Sekalipun para teroris memiliki justifkasi teologis soal bom bunuh diri melalui doktrin istisyhad (mati 
syahid), jumhur ulama melarangnya karena hal itu bertentangan dengan semangat memelihara 
kehidupan. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fiqh al-Jihad (2009) termasuk ulama yang mengecam 
penggunaan bom bunuh diri.Bidah kelima, para teroris cenderung memaknai jihad sebagai perang fisik 
(qital) yang dilakukan melalui ’’pintu belakang’’ (irhabi). Sementara itu, pemaknaan jihad yang lebih 
universal dan generik sebagai perang melawan hawa nafsu atau jihad damai dianggap tidak absah 
secara teologis karena telah dinaskh (dihapus) oleh jihad qital. 
 
Solusi Menyeluruh 
Untuk mencegah dan mengatasi aksi terorisme, tidak ada cara lain kecuali melakukan aksi menyeluruh 
mulai hulu hingga hilir. Di tingkat hulu, program deradikalisasi dilakukan melalui upaya dekonstruksi dan 
delegitimasi paham-paham keagamaan yang dapat mengarah pada aksi terorisme. Hal itu bisa dilakukan 
institusi-institusi yang punya otoritas keagamaan seperti MUI serta ormas-ormas keagamaan seperti NU 
dan Muhammadiyah. 
 
Sementara itu, di tingkat hilir, program deradikalisasi dilakukan melalui pendekatan keamanan (security 
approach) dan penegakan hukum terhadap para teroris. Harus diakui, penerapan pendekatan keamanan 
oleh Densus 88 sering menimbulkan antipati dan dendam di kalangan teroris. Karena itu, pendekatan 
keamanan idealnya dilakukan setelah seluruh perangkat lunak dimaksimalkan. Dengan kata lain, fungsi 
pencegahan (deterrence) harus lebih diutamakan ketimbag fungsi penegakan (enforcement). 
Di atas itu semua, program-program pembangunan yang berorientasi kesejahteraan harus benar-benar 
dijalankan secara konsisten dan simultan.Sebab, kemiskinan dan berbagai problematika sosial 
merupakan reservoir bagi tumbuh suburnya ideologi radikalisme-terorisme. Barulah ketika semua itu 
dilakukan, negara tidak bisa dikalahkan (lagi) oleh para teroris. Semoga! 
 
 
Artikel ini sudah dimuat di Opini JawaPos, 15/1/2016.  
 


Bidah Pola Perang Para Teroris

Sulanam, M.Pd

POLITIK PROFETIK

MERUNTUHKAN MITOS “ORANG SUCI” 
Madar Hilmy 
Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 
 
 
PERSETERUAN Komisi Pemberantasan Korupsi-Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam 
derajat tertentu, memiliki arti yang cukup signifikan bagi perkembangan dan pendewasaan 
hukum di negeri ini. Saya tidak melihat upaya "pelemahan" KPK akan berdampak serius 
terhadap agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air. Betapapun kuat dugaan adanya 
pelemahan secara sistematis, KPK secara kelembagaan tidak boleh runtuh. Bagaimanapun, KPK 
adalah harapan dan benteng terakhir pemberantasan korupsi. Namun, begitu, "pertarungan" di 
antara keduanya akan saling menguji: how clean can you go? Tanpa berpretensi membela salah 
satu di antara keduanya, penegakan hukum secara imparsial harus tetap berjalan. Terpenting 
lagi, jangan ada pembelaan membabi buta. Jangan pula kita terjebak pada argumentum ad 
hominem, sikap menghakimi orang dengan menghindari substansi persoalan. Jika pun semua 
unsur pimpinan KPK diperkarakan akibat tuduhan-tuduhan yang dipersangkakan, jangan ada 
desain penghancuran KPK secara kelembagaan. KPKi tidak boleh bubar dan agenda 
pemberantasan korupsi harus tetap jalan. Regenerasi "orang suci" Mati satu, tumbuh seribu. 
Demikianlah harapan publik terhadap regenerasi "orang-orang suci" di negeri ini. Indonesia 
harus menyediakan stok berlimpah bagi kemunculan orang-orang bersih dalam rangka mengisi 
pimpinan KPK yang beperkara. Saya tidak percaya kita sudah kehabisan "orang suci". Habisnya 
"orang suci" adalah mitos, bukan realitas. Orang boleh keluar-masuk, datang dan pergi silih 
berganti, dari dan ke KPK. Namun, KPK secara kelembagaan tidak pernah bisa dimusnahkan. 
Jika pun semua unsur pimpinan KPK "dilucuti" oleh Polri, lembaga anti rasuah ini tidak boleh 
dibiarkan mati. Oleh karena itu, pemihakan presiden terhadap KPK juga harus fair: berpihak 
bukan kepada orang per orang, tetapi secara kelembagaan. Setiap warga negara berkedudukan 
sama di depan hukum (equality before the law). Presiden harus melindungi setiap lembaga 
negara, apa pun tugas dan fungsinya. Namun, presiden tidak boleh membiarkan KPK secara 
kelembagaan diobrak-abrik dengan tujuan memberangus agenda pemberantasan korupsi. 
Harus diakui, memang ada perbedaan sikap di kalangan masyarakat terkait pembelaan 
terhadap KPK dan Polri. Pembelaan masyarakat kepada KPK—ketimbang Polri—adalah sebuah 
realitas tak terbantahkan. Realitas semacam ini harus menjadi cermin obyektif bagi Polri bahwa 
ada sesuatu yang salah terkait dengan kinerjanya. Citra KPK yang positif di mata masyarakat 
tidak terbentuk sekali jadi. Ia merupakan akumulasi kinerja KPK yang terbuktiperformed 
menjalankan aksi-aksi pemberantasan korupsi. Penyelamatan aset negara sejumlah lebih dari 
Rp 153 triliun oleh KPK adalah fakta tak terbantahkan. Tidak ada lembaga penegak hukum di 
negeri ini yang memiliki rekam kinerja yang sebanding dengan KPK. Oleh karena itu, masyarakat 
tidak bisa dipersalahkan ketika mereka memiliki pencitraan yang buruk tentang Polri. 
Kenyataan semacam ini diperkuat oleh sejumlah survei bahwa Polri merupakan lembaga 
terkorup di negeri ini—selain parpol, DPR dan lembaga peradilan. Ada pekerjaan rumah yang 
begitu besar untuk menggerek citra Polri sejajar dengan KPK. Yang perlu direfleksi adalah 
mengapa citra Polri begitu buruk di mata masyarakat? Selain itu, pemerkaraan para pemimpin 
KPK menjadi pelajaran bagi semua bahwa menjadi bagian dari KPK bukanlah persoalan 
kompetensi semata, melainkan juga persoalan integritas, moralitas, dan totalitas dalam 
menjaga marwah, kehormatan, dan harga diri. Sebelum membersihkan orang lain, dia harus 
bersih terlebih dahulu. Analoginya, bagaimana mungkin sapu yang kotor dapat membersihkan 
lantai? Oleh karena itu, siapa pun yang hendak memasuki lembaga ini harus bersih luar-dalam, 
lahir-batin. Jika tidak, dia sebaiknya harus tahu diri. Perseteruan ini juga penting dalam rangka 
menciptakan sikap saling menguji di antara keduanya. Mengikuti hukum Darwinian, hanya 
lembaga tebersihlah yang akan survive (the survival of the cleanest). Ada baiknya kedua 
lembaga dibiarkan berdialektika dalam rangka saling "membentuk" dan mengoreksi dalam 
pengertian positif. Masing-masing terlibat dalam sebuah dialektika hukum yang hidup, saling 
menguji dan mengoreksi. Dalam kondisi demikian, "standar kebersihan" di kalangan Polri akan 
naik dengan sendirinya, seiring dengan proses dialektika dimaksud. Jika hukum Darwinian 
dipakai untuk mengevaluasi standar "kebersihan", Polri tidak punya pilihan lain kecuali 
menyesuaikan diri dengan lembaga kompetitornya, KPK. Polri harus memperketat diri ketika 
mengajukan nama calon pimpinannya. Tidak boleh asal comot, terlebih mengusung 
kepentingan tertentu. Ketika ada unsur pimpinan yang diperkarakan KPK, jangan ada 
pembelaan membabi buta terhadap yang bersangkutan. Kenyataannya, pembelaan Polri 
terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan terkesan hanya mengedepankan semangat esprit 
de corpsdalam rangka melindungi kepentingan sesama anggota, bukan semangat 
mengedepankan obyektivitas perkara. Dialektika hukum di antara keduanya, pada gilirannya, 
akan membentuk ruang-ruangfastabiqul khairat (perlombaan dalam kebajikan). Mungkin ada 
baiknya otak kita tidak diokupasi oleh prakonsepsi tentang setiap lembaga yang bersifat 
menghakimi. Pengasosiasian KPK sebagai "cicak" dan Polri sebagai "buaya" menyiratkan bias 
penghakiman tersebut, sekalipun faktanya memang demikian. Dalam hal ini, pertarungan Cicak 
vs Buaya dipersepsikan sebagai pertarungan antara yang baik (KPK) vs yang jahat (Polri). 
Langkah alternatif Menyikapi "habisnya" pimpinan KPK, Presiden dapat mempertimbangkan 
salah satu dari ketiga langkah alternatif berikut ini. Pertama, Presiden segera mengambil 
langkah darurat untuk mengangkat Pelaksana tugas (Plt) yang diambilkan dari unsur internal 
KPK sendiri. Kedua, Presiden segera mengganti semua unsur pimpinan KPK yang beperkara 
dengan merekrut pimpinan yang baru. Ketiga, membiarkan pimpinan KPK lowong hingga waktu 
pemilihan pimpinan baru tiba. Apa pun langkah yang diambil Presiden tidak akan berpengaruh 
terhadap kinerja KPK secara kelembagaan karena tiap-tiap divisi yang ada di dalamnya telah 
memiliki agenda dan programnya masing-masing. Pendek kata, upaya meruntuhkan mitos 
"orang suci" KPK—seharusnya—tidak akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga itu jika yang 
bekerja adalah sistem, bukan orang per orang. Habisnya unsur pimpinan di KPK tidak berarti 
eksistensi lembaga ini habis. Sejalan dengan itu, intervensi Presiden dalam perseteruan KPK-
Polri tidak untuk menyelamatkan orang per orang, tetapi demi eksistensi kelembagaannya.  
 
Artikel ini sudah dipublikasikan oleh KOMPAS Sabtu 31 Januari 2015 


Meruntuhkan Mitos "Orang Suci"

Ihwal Budaya Politik Kita
Masdar Hilmy ;   Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya 
KOMPAS,  27 Maret 2014 
                                       
                                                                                           
                                                        
DALAM  hitungan hari, bangsa ini akan menyelenggarakan hajat politik ”besar” 
lima tahunan. Jika tidak ada aral melintang, kita akan memilih anggota legislatif 
secara serentak pada 9 April. Memperhatikan apa yang terpampang di baliho-
baliho dan spanduk yang tersebar di setiap sudut kota, tampaknya kita siap 
disuguhi repetisi lima tahunan: tidak akan terjadi apa pun dalam hal perbaikan 
kualitas demokrasi kita. 
 
Momen pemilu tampaknya tidak akan menerbitkan harapan dan optimisme baru, 
terutama bagi masyarakat kebanyakan.  Sebaliknya, ia hanya mengundang 
pesimisme yang sama dengan lima tahun lalu: ketika kader-kader parpol dengan 
lantang mengatakan ”tidak” pada korupsi, tetapi justru berada di garda depan 
dalam episentrum korupsi. Oleh karena itu, agar tidak kecewa di kemudian hari, 
sebaiknya kita jangan terlalu bersemangat menaruh harapan berlebihan kepada 
calon-calon anggota legislatif untuk melakukan perubahan mendasar dalam 
struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 
Metamorfosis 
 
Bagi para calon anggota legislatif yang hendak bertarung di gelanggang politik 
kekuasaan, menyadari konstelasi politik mutakhir menjadi sesuatu yang 
imperatif agar mereka bisa belajar dari para senior mereka. Tujuannya cuma 
satu: tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan para pendahulunya. 
 
Harus ada perubahan mendasar di tingkat paradigmatik agar masyarakat mau 
”membeli” apa yang mereka tawarkan. Jika mereka mengabaikan pengetahuan 
semacam ini, dapat dipastikan yang terjadi adalah repetisi dan replikasi belaka. 
 
Melalui karyanya yang sudah menjadi klasik, Benedict RO’G Anderson dalam 
Language and Power (2006: 47-50) menegaskan bahwa Indonesia menganut 
budaya politik patrimonial atau klientilisme (pola relasi patron-klien). Pola relasi 
antara patron dan klien didasari oleh kebutuhan saling menggantungkan, tetapi 
juga saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan otoritas formal yang 
digenggamnya, sang patron bertindak sebagai pengayom, pelindung, atau 
penjamin eksistensi si klien. Sebaliknya, si klien berkewajiban menopang 
eksistensi sang patron. Jika salah seorang di antara keduanya runtuh, maka 
yang lain juga ikut runtuh. 
 
Weber (Economy and Society, 1978: 227) mendefinisikan patrimonialisme 
sebagai pola kekuasaan yang dicirikan oleh ketaatan kepada pemimpin 
tradisional bukan karena otoritas legal-formal yang melekat pada sebuah posisi 
struktural, melainkan karena pribadinya. Budaya politik patrimonialistik dicirikan 
oleh empat hal: (1) kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya 
(resources exchange); (2) kebijakannya bersifat partikularistik, tidak 
universalistik; (3) penegakan hukum bersifat sekunder; dan (4) penguasa politik 
sering kali mengaburkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 
 
Pola kekuasaan patrimonialistik di masa Orde Baru dapat dilihat dari masifnya 
kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh banyak individu yang duduk dalam 
sistem birokrasi dan lembaga politik dengan cara memanfaatkan otoritas formal 
yang dipikulnya untuk kepentingan dirinya dan orang-orang terdekat. Modus 
kejahatan yang dilakukan dapat dilihat secara kasatmata dari rekam jejak 
individu dengan cara memanipulasi kekuasaan yang digenggamnya tanpa 
melibatkan struktur formal yang didudukinya. Seorang pemimpin daerah bisa 
memiliki kekayaan yang teramat fantastis akibat jabatan formal yang dimilikinya. 
 
Harus diakui, paradigma politik-kekuasaan di era reformasi ini belum mengalami 
perubahan signifikan ke arah lebih baik. Reformasi birokrasi melalui pengenalan 
prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih (good and clean governance) 
ternyata hanya menggeser paradigma politik-kekuasaan dari patrimonialisme ke 
neopatrimonialisme. Persis seperti pepatah ”menuangkan anggur lama ke dalam 
botol baru” (pouring the old wine into a new bottle). Jika patrimonialisme berjalan 
secara individual, maka neopatrimonialisme berjalan secara formal-struktural. 
Artinya, terdapat pencampuran antara dominasi patrimonial dan birokrasi legal-
rasional (Erdmann & Engel, 2006: 18). 
 
Dalam budaya politik neopatrimonialistik, modus kejahatan pun berjalan lebih 
sistemik, struktural, dan bertali-temali dengan lembaga lain. Jika korupsi pada 
masa Orde Baru bisa diurai melalui aktor-aktor individu, maka modus korupsi di 
era Reformasi melibatkan struktur politik birokrasi yang jauh lebih canggih, rumit, 
dan subtil. Korupsi dilakukan bukan secara individual dan dapat diendus secara 
individual pula, melainkan secara institusional-struktural. 
 
Aspek lain yang membedakan neopatrimonialisme dari patrimonialisme terletak 
pada pola loyalitas politik antara si klien kepada sang patron. Pada kekuasaan 
patrimonialistik, pola ketaatan klien kepada patron sering kali didasarkan pada 
nilai-nilai tradisional dan primordial. Sementara itu, pada kekuasaan 
neopatrimonial, pola ketaatan klien kepada patron murni didasari oleh motif-
motif ekonomi dan pragmatisme rasional. Dengan demikian, terdapat 
pertimbangan pilihan rasional di balik pola relasi patron-klien. 
 
Mengakhiri budaya politik (neo)patrimonialistik bukan perkara mudah. Sejauh ini 
negara (baca: pemerintah) bukan tidak melakukan upaya sama sekali untuk 
memperbaiki budaya politik kita. Reformasi birokrasi yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih sebenarnya telah gencar 
dilakukan di berbagai lini. 
 
Penambahan insentif juga telah diobral besar-besaran di lembaga-lembaga 
formal melalui program remunerasi. Akan tetapi, itu semua tidak mengubah 
budaya politik kita secara signifikan. 
 
Memecah konsentrasi 
 
Salah satu harapan perbaikan justru dimulai dari gedung KPK. Secara tidak 
disadari, KPK telah memperkenalkan budaya politik baru yang berpijak pada 
prinsip tata kelola yang baik dan bersih. 
 
Dalam konteks ini, cara yang dilakukan KPK adalah memecah konsentrasi 
individu-individu yang terlibat dalam budaya politik neopatrimonialistik untuk 
mempertanggungjawabkan korupsi politik yang telah dilakukannya. Tidak 
berlebihan jika KPK telah membalikkan sebuah kemustahilan menjadi sebuah 
kemungkinan dan harapan. Pengenalan budaya politik baru justru dimulai ketika 
KPK memecah konsentrasi dan memutus pola relasi patron-klien melalui 
paradigma impartial law enforcement. 
 
Pergeseran paradigma budaya politik semacam ini harus kita dukung bersama 
dan harus disadari oleh siapa pun yang hendak memasuki domain politik-
kekuasaan. Mudah-mudahan langkah KPK memecah konsentrasi 
neopatrimonialistik ini menandai datangnya era baru budaya politik adiluhung. 
 
Jika Anda ingin selamat dunia-akhirat, janganlah larut ke dalam sistem politik 
yang ada, tetapi ciptakanlah sistem politik baru yang akuntabel, bersih, 
bertanggung jawab, dan melayani. Konsekuensinya, jika nanti terpilih, Anda 
bukan lagi milik parpol dan mengabdi kepada parpol, tetapi milik masyarakat 
dan bangsa ini. 
 


Ihwal Budaya Politik Kita

Biyanto, .

 
 
Imajinasi Politik Islam 
Biyanto ; Dosen UIN Sunan Ampel, 
Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jawa Timur 
Jawa Pos, 18 Maret 2014 
                                                                  
Saat melintas di depan Gedung Grahadi, kantor gubernur Jatim, saya menyaksikan sekumpulan 
anak muda berdemonstrasi bersamaan dengan hari pertama kampanye (16 Maret 2014). Selain 
berorasi, mereka membentangkan spanduk bertulisan penolakan terhadap demokrasi dan pemilu. 
Bagi mereka sistem demokrasi merupakan produk Barat sehingga harus ditolak. Solusi yang 
ditawarkan adalah kembali pada syariah dan khilafah. Dengan penuh keyakinan mereka 
menyatakan bahwa segala persoalan di negeri ini akan selesai dengan syariah dan khilafah. 
Demonstrasi dengan tema tersebut tentu sering kita jumpai. Karena itu, bagi sebagian orang 
demo tersebut mungkin tidak menarik. Tetapi, jika ditelisik lebih jauh, kita dapat menyimpulkan 
bahwa gerakan sosial keislaman yang bercorak lintas batas (transnasional) terus menunjukkan 
perkembangan. Gerakan ini merata di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim 
maupun minoritas muslim. 
Meski gerakan tersebut sangat bervariasi, umumnya memiliki pandangan politik yang sama. 
Doktrin politik yang dianut adalah bahwa Islam mengajarkan kesatuan agama dan negara (al-
Islam din wa daulah). Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara 
universal bersifat kompatibel sehingga dapat dilaksanakan di segala waktu dan tempat (shalihun 
likulli zaman wa makan). Bagi penganut Islam fundamental, pemisahan agama dan negara 
adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Karena itu, kelompok Islam fundamental berpandangan 
bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode Nabi Muhammad dan 
sahabat. 
Bagi kelompok Islam fundamental, sistem khilafah dianggap satu-satunya solusi untuk 
menegakkan cita-cita politik umat. Dengan mencitakan dunia Islam dipimpin seorang khalifah, 
berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan pada 
kesamaan tujuan dalam kehidupan bernegara. Gagasan nasionalisme jelas mengakui eksistensi 
keragaman budaya, etnik, agama, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk 
mewujudkan kebaikan bersama. Sementara, gerakan Islam politik membangun cita-cita berdasar 
kesamaan agama sehingga mengabaikan batas negara-bangsa (nation state). 
Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam politik itulah, umat harus menunjukkan ajaran yang 
lebih substantif. Yang lebih penting adalah menjalankan pemerintahan dengan dasar moral 
keagamaan. Hal ini penting karena gagasan mendirikan negara Islam dalam konteks Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas tidak memiliki tempat. Gagasan tersebut menurut 
sebagian pemikir juga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. 
Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama juga tidak pernah memerintahkan 
umatnya untuk membangun pemerintahan dengan bentuk tertentu. Karena itulah, sepeninggal 
beliau terjadi mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pergantian khalifah. Setiap 
khalifah dipilih dengan mekanisme yang berbeda; pemilihan langsung (Abu Bakar), penunjukan 
khalifah (Umar bin Khaththab), tim formatur (Utsman bin Affan), serta diangkat kaum 
pemberontak (Ali bin Abu Thalib). 
Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya landasan 
moral yang harus dipatuhi pemimpin dan rakyatnya. Nilai-nilai moral keagamaan yang 
ditekankan Nabi adalah keadilan (al-’adalah), musyawarah (al-syura), kebebasan (al-hurriyah), 
persamaan (al-musawa), dan semangat menghargai pluralitas keberagamaan (al-ta’addud al-
diniyyah). Dengan demikian, tugas pemimpin negara adalah menjamin pelaksanaan nilai-nilai 
tersebut dalam kehidupan politik kenegaraan. Karena itulah, perdebatan yang menguras energi 
mengenai bentuk negara harus diakhiri. Semua komponen bangsa harus berpandangan bahwa 
NKRI merupakan rumusan final sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa (the founding 
fathers). 
Hal itu berarti gagasan mewujudkan negara Islam dapat dikatakan tidak memiliki dasar yang 
kuat, baik dalam tataran normatif maupun historis. Bahkan, dalam konteks kekinian cita-cita 
mendirikan negara Islam sebagai negara ideologis dapat dikatakan tidak kompatibel dengan 
dunia modern. Apalagi, realitas menunjukkan bahwa cita-cita membangun sistem politik yang 
bercorak transnasional selalu mengalami kegagalan. Cita-cita gerakan Islam politik di banyak 
negara juga belum berhasil diwujudkan. 
Karena itulah, Oliver Roy (1994) menyebut bahwa cita-cita gerakan Islam politik sebagai 
Islamic political imagination (imajinasi politik Islam). Pernyataan ini relevan dengan realitas 
politik di dunia Islam. Kondisi politik Indonesia juga menunjukkan gejala yang sama. Elite partai 
berasas Islam yang tergabung dalam PKS, PPP, dan PBB juga belum menunjukkan diri sebagai 
figur yang berintegritas. Demikian juga elite partai berbasis ormas keislaman seperti PKB dan 
PAN. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian elite partai tersebut terjerat dalam kasus korupsi 
dan perempuan. 
Dampaknya, partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman selalu gagal menjadi partai besar. 
Itu dapat dilihat dari hasil pemilu sejak era reformasi. Hasil survei beberapa lembaga juga 
memprediksi bahwa nasib partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman tidak akan membaik 
dalam Pemilu 2014. Justru partai berideologi nasionalis yang akan berjaya. 
Realitas politik tersebut jelas tidak sejalan dengan data statistika yang menunjukkan jumlah umat 
Islam yang mayoritas. Karena itu, harus diakui bahwa politik aliran di negeri ini benar-benar 
telah tamat. Pilihan politik umat kian mencair dan otonom, tidak lagi terkotak-kotak berdasar 
perbedaan budaya, etnik, dan agama. 
Seharusnya realitas politik tersebut menjadi pelajaran bagi elite muslim, baik yang berkiprah di 
jalur politik maupun kultural. Kini sudah tidak eranya lagi mewacanakan simbol-simbol 
keagamaan, seperti menegakkan syariat dan mewujudkan khilafah. Kini, umat semakin cerdas 
memilih siapa yang memiliki rekam jejak baik sehingga pantas dipilih. 
Sumber: Jawa Pos 
 


Imajinasi Politik Islam

Akh., Muzakki

 Mengatur Minimarket 
Akh Muzakki  ;    
Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Sekretaris PW NU Jawa Timur 
JAWA POS,  05 Maret 2014 
                                                                                                                         
                                                                                           
                                                        
SALAH satu penopang fundamental ekonomi nasional adalah kuatnya ekonomi 
sektor informal. Krisis ekonomi dunia pada 2008 yang mampu dihadapi secara 
baik oleh Indonesia menjadi bukti kekenyalan ekonomi nasional terhadap 
berbagai turbulensi ekonomi jika dibandingkan dengan berbagai negara, 
termasuk yang berkategori maju sekalipun.  
 
Namun, kini ekonomi sektor informal, terutama pada jaringan ritel, sedang 
ditakar menjamurnya minimarket. Pemegang kekuasaan sangat memahami 
kondisi tersebut. Bahkan, Pemerintah Kota Surabaya sejak setahun lalu 
berencana mengatur ulang keberadaan minimarket berjejaring nasional hingga 
internasional sebagai bentuk toko modern. Hanya, pengaturan minimarket itu 
telah mandek setahun (Metropolis Jawa Pos, 3/3/2014).  
 
Rencana Pemkot Surabaya sangat cerdas sehingga harus didorong bersama-
sama agar segera direalisasikan. Sebab, menjamurnya minimarket berjejaring 
nasional dan bahkan internasional hingga ke setiap sudut perkampungan jelas 
memiliki dampak ikutan yang buruk bagi pelaku ekonomi sektor informal.  
 
Simaklah isi curhat seorang pembaca bernama Andi Rahman yang tinggal di Jl 
Jenggala Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, pada rubrik Pembaca Menulis di 
Jawa Pos (17/2/2014). Dia menulis begini: ''Bapak Bupati, saya seorang 
pedagang kelontong. Sejak beroperasinya minimarket di Jalan Jenggala, 
pendapatan kami turun drastis. Sebab, minimarket itu berdempetan dengan toko 
bapak saya. Total ada tiga minimarket dalam satu RT.'' 
 
Hal tersebut sejatinya tidak hanya dirasakan Andi secara pribadi. Dampak 
negatif yang dirasakan keluarganya itu juga dialami keluarga-keluarga lain di 
negeri ini. Jumlah mereka pun tidak sedikit. 
 
Merujuk pada dampak buruk tersebut, rencana Pemkot Surabaya untuk 
mengatur ulang keberadaan minimarket berjejaring nasional layak diapresiasi 
positif. Rencana pemberlakuan surat izin usaha toko modern (SIUTM) patut 
didukung bersama. Sebab, pemerolehan atas izin usaha tersebut 
mempersyaratkan adanya kepemilikan terhadap hasil analisis dampak sosial 
ekonomi masyarakat lokal. Kegagalan untuk memperoleh surat izin itu menjadi 
awal kegagalan mendirikan usaha toko modern berjejaring nasional hingga 
internasional tersebut.  
 
Namun, menurut hemat saya, regulasi model pemberian izin usaha dalam 
kerangka pengaturan minimarket itu harus diikuti paket kebijakan untuk 
membesarkan pelaku ekonomi toko tradisional dan atau ekonomi warga 
masyarakat lokal.  
 
Pertama, pemerintah daerah perlu menguatkan pengembangan ''ekonomi bapak 
asuh'' (foster economic development) sebagai instrumen kebijakan untuk 
mengembangkan kemajuan ekonomi masyarakat lokal (community's economic 
development). Minimarket yang berjejaring nasional dan bahkan internasional 
yang selama ini sudah ada dan atau yang akan disetujui untuk beraktivitas 
usaha harus mau menjadi ''bapak asuh'' bagi pedagang-pedagang kelontong di 
wilayah sekitarnya.  
 
Kedua, pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan toko komunitas 
(community shop) oleh kumpulan warga. Usaha ekonomi-bisnis itu digerakkan 
dari modal masyarakat, dikelola secara mandiri oleh mereka, dan 
keuntungannya kembali kepada mereka untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
mereka.  
 
Berbeda dengan minimarket-minimarket berjejaring nasional hingga 
internasional yang dikuasai sepenuhnya oleh individu atau kumpulan individu 
yang berasal dari luar masyarakat setempat, toko komunitas murni berasal dari 
dan berakhir untuk kepentingan sebesar-besarnya masyarakat setempat. Di 
toko komunitas itu, masyarakat menjadi pemilik sekaligus konsumen. Selisih 
keuntungan kembali kepada masyarakat.  
 
Dengan lanskap ekonomi-bisnis demikian, pemasukan ekonomi masyarakat 
setempat yang berasal dari aset yang nyata-mewujud maupun nirnyata-nirwujud 
diserap korporasi besar melalui usaha minimarket berjejaring nasional bahkan 
internasional. Karena kepemilikan permodalannya mutlak oleh korporasi besar 
itu, keuntungan (profit) yang didapat dari penyerapan tidak kembali kepada 
masyarakat, melainkan melayang ke kantong-kantong pemilik modal luar.  
 
Jika aset masyarakat itu menguap ke luar, peningkatan kapasitas ekonomi 
hanya akan menjadi milik pemodal luar. Masyarakat lokal akan tetap pada 
kondisi semula atau bahkan lebih parah. Karena itu, toko komunitas layak 
menjadi solusi alternatif bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Kemandirian 
masyarakat akan diawali dan dibangun dari kemandirian ekonomi mereka 
 


Mengatur Minimarket

Akh Muzakki, S.Ag, M.Phil, Grad. Dip., Ph.D

Imlek, Tionghoa, dan Politik 
Akh Muzakki, S.Ag., M.Phil, Grad. Dip., Ph.D 
Dosen FTK UIN Sunan Ampel Surabaya 
Jawa Pos Kamis, 31 Januari 2013 
ADA lanskap yang berbeda pada perayaan Imlek era Orde Baru dan reformasi. Pada masa Soeharto, 
Imlek hanya ''perayaan malam tahun baru'' dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 
tidak boleh dirayakan di depan publik. Namun, era demokrasi memberikan ruang yang lebih terbuka. 
Penetapan Imlek sebagai hari libur fakultatif oleh Gus Dur melalui Keputusan Presiden Nomor 19/2001 
tanggal 9 April 2001 mengawali terbukanya ruang yang dimaksud. 
Karena itu, semangat antidiskriminasi kini sangat terasa. Dalam tujuh tahun terakhir peringatan Imlek, 
pesan antidiskriminasi hampir rutin dikeluarkan Presiden SBY. Pada perayaan Imlek 2558 (2007), SBY 
menyerukan, ''Sudah bukan saatnya lagi ada diskriminasi. Sudah bukan saatnya saling mencurigai, 
membeda-bedakan orang berdasarkan asal etnis dan keyakinan yang dianut'' (Jawa Pos, 25/2/2007). 
Pesan yang sama diulang SBY pada perayaan Imlek 2559 (2008) seraya menyatakan, ''Jangan ada lagi 
diskriminasi'' (Jawa Pos, 18/2/2008). Pesan itu terus digelorakan hingga tahun lalu. 
Semangat antidiskriminasi tersebut menjadi antitesis terhadap perlakuan diskriminatif di ruang ekspresi 
politik dan kuasa pemerintahan oleh Orde Baru. Warga keturunan Tionghoa cenderung menjadi ''sapi 
perah'' penguasa kala itu. Atas alasan pengalaman pahit politik 1965, rezim Orde Baru menggiring dan 
membatasi warga keturunan Tionghoa semata ke dunia ekonomi-bisnis. Namun, hasil kerja ekonomi-
bisnis mereka digunakan tak lebih sebagai ATM untuk membiayai kebutuhan individual dan kelompok 
penguasa politik saat itu. 
Berdasar aras pemikiran sejarah tersebut, Imlek kini bukan sekadar momen pergantian tahun berbasis 
etnis. Tapi, juga perayaan simbolis atas eksistensi etnis Tionghoa di ruang ekspresi politik dan politik 
kuasa. Semangat antidiskriminasi pada setiap perayaan Imlek menjadi basis penguat simbolis eksistensi 
politik yang dimaksud. 
Salah satu indikator yang paling gampang diukur adalah terbukanya ruang bagi warga keturunan 
Tionghoa untuk menduduki jabatan politik puncak di partai politik. Posisi politik mereka di partai politik 
bukan saja menjadi titik kulminasi ceruk pasar (captive market) simpatisan, melainkan juga pemegang 
posisi manajemen puncak. 
Kita memang pernah memiliki ketua umum partai politik yang dijabat warga keturunan Tionghoa. Tapi, 
itu terjadi sekitar 60 tahun lalu saat Siauw Giok Tjhan memimpin Badan Permusjawaratan 
Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Baperki ikut berkontestasi dalam Pemilu 29 September 1955 
untuk memilih anggota DPR dan Pemilu 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Kala 
itu, Baperki berhasil mengakumulasi 70 persen suara warga Indonesia keturunan Tionghoa di Jawa. 
 
Namun, selama 32 tahun Orde Baru, tidak pernah muncul figur keturunan Tionghoa sebagai tokoh 
puncak partai politik. Ada kevakuman luar biasa besar selama masa itu dari ketokohan Tionghoa di 
partai politik. 
Nah, derap menuju puncak peringatan Hari Raya Imlek 2565 tahun ini ditandai kejadian penting dalam 
jagat perpolitikan Indonesia. Salah satu putra terbaik Indonesia keturunan Tionghoa, Rusdi Kirana, 
didapuk menjadi wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia adalah presiden direktur Lion 
Group dan peraih predikat terkaya nomor 29 dari 40 orang terkaya Indonesia 2013 versi majalah Forbes 
(http://www.forbes.com). 
Naiknya Rusdi sebagai wakil ketua umum PKB tersebut sungguh spesial. Dia merupakan warga 
keturunan Tionghoa pertama yang menjabat wakil ketua umum partai politik dalam sejarah Indonesia 
modern. 
Pada era reformasi selama ini, paling banter jabatan yang diraih politisi berlatar belakang etnis Tionghoa 
adalah ketua dewan pakar dan wakil ketua majelis nasional. Jabatan itu pernah direngkuh Hary 
Tanoesoedibjo di Partai Nasdem pada November 2011. Namun, pada Januari 2013, dia justru mundur 
dari posisi politik tersebut. Lalu, dia bergabung ke Partai Hanura sebulan setelah itu dan menjabat ketua 
badan pemenangan pemilu partai tersebut. 
Hal yang sama terjadi pada figur Alvin Lie yang baru sampai pada posisi pengurus DPP PAN. Juga, Kwik 
Kian Gie di PDI Perjuangan yang hanya sampai pada posisi salah seorang ketua DPP. Lalu, yang kini 
fenomenal adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), politikus yang berangkat dari Golkar, lalu pindah ke 
Gerindra, dan kini menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. 
Namun, tidak ada satu pun di antara tokoh-tokoh Indonesia keturunan Tionghoa tersebut yang 
menjabat posisi puncak partai politik atau setingkat di bawahnya. Karena itu, naiknya Rusdi Kirana 
sebagai wakil ketua umum PKB menjadi fenomena partikular nan apik untuk menandai era baru relasi 
Tionghoa dan politik Indonesia modern. 
Hanya, ada satu pemandangan umum bahwa warga keturunan Tionghoa yang masuk dunia politik 
kekuasaan rata-rata masih terbatas pada mereka yang berlatar belakang pelaku bisnis-ekonomi. 
Terkesan, kesuksesan di bidang bisnis-ekonomi segera diinginkan untuk dikonversi ke dunia politik. 
Menjadi petinggi partai politik cenderung dijadikan medan ekspansi kesuksesan bisnis-ekonomi yang 
dimaksud. 
Karena itu, tantangan yang dihadapi siapa pun warga keturunan Tionghoa yang bergerak di ranah politik 
praktis sebagai tokoh puncak partai politik seperti Rusdi sangat jelas. Yakni, mengubah kapasitas 
simbolis (symbolic capacity) atas posisinya sebagai pemimpin puncak partai politik menjadi kemampuan 
riil (real capability) untuk melakukan proses kapitalisasi politik dirinya sebagai representasi simbolis 
warga keturunan Tionghoa. 
 
Caranya, menjadikan dirinya modal kultural-individual penting untuk mengakumulasi suara warga 
bangsa secara keseluruhan, termasuk keturunan Tionghoa. Keberhasilan Siauw Giok Tjhan dalam 
mengonversi kapasitas simbolisnya sebagai ketua umum Baperki dengan mengakumulasi 70 persen 
suara warga keturunan Tionghoa pada Pemilu 1955 tersebut selayaknya bisa direplikasi siapa pun warga 
keturunan Tionghoa yang menjadi tokoh puncak partai politik saat ini. 
Kemampuan manajerial politik tokoh Tionghoa seperti yang dimaksud segera ditakar keterbukaaan 
ruang ekspresi publik yang makin luas bagi semua komponen bangsa ini. Ruang politik era awal 
kemerdekaan, era Orde Baru, dan era reformasi memiliki kekhasan tersendiri. Semua itu memerlukan 
political treatment yang khas pula. Peningkatan partisipasi politik hingga penguatan posisi politik di 
partai harus segera disertai akumulasi suara yang baik untuk kebajikan publik. 
Itulah pekerjaan rumah figur keturunan Tionghoa yang menjadi tokoh sentral di partai politik. Mereka 
harus segera bisa mengonversi tantangan menjadi peluang untuk kemaslahatan warga Tionghoa secara 
khusus dan bangsa ini secara keseluruhan. Mulai penguatan pendidikan politik, peningkatan partisipasi 
politik, hingga pemanfaatan suara untuk lahirnya kebajikan publik yang adil dan bermartabat.  


Imlek, Tionghoa, dan Politik

Saifuddin Al Khotib, Basam

Mafahim Al Islam Al Siyasi wal 'Urubah Al A'laqah Al Tsaqafiyah m'a Indonesia\ud
\ud

Masdar , Hilmy

Membunuh Akal Sehat\ud

Prof. Dr, Abd A’la

RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAM* 
 
Oleh  
Prof. Dr. H. Abd A’la, M.Ag 
 
 
 
 Hingga saat ini konflik kekerasan baik vertikal maupun horizontal dalam tataran global, 
regional, dan lokal masih terus membebani kehidupan umat manusia. Dalam tataran Internasional, 
Syria terus bergolak. Demikian pula Mesir masih jauh dari kondisi yang kondusif. Di kawasan 
regional, masyarakat Thailand masih dibayang-bayangi konflik horizontal antara kelompok yang 
kontra dan pro PM Cingluck. Indonesia pun terus dibayang-bayangi dan didera konflik yang rentan 
dan bahkan sudah bernuansa kekerasan. 
 Konflik yang terjadi tersebut menyisakan persoalan yang tidak sedikit. Kerusakan, 
kehancuran atau kerugian harta benda nyaris tidak terhitung. Korban luka atau dan meninggal –
bahkan yang dari orang-orang yang tidak berdosa– pun berjatuhan. Lebih dari itu, para korban 
dipastikan mengalami beban gangguan psikologis yang tidak ringan. 
 Ironisnya, tragedi kemanusiaan ini berlangsung di tengah-tengah kemajuan peradaban umat 
manusia. Persoalan bertambah memilukan karena konflik kekerasan yang dewasa ini terjadi banyak 
dilakukan umat-umat beragama, tidak terkecuali umat Islam. Bahkan agama sering –jika tidak selalu 
–diangkat ke permukaan bukan untuk menyelesaikan konflik, tapi justru untuk menjustifikasinya. 
 Agama apa pun tentu tidak pernah melegalkan konflik kekerasan. Hal ini bertentangan 
secara diametral dengan ajaran agama yang bersifat moral. Kehadiran agama seutuhnya untuk 
memanusiakan manusia, menjadikan manusia sebagai makhluk paripurna yang mampu 
mengaktualkan dan memaksimalkan potensi diri manusia yang bersifat intelektual, emosional-
spiritual, dan ketrampilan motorik. Dalam kondisi semacam itu, manusia akan memahami dan 
memiliki kesadaran utuh tentang hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada 
sesama, kehidupan, alam semesta, dan terutama kepada sang Pencipta. 
Pembiaran terhadap konflik dipastikan bukan hanya akan menyisakan penderitaan bagi 
masyarakat korban konflik dan masyarakat sekitar, namun juga akan membebani sejarah kehidupan 
umat manusia di masa-masa yang akan datang. Tanpa suatu penyelesaian yang tuntas dan 
holistik,konflik yang saat ini terjadi memiliki peluang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. 
 Menyikapi konflik kekerasan itu, umat Islam sebagai penerus risalah Muhammad (saw) 
dalam pembumian Islam rahmatan lil ‘alamin perlu melakukan refleksi kritis atas kejadian dan 
keberlangsungan konflik, yang bahkan seringkali menimpa diri mereka sendiri. Mereka perlu 
mempertanyakan tumpulnya peran dakwah yang senyatanya bukan hanya harus bisa sebagai media 
dan bagian tak terpisahkan dari rekonsiliasi konflik, tapi juga sebagai penyebaran dan pembumian 
kedamaian hakiki dalam kehidupan di alam semesta ini. Pada saat ini dan tentunya ke depan kita 
umat Islam perlu menemukan akar masalahnya, kemudian penyelesaian dan upaya-upaya tangkal 
penjegahannya sedini mungkin.  
                                                          
*
Disampaikan dalam Seminar Internasional dan Peringatan Dies Natalis ke-43 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, Kamis 20 Maret 2014 
 
2 
 
  
Membaca Akar Konflik 
Sejauh ini sejumlah penelitian memperlihatkan, konflik kekerasan hampir berujung kepada 
akar persoalan yang tidak tunggal. Pada umumnya akarnya memiliki multi, bahkan transdimensional 
yang antara satu dengan lainnya saling kait mengkait, dari aspek sosial, ekonomi, hingga politik. 
Pada sisi itu, konflik kekerasan yang bernuansa agama pun sejatinya sulit ditemukan hanya berujung 
kepada aspek teologis. Bahkan yang sering terjadi, agama sekadar dijadikan alat pembenar untuk 
melakukan kekerasan. Minimal agama dijadikan pemicu untuk kian mengobarkan pertentangan. 
 Dalam konteks Indonesia dewasa ini, persoalan sosial pendidikan yang berkelindan dengan 
persoalan ekonomi atau dan politik merupakan bagian utama dari akar-akar persoalan yang 
menumbuh-kembangkan konflik pertentangan yang sarat dengan kekerasan dan sejenisnya. Sebagai 
salah satu contoh, keterbelakangan hidup suatu kelompok masyarakat yang mengakibatkan 
ketidakmampuan mereka dalam mengakses kesempatan untuk menuju kehidupan yang lebih baik 
memojokkan mereka ke dalam kehidupan yang sangat rentan. 
Persoalan kian bertambah runyam manakala keagamaan mereka berkembang dari 
pemahaman yang sempit dan parsial sehingga mereka terjebak ke dalam pola pandang dikotomis 
benar dan salah. Dalam kondisi semacam itu, mereka biasanya beranggapan keberagamaan mereka 
paling benar, sedangkan pola keberagamaan di luar mereka salah. Aragonsi keberagamaan model ini 
yang beramalgamasi dengan kondisi sosial ekonomi mereka yang terbelakang demikian mudah 
menjebak mereka untuk menyikapi perbedaan sebagai pertentangan yang ditindaklanjuti 
penyelesaiannya dengan kekerasan, anarkisme, dan seumpamanya. 
Konflik kian tidak terkendali atau minimal sulit untuk dihentikan ketika unsur-unsur yang 
terlibat dalam penanganan dan rekonsiliasi memiliki kepentingan yang berbeda atau tidak sejalan 
dengan tujuan utama penyelesaian konflik. Fenomena yang ada memperlihatkan ada kelompok atau 
oknum yang mengklaim hadir untuk melakukan rekonsiliasi antar pihak-pihak yang berselisih, tapi di 
balik itu nuansa kepentingan mereka sendiri demikian kentara. Di sini bukan resolusi konflik yang 
terjadi, tapi pelestarian konflik, atau pemunculan konflik baru yang mengemuka. 
 
Transformasi Konflik; Peran Dakwah Agama 
 Menyikapi merebaknya konflik kekerasan dan keberlanjutan konflik, dakwah Islam 
senyatanya bisa berperan sangat signifikan untuk menghentikan dan sekaligus melakukan 
pencegahan sedini mungkin. Visi Islam yang menekankan kedamaian dan nilai-nilai luhur sejenis, 
dan berada dalam posisi berseberangan dengan kekerasan menjadikan dakwah Islam harus 
mengawal visi Islam tersebut. 
Namun persoalan yang kemudian mengedepan, kendati Islam yang identik dengan agama 
dakwah, dan ajarannya dari saat ke saat dan di tempat mana pun terus dikenalkan dan disebarkan, 
sikap dan perilaku, bahkan pandangan yang bertentangan dengan ajaran tersebut justru terus 
berkembang dalam kehidupan. Di sini kesalahannya tentu bukan pada ajarannya, tapi lebih pada 
strategi, dan metode yang dikembangkan. 
 
3 
 
Fenomena yang ada menunjukkan, kelemahan dakwah yang berkembang dewasa ini lebih 
banyak pada aspek wacana, sangat normatif, dan terkadang lepas dari konteks kehidupan nyata 
yang dialami masyarakat. Bahkan antara wacana yang dikembangkan dan realitas yang diperlihatkan 
bisa-bisa berada dalam posisi yang bertentangan. 
Sejatinya dakwah merupakan salah satu representasi dari ajaran Islam yang holistik dan 
paripurna. Dalam ungkapan lain, dakwah Islam berkait erat dengan isu, strategi,dan pola 
pengembangan kehidupan menuju hakikat kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pada sisi itu, 
resolusi konflik merupakan bagian intrinsik dari dakwah Islam yang berkelindan dengan isu-isu 
lainnya. Seiring dengan itu, resolusi konflik dalam perspektif dakwah Islam harus mencakup semua 
dimensi penyelesaian; dari pemikiran hingga tindakan, dan mulai dari persiapan hingga upaya pasca 
rekonsiliasi. 
Dalam perspektif Islam, resolusi konflik bersifat transformatif; dari keterceraiberaian menuju 
kebersamaan, dan dari kelemahan menjadi kekuatan. Karena itu, perbedaan sebagai sunnatullah 
tidak bisa dipertentangkan, apalagi dipertandingkan. Perbedaan hendaknya disikapi sebagai 
pengkayaan untuk melabuhkan kedamaian. Ketika perbedaan dalam realitasnya merupakan 
pertentangan karena nilai-nilai yang dianut satu kelompok bertentangan dengan nilai dengan yang 
diyakini kelompok lain, maka perlu dibedah nilai mana saja yang sarat subyektivitas dan sejenisnya, 
dan nilai mana yang bersifat universal perennial. Subyektifitas perlu dikurangi, jika tidak dieliminasi, 
dan yang perennial dikembangkan dan dilestarikan. 
Tentunya komunikasi dan suasana dialogis hendaknya menjadi bagian integral dalam 
keseluruhan proses. Melalui komunikasi yang intens dan merepresentasikan kesetaraan, mereka 
yang berkonflik, dan kita sebagai mitra akan hadir sebagai umat manusia yang sama-sama memiliki 
hak dan kewajiban untuk mengemban terciptanya umat manusia yang satu dalam kehidupan yang 
mencerminkan kesejahteraan, dan kebahagiaan. Pada gilirannya semua itu harus 
dipertanggungjawabkan kepada sang Pencipta dan sesama. 
 
Penutup; Menuju Budaya Perdamaian 
Dalam perspektif Islam, pembumian perdamaian merupakan awal dan akhir dari resolusi 
konflik. Perdamaian adalah hakikat kehidupan. Dengan demikian, perdamaian harus menjadi 
budaya bagi masyarakat. Komitmen atas perdamaian inilah yang menjadi identitas bagi muslim yang 
tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
Sebagai universitas yang mengusung ilmu-ilmu keislaman sebagai kajian utamanya, UIN 
Sunan Ampel Surabaya harus mengawal visi Islam tentang kedamaian tersebut. Di sini Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi mutlak sebagai salah satu pengawal utama di UIN Sunan Ampel Surabaya 
dalam menggagas dan mengimplementasikan budaya tersebut. Tentunya pelaksanaan seminar ini 
sepenuhnya harus berada dalam bingkai luhur tersebut. 
 
 
Dakwah & Politik Global 
4 
 
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu modal penting bagi ummat Islam 
dalam melakukan dakwah di tengah politik global. Demikian diungkapkan Kedutaan Besar Suriah untuk 
Indonesia, DR. Bassam Alkhatib dalam seminar internasional “Dakwah & Politik Global” dalam rangka Dies 
Natalis Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi ke 44 minggu lalu (20/3/2014). Dengan ilmu pengetahuan, 
masyarakat Islam dapat berinteraksi dengan dunia global dan terlibat dalam proses demokratisasi. 
Diakuinya, terminology demokrasi masih mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda. Di 
dunia Barat misalnya, meskipun secara substansial memilki kesamaan, namun secara operasional 
sering masih mengalami perbedaan dengan masyarakat Timur.  Meski demikian, Islam hakekatnya 
selaras dengan gagasan demokrasi yang mengedepankan sistem musyawarah. 
Sementara itu, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof Dr Abd A’la, M.Ag dalam seminar 
tersebut mempunyai gagasan serupa terkait dengan perbedaan. Baginya, perbedaan merupakan 
sunnatullah tidak bisa dipertentangkan, apalagi dipertandingkan. Perbedaan hendaknya disikapi 
sebagai pengkayaan untuk melabuhkan kedamaian. Ketika perbedaan dalam realitasnya merupakan 
pertentangan karena nilai-nilai yang dianut satu kelompok bertentangan dengan nilai dengan yang 
diyakini kelompok lain, maka perlu dibedah nilai mana saja yang sarat subyektivitas dan sejenisnya, 
dan nilai mana yang bersifat universal perennial. Subyektifitas perlu dikurangi, jika tidak dieliminasi, 
dan yang perennial dikembangkan dan dilestarikan. 
Tentunya komunikasi dan suasana dialogis hendaknya menjadi bagian integral dalam 
keseluruhan proses. Melalui komunikasi yang intens dan merepresentasikan kesetaraan, mereka 
yang berkonflik, dan kita sebagai mitra akan hadir sebagai umat manusia yang sama-sama memiliki 
hak dan kewajiban untuk mengemban terciptanya umat manusia yang satu dalam kehidupan yang 
mencerminkan kesejahteraan, dan kebahagiaan. Pada gilirannya semua itu harus 
dipertanggungjawabkan kepada sang Pencipta dan sesama. 
Dalam menyikapi konflik di beberapa daerah dan Negara belakangan ini, rector UINSA ini 
menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, pembumian perdamaian merupakan awal dan akhir dari 
resolusi konflik. Perdamaian adalah hakikat kehidupan. Dengan demikian, perdamaian harus 
menjadi budaya bagi masyarakat. Komitmen atas perdamaian inilah yang menjadi identitas bagi 
muslim yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
Sebagai universitas yang mengusung ilmu-ilmu keislaman sebagai kajian utamanya, UIN 
Sunan Ampel Surabaya harus mengawal visi Islam tentang kedamaian tersebut. Di sini Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi mutlak sebagai salah satu pengawal utama di UIN Sunan Ampel Surabaya 
dalam menggagas dan mengimplementasikan budaya tersebut. Tentunya pelaksanaan seminar ini 
sepenuhnya harus berada dalam bingkai luhur tersebut. 
 
 
 


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet