Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan
Not a member yet
301 research outputs found
Sort by
PEMANFAATAN CITRA QUICK BIRD UNTUK VERIFIKASI PETA BERBASIS KEPEMILIKAN LAHAN (STUDI KASUS: DELTA CIPUNAGARA, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT)
Get PDFPemetaan kadastral atau pemetaan berbasis kepemilikkan lahan telah diamanatkan oleh Pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yaitu pada Pasal 1 ayat 3. Namun kebijakan ini belum terrealisasi secara nasional. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kabupaten Subang, Jawa Barat telah melakukan pemetaan lahan berbasis kepemilikan lahan, yaitu peta persil lahan tambak di Delta Cipunagara yang dilakukan secara terestris. Di sisi lain, telah banyak tersedia data penginderaan jauh resolusi tinggi seperti Citra Quick Bird yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari manfaat Citra Quick Bird untuk verifikasi peta persil lahan tambak. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan bentuk Delta Cipunagara yang bersumber dari PBB dan Citra Quick Bird; (2) persil tambak yang dibatasi dengan ”galengan” saja mudah diidentifikasi dari Citra Quick Bird; (3) terdapat perbedaan posisi blok dan persil tambak antara Peta Persil dari Kantor PBB dan Citra Quick Bird; dan (4) terdapat pergeseran posisi persil tambak antara peta yang bersumber dari Kantor PBB dengan Citra Quick Bird, berkisar (1.5-57.2) m, dengan rata-rata 19.9 m. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa luas persil yang bersumber dari Kantor PBB memiliki kesesuaian yang tinggi dengan luas persil hasil pengukuran lapang (R2=93.0%). Demikian juga untuk luas persil dari Citra Quick Bird memiliki kesesuaian yang tinggi dengan luas persil dari Kantor PBB (R2=94.3%). Namun tingkat kesesuaian antara luas persil dari Citra Quick Bird dan pengukuran lapang relatif lebih rendah (R2 = 63.2%)
PENGGUNAAN CITRA MODIS SEBAGAI PENDUGA SUHU DALAM PERHITUNGAN EVAPOTRANSPIRASI DENGAN METODE BLANEY-CRIDDLE (STUDI KASUS: DAS CIMADUR, BANTEN)
Get PDFEvapotranspirasi (ET) merupakan komponen neraca air terpenting setelah curah hujan. Saat ini, pengukuran evapotranspirasi dapat dilakukan dengan menggunakan input data yang berbasis penginderaan jauh. Penelitian ini mengembangkan rumus empirik perhitungan evapotranspirasi, yaitu Blaney-Criddle, dengan memanfaatkan nilai Land Surface Temperature (LST) yang diekstrak melalui citra Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sebagai masukan dalam komponen suhu dalam persamaan tersebut. Validasi dilakukan antara nilai LST MODIS (akuisisi siang dan malam) dan nilai T Stasiun Iklim Darmaga, pada berbagai ketinggian (5 cm, 100 cm, 120 cm) dan waktu (07.00, 07.10, 13.00, dan 13.50 WIB). Pada LST siang, temperatur yang diestimasi oleh MODIS, lebih mendekati pengukuran temperatur stasiun iklim pada ketinggian 5 cm (dibandingkan dengan pengukuran temperatur pada ketinggian lainnya) dengan nilai R2 sebesar 0.36. Sedangkan LST malam, memiliki hubungan yang cukup kuat dengan T stasiun pada ketinggian 120 cm. Namun demikian, nilai R2 tertinggi didapatkan pada hubungan antara LST malam dengan T stasiun pada ketinggian 100 cm, dengan nilai R2 sebesar 0.57. Secara umum, nilai evapotranspirasi potensial yang berada pada DAS Cimadur berada pada rentang 4.45-5.65 mm hari-1 (mendekati kondisi sebenarnya). Dengan berbasis penginderaan jauh, nilai evapotranspirasi dapat disajikan secara spasial maupun temporal. Namun demikian, terdapat kendala terkait ketersediaan data yang menyebabkan nilai evapotranspirasi hanya tersedia pada bulan-bulan kering. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika hal ini diperbaiki dengan mengkombinasikan data LST terbaik dalam 1 bulan, ketersediaan data evapotranspirasi potensial secara spasial dan temporal dalam satu bulan dapat meningkat >50% dari kondisi awal 0%
KEMAMPUAN RETENSI AIR DAN KETAHANAN PENETRASI TANAH PADA SISTEM OLAH TANAH INTENSIF DAN OLAH TANAH KONSERVASI
Get PDFSebuah penelitian untuk mempelajari pengaruh jangka panjang sistem pengelolaan tanah terhadap ketersediaan air terkait dengan sifat-sifat tanah yang dilakukan di Darmaga Bogor. Penelitian ini dilakukan di daerah dengan sistem konvensional olah tanah intensif (OTI) dan sistem olah tanah konservasi (OTK) di lahan pertanian kering pada tanah liat (Oxic Dystrudepts) dengan rotasi tanaman semusim. Kedua sistem pengolahan tersebut telah diterapkan di daerah tersebut selama lebih dari 12 tahun. Karakteristik retensi air dan penetrasi tanah dari kedua sistem pengolahan dibandingkan. Sistem konvensional olah tanah intensif dapat mengurangi kandungan bahan organik tanah jika dibandingkan dengan pengolahan tanah konservasi. Kecenderungan serupa juga ditemukan untuk karakteristik retensi air. Kapasitas lapang, kapasitas air tersedia, dan kadar air tanah lebih rendah di OTI daripada di OTK, sedangkan penetrasi tanah lebih tinggi pada OTI dibanding OTK. Hasil pengamatan menyatakan bahwa secara relatif tingginya penetrasi tanah dalam profil tanah di bawah sistem olah tanah intensif karena adanya pemadatan sub soil
TEKNIK PENGINDERAAN JAUH UNTUK PEMILIHAN LAHAN PERTANIAN PADI SAWAH BERKELANJUTAN
Get PDFKonversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian kini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, oleh karenanya perlindungan terhadap lahan pertanian yang produktif sangat diperlukan (UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau PLPPB). Namun bagaimanakah teknis pelaksanaan yang efektif dan efisien untuk dapat menentukan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB)? Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model (metode dan teknik) seleksi dan zonasi LPPB, khususnya untuk lahan sawah agar menjadi LPPB. Studi ini mengambil daerah di Kabupaten Karawang sebagai salah satu kabupaten lumbung padi nasional. Metode yang dipakai merupakan perpaduan antara teknik penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan analisis statistik Hayashi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPB untuk Kabupaten Karawang dapat diformulasikan sebagai lahan pertanian sawah beririgasi (teknis, semi teknis, sederhana), memiliki produktivitas lebih dari 4.5 ton ha-1, memiliki nilai Benefit Cost Ratio (BCR) > 1.497, dan memiliki Luasan Kesatuan Hamparan Lahan Sawah (LKHLs) > 10 ha. Data sistem irigasi dan LKHLs dapat diidentifikasi dari citra ALOS AVNIR-2, adapun data produktivitas diduga dari nilai Enhanced Vegetation Index (EVI) yang diturunkan dari citra MODIS Terra dan Aqua (time series 2005-2009). Nilai EVI pada periode picpoint dan nilai Produktivitas Lahan Sawah dari hasil survei lapangan memiliki korelasi yang positif dan diperole persamaan Prod. = 2.9785 + 6.0751 x nilai EVI. Nilai BCR diperoleh dari perhitungan Produktivitas dan Indeks Penanaman (didapat dari citra MODIS) yang dikombinasikan dengan Biaya Produksi Lahan Sawah dari hasil survei lapangan. Teknik zonasi LPPB selanjutnya dapat dibangun dengan cara di atas, yaitu melalui identifikasi data penginderaan jauh, survei lapangan, pengembangan kriteria sesuai kondisi lapangan, dan penentuan kawasan LPPB melalui sistem informasi geografis. Berdasarkan metode ini Kawasan LPPB di Kabupaten Karawang dapat dibedakan menjadi lima, yaitu LPPB1, LPPB2, LPPB3, LPPB4, dan cadangan LPPB. Yang pertama mencerminkan prioritas yang tinggi dan yang terakhir mencerminkan yang rendah
STUDI KUALITAS PUPUK FOSFOR (P) DAN KALIUM (K) YANG DIJUAL DI KIOS PENYALUR RESMI PUPUK DI KABUPATEN BOGOR, CIANJUR, DAN SUKABUMI, JAWA BARAT
Get PDFPeredaran pupuk anorganik fosfor (P) dan kalium (K) semakin merajalela dan memprihatinkan. Penjualan pupuk yang tidak berkualitas ini, jelas sangat merugikan petani dan pemerintah karena dapat menggagalkan panen petani dan sekaligus juga dapat menggagalkan program Pemerintah seperti Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan Program Ketahanan serta Keamanan Pangan. Pemerintah telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di setiap kabupaten dan kota, yang bertugas melakukan pengawasan peredaran dan kualitas pupuk dan pestisida, akan tetapi badan ini tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pupuk P dan K yang dijual ke masyarakat di kios resmi penyalur pupuk di tiga kabupaten yaitu Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Kios resmi penjual pupuk dipilih berdasarkan kecamatan penyaluran pupuk subsidi untuk tanaman pangan dan hortikultura. Dalam studi ini telah diambil 29 contoh pupuk yang terdiri atas: 10 contoh pupuk SP-36, 10 contoh pupuk P selain SP-36, dan 9 contoh pupuk K. Hasil analisis contoh pupuk menunjukkan bahwa pupuk SP-36 yang dijual di kios resmi memiliki kualitas yang baik dengan kadar P2O5 sekitar 35-36% P2O5. Namun pupuk P selain SP-36 yang terdiri dari berbagai merek yang dipasarkan di kios resmi, seluruhnya (9 contoh pupuk) berkualitas sangat rendah, dengan kandungan P2O5 berkisar dari 0.21 sampai 1.04% P2O5. Hanya empat (44%) dari sembilan contoh pupuk K yang berkualitas baik dengan kandungan kalium lebih dari 60% K2O, sedangkan yang lima contoh pupuk kalium lainnya (56%) berkualitas sangat buruk dengan kandungan kalium antara 0.02 sampai 0.08% K2O
STUDI GEOMORFOLOGI PULAU TERNATE DAN PENILAIAN BAHAYA LONGSOR
Get PDFPusat pemerintahan Kota Ternate terletak di Pulau Ternate yang juga merupakan pulau gunungapi aktif (Gunungapi Gamalama). Meskipun demikian pulau ini mempunyai kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di pulau ini terus bertambah seiring dengan waktu. Gejala ini mengiringi kebutuhan lahan untuk permukiman yang juga semakin meningkat. Lereng bawah gunungapi ini yang dulu merupakan kebun rakyat, kini sebagian telah berubah menjadi permukiman, dan dampaknya di wilayah ini sering melahirkan longsor. Penelitian ini bertujuan mempelajari geomorfologi Pulau Ternate dan menilai tingkat bahaya longsor. Dalam penelitian ini digunakan citra satelit GeoEye yang diunduh dari GoogleEarth dan citra SRTM (resolusi 90 m) untuk interpretasi bentuk lahan di Pulau Ternate. Bentuk lahan digunakan sebagai salah satu parameter untuk menilai bahaya longsor disamping parameter-parameter lain, seperti kemiringan lereng, tekstur tanah, dan penggunaan lahan. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dan metode pembobotan dan skor terhadap parameter dan variabel yang digunakan, kelas bahaya longsor selanjutnya dapat dinilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian didominasi oleh bentuk lahan vulkanik (71.1%) sesuai dengan proses pembentukan pulau tersebut, sedangkan yang lainnya terdiri atas bentuk lahan fluvial (26.1%), bentuk lahan marin (2.5%), dan bentuk lahan antropogenik, yaitu berupa lahan urugan (reklamasi) di pantai yang digunakan untuk permukiman dan pusat komersial. Berdasarkan kondisi geomorfologi ini, didapatkan bahwa 18.2% dari luas Pulau Ternate tergolong ke dalam kelas aman dari bahaya longsor, 23.7% tergolong bahaya rendah, 29.8% tergolong bahaya sedang, dan 28.1% tergolong bahaya tinggi
ANALISIS KESESUAIAN DAN KETERSEDIAAN LAHAN SERTA ARAHAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
Get PDFKabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Mengingat usia kabupaten ini yang relatif muda, arahan pengembangan komoditas pertanian belum tersedia secara lengkap. Banyak aspek lahan yang harus diperhatikan agar pemanfaatan atau penggunaan lahan untuk pengembangan komoditas wilayah lebih efektif dan berdaya guna. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti, (2) Menganalisis kesesuaian lahan untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, (3) Mengkaji dan menganalisis ketersediaan lahan yang berpotensi pengembangan untuk berbagai komoditas pertanian, dan (4) Menyusun arahan pengembangan komoditas pertanian. Hasil penelitian menunjukkan luas lahan sesuai dan tersedia di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pengembangan komoditas unggulan sebesar 108,277 ha. Komoditas yang dapat dikembangkan tiap kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Merbau adalah sagu (tanaman perkebunan), ketela pohon (tanaman pangan), jambu biji (buah-buahan) dan cabe besar, cabe rawit dan ketimun (sayur-sayuran); Pulau Merbau adalah karet dan pinang (tanaman perkebunan); Rangsang adalah sawo dan nenas (buah-buahan). Rangsang Barat adalah kopi dan pinang (tanaman perkebunan), pisang, pepaya dan manggis (buah-buahan); Tebing Tinggi adalah ketela rambat dan jagung (tanaman pangan) dan cabe besar, cabe rawit, kacang panjang dan ketimum (sayur-sayuran); Tebing Tinggi Barat adalah sagu (tanaman perkebunan), ketela rambat (tanaman pangan), pepaya, sukun dan nenas (buah-buahan); dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur komoditas yang dapat dikembangkan adalah sagu untuk tanaman perkebunan
ANALISIS POLA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH DI KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
Get PDFKemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk akan selalu diiringi dengan meningkatnya standar kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup dan peningkatan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pola perubahan penggunaan lahan Kota Bekasi Tahun 2003 dan 2010, (2) mengidentifikasi dan membandingkan pemanfaatan ruang saat ini dan alokasi ruang menurut RTRW Kota Bekasi periode 2000-2010, (3) mengkaji tingkat perkembangan wilayah Kota Bekasi tahun 2003 dan 2006, serta (4) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Analisis data yang digunakan adalah analisis spasial pada citra, analisis skalogram, analisis inkonsistensi pemanfaatan ruang, serta analisis regresi berganda (multiple regression). Penggunaan lahan terbangun di Kota Bekasi dari tahun 2003 sampai 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan terkait dengan pembangunan fasilitas pendidikan, kawasan industri, permukiman tidak teratur, dan permukiman teratur dari semula sebesar 10,188 ha (47.1%) menjadi 12,061 ha (55.8%). Kondisi penggunaan lahan di Kota Bekasi tahun 2003 menunjukkan inkonsistensi dengan alokasi ruang dalam rencana tata ruang wilayah sebesar 301 ha dan tahun 2010 sebesar 377 ha. Proporsi penyimpangan terbesar dari luas pada RTRW pada tahun 2003 dan 2010 terjadi pada lahan yang dialokasikan sebagai taman/hutan kota menjadi ruang terbangun, lahan kosong, dan lahan pertanian. Tingkat perkembangan wilayah pada tahun 2003, didominasi oleh kelurahan yang memiliki tingkatan hirarki III sebesar 48% dan pada tahun 2006 didominasi kelurahan yang berhirarki II sebesar 46%. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kota Bekasi secara signifikan berturut-turut adalah alokasi RTRW untuk lahan terbangun, alokasi RTRW untuk pertanian, luas TPLB tahun 2003, luas kebun campuran tahun 2003, luas TPLK tahun 2003, luas lahan kosong tahun 2003, jarak ke kota atau kabupaten lain, alokasi RTRW untuk taman/hutan kota, pertambahan fasilitas pendidikan, pertambahan fasilitas kesehatan, pertambahan fasilitas sosial, jarak menuju pusat fasilitas sosial, jarak menuju kecamatan, jarak menuju pusat fasilitas ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk
EVALUASI KUALITAS PUPUK ORGANIK YANG BEREDAR DI PULAU JAWA BERDASARKAN PERMENTAN NO. 70/SR.140/10 TAHUN 2011
Get PDFBanyak pupuk organik yang beredar di pasaran terutama di Pulau Jawa dengan mutu yang jelas. Berbagai kalangan, baik dari pihak konsumen/pengguna maupun pihak produsen/pembuat. Guna menjamin mutu produk dari suatu produsen pupuk organik yang akan dipasarkan, mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan semua aspek tentang pupuk organik. Pemerintah telah menetapkan suatu Peraturan Menteri Pertanian No.28/Permentan/SR.130/5/2009 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No.70/Permentan/SR.140/10/2011. Meskipun secara legal standar mutu pupuk organik telah dibuat, akan tetapi pada kenyataannya sangat sulit menentukan standar mutu pupuk organik dan di lapangan masih banyak ditemukan kualitas pupuk organik yang masih belum sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk meneliti kualitas pupuk organik yang beredar produksi dan dijual dipasar di Pulau Jawa, serangkaian studi telah dilakukan survei melalui pengambilan contoh pupuk organik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur baik di tingkat petani, kios/agen, maupun produsen. Contoh-contoh pupuk organik tersebut dianalisis kadar air, pH, serta kandungan haranya yang meliputi kadar C-organik, N-total, rasio C/N, P2O5, K2O, Fe-total, Fe-tersedia, kadar logam berat Pb dan Cd di Laboratorium Terpadu Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. Dari hasil survei, ternyata tidak ada satupun dari 60 contoh pupuk organik yang diuji yang memenuhi semua persyaratan pupuk organik menurut Permentan No. 70 Tahun 2011
PEMETAAN LAHAN BERPOTENSI UNTUK MENDUKUNG USULAN PERENCANAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: PROVINSI JAWA BARAT)
Get PDFDengan dibuatnya UU No 41, 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diharapkan mampu mengontrol kecepatan konversi lahan sawah ke penggunaan lain. Peraturan ini masih baru sehingga belum banyak diimplementasikan, termasuk penentuan wilayah, lahan utama dan lahan cadangan. Jawa Barat adalah provinsi kontributor pangan beras terbesar secara nasional, yang didukung dengan adanya lahan sawah yang potensial. Analisis spasial dapat digunakan untuk menentukan daerah lahan potensial pertanian pangan berkelanjutan di provinsi berbasis data dan informasi pendukung. Tujuan studi ini adalah (1) menginventarisasi data dan informasi untuk identifikasi lahan potensial perlindungan lahan pangan berkelanjutan, (2) mengindentifikasi lahan pangan potensial di tingkat provinsi dan kabupaten, dan (3) mengembangkan data dan informasi lokasi potensial untuk diusulkan menjadi kawasan, lahan pangan utama dan lahan cadangan perlindungan lahan pangan berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor utama dalam penentuan daerah pertanian pangan berkelanjutan adalah ketersediaan lahan. Di tingkat provinsi, hasil menunjukkan adanya usulan perencanan wilayah yang umum, termasuk penggabungan beberapa kawasan yang kecil dan indikasi adanya daerah lahan utama dan cadangan. Usulan perencanaan pada tingkat provinsi dapat dipakai sebagai referensi dalam persiapan usulan pada tingkat kabupaten, dengan data yang lebih detil pada kawasan, lahan utama dan cadangan, bersamaan dengan prediksi luasan lahan. Pada tingkat kabupaten, implementasi PLP2B sebaiknya diintergrasikan dengan partisipasi masyarakat