Muslim Heritage
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Pesisir Bangkalan Madura: Identifikasi Peranan Bank Syariah
No full textAbstractOrganisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dan Dewan Perjalanan Pariswisata Dunia (WTTC) merilis data pada tahun 2017 terkait distribusi sektor pariwasata yang menyumbang 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global. Hal tersebut memberikan kontribusi sebesar US 7.58 trillion to total world exports, increasing foreign exchange earnings in the tourism sector by 25.1%. The Mastercard Crecentrating Global Travel Market Index (GMTI) estimates there will be 230 million Muslim tourists by 2026 globally. This prediction proves that the Islamic tourism market has great potential with quite promising consumers. In Indonesia, Madura Island is one of the areas with great potential to have a trend of Sharia tourist destinations which must get support from the government, the community, and Islamic financial institutions as a driving force for capital equity. This study aims to identify the role of Islamic banking in developing the potential for halal tourism and its contribution to increasing local revenue (PAD), especially in Bangkalan Madura Regency. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach in the field which is then corroborated by empirical data. The results of the study show that the potential for developing coastal beaches towards halal tourism in Madura Island still requires related procurement of infrastructure, mobility to tourist sites, preservation of ecosystems around the coast including cypress shrimp, mangroves, and coral reefs as well as supporting facilities in tourist areas. The absence of capital in developing coastal tourism can be driven by the role of Islamic banking in expanding microfinance in the tourism sector using Mudharabah and Musyarakah contracts. Furthermore, an increase in local own-source revenue can be carried out by carrying out projected stimulus on potential development as well as real support from the government as the policy maker
Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah dan Telaah KHES
No full textAbstractThe position of persons with disabilities as legal subjects is currently still being pros and cons due to obstacles that are considered as legal barriers. This paper will examine and analyze how far KHES is able to accommodate the position of persons with disabilities as legal subjects, especially when carrying out transactions at financial institutions. This research is a literature with a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. The results of this study indicate that the status of ability to accept the law (ahliyah al-wujub), persons with disabilities are considered perfect people and there are no obstacles to receiving legal rights. However, to be competent to act legally (ahliyah al-ada'), the position of persons with disabilities must be adjusted to their ability to act legally. KHES has covered legal subjects, legal prowess and guardianship. However, it has not fully accommodated the legal provisions of the diversity of barriers for persons with disabilities. Article 4 KHES has explained that people who are incapable of carrying out legal actions are entitled to guardianship, in this case accommodating persons with disabilities with severe disabilities, and persons with mental and intellectual disabilities. In addition, Article 10 KHES also explains that guardianship permission can be stated in writing or orally. Article 12 KHES also explains the guardian's power as it comes into effect since the court's decision acquires permanent legal force. And in Article 13 KHES it is explained that the guardian is obliged to guarantee, protect the muwalla and his rights until he is capable of carrying out legal actions. AbstrakKedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, saat ini masih menjadi pro kontra dikarenakan adanya hambatan yang dianggap sebagai penghalang cakap hukum. Tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis seberapa jauh KHES mampu mengakomodir kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum terutama saat menjalankan transaksional pada lembaga keuangan. Penelitian ini merupakaan kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kecakapan menerima hukum (ahliyah al-wujub), penyandang disabilitas termasuk orang yang sempurna dan tidak ada halangan untuk menerima hak hukum. Namun untuk cakap bertindak hukum (ahliyah al-ada’), kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kemampuannya untuk bertindak hukum. KHES telah membahas subjek hukum, kecakapan hukum dan perwalian. Namun belum mengakomodir penuh secara ketentuan hukum dari keberagaman hambatan para penyandang disabilitas. Pasal 4 KHES telah menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian, dalam hal ini mengakomodir penyandang disabilitas dengan hambatan berat, dan penyandang disabilitas mental serta intelektual. Selain itu, pada Pasal 10 KHES juga diterangkan bahwa izin pewalian dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan. Pasal 12 KHES juga menjelaskan kekuasaan wali sebagaimana yang mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta pada Pasal 13 KHES dijelaskan bahwa wali wajib menjamin, melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum
Responsive Islamic Boarding School Management to Environmental Sustainability Through Green Pesantren Program
No full textAbstractIndonesia, a country with the highest number of Islamic boarding schools in the world, is inhabited by students, all of whom carry out activities that are closely related to natural resources and impact the environment. The community as a party in direct contact should also play an active role in helping Islamic boarding schools become communities and institutions that are responsive to environmental sustainability so that all parties can realize Islam's vision, rahmatan lil'alamin. This qualitative research with a literature study approach and using descriptive analysis methods aims to analyze the efforts that can be made by Islamic boarding schools in protecting and preserving the environment and describe the role of government institutions and community organizations in supporting the Green Pesantren program. Data are obtained from laws and regulations, books, previous research results, and other sources relevant to the research purpose. The results showed that efforts to realize the Green Islamic boarding school governance regulations are: 1) management of organic and inorganic waste into goods of economic value, 2) conversion of wastewater into useful resources, 3) the use of energy-efficient green architecture-based construction, 4) saving water and electricity resources in the daily operationalization of Islamic boarding schools, and 5) efforts for renewable alternative energy as an energy source in future. The role of the community in supporting the Green Pesantren program includes 1) the Nahdlatul Ulama Alms Infak Zakat Institute (LAZISNU), Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI NU), the Disaster Management and Climate Change Institute (LPBI NU), and Bank Mega Syariah which initiated seven Islamic boarding schools as pilot projects for the Green Pesantren program, 2) the issuance of a fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 41 of 2014 concerning Waste Management to Prevent Environmental Damage. The results of this study are expected to be policy recommendations for the Ministry of Religious Affairs and related stakeholders to issue regulations related to the Green Pesantren program.AbstrakIndonesia sebagai negara dengan jumlah pesantren terbanyak di dunia tentunya dihuni santri yang kesemuanya tentu menjalankan aktivitas yang terkait erat dengan sumber daya alam dan berdampak pada lingkungan. Masyarakat sebagai pihak yang bersinggungan langsung seyogyanya juga berperan aktif membantu pondok pesantren menjadi komunitas dan lembaga yang responsif pada kelestarian lingkungan sehingga semua pihak dapat mewujudkan visi Islam yang rahmatan lil’alamin. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskripstif ini bertujuan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pondok pesantren dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta mendeskripsikan peran lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mendukung program Pesantren Hijau. Data diperoleh dari peraturan perundangan, buku, hasil riset terdahulu dan sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan upaya untuk mewujudkan regulasi tata kelola Pesantren Hijau adalah: 1) pengelolaan sampah organik dan anorganik menjadi barang bernilai ekonomis, 2) konversi air limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat, 3) penggunaan kontruksi berbasis arsitektur hijau yang hemat energi, 4) penghematan sumber daya air dan listrik dalam operasionalisasi pesantren sehari-hari, dan 5 pengupayaan energi alternatif terbarukan sebagai sumber energi di masa depan. Peran masyarakat dalam mendukung program Pesantren Hijau diantaranya, 1) Lembaga Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI NU), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU), dan Bank Mega Syariah yang menginisasi tujuh pesantren sebagai pilot project program Pesantren Hijau, 2) terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Agama dan stakeholder terkait untuk menerbitkan regulasi terkait program Pesantren Hijau
The Kyai’s Position in Rural Local Democracy Based on Patronage Politics at Tapal Kuda
No full textAbstractSociologically, the village community in the East Java Tapal Kuda is dominated by the sarong people who have affiliation with certain Pesantren either as alumni or only as sympathizers. This is because the distribution of Islamic boarding schools in this area is relatively highand is socio-cultural educational basis of rural communities in the region. The indication is the domination of society Nahdliyin affiliated with Nahdlatul Ulama as a social organization social largest in Indonesia. This study aims to describe the role of Kyai in the context of local democracy rural based on patronage politics in the East Java Tapal Kuda. The method used in this research is descriptive qualitativewith inductive approach. While the type study is a case study. The data collection instruments used were observation, documentation and in-depth interviews. In collecting data, this research uses Miles and Huberman’s interactive model, namely; data reduction, data presentation, drawing conclusions. In testing the validity of the data, researchersuse triangulation, namely source triangulation, method triangulation, peer discussion andmember check. The results of the study show that rural communities are ordinary people who do not have political awareness in local democracy so they are independent patron to Kyai as role models in their lives and the role of the Kyai in the patronage politics of rural communities determines the flow of support for local democratic communities because politics is a subordinate area of the religiosity of rural communities. AbstrakMasyarakat desa secara sosiologis di Tapal Kuda Jawa Timur didominasi oleh kaum sarungan yang memiliki afiliasi pada pesantren tertentu baik sebagai alumni maupun hanya sebatas simpatisan. Pasalnya, sebaran pesantren di daerah ini tergolong tinggi dan merupakan basis sosial-budaya pendidikan masyarakat pedesaan di wilayah tersebut. Indikasinya adalah dominasi masyarakat Nahdliyin yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial kemasyarakatan terbesar di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kyai dalam konteks demokrasi lokal pedesaan yang berbasis pada politik patronase di lingkup Tapal Kuda Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sedangkan jenis penelitian adalah studi kasus. Instrumen pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dalam uji keabsahaan data, peneliti menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, diskusi sejawat dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat awam yang tidak memiliki kesadaran politis dalam demokrasi lokal sehingga mereka berpatron pada Kyai sebagai panutan dalam kehidupan mereka dan peran Kyai dalam politik patronase masyarakat pedesaan menentukan terhadap arus dukungan masyarakat demokrasi lokal sebab politik merupakan wilayah subordinat dari religiusitas masyarakat desa
Hadith Interpretation of Law and Justice and Its Implementation as an Alternative Solution Rule of Law Enforcement In Indonesian
No full textAbstractThis article wants to explain the interpretation of hadith on law and justice and its implementation as an alternative solution to upholding the supremacy of law in Indonesia. This aims to address the social gap in law enforcement in Indonesia which is characterized by the increasing number of law violations due to a lack of firmness in law enforcement itself. This research is library research, namely library research, because all primary data is written data, especially those related to the Prophet's hadith about law and justice and their interpretation in the context of upholding the supremacy of law in Indonesia. The main sources are hadith books which are also featured in other cases relevant to the research. The results of this research indicate that the Prophet's hadith regarding law and justice can be implemented in the context of law enforcement in Indonesia because law enforcement during the time of the Prophet as described in the Prophet's hadith contained the principles of justice in society. When a crime is committed by a lawbreaker, the law can treat it as fairly as possible. AbstrakArtikel ini ingin menjelaskan tafsir hadis hukum dan keadilan serta implementasinya sebagai alternatif solusi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia yang ditandai dengan semakin banyaknya pelanggaran hukum akibat kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan, karena seluruh data primernya merupakan data tertulis, khususnya yang berkaitan dengan hadis Nabi tentang hukum dan keadilan serta penafsirannya dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia. Sumber utamanya adalah kitab-kitab hadis yang juga ditampilkan dalam kasus-kasus lain yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis Nabi tentang hukum dan keadilan dapat diimplementasikan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia karena penegakan hukum pada masa Nabi yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi mengandung prinsip-prinsip keadilan di tengah-tengah masyarakat. ketika suatu kejahatan terjadi dilakukan oleh pelanggar hukum, maka hukum itu dapat memperlakukan dengan seadil-adilny
Implementasi Konsep Final Spending Monzer Kahf dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional
No full textAbstractThe benchmark for improving a country's economy is determined by the amount of national income generated from various sectors. National income is influenced by several factors, namely aggregate demand and supply, investment, consumption, and savings. In order to increase the national income of a country, new instruments are needed in the economic system. The Final spending Monzer Kahf concept offers a new policy that connects factors that affect national income with zakat, infaq, and shadaqah instruments. This study aims to link the concept of Monzer Kahf's final spending with an increase in state income. This type of research is Library Research, where the data sources are taken from books, journal articles, and other documentation. While the method used is a qualitative descriptive method. The results of this study are that the concept of final spending by Monzer Kahf is the final expenditure for a Muslim consumer, spending on needs that are in accordance with maslahah and the obligation to pay zakat-infaq for mustahik zakat. Because with zakat, public consumption will increase, this is because the muzakki will help the needy and poor in meeting their needs, so that it will affect supply and demand, which will also increase national income in a country. AbstrakTolak ukur peningkatan perekonomian suatu negara ditentukan oleh jumlah pendapatan nasional yang dihasilkan dari berbagai sektor. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu permintaan dan penawaran agregate, investasi, konsumsi, dan tabungan. Guna meningkatkan pendapatan nasional sebuah negara, maka diperlukan instrumen baru dalam sistem perekonomian. Konsep Final spending Monzer Kahf menawarkan kebijakan baru yang menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dengan instrumen zakat, infak, dan shadaqah. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan kosep final spending Monzer Kahf dengan peningkatan pendapatan negara. Jenis penelitian ini adalah Library Research, dimana sumber data yang diambil dari buku, artikel jurnal, dan dokumentasi yang lainnya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode disktiptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep final spending Monzer Kahf adalah pembelanjaan akhir bagi seorang konsumen Muslim, pembelanjaan kebutuhan yang sesuai dengan maslahah dan kewajiban membayar zakat-infak bagi para mustahik zakat. Karena dengan adanya zakat, konsumsi masyarakat akan meningkat, hal ini disebabkan oleh para muzakki akan membantu fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran, yang sekaligus akan menambah pendapatan nasional dalam suatu negara
Pelaksanaan Manajemen pada Program Tahfidzul Qur’an di Madrasah Tahfidzul Qur’an Markaz Imam Malik Makassar
No full textAbstractThis research was conducted at one of the Tahfidz Qur'an Islamic boarding schools at junior high school level in the city of Makassar. This Islamic boarding school has graduated various alumni who have continued their studies at home and abroad. tahfidz in Islamic boarding schools and how Islamic boarding schools take steps so that students can achieve memorized targets through planning to the evaluation stage. This research aims for : (1) For know implementation functions management of the tahfidzul Qur'an program at Madrasah Tahfidz Qur'an Markaz Imam Malik Makassar. (2) For know What just factor inhibitor implementation functions management of the tahfidzul Qur'an program at Madrasah Tahfidz Qur'an Markaz Imam Malik Makassar. (3) For know What just solution from obstacle implementation functions management of the tahfidzul Qur'an program at Madrasah Tahfidz Qur'an Markaz Imam Malik Makassar. This research is type study qualitative with approach Phenomonology. The results of this study are related Application Functions Management of the Tahfidzul Qur'an Program at the Madrasah Tahfidzul Qur'an Markaz Imam Malik Makassar, namely: Implementation function management of the tahfidz program at the imam malik markaz has walk from 6 aspects namely on the functions of (1) Planning, (2) Organizing, (3) Implementation, (4) Supervision, (5) Leadership, (6) Evaluation. However There are some obstacles that appear in the middle walk implementation function management at the top like a number of Students Lots students who haven't smoothless builder coordinate up to parents less students cooperative. The solution given by the principal of the madrasa is with reproduce and increase communication to parents. Students until do upgrading activities for the coaches Forincrease performance. AbstrakPenelitian ini dilakukan di salah satu pesantren tahfidz qur’an setingkat SMP yang ada di kota makassar, pesantren ini telah meluluskan berbagai alumninya telah melanjutkan studi di dalam hingga di luar negeri, hal yang menarik yang menjadi tujuan peneleliti adalah bagaimana pesantren melakukan pelaksaan manajemen pada program tahfidz di pesantren serta bagaimana langkah pesantren agar santri dapat mencapai target-target hafalan melalui perencanaan hingga tahap evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsifungsi manajemen pada program tahfidzul Qur’an di Madrasah Tahfidz Qur’an Markaz Imam Malik Makassar. (2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada program tahfidzul Qur’an di Madrasah Tahfidz Qur’an Markaz Imam Malik Makassar. (3) Untuk mengetahui apa saja solusi dari hambatan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada program tahfidzul Qur’an di Madrasah Tahfidz Qur’an Markaz Imam Malik Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen. Hasil penelitian ini terkait Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Program Tahfidzul Qur’an Di Madrasah Tahfidzul Qur’an Markaz Imam Malik Makassar yakni: Pelaksanaan fungsi manajemen pada program tahfidz di markaz imam malik telah berjalan dari 6 aspek yaitu pada fungsi (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Pelaksanaan), (4) Pengawasan, (5) Kepemimpinan, (6) Pengevaluasian. Namun Ada beberapa hambatan yang muncul di tengah berjalannya pelaksanaan fungsi manajemen di atas, seperti beberapa santri banyak santri yang belum lancar, pembina yang kurang berkoordinasi hingga orang tua santri yang kurang kooperatif. Solusi yang diberikan oleh kepala madrasah ialah dengan memperbanyak dan meningkatkan kounikasi kepada orang tua santri hingga melakukan kegiatan-kegiatan upgrading pada para pembina untuk meningkatkan kinerja
Implementation of Problem Based Learning (PBL) Based Conflict Management Through The Syawir Forum at PPTQ Al-Hasan Ponorogo
No full textAbstractPPTQ Al-Hasan Ponorogo, East Java, created syawir forum both as a conflict management activity and santri's learning activity with problem based learning method. This research focused on two things: how to implement conflict management through syawir forum in PPTQ Al-Hasan Ponorogo and learning concept based on the problem related to some programs that were created by syawir forum. This research was conducted using qualitative research method in the form of case study approach through observation, interview, and documentation as the data collection method. This research was also conducted using structured interview technique and snowball sampling to collect the data resources and determine informant resources. The result of this research showed that conflict management could be implemented in a pesantren through syawir forum and a learning place for santri to comprehend and analyze conflicts in daily life when it comes to society. A conflict management that was implemented could create pesantren programs divided into internal programs and external programs as preventive and solution in pesantren to cope with existing conflicts. AbstrakPondok Pesantren Tachfidzul Qur’an Al-Hasan Ponorogo, Jawa Timur, menjadikan forum syawir sebagai wadah kegiatan manajemen konflik sekaligus kegiatan pembelajaran bagi santri dengan metode problem based learning. Penelitian ini berfokus pada dua hal; bagaimana pelaksanaan manajemen konflik melalui forum syawir di Pondok Pesantren al-Hasan Ponorogo dan konsep pembelajaran berbasis masalah dengan program-program yang dihasilkan pada forum syawir. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif berupa pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teknik wawancara terstruktur dan snowball sampling dalam menggali sumber data dan menentukan sumber informan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan manajemen konflik dapat dilakukan dalam sebuah pesantren melalui forum syawir sekaligus dapat menjadi wadah pembelajaran bagi santri untuk memahami dan menganalisis konflik di kehidupan nyata saat terjun di masyarakat. Manajemen konflik yang dilakukan menghasilkan program-program pesantren yang dibagi menjadi program internal dan program eksternal sebagai upaya preventif dan solutif pesantren dalam menghadapi adanya konflik
Pengembangan Kemampuan Multiple Intelligences Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui Organisasi Kemahasiswaan Intrakampus
No full textAbstractThis research departs from the empirical problem that undergraduate graduates contribute to the high number of unemployed in Indonesia. Among the causes is that the curriculum in higher education is more oriented towards achieving academic achievement. This research aims to explain the management of intracampus student organization activity programs in developing students' multiple intelligences abilities and measure the success of intracampus organizations in developing students' multiple intelligences abilities at IAIN Ponorogo. The research method uses a phenomenological approach and the type of research is qualitative. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research include: first, management of the multiple intelligences capability improvement program through the stages of planning, organizing, implementing and monitoring. Program planning is carried out at the beginning of the year through work meetings taking into account the results of the previous period's activity evaluation. Organization is carried out by delegating tasks and responsibilities to each division to prepare and carry out UKM activity programs in developing students' multiple intelligences. At the program implementation stage, the chairman moves the field coordinator, then down to the management and down to the members. Program supervision is carried out by the head of UKM and the supervisor of each UKM to ensure that all program activities run according to plan. Second, the UKMs that succeeded in achieving 85% of their members' activity were UKM Self-Defense and UKM Mapala Post. Then those who succeeded in changing the abilities of their members by 80% included UKM PSRM, UKM SEIYA, UKM UKI, UKM Martial Arts, UKM Sports, UKM LPM Al-Millah, and UKM KSR. Meanwhile, those who managed to get achievements in the competition for approximately three years were all UKM except UKM LPM Al-Millah, UKM Kopma, and UKM Bahasa.AbstrakPenelitian ini berangkat dari problem empiris bahwa lulusan sarjana menyumbang jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia. Diantara penyebabnya yaitu kurikulum di perguruan tinggi lebih berorientasi dalam pencapaian prestasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan program kegiatan organisasi kemahasiswaan intrakampus dalam mengembangkan kemampuan multiple intelligences mahasiswa dan mengukur keberhasilan organisasi intrakampus dalam mengembangkan kemampuan multiple intelligences mahasiswa di IAIN Ponorogo. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan fenomenologi dan jenis penilitiannya kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini diantaranya: pertama, pengeloaan program peningkatan kemampuan multiple intelligences melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan program dilakukan di awal tahun melalui rapat kerja dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kegiatan periode sebelumnya. Pengorganisasian dilakukan dengan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap devisi untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan UKM dalam pengembangan multiple intelligences mahasiswa. Pada tahap pelaksanaan program, ketua menggerakkan koordinator bidang, kemudian turun ke pengurus dan turun sampai ke anggota. Pengawasan program dilakukan oleh ketua UKM dan pembina setiap UKM untuk memastikan semua program kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Kedua, UKM yang berhasil mencapai 85% menjaga keaktifan anggotanya adalah UKM Bela Diri dan UKM Mapala Pasca. Kemudian yang berhasil mengubah kemampuan anggotanya sebesar 80% diantaranya adalah UKM PSRM, UKM SEIYA, UKM UKI, UKM Bela Diri, UKM Olahraga, UKM LPM Al-Millah, dan UKM KSR. Sedangkan yang berhasil mendapatkan prestasi dalam kompetisi perlombaan selama kurang lebih tiga ini adalah semua UKM kecuali UKM LPM Al-Millah, UKM Kopma, dan UKM Bahasa
Studi Fatwa Majelis Tafsir Al-Qur'an Menggunakan Hermeneutika Negosiatif
No full textAbstractMTA’s fatwa regarding the permissibility of menstruating woman to read the Qur’an on the basic of the QS. Al-WÄqi'ah: 79 contradicts the fatwa of previous scholars which uses the same basis and contradicts the thinking of the majority of society. From this problem, it apperas that MTA as a literal group has produced a liberal fatwa. Liberalism is synonymous with the belief that the original Al-Qur'an only exists in Lawh Al-Mahfudz. This kind of belief is in line with MTA's understanding of the word Al-Muthohharun (holy people) in QS. AL-Waqi'ah: 79. According to their interpretation, this word only applies to angels as intermediaries for the descent of the Qur'an. So that menstruating women are allowed to read the Qur'an because there is no explicit argument against it. This opinion shows freedom in concluding the meaning of the verse by relying solely on reason. for this reason, the author examines it more deeply into a thesis. Negotiative hermeneutics is used as an approach because it has implication for balancing the dialegical relationship of hermeneutics elements and keep the reader away from the result of authoritarian interpretations. The main issues that will be examined are as follows: 1. Why does the MTA as a literal religious institution offer a liberal fatwa by allowing menstruating woman to read the Qur’an? 2. How is negotiative hermeneutics analysis of the MTA fatwa regarding the ability of menstruating woman to read the Qur’an? The author conducts library research. The author collects data using documents. The author analyzes the data inductively by organizing and describing the data, than synthesizes using negotiative hermeneutics and makes conclusions. From this research, it can be concluded that MTA is trapped in a takwil wic is not accordance with the takwil rules and exercises freedom of tought. In terms of negotiative hermeneutics, The MTA fatwa is an authoritarian one. Because MTA still dominates the elements of interpretation, wich result in the neglect of God’s authority. AbstrakFatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an dengan dasar QS. Al-WÄqi’ah:79 berseberangan dengan fatwa ulama terdahulu yang menggunakan dasar yang sama. Masalah tersebut mengakibatkan fatwa MTA dinilai bertentangan dengan pemikiran mayoritas masyarakat dan muncul dugaan bahwa MTA sebagai kelompok literalis telah menghasilkan fatwa liberal. Liberal identik dengan keyakinan bahwa Al-Qur’an asli hanya ada di Lauh Al-Mahfudz. Keyakinan semacam ini senada dengan pemahaman MTA terhadap kata Al-Muthohharun (orang-orang yang suci) dalam QS. AL-Waqi’ah: 79. Menurut penafsiran mereka, kata tersebut hanya berlaku bagi malaikat sebagai perantara turunnya Al-Qur’an. Sehingga wanita haid diperbolehkan membaca Al-Qur’an karena tidak ada dalil eksplisit yang melarangnya. Pendapat ini menunjukkan kebebasan dalam menyimpulkan maksud dari ayat tersebut dengan mengandalkan akal semata. Untuk itu, penulis mengkajinya lebih dalam. Hermeneutika negosiatif digunakan sebagai pendekatan karena berimplikasi pada keseimbangan hubungan dialektis komponen hermeneutika dan menghindarkan pembaca dari hasil penafsiran otoriter. Pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: 1. Mengapa MTA sebagai lembaga keagamaan yang literalis menwarakan fatwa liberal dengan memperbolehkan wanita haidh membaca Al-Qur’an? 2. Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif Abou El Fadl terhadap fatwa MTA tentang kebolehan wanita haidh membaca Al-Qur’an? Penulis mengumpulkan data menggunakan dokumen. Penulis menganalisa data secara induktif dengan mengorganisasikan dan mendeskripsikan data, kemudian melakukan sintesa menggunakan hermeneutika negosiatif dan membuat kesimpulan. Penulis menghasilkan kesimpulan bahwa MTA terjebak dalam upaya takwil namun tidak sesuai dengan kaidah takwil dan melakukan kebebasan berfikir. Dalam kacamata hermeneutika negosiatif, fatwa MTA tergolog otoriter. MTA sebagai pembaca masih medominasi unsur-unsur penafsiran, yang mengakibatkan pengabaian otoritas Tuhan