Muslim Heritage
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Transformation of Sharia Economic Law and Economic Transactions of the Middle-Class Muslim Community in Indonesia
The transformation of economic behavior among Indonesia’s urban middle-class Muslims has been significantly influenced by digitalization and the rapid growth of Islamic fintech. This study explores how Sharia economic law adapts to these transformations, particularly in the context of daily market transactions. Using a qualitative approach, data were collected through observations and interviews in selected traditional markets such as Beringharjo (Yogyakarta), Antasari (Banjarmasin), and Ngronggo (Kediri) representing diverse urban settings. The findings reveal that digital payment adoption and hybrid trading systems (combining oral bargaining and digital settlement) have reshaped the understanding and application of Sharia principles. Traders and consumers demonstrate pragmatic flexibility by seeking local religious guidance (fatwas) to ensure compliance while embracing efficiency. This study contributes new insights by linking the transformation of Sharia economic law with real practices of middle-class Muslims in digital-era marketplaces, highlighting the dynamic interplay between legal norms, technology, and socio-economic class.
Abstrak
Transformasi perilaku ekonomi di kalangan masyarakat Muslim kelas menengah perkotaan di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh proses digitalisasi dan pertumbuhan pesat fintech syariah. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah beradaptasi terhadap perubahan tersebut, khususnya dalam konteks transaksi ekonomi sehari-hari di pasar tradisional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara di beberapa pasar tradisional terpilih seperti Pasar Beringharjo (Yogyakarta), Pasar Antasari (Banjarmasin), dan Pasar Ngronggo (Kediri) yang merepresentasikan berbagai konteks perkotaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital dan munculnya sistem perdagangan hibrida (menggabungkan tawar-menawar lisan dengan penyelesaian digital) telah mengubah pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Para pedagang dan konsumen menunjukkan fleksibilitas yang pragmatis dengan mencari panduan keagamaan lokal (fatwa) agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sambil memanfaatkan efisiensi teknologi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengaitkan transformasi hukum ekonomi syariah dengan praktik nyata masyarakat Muslim kelas menengah di pasar era digital, serta menyoroti dinamika antara norma hukum, teknologi, dan kelas sosial-ekonomi
Building the Welfare of East Java Migrant Workers Through the Maqashid Syariah Approach in Economic and Social Empowerment
East Java with 41.8 million people is the province that sends the highest number of migrant workers, especially from Malang, Bojonegoro, Lamongan, Kediri, and Ponorogo. Although female migrant workers contribute IDR 251.1 trillion in remittances (2024), they still face various social and spiritual problems. This study aims to analyze the welfare of female migrant workers from the perspective of Maqashid Syariah by reviewing the fulfillment of the five main dimensions of Hifdz ad-Din, Hifdz an-Nafs, Hifdz al-'Aql, Hifdz an-Nasab, and Hifdz al-Maal. Using a qualitative descriptive method with a comparative approach to understand the dynamics of the welfare of female migrant workers in four purposively selected districts, namely Ponorogo, Kediri, and Malang. Data were collected through in-depth interviews (including video calls for overseas informants), participatory observation, and documentation analysis. Data sources include migrant and ex-migrant workers, employees of the Manpower Office, lecturers, university LPPM teams, and written documents as secondary data. Data analysis uses the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana which includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification at two levels of single case analysis and cross-case analysis. The results of the study show that the welfare of female migrant workers is only fulfilled in two aspects, namely Hifdz al-Maal (maintenance of property) and Hifdz al-'Aql (maintenance of reason). The other three aspects of Hifdz an-Nafs, Hifdz an-Nasab, and Hifdz ad-Din have not been fulfilled optimally and require serious attention through policies that are gender justice and based on maqashid values. The novelty of this research lies in the comprehensive analysis of the portrait of the welfare of female migrant workers using the concept of Maqashid Syariah Ash-Syatibi, which not only emphasizes economic aspects, but also the dimensions of education, family, security, and religious compliance.
Abstrak
Jawa Timur dengan 41,8 juta penduduk menjadi provinsi pengirim pekerja migran tertinggi, terutama dari Malang, Bojonegoro, Lamongan, Kediri, dan Ponorogo. Meski PMI perempuan menyumbang remitansi Rp251,1 triliun (2024), mereka masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan pekerja migran perempuan dari perspektif Maqashid Syariah dengan meninjau keterpenuhan lima dimensi utama Hifdz ad-Din, Hifdz an-Nafs, Hifdz al-‘Aql, Hifdz an-Nasab, dan Hifdz al-Maal. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk memahami dinamika kesejahteraan pekerja migran perempuan di empat kabupaten yang dipilih secara purposif, yaitu Ponorogo, Kediri, dan Malang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (termasuk panggilan video bagi informan di luar negeri), observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Sumber data mencakup pekerja migran dan eks migran, pegawai Dinas Tenaga Kerja, dosen, tim LPPM perguruan tinggi, serta dokumen tertulis sebagai data sekunder. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan pada dua tingkat analisis kasus tunggal dan lintas kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja migran perempuan baru terpenuhi pada dua aspek, yaitu Hifdz al-Maal (pemeliharaan harta) dan Hifdz al-‘Aql (pemeliharaan akal). Adapun tiga aspek lainnya Hifdz an-Nafs, Hifdz an-Nasab, dan Hifdz ad-Din belum terpenuhi secara optimal dan memerlukan perhatian serius melalui kebijakan yang berkeadilan gender dan berbasis nilai maqashid. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif potret kesejahteraan pekerja migran perempuan dengan menggunakan konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi, yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi pendidikan, keluarga, keamanan, dan kepatuhan beragama
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA USAHA SKALA MIKRO DI KABUPATEN BANYUMAS
AbstractThis research aims to determine the role of entrepreneurial orientation on the use of social media and marketing performance with innovative ability as a moderating variable in microscale businesses in Banyumas Regency. The sample in this study was determined using slovin and sampling using the purposive sampling method and the sample size was 100 respondents. The data analysis technique used in this research is partial least squares (PLS) analysis. The research results show that it partially has a positive and significant effect, while the use of social media partially mediates the effect of entrepreneurial orientation on marketing performance. Mediation in this research model is partial, in other words, the use of social media has a function to bridge the influence of entrepreneurial orientation on marketing performance. However, because the mediation characteristics are partial, even without the social media use variable, entrepreneurial orientation is still able to influence marketing performance positively and significantly. These results confirm that entrepreneurial orientation can increase and strengthen the use of social media by micro-scale business actors in Banyumas, which will also have an impact on improving business performance. Furthermore, innovative ability does not moderate the relationship between the use of social media and marketing performance. Entrepreneurial orientation, innovative ability and the use of social media by micro-scale business actors in Banyumas Regency are in accordance with the Islamic economic perspective where business actors dare to take risks, are innovative and use media. in the form of technology for muamalah activities that are in accordance with sharia principles, and this has an impact on the benefit of the people in the form of increasing marketing performance
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orientasi kewirausahaan pada penggunaan media sosial dan kinerja pemasaran dengan kemampuan inovatif sebagai variabel moderasi pada usaha skala mikro di Kabupaten Banyumas. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan slovin dan pengambilan sample dengan metode purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam hal ini penelitian adalah analisis partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara partial berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan penggunaan media sosial memediasi secara partial pengaruh orientasi kewirausahaan pada kinerja pemasaran. Mediasi dalam model penelitian ini bersifat parsial, dengan kata lain, penggunaan media sosial memiliki fungsi untuk menjembatani pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran. Namun, karena karakteristik mediasinya partial, bahkan tanpa variabel penggunaan media sosial, orientasi kewirausahaan masih mampu mempengaruhi kinerja pemasaran secara positif dan signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa orientasi kewirausahaan dapat meningkatkan dan memperkuat penggunaan media sosial oleh para pelaku usaha skala mikro di Banyumas, yang juga akan berdampak pada peningkatan kinerja bisnis. Lebih lanjut, kemampuan inovatif tidak memoderasi antara penggunaan media sosial dengan kinerja pemasaran, Orientasi kewirausahaan, kemampuan inovatif dan penggunaan media sosial oleh pelaku usaha skala mikro di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam dimana pelaku usaha berani mengambil resiko, memiliki inovatif serta menggunakan media berupa teknologi untuk kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah, dan hal tersebut berdampak pada kemaslahatan umat berupa adanya peningkatan kinerja pemasaran
I Implementation of Multi-Contract IB Hijrah Rencana Savings Product at Bank Muamalat
Abstract
This study explains the contract process applied to the iB Hijrah Rencana Savings product offered by Bank Muamalat. This product adheres to Islamic economic principles, is free from riba, and aims to help customers plan their finances according to Sharia law. The objective of this research is to examine how the multi-contract system is implemented in the iB Hijrah Rencana Savings product at Bank Muamalat and to analyze the application of profit-sharing ratios in the product from an Islamic economic perspective. The methodology used in this study is descriptive qualitative, which systematically describes the research subject about the core issues. The study shows that two contracts are applied to the iB Hijrah Rencana Savings product: Mudharabah Muthlaqoh (investment contract) and Tabarru’ (Islamic insurance). The implementation of the profit-sharing ratio is based on a system that refers to the net result of fund management, by Islamic economic principles. This is based on the DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000, ensuring that this product helps society achieve its plans without the concern of funds being mixed with riba.
Abstrak
Penelitian ini menjelaskan proses akad yang diterapkan pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Produk ini menggunakan prinsip-prinsip ekonomi islam yang bebas dari riba dan bertujuan untuk membantu nasabah dalam merencanakan keuangan secara syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan multi akad pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat & Menganalisis penerapan nisbah bagi hasil dalam produk tersebut dari perspektif ekonomi Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan subjek penelitian secara sistematis dengan pokok permasalahan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat duua akad yang ditetapkan pada Tabungan iB Hijrah Rencana, yaitu Mudharabah Muthlaqoh (akad investasi) & Tabarru’ (asuransi syariah). Implementasi nisbah bagi hasil dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil yang mengacu pada hasil bersih pengelolaan dana, sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Hal ini berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, sehingga produk ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan rencana tanpa kekhawatiran dana tercampur dengan riba.
Keywords: Profit-sharing; Mudharabah Muthlaqah; Islamic Bankin
REKONSTRUKSI ANDRAGOGI PENDIDIKAN ISLAM MELALUI PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF MEZIROW
AbstractIslamic andragogy in Indonesia is experiencing boredom with its pragmatic religious pattern, wanting a renewal in interpreting religious values with a different approach, especially in the field of education which determines the direction of the future, Mezirow’s transformative learning theory makes a breakthrough by reconstructing the values that exist in a person through real experiences that passed it. This research aims to reconstruct Islamic education for adults using Mezirow’s transformative learning theory. This research uses a systematic literature review method by collecting journal articles that match the theme raised and filtering them until they become the main material for reviewing this paper. The research results show that Mezirow’s transformative learning theory can be used to reconstruct Islamic education for adults by applying ten phases/steps in it which have a significant influence on students’ cognitive, emotional and social abilities which is in accordance with Islamic culture. So the use of this theory in learning at various levels of education needs to be considered.AbstrakAndragogi Islam di Indonesia mengalami kejenuhan dengan pola religius pragmatisnya, mengingkan sebuah pembaruan dalam meingterpretasikan nilai agama dengan pendekatan yang berbeda khusunya di bidang pendidikan yang menentukan arah masa depan, teori pembelajran transformatif Mezirow melakukan terobosan dengan merekonstruk nilai yang ada pada diri seseorang melalui pengalaman nyata yang dilaluinya. Penelitian ini bertujuan untuk merekontruksi pendidikan Islam bagi orang dewasa menggunakan teori pembelajaran transformatif Mezirow. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review dengan mengumpulkan jurnal artikel yang sesuai dengan tema yang diangkat dan dilakukan penyaringan hingga menjadi bahan utama dalam mengkaji tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pembelajaran transformatif Mezirow dapat digunakan untuk merekonstruksi Pendidikan Islam bagi orang dewasa dengan menerapkan sepuluh fase/langkah di dalamnya yang memiki pengaruh signifikan terhadap kemampuan kognitif, emosi, dan sosial siswa yang sesuai dengan kultur islam. Sehingga pengunaan teori ini dalam pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan perlu dipertimbangka
Comparative Analysis of The Influence of Sharia and Conventional Monetary Instruments on The Real Sector: An Empirical Study of Indonesia's IPI
Abstract
Indonesia implements a dual monetary policy system, namely conventional and sharia systems that run side by side. The conventional system is a system of interest, while the Sharia system is a system of profit-sharing. The role of the monetary sector in Indonesia's economic growth is very important by minimizing transaction costs or information in financial markets. To ensure the smooth flow of economic activities and enhance the productivity of individuals in the production of goods and services in the real sector. The purpose of this study is to determine the influence of Islamic and conventional monetary instruments on the real sector. This study uses quantitative methods with an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) estimation model with the Industrial Production Index (IPI) as the dependent variable. Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), Sharia Interbank Money Market (PUAS) and financing as independent variables of Islamic monetary instruments, while Bank Indonesia Certificates (SBI), Interbank Money Market (PUAB) and credit as independent variables of conventional monetary instruments. The results of this study show that Islamic and conventional monetary instruments as a whole affect the Industrial Production Index (IPI) as a real sector with an influence of 77% on Islamic monetary instruments and 45% on conventional monetary instruments. In this study, the variables that affect IPI are SBIS, PUAS, financing and interbank while SBI and credit variables do not affect IPI.
Abstrak
Indonesia menerapkan sistem kebijakan moneter ganda yaitu sistem konvensional dan syariah yang berjalan berdampingan. Penerapan pada sistem konvensional dengan sistem bunga sedangkan pada sistem syariah menganut sistem bagi hasil. Peran sektor moneter pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah penting dengan meminimalisir biaya transaksi ataupun informasi di pasar keuangan. Sehingga kegiatan ekonomi berjalan lancar dan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa di sektor riil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap sektor riil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model estimasi Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dengan Indeks Produksi Industri (IPI) sebagai variabel dependen. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan pembiayaan sebagai variabel independen dari instrumen moneter syariah, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan kredit sebagai variabel independen dari instrumen moneter konvensional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah dan konvensional secara keseluruhan berpengaruh terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) sebagai sektor riil dengan pengaruh sebesar 77% pada instrumen moneter syariah dan 45% pada instrumen moneter konvensional. Dalam penelitian ini, variabel yang berpengaruh terhadap IPI adalah SBIS, PUAS, pembiayaan dan PUAB sedangkan variabel SBI dan kredit tidak berpengaruh terhadap IPI.
Keywords: Sharia Monetary; Conventional Monetary; Real Sector and Industrial Production Ind
Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim Asia dan Afrika Utara: Kajian Yuridis dan Sosio-Kultural
Abstract
This study aims to examine the minimum age for marriage in Muslim countries in Asia and North Africa from a juridical and socio-cultural perspective, as well as to conduct a comparative analysis. The method used in this research is library research with a normative juridical approach, collecting data from relevant literature. The findings of this study indicate that the establishment of minimum marriage ages in Muslim-majority countries across Asia and North Africa reflects variations influenced by legal, social, cultural, and political factors. Indonesia stands out with the highest marriage age requirement, set at 19 years for both men and women. Other countries, such as Pakistan and Egypt, have lower minimum ages, with some setting different standards for males and females. Additionally, the differences in age requirements are often shaped by the dominant Islamic schools of thought (mazhab) in each country, such as the Shafi’i school in Indonesia and Malaysia, the Hanafi school in Pakistan and Turkey, and the Maliki school in Morocco. Countries like Turkey and Morocco have undergone legal reforms incorporating principles of secularization and gender equality. These legal reforms also seek to reduce divorce rates and improve family life quality. Notably, Pakistan is the only country in the study to impose legal sanctions on those who violate marriage age laws, while other nations, like Indonesia, rely on judicially supervised marriage dispensation regulations to address underage marriages.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji batas usia minimal pernikahan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara dari perspektif yuridis dan sosio-kultural, serta melakukan analisis perbandingan. Metode yang digunakan adalah library research, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara bervariasi, dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, serta dinamika politik di setiap negara. Indonesia memiliki ketentuan usia perkawinan tertinggi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di negara lain seperti Pakistan dan Mesir, usia minimal perkawinan lebih rendah dengan beberapa negara menetapkan usia yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh mazhab yang dianut, seperti mazhab Syafi’i di Indonesia dan Malaysia, mazhab Hanafi di Pakistan dan Turki, serta mazhab Maliki di Maroko. Reformasi hukum di negara-negara seperti Turki dan Maroko juga mencerminkan adopsi prinsip-prinsip sekularisasi dan kesetaraan gender. Pakistan menonjol sebagai satu-satunya negara yang memberlakukan sanksi hukum tegas bagi pelanggar batas usia perkawinan, sedangkan negara lain seperti Indonesia mengandalkan regulasi dispensasi perkawinan yang diawasi oleh pengadilan.
Keywords: Batas Usia Perkawinan; Negara Muslim; Asia; Afrika Utar
PANDANGAN MUI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
AbstractM. Quraish Shihab, a renowned scholar, in his book "Perempuan," states that nikah mut'ah can be accepted in emergency and urgent situations with certain limitations and conditions, such as it must be conducted with honorable women. This statement has sparked controversy, prompting an examination of the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) leaders in Malang City regarding the boundaries of nikah mut'ah from M. Quraish Shihab's perspective. This study aims to understand the permissible boundaries of nikah mut'ah according to M. Quraish Shihab and the perspectives of MUI leaders in Malang City regarding his fatwa on the permissibility of nikah mut'ah. This research is an empirical juridical study with a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews and documentation from primary and secondary sources. The data processing involves editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The results indicate that the MUI leaders interviewed do not agree with the permissibility of nikah mut'ah based on "emergency or urgent" as its boundaries. They argue that the emergency concept proposed by M. Quraish Shihab does not apply in this context and emphasize the existence of alternative ways to prevent adultery. Additionally, they highlight the negative impacts of nikah mut'ah, especially on women, including the lack of legal protection and the risk of transmitting dangerous diseases such as HIV. The study concludes that although M. Quraish Shihab outlines certain limitations for the permissibility of nikah mut'ah, the MUI leaders in Malang City tend to reject this practice in all situations.AbstrakM. Quraish Shihab, seorang ulama terkenal, dalam bukunya “Perempuan,” menyatakan bahwa nikah mut’ah dapat diterima dalam situasi darurat dan mendesak dengan batasan dan syarat tertentu, seperti harus dilakukan dengan wanita yang terhormat. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, sehingga menarik untuk mengkaji pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai batasan nikah mut’ah dalam perspektif M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami batas-batas kebolehan nikah mut’ah menurut M. Quraish Shihab dan pandangan Tokoh MUI Kota Malang terhadap fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan studi yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Proses pengolahan data meliputi teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh MUI yang diwawancarai tidak sepakat dengan pembolehan nikah mut’ah berdasarkan “darurat atau mendesak” sebagai batasannya. Mereka berpendapat bahwa konsep darurat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak berlaku dalam konteks ini dan menekankan adanya alternatif lain untuk mencegah perbuatan zina. Selain itu, mereka menyoroti dampak negatif dari nikah mut’ah, terutama terhadap kaum wanita, termasuk kurangnya perlindungan hukum dan risiko penularan penyakit berbahaya seperti HIV. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun M. Quraish Shihab mengemukakan batasan-batasan tertentu untuk kebolehan nikah mut’ah, pandangan tokoh MUI Kota Malang cenderung menolak praktik ini dalam segala situasi
STRATEGI PEMASARAN JASA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PONOROGO
AbstractCompetition among higher education institutions requires overall cost leadership, product differentiation, and user focus. Marketing management is very necessary in universities to build a positive image in maintaining consumer satisfaction. The aim of this research is to describe the marketing of educational services in improving the existence and image of educational institutions, as well as the implementation of the 7P marketing mix at the Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Ponorogo. This qualitative descriptive research chose the FEBI IAIN Ponorogo object because it has innovation and product differentiation for graduating students. Interview techniques with internal parties supported by observation and documentation are tools for exploring data. Interactive model analysis is carried out with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The first research finding, the educational service mix strategy is a service activity that aims to maintain customer satisfaction through excellent service, providing quality education and learning, strengthening character education to produce competitive graduates. secondly, the Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Ponorogo applies the 7P marketing mix, namely product, promotion, location, price, people, process and infrastructure as a marketing mix strategy to produce graduates of sharia bankers, sharia accountants and sharia microeconomic developers who are internationally competitive and have excellence, competitive, supported by the availability of lecturers, educational staff, infrastructure, various types and programs to develop student talents and interests, affordable costs, and use of digital platforms.
AbstrakPersaingan antar institusi pendidikan tinggi memerlukan kepemimpinan biaya secara keseluruhan, diferensiasi produk, dan fokus pengguna. Manajemen pemasaran sangat diperlukan pada perguruan tinggi untuk membangun citra positif dalam menjaga kepuasan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan eksistensi dan citra lembaga pendidikan, serta penerapan bauran pemasaran 7P di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Penelitian deskriptif kualitatif ini memilih objek FEBI IAIN Ponorogo karena memiliki inovasi dan diferensiasi produk bagi lulusan mahasiswa. Teknik wawancara dengan pihak internal yang didukung dengan observasi dan dokumentasi merupakan alat untuk menggali data. Analisis model interaktif dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian pertama, strategi bauran layanan pendidikan merupakan kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, penguatan pendidikan karakter hingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo menerapkan bauran pemasaran 7P yaitu produk, promosi, lokasi, harga, manusia, proses dan infrastruktur sebagai strategi bauran pemasaran untuk menghasilkan lulusan bankir syariah, akuntan syariah dan pengembang mikroekonomi syariah yang berdaya saing internasional dan mempunyai keunggulan. kompetitif, didukung oleh ketersediaan dosen, tenaga kependidikan, infrastruktur, berbagai jenis dan program untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa, biaya terjangkau, dan pemanfaatan platform digital
Transaksi Non Tunai terhadap Volalitas Uang Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Muamalah
Abstract
This research investigates the impact of non-cash transactions before, during, and after the COVID-19 pandemic on the money supply and economic growth Indonesia, utilizing a literature review approach and Islamic economic theory. The results indicate that non-cash transactions, such as debit card, credit card, and electronic money usage, have become the primary choice for Indonesian society, particularly during the COVID-19 pandemic due to concerns about virus transmission through cash. Bank Indonesia has supported this transition by encouraging the adoption of non-cash transactions through policies such as the QR Code Indonesia Standard (QRIS) and the Cashback Attack program. The impact of non-cash transactions on the money supply is highly positive, accelerating the circulation of money in society and enhancing financial inclusion. Although research findings regarding the impact of non-cash transactions on economic growth are inconsistent, non-cash transactions overall provide a positive contribution to Indonesia's economic growth. From the perspectives of Fiqh Muamalat and Islamic Economic Theory, non-cash transactions adhere to Sharia principles, support economic efficiency and transparency, and help maintain Indonesia's economic stability. This research emphasizes the importance of cashless transactions in the modern economy and suggests further research to understand the complex dynamics that influence the impact of cash payments on Indonesia's economic growth in greater depth.
Abstrak
Penelitian ini menginvestigasi dampak transaksi non-tunai sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 terhadap jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur dan teori ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi non-tunai, seperti kartu debit, kartu kredit, dan penggunaan uang elektronik, telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19 karena adanya kekhawatiran akan penularan virus melalui uang tunai. Bank Indonesia telah mendukung transisi ini dengan mendorong adopsi transaksi non-tunai melalui kebijakan seperti QR Code Indonesia Standard (QRIS) dan program Cashback Attack. Dampak transaksi non-tunai terhadap jumlah uang beredar sangat positif, mempercepat peredaran uang di masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan. Meskipun hasil penelitian dampak transaksi non-tunai terhadap pertumbuhan ekonomi belum konsisten, namun secara keseluruhan transaksi non-tunai memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari perspektif Fiqh Muamalat dan Teori Ekonomi Islam, transaksi non-tunai sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, mendukung efisiensi dan transparansi ekonomi, serta membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya transaksi non-tunai dalam perekonomian modern dan menyarankan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika kompleks yang mempengaruhi dampak pembayaran secara tunai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan lebih mendalam.
Keywords: Covid-19; Money; Non-Cash; Economy; Fiqh Muamalah