Muslim Heritage
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo
No full textoai:ojs.pkp.sfu.ca:article/379Abstract: Mura>bah}ah is the flagship product of Bank Syariah Mandiri Branch Office Ponorogo and Bank Muamalat Indonesia Branch Office Ponorogo. Currently, the percentage of mura>bah}ah financing at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat almost reaches an average of 60% -70% of the total financing. Mura>bah}ah helps customers to finance certain needs. This study examines the financing mechanism of mura>bah}ah at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Ponorogo, and how the implementation of the fatwa of the National Sharia Board of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the practice of mura>bah}ah financing. The study concluded that the mura>bah}ah financing at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Ponorogo practices the finance of mura>bah{ah bi al-waka>lah or mura>bah{ah by proxy. Therefore, the identity of this transaction becomes unclear and ambiguous between sale and loans. That is because the products offered by the bank are not goods to purchase, but financing limit. As the result, the mura>bah{ah financing in Bank Syariah Mandiri Ponorogo and Bank Muamalat Indonesia Ponorogo are not fully in accordance with the fatwa of DSN-MUI on mura>bah}ah.Abstrak: Akad mura>bah{ah menjadi produk unggulan di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. Saat ini prosentase pembiayaan mura>bah{ah di BSM dan Bank Muamalat hampir rata-rata mencapai 60%-70% dari pembiayaan lainnya. Pembiayaan mura>bah{ah ini umumnya bertujuan untuk membantu pembeli dalam pengadaan objek tertentu di mana pembeli tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan pembiayaan secara tunai. Penelitian ini mengkaji mekanisme pembiayaan mura>bah{ahdi BSM dan BMI KCP Ponorogo, dan bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI terhadapa praktik pembiayaan mura>bah}ah. Temuan dalam penelitian ini bahwa, praktik pembiayaan mura>bah{ah di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan mura>bah{ah bil wakalah{ atau dengan mura>bah{ah yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan mura>bah{ah di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang mura>bah}ah
Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasid Al-Shariah
No full textAbstract: The provisions of minimum wage in Indonesia have been changing four times in the last few decades in line with the changes in the components of life needs referred. In fact, there are many life needs that previously were considered as trivial but they have now become important and should be referred to in setting the minimum wage. In Islam there are five sectors of human needs as established in the discourse of maqasid al-sharÄ«'ah. Each sector is ranked into three levels, namely á¸arÅ«rÄ«yah, ḥajÄ«yah, and taḥsÄ«nÄ«yah. This study examines how the components of life needs have been referred by the regulation of the minimum wage from the viewpoint of maqasid al-sharÄ«'ah. This study came to the conclusion that the development of life needs used as guidelines in determining minimum wage levels has met the demands of life needs as intended by maqasid al-sharÄ«’ah. Most of the components of decent living (KHL) occupy levels of á¸arÅ«rÄ«yah and ḥajÄ«yah, and very few are classified as taḥsÄ«nÄ«yah. The enhancement of quantity and quality of the components proven the attention to the level of life needs sequentially from á¸arÅ«rÄ«yah level, the ḥajÄ«yah, then the taḥsÄ«nÄ«yah level. These changes indicate the change of law in accordance with the demands of the circumstances.Abstrak: Komponen kebutuhan hidup yang dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan ini terjadi karena menyesuaikan perkembangan kebutuhan dahulu dianggap sepele namun kini menjadi penting. Dalam Islam ada 5 unsur pokok kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau yang dikenal dengan istilah maqasid al-sharÄ«’ah. Kelima unsur pokok maqasid al-sharÄ«’ah ini terbagi mejadi 3 kategori yakni á¸arÅ«rÄ«yah, ḥajÄ«yah, dan taḥsÄ«nÄ«yah. Penelitian ini mengkaji bagaimana komponen kebutuhan hidup dalam regulasi upah minimum perspektif maqasid al-sharÄ«’ah. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkatan kebutuhan hidup. Sebagian besar komponen KHL ada pada wilayah á¸arÅ«rÄ«yah dan ḥajÄ«yah, sedikit sekali yang tergolong taḥsÄ«nÄ«yah. Penambahan kuota komponen serta peningkatan kualitas komponen menjadi bukti bahwa adanya perhatian terhadap tingkatan kebutuhan dimulai dari yang á¸arÅ«rÄ«yah dulu baru kemudian yang ḥajÄ«yah baru disusul yang taḥsÄ«nÄ«yah. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan situasi
Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Banyudono, Ponorogo
No full textAbstract: Alms (zaka>h) has its own social significance, such as bridging the gap between the rich and the poor, disciplining the implementation of obligations and respecting the rights of others, as well as the equitable distribution of wealth to achieve social justice. Today, alms is also viewed from the standpoint of economic empowerment. This study examines the correlation between the implementation of alms and consumer behavior and economic empowerment in Banyudono, Ponorogo. The findings of this study are: First, the alms has been well carried out by the residents of Banyudono, Ponorogo (64%). Second, consumer behavior in carrying out alms in Banyudono, Ponorogo is good (54%). Third, economic empowerment in Banyudono, Ponorogo goes well (96%). Fourth, there is a fairly strong correlation between the variables X (alms) and variable Y1 (consumer behavior) among the residents of Banyudono, Ponorogo, with an index of 0.535. Fifth, there is a low or weak correlation between alms and Y2 variables (the economic empowerment) in Banyudono community, Ponorogo, with a correlation coefficient of 0.1574.Abstrak: Zakat memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara yang kaya dan yang miskin di masyarakat, mendidik untuk meningkatkan disiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang orang lain yang ada padanya, dan juga sebagai pemerataan rejeki untuk mencapai keadilan sosial. Dewasa ini, dalam berzakat aspek pemberdayaan ekonomi umat menjadi sebuah pertimbangan utama seseorang dalam melaksanaan ibadah zakat. Dalam konteks itu, penelitian ini akan mengkaji Korelasi antara pelaksanaan Zakat dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo. Temuan penelitian diantaranya: Pertama, Pelaksanaan zakat masyarakat Kelurahan Banyudono, Ponorogo dapat dikatakan cukup baik (64%). Kedua, Perilaku Konsumen Masyarakat Kelurahan Banyudono Ponorogo dapat dikatakan cukup baik 54%. Ketiga, Pemberdayaan ekonomi umat masyarakat Kelurahan Banyudono Ponorogo dapat dikatakan cukup baik (96%). Keempat, Terdapat korelasi yang cukup kuat antara variabel X (zakat) terhadap variabel Y1 (perilaku konsumen) masyarakat desa Banyudono Ponorogo, dengan angka indeks sebesar 0,535. Kelima,Terdapat korelasi yang rendah atau lemah antara zakat terhadap variabel Y2 (pemberdayaan ekonomi umat) masyarakat Kelurahan Banyudono Kota Ponorogo, dengan koefisien korelasi sebesar 0,1574
Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
No full textAbstract: The financial institution of Syari’ah is growing and developing rapidly in Indonesia. One of it is BMT (BaÄ«tul MÄl wa TamwÄ«l). In the legal protection for clients, BMT has not yet had a legal protection particularly, but it still refers to another legal protections like koperasi and Financial Fervices Authority. The legal protection that is given for BMT Beringharjo branch Ponorogo is embodied through the ragulation of Koperasi . It is not appropriate according to the regulation No. 21. Year 2010 about Financial Fervices Authority and No. 1 Year 2013 about Micro Financial Fervices. According to that case, this article will study about the client protection given by BMT Beringharjo Branch Ponorogo in the perspective of positive and Islamic laws. According to study, so it can be deduced: first, the implementation of protection that is given by BMT Beringharjo is still less appropriate based on regulation No. 21 Year 2011 about OJK and No. 1 Year 2013 about LKM, but BMT Beringharjo has applied a legal protection of Koperasi and legal protection implicitly. Whereas the implementation of protection of Islamic law is the protection given by ilahi precepts which conveyed from Wahyu in Al-Qur’an and Sunnah. It is realized by BMT, because the clients of BMT Beringharjo less know the impact when the financial institution like BMT experinces a bankrupt.Abstrak:Lembaga Keuangan Syari’ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, salah satunya adalah BMT (BaÄ«tul MÄl wa TamwÄ«l). Dalam perlindungan hukum kepada nasabahnya, BMT belum memiliki payung hukum secara khusus, namun masih mengacu pada beberapa payung hukum lain seperti koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan BMT Beringharjo Cabang Ponorogo diwujudkan melalui Undang-undang perkoperasian. Hal ini ternyata tidak sesuai menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini akan mengkaji tentang perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kajian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: Pertama, Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit. Sedangkan implementasi perlindungan prespektif hukum Islam merupakan perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran Ila>hi> yang disampaikan lewat Wahyu yang dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur’an maupun sunah, hal ini direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit. Kedua, Implikasi pada BMT Berngharjo dalam menerapkan perlindungan hukum tidak berdampak bagi para nasabah yang mengamanahkan dananya di BMT tersebut, karena nasabah BMT Beringharjo kurang mengetahui dampak yang akan diterima ketika sebuah lembaga keuangan seperti BMT mengalami pailit
Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance Dan Operational Efficiency Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
No full textAbstract: This study was conducted to examine the effect of Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance and Operational Efficiency Ratio to the Return on Asset of Sharia Rural Bank in Indonesia.period 2012-2015. Population of this study is all of Sharia Rural Bank during four years of the study since 2012 till 2005. The data in this study are secondary data that contains of Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, Operational Efficiency Ratio and Return on Asset obtained from sharia banking statitics that had been published by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia. This study use double linier regretion method with clasic assumption test before. This assumption contains of multicolonierity test, autocorelation test, heteroscedasticity test, and normality test. The test results show that the assumptions of classical regression equation is used to qualify the classical assumption test. This study proved that Partially, only the Capital Adequacy Ratio variable has no significant effect to Return on Asset of Sharia Rural Bank in Indonesia period 2012-2015., while Non Performing Finance and Operational Efficiency Ratio variable has the negative and significant effect to Return on Asset of Sharia Rural Bank in Indonesia period 2012-2015. And the last Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance and Operational Efficiency Ratio simultaneously have significant effect to Return on Asset of Sharia Rural Bank in Indonesia period 2012-2015.Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio terhadap Return on Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia selama empat tahun periode 2012 sampai 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio dan Return on Asset yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa persamaan regresi yang digunakan lolos uji asumsi klasik. Penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial, hanya variabel Capital Adequacy Ratio yang tidak berpengaruh terhadap Return on Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2015, sementara variabel Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio berpengaruh negatif dan siginfikan terhadap Return on Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. Dan secara simultan variabel Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2015
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah Ponorogo
No full textAbstract: Bank Indonesia, through the Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 6/10 / PBI / 2004 dated 12 April 2004 on the System of Assessment of the Soundness of Financial Institutions, determined that the maximum tolerated NPL (non-performing loans) and NPF (non performing finance) is 5%. It was found that the average NPL at BRI Mlarak Ponorogo is only 1%, while NPF at BMT Hasanah Mlarak reached an average of 15%. The discrepancy in numbers is due to the inequality in the application of the precautionary principle, especially in the provision of financing. This study compares the application of the principles of prudence in the process of financings and loans in both institutions. It was found that: First, prudential standards in BRI Unit Mlarak are based on the guidelines for the implementation of micro business loans (PPKBM), while BMT Hasanah has not yet implemented the principles of prudence properly, because it has no strict standard operating procedures (SOP) of financing. Secondly, the principles of prudence have enhanced the reputation of BRI Mlarak and, conversely, the weakness of the application of these principles has negative impact on the BMT Hasanah.Abstrak: Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan, NPL maupun Non Performing Finance, NPF) adalah 5%. Dalam praktik pada BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan rata-rata NPL hanya 1% sedangkan BMT Hasanah Kecamatan Mlarak rata-rata NPF 15%. Perbedaan angka NPL dan NPF diantarnya disebabkan oleh perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian pembiayaan/kredit. Penelitian ini mengkaji seputar penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dan kredit di kedua lembaga tersebut. Berdasarkan penelitian, temuan peneliti, Pertama, implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak melalui mekanisme PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Sementara pada BMT Hasanah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. Kedua, Implikasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak memberikan dampak positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan good corporate governance
Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Kewajiban Zakat Profesi Perspektif Sosiologi Pengetahuan
No full textAbstract: The idea of profession alms is a relatively novelty in Indonesian Islamic societies. In Indonesia, the government officials who are graduates of boarding school really know that the Koran, Hadith, and religious textbooks, which they have learned, do not require profession alms. So they consider profession alms as an unknown duty in Islam. But in reality, the profession alms has been charged by the government to them directly deducted monthly from their salaries. This study examines the attitude of government employees who are graduates of the boarding school on the obligations of profession alms with the main question “why they finally fulfill alms profession”. The answers will be sought with the perspective of the sociology of knowledge. This perspective is used to reveal which human knowledge is most decisive for his actions. This research has resulted in findings, using the Karl Mannheim’s relationism theory, that the subordination of government employees graduated from boarding school to to pay profession alms is dominated by power relation. Here knowledge has been used as instrument of power to determine a rule that must effectively apply.Abstrak: Zakat profesi merupakan wacana baru yang berkembang di masyarakat. Para pegawai negeri sipil (PNS) lulusan pondok pesantren memahami bahwa kewajiban zakat profesi tidak dibahas dalam al-Qur’an, Hadith, dan literatur salaf. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah yang menetapan kadar zakat profesi sebesar 2,5%, yang langsung dipotongkan dari gaji PNS setiap bulannya, mendapat tanggapan kontroversial dari sebagian kalangan PNS lulusan pondok pesantren karena belum menemukan dasar yang kuat. Penelitian ini akan mengkaji terkait pandangan PNS lulusan Pondok pesantren mengenai kewajiban zakat profesi, serta landasan PNS tersebut dalam menjalankan kewajiban membayar zakat profesi. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Kedua, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.
Tata Kelola Mahasiswa Terhadap Integritas Akademik Dan Plagiarisme
No full textAbstract: This research would like to see how the instituion of Postgraduate Program (PPs) STAIN Ponorogo to manage about the scholars academic integrity and plagiarism, and how ideal the respond of PPs STAIN Ponorogo about that scholars’ attitude is. This research is quite important because of many things. First, the scientific writing in short paper (makalah) is the entry point of education and teaching in PT. Second, in other side, PPs STAIN Ponorogo is immediately charged to address and respond an indication of plagiarism di the scholars level, and it needs the research as its basis. This research basically is survey quantitatively toward active scholars in Sharia Economic Study amount of 37 scholars. Instrument used is questionnaire with analysis technique of descriptive statistic. This research concludes that as many as 53% of respondents accustomed to cite exactly what words, phrase, sentence say from reference even though not in the context of direct citation (word for word plagiarism). According to it, so the implication of policy can be taken is socialization about academic integrity in any kind and forum, integrating strict rule about plagiarism in the academic guide, shaping an institution “Language Service (Layanan Bahasa)”, and “ Assembly of Academic Consideration (Majelis Pertimbangan Akademik)” which concern about plagiarism and software of plagiarism detector, and no less important is building academic culture which is full of integrity holistically.Abstrak: Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengelolaan mahasiswa PPs STAIN Ponorogo terhadap integritas akademik dan plagiarisme, dan bagaimana idealnya respon kebijakan PPs STAIN Ponorogo terhadap sikap mahasiswa tersebut. Penelitian ini dirasa cukup penting karena beberapa hal. Pertama, penulisan karya ilmiah dalam bentuk makalah merupakan ujung tombak pendidikan dan pengajaran PT. Kedua, di sisi yang lain, PPs STAIN Ponorogo dituntut untuk segera menyikapi dan merespon gejala plagiarisme di tingkat mahasiswa, dan ini membutuhkan penelitian sebagai basisnya. Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian survey yang bersifat kuantitatif terhadap mahasiswa aktif Program Studi Ekonomi Syariah yang berjumlah 37 mahasiswa. Instrumen yang dipakai adalah angket dengan teknik analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebanyak 53% dari responden terbiasa untuk mengutip secara persis kata, frase dan kalimat dari sumber rujukan walaupun bukan dalam konteks kutipan langsung (word for word plagiarism). Berdasar hal tersebut, maka implikasi kebijakan yang bisa diambil adalah sosialisasi tentang integritas akademik dalam berbagai bentuk dan forum, mengintegrasikan aturan tegas tantang plagiarisme dalam pedoman akademik, membentuk lembaga “Layanan Bahasa”, dan “Majelis Pertimbangan Akademik” yang konsen pada persoalan plagiarisme dan penyediaan software pendeteksi plagiarisme, dan yang tidak kalah penting adalah membangun kultur akademik yang penuh integritas secara holistik
Pengaruh Sistem Waralaba Terhadap Retail Kecil Di Ponorogo Tinjauan Maṣlaḥah
No full textAbstract: One of the indications of the acceleration of economic progress in Ponorogo is the rapid development of the real sectors, especially the proliferation of modern businesses using the franchise system. Therefore, small retail businesses today are facing new competitors with huge capital and reliability of modern management. This study tries to find out the impact of the franchise system invasion to the existence of small retails, and how it affects the maá¹£laḥah (safety) of small retails in Ponorogo. This study uses the theory of maqÄá¹£id al-sharÄ«ah in the aspects of ḥifẓ al-mÄl to analyze the sustainability of small retail businesses amid the proliferation of franchise businesses. Maá¹£lÄḥah is thinking about the advantages and disadvantages on the basis of religious teachings by thinking about priorities and side with the community (al-maá¹£laḥah al-'Ämah). The results of this study found out the threat of franchise trading system to the existence of small retails. Therefore, the maá¹£laḥah for small retail of businesses means the realization of the safety from the expansion of large investors, such as monopoly.Abstrak: Salah satu indikator meningkatnya laju perekonomian Kabupaten Ponorogo ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor riil terutama dengan menjamurnya berbagai jenis toko-roko modern (khususnya dengan sistem waralaba) yang terus bertambah jumlahnya. Lalu bagaimana dengan para pebisnis retail kecil yang kebanyakan mereka memiliki usaha dengan modal yang tidak terlalu besar. Penelitian ini berupaya mengetahui adakah pengaruh yang terjadi akibat adanya toko-toko dengan sistem waralaba terhadap eksistensi retail kecil, serta adakah pengaruhnya terhadap kemaslahatan retail kecil yang ada di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teori keberlangsungan usaha yang dikaitkan dengan maqÄsid al-shar’Ä«ah aspek kemaslahatan hifz al-mÄl untuk menguji pengaruh kemaslahatan retail kecil dengan adanya bisnis waralaba. Hasil penelitian ini menunjukan hubungan signifikan, artinya terdapat pengaruh negatif sistem waralaba terhadap eksistensi retail kecil dan juga mengganggu kemaslahatannya. MaslÄhah menurut Abd al WahhÄb KhallÄf adalah sesuatu yang dapat menarik suatu manfaat dalam suatu masyarakat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan bagi peradaban umat manusia. Kemaslahatan dari aspek hifz al-mÄl adalah terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat dengan terjaga dari monopoli usaha, serta kesenjangan ekonomi dan taraf hidup. Dalam konteks retail kecil di Ponorogo, agar keberlangsungannya dan kemaslahatannya terjaga, harus mampu berkreasi dan berinovasi mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan global
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing SDIT Ar Rahmah, Pacitan
No full textAbstract: In this era of globalization, everything tends to be viewed from the perspective of materialistic and komersialistis because of the strong dominance of economic factors. The impact of social life is becoming increasingly competitive. Every individual and oeganisasi racing to do the best to achieve the best. Educational institutions were also forced to be the best by implementing several programs of which the quality management of human resources with the hope of being able to compete with its competitors. This study aims to describe about human resource management education in SDIT Ar Rahmah, Pacitan. This study produced some findings such (1) Quality planning in SDIT Ar Rahmah always pay attention to Democratic values, analytical involving school and Foundation itself. (2) Recruitment and selection done through the standard procedure to produce reliable and professional human resources (3) Training and development, can be done by a regular basis, periodic and work with various competent parties (4) Compensation system has been implemented in ideal system, it means use a minimum standards (UMR), and additional a variety of subsidy, design for pension funds, as well as the value that is not cashed can be a role model that needs to be replicated as compensation system in other schools.Abstrak: Dalam era globalisasi, segala sesuatu cenderung dilihat dari perspektif materialistis dan komersialistis karena kuatnya dominasi faktor-faktor ekonomi. Dampaknya kehidupan sosial menjadi semakin kompetitif. Setiap individu dan oeganisasi berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik. Lembaga pendidikan juga dipaksa menjadi yang terbaik dengan menerapkan beberapa program di antaranya manajemen mutu sumber daya manusia dengan harapan mampu bersaing dengan kompetitornya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan di SDIT Ar Rahmah. Penelitian ini menghasilkan temuan (1) Perencanaan SDM di SDIT Ar Rahmah senantiasa memperhatikan nilai-nilai demokratis, analitis dengan melibatkan berbagai pihak, baik pihak sekolah maupun yayasan. (2) Rekruitmen dan seleksi dilakukan melalui prosedur yang standar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan profesional (3) Pelatihan dan pengembangan, dilakukan secara rutin, berkala dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten (4) Sistem kompensasi sudah menerapkan sistem yang ideal artinya sesuai standar minimal (UMR), dan tambahan berbagai tunjangan, rancangan untuk dana pensiun, serta nilai yang tidak diuangkan dapat menjadi role model yang perlu ditiru sebagai sistem kompensasi di sekolah lain