Muslim Heritage
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Ijȃrah Muntahiyah Bi al-Tamlȋk: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf
No full textAbstract: Indonesia has a very extensive waqf land. Every year is always increasing. Size donated land is a great potential for the public welfare if managed with productive and professional. However, the institution of waqf as nȃdhir often find it difficult to finance the development and management of the donated land. This article is a literature review that aims to seek an alternative agreement that can be used to empower the donated land. The results showed that much of the literature of jurisprudence has defined-contract agreement for the empowerment of waqf land. Among the contract is ijȃrah classifiedtraditional ceremony in the empowerment of waqf land. Therefore, more advanced economic system, then the contract development experience and innovation to be ijȃrah muntahiyah bial-Tamlik.This contract helped nȃdhir in financing to empower the donated land. Because all costs empowerment of financiers, and after completion of the contract, the investor will transfer ownership of the building to nȃdhir.Abstrak: Indonesia memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Setiap tahunnya senantiasa mengalami peningkatan. Luas tanah wakaf ini merupakan potensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan produktif dan profesional. Akan tetapi, lembaga wakaf sebagai nȃdhir seringkali mendapatkan kesulitan untuk membiayai pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut. Artikel ini merupakan kajian pustaka yang bertujuan untuk mencari akad alternatif yang bisa digunakan dalam memberdayakan tanah wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak literatur fikih telah menentukan akad-akad untuk pemberdayaan tanah wakaf. Di antara akad tersebut adalah ijȃrah yang tergolong akad tradisional dalam pemberdayaan tanah wakaf. Oleh karena sistem perekonomian yang semakin maju, maka akad tersebut mengalami pengembangan dan inovasi hingga menjadi ijȃrah muntahiyah bi al-tamlîk. Akad ini banyak membantu nȃdhir dalam pembiayaan untuk memberdayakan tanah wakaf. Karena semua biaya pemberdayaan dari pemodal, dan setelah selesai akad, pemodal akan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada nȃdhir
Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah
No full textAbstract: The Islamic-based economic sector has recently increased significantly. It includes culinary, Islamic finance, insurance, fashion, cosmetics, pharmaceutical, entertainment, and tourism sectors. They occupy the concept of halal in every its product. One of the economic sector of Islam which has growth significantly is lifestyle products in the syariah tourism sector. The tourism business is certainly very closely related to the accommodation business, particularly the hospitality commerce. This study aims to scrutinize the projection of Tourism Potential Development which applied Sharia concepts in Indonesia. The results of this present study indicates that: firstly, sharia hotels is an accommodation service adheres to the principles of Islamic teaching guidelines. Secondly, `some authorities stated that the development of sharia hotels in Indonesia is still dawdling, although the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued requirement standard for syariah labeling to the hospitality business. However, the form and stage for management of this sharia system is still uncertain. As a result, many sharia hotel businessmen are intended to implement their own concept and do not legalize it. This lead to the low quality of management. It is suggested that sharia hotels should be supported by such Sharia Supervisory Board.Abstrak: Sektor ekonomi berbasis Islam akhir-akhir ini meningkat secara signifikan, Sektor tersebut diantaranya kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Industri pariwisata tentunya sangat berhubungan erat dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan. Penelitian ini bertujuan menelaah tentang Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip- prinsip pedoman ajaran Islam. Kedua, menurut penulis perkembangan hotel syariah di Indonesia masih terlalu lambat bahkan dapat dikatakan stagnan, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan standarisasi label syariah kepada bisnis perhotelan, namun bentuk dan tahapan pengurusan format syariah ini masih belum jelas adanya. Dampaknya, banyak pebisnis hotel syariah yang lebih mengimplementasikan konsep hotel syariah mereka dengan berdasarkan aturan-aturan Islam, dan tidak melegalkan bisnis mereka sehingga kualitas pengelolaan dan pengoperasiaannya kadang masih belum maksimal oleh karena itu, hotel syariah sebaiknya didukung oleh semacam Dewan Pengawasan Syariah (DPS)
Usaha BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor Dalam Mengembangkan Produk Pembiayaan Syariah
No full textAbstract: This article aims to explore the efforts of BMT Hasanah and BMT IKPM Gontor in developing the shari'a financial products as an attempt to avoid riba. it has been agreed upon its proscription by 'ulama'. In financial transactions, riba> appears in the form of interest that has been prohibited and it is unlawful. This statement occurs in the DSN-MUI. In fact, the existence of interest in the community remains a serious problem in Islamic financing because it is rooted in the community. Several Sharia financial institutions still apply the interest system in its loan. The research result showed that BMT Hasanah and BMT IKPM Gontor is an institution implementing the system of Islamic financing through the concept of the purchasing and musha> rakah (profit sharing) finance. Both BMT face the challenge in the developing applicable sharia products. They applied different model in the designing the forms of application for financial productsin order to accommodate the Sharia statement as well as the public who have less knowledge about sharia finance. Furthermore, there are some several similarities and differences in the financial products. In relation to the condition of the community, the process of determining the profit sharing reference, the determination of margin and the interest are considered ascending in the decisionof the product of financing the purchasing and musha> rakah.Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menggali upaya BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor dalam mengembangkan produk pembiayaan syari’ah sebagai upaya menghidari riba. Riba> telah disepakati keharamannya oleh para Ulama’. Dalam transaksi keuangan riba> muncul dalam skema bunga yang telah difatwakan haram oleh para Ulama’. Fatwa ini muncul dalam produk fatwa DSN-MUI. Namun, perwujudan bunga dimasyarakat tetap menjadi masalah serius dalam pelaksanaan pembiayaan syariah dikarenakan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Banyak lembaga keuangan syariah yang masih menerapkan sistem bunga dalam pinjaman. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu; BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor merupakan lembaga yang menerapkan sistem pembiayaan syariah melalui konsep pembiayaan jual beli dan pembiayaan musha>rakah (bagi hasil). Tantangan perwujudan dan pengembangan produk syariah yang aplikatif merupakan hal yang harus diselesaikan oleh kedua BMT ini. Nyatanya, dalam desain dan pengembangan aplikasi produk pembiayaan kedua lembaga ini mempunyai pola-pola tersendiri. Hal ini dalam rangka mengakomodasi fatwa syariah sekaligus kondisi masyarakat yang belum paham keuangan syariah. Dalam produk pembiayaan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya. Terkait dengan kondisi masyarakat, proses penentuan acuan bagi hasil dan penentuan marjin serta bayang-bayang bunga menjadi beberapa hal yang muncul dalam penentuan produk pembiayaan jual beli dan pembiayaan musha>rakah. USAHA BMT HASANAH DAN BMT IKPM GONTOR DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARI’A
Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama
No full textAbstract: This study aims to analyze legal standing restraints of LPK authorized by law to litigate in the Religious Courts in sharia economic cases and to explain the reasons and legal considerations of the judges of Religious Courts of Madiun in the decision of case number: 403 / Pdt. G / 2014 / PA.Mn. This research employed a qualitative approach by systematically describing the right of Consumer Protection Institution of Sharia Institution and legal consideration of judges of Religious Court of Madiun in case verdict number: 403 / Pdt.G / 2014 / PA.Mn then it analyzed thoroughly to find the legal standing of the Consumer Protection Institution in the case of sharia economy in the Religious Courts.The findings showed that Article 46 verse (1) letter c of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is associated with the main principle in Law No. 7 of 1989 related to the subject of law is the applicability of the Islamic personality has authorized LPKSM to propose a sharia economic case in the Religious Courts in the framework of protecting consumers in certain terms and conditions. The next findingis that the judges of the Religious Court of Madiun deemed the legal standing that has been guaranteed by the law, in consideration of the non-acceptance of cases by LPKSM merely because of defects in the power of attorney made by consumers to LPKSM.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan batasan legal standing LPK yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan mengetahui serta menjelaskan alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam putusan perkara nomor:403/Pdt.G/2014/PA.Mn. Peneletian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara sistematik tentang hak gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Lembaga syariah dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam putusan perkara nomor:403/Pdt.G/2014/PA.Mn kemudian menganalisanya dengan seksama sehingga menghasilkan temuan mengenai legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan bahwa Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan prinsip utama dalam UU No 7 Tahun 1989 terkait dengan subyek hukum adalah berlakunya asas personalitas keislaman telah memberikan kewenangan kepada LPKSM untuk mengajukan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Temuan berikutnya, majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tidak mempertimbangkan negative terhadap legal standing yang telah mendapat jaminan undang-undang, dalam pertimbangan tidak diterimanya perkara yang diajukan oleh LPKSM semata-mata karena ada cacat dalam surat kuasa yang dibuat konsumen kepada LPKSM
SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MODEL KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DI BAMRUNG ISLAM SCHOOL PATTANI THAILAND
No full textAbstract: Thailand is one of the countries in Southeast Asia which has majority of Buddhist inhabitants. Muslims who occupy areas of Southern Thailand in this country become a minority, including in education. The conflict that occurred in the South Thailand region brings out the implementation of a model of collective leadership in Bamrung Islam School Pattani. Bamrung Islam School had experienced leadership void for several periods. This resulted in a non-conducive school management situation. Responding to this situation, the family council agreed to implement a collective leadership model. Based on the process of data collection and analysis, this study yields three findings. First, Collective Leadership in Bamrung Islam School Pattani. in the form of an organization consisting of mudir-mudir madrasah, which is then called majlis mudir or board of riasah. They lead and nurture both school and boarder students collectively based on seniority from the kinship line. In carrying out the leadership and caring, the mudir majlis is assisted by an assembly of a'wan and the coordinating council. Second, the factors that encourage collective leadership patterns in Bamrung Islam School are: (1) the effort to create a forum for musyawarah and build joint strengths; (2) the encouragement of the decision of the family assembly; (3) the encouragement of the social environment; (4) modeling and inheriting the values of the prophet's leadership. Third, the steps taken in order to establish joint decisions and policies in Bamrung Islam School is through the phase of identification of the problem (intelligence phase), determine the alternatives of the problem (design phase) and choose the choice (choice phase) or decision then implement the results of the decision the (implementation phase). Abstrak: Thailand adalah salah satu dari negara Asia Tenggara yang apabila ditinjau dari sudut agama yang dianut oleh penduduknya, mayoritas beragama Budha. Muslim yang banyak menempati wilayah Thailand Selatan di negara ini menjadi minoritas termasuk dalam hal pendidikan. Artikel ini bertujuan mengkaji tentang Sistem Pengambilan Keputusan Dalam Model Kepemimpinan Kolektif Di Bamrung Islam School Pattani Thailand. Konflik yang terjadi di daerah Thailand Selatan melatarbelakangi penerapan model kepemimpinan kolektif di Bamrung Islam School Pattani. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, Kepemimpinan kolektif di Bamrung Islam School Pattani berbentuk organisasi yang beranggotakan mudir-mudir madrasah, yang kemudian disebut majlis mudir atau dewan riasah. Mereka memimpin dan mengasuh pelajar baik sekolah maupun asrama secara bersama-sama (collective) yang didasarkan pada senioritas dari garis kekerabatan (kinship). Dalam melaksanakan kepemimpinan dan kepengasuhan, majlis mudir dibantu oleh majelis a’wan dan dewan koordinator. Kedua, Faktor-faktor yang mendorong pola kepemimpinan kolektif di Bamrung Islam School antara lain adalah: (1) usaha menciptakan wadah musyawarah dan membangun kekuatan bersama, (2) dorongan keputusan bersama majelis keluarga, (3) dorongan dari lingkungan sosial, (4) peneladanan dan pewarisan nilai-nilai kepemimpinan nabi. Ketiga, tahapan yang ditempuh dalam rangka menetapkan keputusan dan kebijakan bersama di Bamrung Islam School yaitu melaui tahapan identifikasi masalah (intelligence phase), menentukan alternatif-alternatif pemecahan masalah (design phase) dan menentukan pilihan (choice phase) atau keputusan kemudian melaksanakan hasil dari keputusan tersebut (implementation phase)
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN US}U>L AL-FIQH BERBASIS KOMPETENSI PADA MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN DI PONOROGO
No full textAbstract: This article aims to explain the objectives, materials, strategies, and evaluations that have been formulated from us}u>l al-fiqh learning in Religious Madrasah Aliyah (MAK) in Islamic boarding schools in Ponorogo district, especially at MAK Pondok "Hudatul Muna" Islamic Boarding School Jenes Ponorogo, MAK "Al-Islam" Islamic Boarding School Joresan Mlarak Ponorogo, and MAK "Darul Huda" Islamic Boarding School Mayak Ponorogo. This study employed qualitative approach and researchers themselves are key instruments, while other instruments are supporting instruments. This type of research is a multi-case study (multi-case studies). The findings showed that the teaching and learning of us}u>l al-Fiqh in MAK in the Islamic boarding school at Ponorogo are in the following: First, the learning objectives developed are by using 3 eclectic approaches, namely subject-academic, humanistic, and technological approaches. However, it has not been developed using the reconstruction-social approach. Second, the structure of learning material is included in the structure of subject matter in an integral system (manhaj al-mawa> dd al-mutarabit} ah), which cannot be separated from other subjects, such as al-Qur'a> n, al-Hadith, al -Tafsi> r, Ulu> m al-Qur'an> n, Ulu> m al-Hadi> th, al-Fiqh, 'Ilm al-Nahw, and' Ilm al-S} arf. Third, learning activities have two main functions, namely [1] the task as profession, namely educating, teaching and training; [2] the task of humanity, namely being a supplementary parent, and self-transformation. Third, the learning evaluation system is one of the factual ways to see the basic competencies and abilities of students in mastering the material individually.Abstrak: Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan, materi-materi, strategi-strategi, dan evaluasi yang telah dirumuskan dari pembelajaran us}u>l al-fiqh pada Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) di lingkungan pondok pesantren di kabupaten Ponorogo, khususnya di MAK Pondok Pesantren ”Hudatul Muna” Jenes Ponorogo, MAK Pondok Pesantren ”Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo, dan MAK Pondok Pesantren ”Darul Huda” Mayak Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, latar alami (natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sedangkan instrumen lain sebagai instrumen penunjang. Jenis penelitian ini adalah studi multi-kasus (multi-case studies). Dari hasil penelitian tentang pembelajaran us}u>l al-Fiqh pada MAK di lingkungan Pondok Pesantren kabupaten Ponorogo ini, temuan peneliti yaitu: Pertama, Tujuan pembelajaran yang dikembangkan adalah dengan menggunakan 3 pendekatan secara eklektik, yaitu subyek-akademis, humanistis, dan teknologis. Dan belum dikembangkan dengan menggunakan pendekatan rekonstruksi-sosial. Kedua, Struktur materi pembelajaran termasuk dalam struktur materi pelajaran dengan sistem integral (manhaj al-mawa>dd al-mutarabit}ah), yakni tidak bisa dilepaskan dari mata pelajaran lain, seperti al-Qur'a>n, al-Hadith, al-Tafsi>r, Ulu>m al-Qur'a>n, Ulu>m al-Hadi>th, al-Fiqh, 'Ilm al-Nahw, dan 'Ilm al-S}arf. Ketiga, Kegiatan pembelajaran mempunyai dua fungsi utama, yaitu [1] tugas profesi, yakni mendidik, mengajar dan melatih; [2] tugas kemanusiaan, yakni menjadi orangtua kedua, dan transformasi diri. Ketiga, Sistem evaluasi pembelajaran adalah merupakan salah satu cara yang tepat untuk melihat standar kompetensi dan kemampuan dasar santri dalam penguasaan materi secara individual
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS JASA PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
No full textAbstract: This study aims to explain MIN Demangan’s strategy how to improve its service quality and to know the success of the strategy. This research is a qualitative research. The result of the research indicates that to improve the service quality of Islamic education MIN Demangan was combined two strategies: the strategy to fulfill the dimensions of service quality and the strategy to overcome the gaps of service quality. The combination of the two strategies named Meta-Spiritual Strategy. It’s a strategy to reach the quality of Islamic education beyond the standard that more touching to spiritual aspect and customer satisfaction. The success of the strategy was known based on service quality perspective and customer satisfaction perspective. Abstsrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi MIN Demangan dalam meningkatkan kualitas jasa penddidikan Islam dan menjelaskan keberhasilan strategi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kualitas jasa pendidikan Islam MIN Demangan Kota Madiun mengkombinasikan dua strategi, yaitu strategi dalam memenuhi dimensi kualitas jasa serta strategi mengatasi kesenjangan kualitas jasa. Strategi yang memadukan dua strategi ini bisa disebut dengan Strategi Meta-Spiritual yaitu strategi untuk mencapai kualitas jasa pendidikan Islam yang melampui standar kualitas yang bersifat lebih menyentuh dimensi kejiwaan dan kepuasan perasaan pengguna jasa. Keberhasilan strategi ini diketahui berdasarkan perspektif kualitas jasa serta perspektif kepuasan pelanggan
PENGEMBANGAN SELF-ESTEEM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENDIDIK DI TKIT 2 QURROTA A’YUN PONOROGO
No full textAbstract: This study aims to explain the planning, organizing, implementation, evaluation and impact of self-esteem development in improving educator performance in TKIT 2 Qurrota A'yun Ponorogo. It employed qualitative research design. The result of data analysis showed that self-esteem development process in improving educator's performance in TKIT 2 Qurrota A'yun Ponorogo in accordance with theory of function of planning, organizing, implementation and evaluation of self-esteem development. The development of self-esteem in TKIT 2 Qurrota A'yun Ponorogo has a positive impact in improving the performance of educators as well as supports the development activities of self-development and career of educators. This is in line with the theory of the characteristics of self-esteem development activities and the variables that affect performance.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan dampak pengembangan self-esteem (harga diri) dalam meningkatkan kinerja pendidik di TKIT 2 Qurrota A’yun Ponorogo. Desain penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan: proses pengembangan self-esteem dalam meningkatkan kinerja pendidik di TKIT 2 Qurrota A’yun Ponorogo sesuai dengan teori fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan self-esteem. Pengembangan self-esteem di TKIT 2 Qurrota A’yun Ponorogo berdampak positif dalam meningkatkan kinerja pendidik dan juga dapat mengcover kegiatan pengembangan diri maupun pengembangan karir pendidik. Hal ini sesuai dengan teori ciri-ciri kegiatan pengembangan self-esteem dan variabel yang mempengaruhi kinerja
Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
No full textAbstract: This research applied qualitative design. The result of the data of this research is collected by observation and documentation and interview. The findings showed that 1) the planning process of library services in improving the quality of education at the Muhammadiyah University of Ponorogo (Unmuh) in accordance with George R. Terry’s view, however, Muhammadiyah University of Ponorogo apply detailed process of planning consisting of five steps. The first step is determining vision, mission and goals of library which is appropriated to the vision, mission and goals of an institution. Secondly, strategic plan must be formulated. The third step is setting up library’s work programs, namely annual, semiannual and monthly work program. The fourth is developing library program comprising of the human resources, collection and facilities and infrastructure development. The final step is planning for evaluation. 2) the implementation of the library service in the Muhammadiyah University of Ponorogo support George R. Terry and Hasibuan’s viewpoint. It emphasizes for stages of implementation. The first stage is formulating quality standards and instructions as a guideline for each library staff to serve users. The second phase is distributing responsibilities, function and authority. The third is developing good relationship, coordination and communication among library staffs. The fourth stage is evaluating library service. 3) the evaluation of library services at the Muhammadiyah University of Ponorogo refers to the view of George R. Terry that comprising two categories namely internal and external evaluation. Internal evaluation relates to two straight evaluation, namely evaluation conducted by leaders to the library and vice versa. Furthermore, external evaluation concerns in the evaluation carried out by library to the users.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu; bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Perencanaan layanan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo bersesuaian dengan pendapat George R. Terry. Namun, di perpustakaan Unmuh Ponorogo memberikan penjelasan lebih detail lagi menjadi lima tahapan, yaitu pertama penentuan visi, misi,dan tujuan perpustakaan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan institusi, kedua pembuatan renstra perpustakaan, ketiga pembuatan program kerja perpustakaan, keempat pembuatan program pengembangan perpustakaan yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, kelima perencanaan evaluasi perpustakaan, 2) Pelaksanaan layanan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mendukung teori yang dikemukakan George R. Terry dan Hasibuan yang dijelaskan lebih rinci menjadi empat tahapan, yaitu pertama pembuatan prosedur mutu dan instruksi kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan oleh masing masing staf, kedua pembagian kerja, fungsi dan wewenangnya, ketiga pembinaan hubungan kerja, koordinasi dan komunikasi yang baik, keempat kegiatan evaluasi layanan perpustakaan, 3) Evaluasi layanan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Ponorogo juga bersesuaian dengan teori George R. Terry yang dijelaskan menjadi dua kegiatan. Pertama evaluasi internal, yang dijabarkan menjadi dua, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada perpustakaan dan evaluasi dari perpustakaan kepada pimpinan, kedua evaluasi eksternal, yaitu evaluasi dari pihak perpustakaan kepada pemustaka
Model Pengambilan Kebijakan Sekolah di SDN Grobogan 2 Madiun
No full textAbstract: This study aims to describe, analyze and explain Policy Making Process in SDN Grobogan 2 in: 1) Identifying Problems in SDN Grobogan 2; 2) Analizing Difficulties in SDN Grobogan 2; 3) Contracting criteria of Problem Solving in SDN Grobogan 2; 4) Develop Action Plan or Strategy in SDN Grobogan 2; 5) Pioneering Action Plan in SDN Grobogan 2. The results of this study are known that the policy-making process at SDN Grobogan 2 in accordance with the administrative model with the cycle of action through the stage: 1) Identify problems: looking the environmental analysis and social conditions to increase the quality related to curriculum management, students, staff, facilities and infrastructure, and financing; 2) Difficulties analysis: the ongoing and long-term difficulties with difficulty level of simple, middle, and complex problems; 3) Problem solving criteria: from routine meetings, isidental meetings, two way coordination with in charged teachers, individual decisions; 4) plan or action strategy: engage the teachers in K13 workshop, K13 mentoring program, teachers required to follow KKG, procurement of K13 Book, JOB distribution for teachers is adjusted with condition, collaborate with TK, applying based religion policy, student counseling, prospecting students’ talent and interest, coaching sustainable achievement, giving reward to the students with good achievement, empowerment non goverment employees, infrastructures improvement, budget realization gradually, giving salary approppriate with teachers’ performance; 5) Pioneering action plan: constructing good communication and closeness between leader and employer, and policy evaluation thus obtained satisfying result.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan Proses Pengambilan Kebijakan Sekolah di SDN Grobogan 2 dalam: 1) Mengidentifikasi Masalah di SDN Grobogan 2; 2) Menganalisis Kesulitan di SDN Grobogan 2; 3) Membangun Kriteria Pemecahan Masalah di SDN Grobogan 2; 4) Menyusun Rencana atau Strategi Aksi di SDN Grobogan 2; 5) Merintis Rencana Aksi di SDN Grobogan 2. Hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pengambilan kebijakan sekolah di SDN Grobogan 2 sesuai dengan model administratif dengan siklus tindakan melalui tahap: 1) Identifikasi Masalah: melihat analisis lingkungan dan kondisi sosial untuk meningkatkan mutu yang berkaitan dengan manajemen kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana dan pembiayaan; 2) Analisis Kesulitan: yang sedang dihadapi dan kesulitan jangka panjang dengan tingkat kesulitan masalah sederhana, agak sederhana dan rumit; 3) Kriteria Pemecahan Masalah: rapat rutin, rapat isidental, koordinasi dua arah dengan guru yang diberi kewenangan, keputusan individul 4) Rencana atau Strategi Aksi: mengikut sertakan guru di dalam worksop K13, program pendampingan K13, guru wajib mengikuti KKG, pengadaan buku K13, pembagian tugas guru mengajar disesuaikan dengan kondisi, bekerja sama dengan TK, kebijakan berbasis agama, konseling siswa, penggalian bakat dan minat, pembinaan prestasi berkelanjutan, pemberian reward kepada siswa berprestasi, pemberdayaan non PNS, pembenahan prasarana, realisasi anggaran secara bertahap, memberikan gaji sesuai dengan kinerja; 5) Merintis Rencana Aksi: membangun komunikasi yang baik, membangun kedekatan antara bawahan dan atasan, dan evaluasi kebijakan sehingga diperoleh hasil yang memuaskan