Muslim Heritage
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Islamic Microfinance Institutions and Non-Performing Financing (NPF): Challenges and Strategic Response Using Analytic Network Process (ANP) Approach
No full textNon-Performing Financing (NPF) is financing that does not comply with the initial contract schedule, causing disruption to the cash flow of Islamic microfinance institutions. The average Non-Performing Financing (NPF) of Islamic Microfinance Institutions (MFIs) in 2023 reached 13.09%. The urgency of this study reveals that Islamic MFIs or popularly called as Baitul Maal wa Taamwil (BMT) can be an alternative platform to enhance financial inclusion since they reach out even remote areas. However, NPF is often a problem faced by BMT. The purpose of this study is to analyse the issue of NPF in Islamic MFIs in Indonesia. The study also examines strategies to address issue of NPF in Islamic MFIs in Indonesia. To achieve the research objectives, the method used is through a qualitative approach with Analytic Network Process (ANP) used to be as analysis technique. Primary data sources were obtained through forum group discussions (FGDs) and pair-wise questionnaires and interviews with 10 respondents who are considered experts in related fields. The results of this study indicate that based on the ANP results internal management issue as main problem that causes NPF occur, followed by internal human resource issues, debtor/customer issues and regulatory issues. Main priority of the settlement strategy of NPF include strategy of improving internal management by improving internal human resources, then increasing sharia literacy, and government policy. The study suggests as the issues on internal management is in top rank, the Islamic MFIs should improve internal management elements including enhancing accountability and conducting professional administration.
Abstrak
Pembiayaan macet (Non-Performing Financing - NPF) merupakan pembiayaan tidak lancar yang tidak sesuai jadwal kontrak awal, menyebabkan terganggunya arus kas lembaga keuangan mikro Syariah. NPF pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada tahun 2023 mencapai 13,09%. Urgensi penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT dapat sebagai solusi keuangan inklusif dengan penyebarannya hingga daerah terpencil, yang dapat berinteraksi langsung kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Sehingga NPF kerap menjadi sebuah persoalan yang dihadapi BMT. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis isu permasalahan penyebab terjadinya NPF pada LKMS di Indonesia dan menganalisis strategi guna meminimalisir kembali terjadinya NPF pada LKMS di Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan kualitatif dengan Analytical Network Process (ANP) sebagai teknik analisis digunakan dalam studi ini. Metode ini dapat membantu hasil pengambilan keputusan atau sebuah kebijakan dalam mendapatkan alternatif terbaik diantara isu-isu dan strategi dihasilkan dengan menampilkan urutan prioritasnya. Sumber data primer didapatkan melalui forum group discussion (FGD), kuesioner pairwaise comparison, dan interview dengan 10 responden yang dianggap pakar dalam bidang terkait, yang terbagi dari regulator, akademisi dan praktisi. Hasil penelitian ini prioritas utama isu permasalahan NPF pada BMT terjadi pada manajemen internal, diikuti isu SDM internal, isu debitur/nasabah dan isu regulasi. Sedangkan prioritas utama strategi penyelesaiannya adalah peningkatan manajemen internalnya, diikuti peningkatan SDM internal, lalu peningkatan literasi syariah, dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menunjukkan karena isu manajemen internal berada pada peringkat teratas, LKM Islam harus meningkatkan elemen manajemen internal termasuk meningkatkan akuntabilitas dan melakukan administrasi profesiona
Bridging Waqf and Sukuk: Cross-Country Insights from Indonesia and Malaysia on Islamic Social Finance Innovation
No full textAbstract
The integration of waqf and sukuk is a strategic innovation in productive waqf management to support socio-economic development. Indonesia and Malaysia, as two countries with the largest Muslim populations and rapidly growing Islamic financial infrastructures, are relevant case studies to explore the implementation of this model. This research aims to examine sukuk-based productive waqf management in Indonesia and Malaysia, highlighting the challenges, potentials, and implementation of the integration model. This research utilizes a descriptive qualitative method with a phenomenological approach. The results show that waqf-based sukuk is a strategic innovation to optimize waqf assets and promote Islamic economic growth. However, its implementation still faces obstacles in the form of structural complexity, the need for regulatory harmonization, and low investor awareness. Waqf-based sukuk faces challenges in the form of structural complexity that requires careful planning and regulatory compliance that requires a harmonized legal framework. Low investor awareness of the instrument is also an obstacle to increasing its widespread adoption.
Abstrak
Integrasi wakaf dan sukuk merupakan inovasi strategis dalam pengelolaan wakaf produktif untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan populasi Muslim terbesar dan infrastruktur keuangan syariah yang berkembang pesat, menjadi studi kasus yang relevan untuk mengeksplorasi implementasi model ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan wakaf produktif berbasis sukuk di Indonesia dan Malaysia, dengan menyoroti tantangan, potensi, dan implementasi model integrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk berbasis wakaf merupakan inovasi strategis untuk mengoptimalkan aset wakaf dan mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kompleksitas struktural, kebutuhan harmonisasi regulasi, dan rendahnya kesadaran investor. Sukuk berbasis wakaf menghadapi tantangan berupa kompleksitas struktur yang memerlukan perencanaan matang dan kepatuhan terhadap regulasi yang membutuhkan kerangka hukum harmonis. Rendahnya kesadaran investor terhadap instrumen ini juga menjadi hambatan dalam meningkatkan adopsi secara luas.
Keywords: Integrasi Wakaf; Sukuk; Wakaf Produktif; Indonesia; Malaysia
Instilling Islamic Educational Values Through Madurese Local Cultural Habituation
No full textThis study aims to explore (1) how State Primary School Patereman 2 utilizes local culture as a medium to instill Islamic educational values, and (2) how the process of internalizing Islamic values occurs through Madurese local cultural habituation. Using a qualitative case study approach, the research involved religious teachers, community religious leaders, students participating in kompolan activities, and parents. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the pattern-matching technique with methodological and source triangulation for validity. The findings reveal that kompolan, a distinctive Madurese religious cultural practice, effectively serves as a vehicle for the internalization of Islamic values among students. The process of habituation creates repeated interactions between learners and the local religious environment, enabling the formation of a religious habitus as explained by Bourdieu’s theory of habitus, capital, and field. This study contributes to the understanding of how ethnopedagogical practices grounded in local culture can strengthen Islamic character education in elementary schools.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi (1) bagaimana SD Negeri Patereman 2 memanfaatkan budaya lokal sebagai media penanaman nilai-nilai pendidikan Islam, dan (2) bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Islam berlangsung melalui habituasi budaya lokal Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian meliputi guru pendidikan agama Islam, tokoh agama, siswa yang mengikuti kegiatan kompolan, dan orang tua siswa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik pattern matching serta triangulasi metode dan sumber untuk menguji validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompolan, sebagai praktik budaya religius khas masyarakat Madura, terbukti efektif menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam pada siswa. Proses habituasi menciptakan interaksi berulang antara peserta didik dan lingkungan religius lokal, sehingga terbentuk habitus religius sebagaimana dijelaskan oleh teori Bourdieu tentang habitus, modal, dan ranah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana praktik etnopedagogis berbasis budaya lokal dapat memperkuat pendidikan karakter Islam di sekolah dasar
Digital Transformation of Waqf Management: Innovation Pathways and Policy Directions in Muslim-Majority Developing Countries
No full textWaqf represents a powerful economic instrument with substantial potential to empower communities, particularly in countries with large Muslim populations. In the digital era, innovations in the management of productive waqf offer new opportunities to enhance the effectiveness and efficiency of waqf fund utilization. This study aims to explore innovative models of productive waqf management and their impact on community economic empowerment. Employing a qualitative descriptive approach, this research conducts a comprehensive literature review of journal articles, books, and other relevant sources to analyze digital waqf practices in developing countries. The findings reveal that digital innovations—such as crowdfunding platforms, blockchain technology, and mobile applications—can significantly improve the efficiency, accountability, and outreach of waqf management. These technologies hold substantial potential to expand waqf fundraising, enhance transparency, and facilitate greater public participation. Nevertheless, several challenges persist, including low digital literacy, limited public trust in digital waqf systems, and the need to align regulatory frameworks with technological developments. This study offers insights and recommendations for policymakers and practitioners, particularly in Indonesia, to harness digital waqf innovations in supporting sustainable development and advancing community empowerment.
Abstrak
Wakaf merupakan instrumen ekonomi yang kuat dengan potensi signifikan untuk memberdayakan masyarakat, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Di era digital, inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif menghadirkan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model-model inovatif pengelolaan wakaf produktif dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kulalitatif dengan teknik tinjauan pustaka yang komprehensif dari artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber relevan untuk menganalisis praktik wakaf digital di negara-negara berkembang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital seperti platform crowdfunding, teknologi blockchain, dan aplikasi seluler dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf. Teknologi-teknologi ini menawarkan potensi untuk memperluas penghimpunan dana wakaf, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi partisipasi publik yang lebih besar. Namun, masih terdapat tantangan, termasuk rendahnya literasi digital, terbatasnya kepercayaan publik terhadap sistem wakaf digital, dan perlunya menyelaraskan kerangka regulasi dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi, khususnya di Indonesia, dalam memanfaatkan inovasi wakaf digital untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat
Integration of Islamic Values in the Ningkuk Ritual: A Model of Character Education Based on Local Wisdom in South Sumatra
No full textThis study aims to reveal the moral values contained in the Ningkuk ritual and how these values are instilled in young women in the Sukarami Village community. In addition, this study explains the function of Ningkuk as a model of non-formal character education based on local wisdom and assesses its relevance to the development of national character education. This study examines the integration of Islamic values in the Ningkuk ritual as a model of character education based on the local wisdom of the Sukarami Village community in South Sumatra. Using an ethnographic approach, this study collected data through participatory observation, in-depth interviews, and cultural documentation. The results show that the Ningkuk ritual contains Islamic character values, including birrul walidain, gratitude, patience, cooperation (ta'awun), social solidarity (ukhuwah), manners, responsibility, and spirituality. These values are internalized not through verbal instruction but through social practices, cultural symbols, and intergenerational inheritance mechanisms. This study fills a gap in research that has so far overlooked how Islamic values are substantively integrated into the Ningkuk procession, and how this ritual can be reconstructed into a contextual character education model that is compatible with national education policy. This study concludes that Ningkuk is an authentic pedagogical resource that has strategic relevance for formal and non-formal education, especially in the development of local content curricula and culture-based character building programs. These findings offer a theoretical and practical framework for the integration of Islamic values and local wisdom in the design of character education in Indonesia.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual Ningkuk dan bagaimana nilai-nilai tersebut ditanamkan pada perempuan muda di komunitas Desa Sukarami. Selain itu, penelitian ini menjelaskan fungsi Ningkuk sebagai model pendidikan karakter non-formal berdasarkan kebijaksanaan lokal dan mengevaluasi relevansinya terhadap pengembangan pendidikan karakter nasional. Penelitian ini mengkaji integrasi nilai-nilai Islam dalam ritual Ningkuk sebagai model pendidikan karakter berdasarkan kebijaksanaan lokal komunitas Desa Sukarami di Sumatera Selatan. Dengan pendekatan etnografis, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual Ningkuk mengandung nilai-nilai karakter Islam, termasuk birrul walidain, rasa syukur, kesabaran, kerja sama (ta'awun), solidaritas sosial (ukhuwah), sopan santun, tanggung jawab, dan spiritualitas. Nilai-nilai ini diinternalisasi bukan melalui instruksi verbal, melainkan melalui praktik sosial, simbol budaya, dan mekanisme pewarisan antar generasi. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam penelitian yang hingga kini belum memperhatikan bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial diintegrasikan ke dalam prosesi Ningkuk, serta bagaimana ritual ini dapat direkonstruksi menjadi model pendidikan karakter kontekstual yang sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa Ningkuk merupakan sumber pedagogis autentik yang memiliki relevansi strategis bagi pendidikan formal dan non-formal, terutama dalam pengembangan kurikulum konten lokal dan program pembentukan karakter berbasis budaya. Temuan ini menawarkan kerangka teoretis dan praktis untuk integrasi nilai-nilai Islam dan kebijaksanaan lokal dalam desain pendidikan karakter di Indonesia
Benda Budaya Pra-Islam di Kota Kudus: Identifikasi dan Pemaknaan dalam Konteks Sejarah
No full textAbstract
This paper identivication the Kuna Hindu in Kudus pra-Islam the Minaret. Data were qualitative-description by interview, observation, and literature. Result, condition minaret reserve relic Hindu in Kudus Old City (1) renovation colonial era at years of 1880, 1913, 1933 and BPCB Central Java 0f 1980, 2911, 2013, 2014. The condition now don’t original although the shape is still intact. The minaret is damaged because get rained on, weather, vibration due to the car, (2) two gate (kori) in the masque al-Aqsha good condition and intact, (3) Makala/kalla in ablution place. To preserve holy government Kudus need to schedule the city heritage.
Abstrak
Naskah ini ditulis untuk mengidentifikasi jejak Hindu Kuno pra-Islam di Kawasan Kota Lama Kudus, Jawa Tengah. Metode riset ini deskriptif kualitatif dengan mendedahkan dan menganalisis data berupa bangunan kuno berupa Menara, kala/makara, dan gapura kembar (kori) di Masjid al-Aqsha. Riset ini data dari observasi dan kajian pustaka. Hasilnya, benda cagar budaya yang serupa peninggalan Hindu pra-Islam di Kudus (1) Menara direnovasi masa kolonial (1880, 1913, 1933) dan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah pada 1980, 2011, 2013, dan 2014. Kondisi Menara tidak lagi genuine bahannya karena direnov dan bentuknya utuh, 80 % hasil renovasi BPCB Jateng. Perenovasian akibat terpaan angin, hujan, panas, dan getaran kendaraan yang melaju di depan Menara, (2) dua gapura (kori) di serambi dan di dalam Masjid kondisinya baik dan utuh, dan (3) kala/makara posisinya ada di tempat wudlu pun utuh. Untuk merawat Kawasan Kota Lama agar lestari, Pemda Kudus perlu merawat dan pencanangan Kota Pusaka.
Keywords: pre-Islam; culture heritage; and city heritag
Analysis of Maqasidiyyah on The Compilation of Islamic Law and The Egyptian Al-Wasiyah Law Regarding Wajibah Bequest From Ibn Ashur's Perspective
No full textIslamic law in Indonesia is developing rapidly, including wasiat wajibah in the KHI, which is the mandatory transfer of property between parents and adopted children through a court decision. This study is normative in nature, employing the maqasid syari’ah approach of Ibn Asyur. The study aims to analyze the concept of wasiat wajibah as stipulated in the KHI, comparing it with the Egyptian Qanun to determine whether it aligns with the objectives of Islamic law. This study found several results: 1) Mandatory wills in the KHI are given to adopted children and adoptive parents, with a maximum of 1/3 of the estate. In the Egyptian Qanun, wills are given to grandchildren whose fathers died while their grandparents were still alive and who are prevented from inheriting. 2) In Indonesia, the concept of mandatory bequests has been expanded through a Supreme Court ruling to include adopted children, adoptive parents, and relatives barred from inheritance such as non-Muslims, stepchildren, and children born out of wedlock. In Egypt, according to a ruling by Darul al-Ifta, mandatory bequests are given to grandchildren if their father dies before their grandfather or grandmother. 3) According to Ibn Asyur's maqasid Syariah, the reformulation of Article 209 of the KHI regarding wasiat wajibah is in line with maqasid syariah because it preserves lineage, regulates inheritance proportionally, and creates clarity and peace between heirs and recipients of wasiat wajibah.
Abstrak
Hukum Islam di Indonesia berkembang pesat, termasuk wasiat wajibah dalam KHI, yaitu pemberian harta secara wajib antara orang tua dan anak angkat melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan maqasid syari’ah Ibnu Asyur.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wasiat wajibah yang tercantum dalam KHI yang dibandingkan dengan Qanun negara Mesir sudahkah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Penelitian ini menemukan beberapa hasil penelitian 1) Wasiat wajibah dalam KHI diberikan terhadap anak angkat, dan orang tua angkat maksimal 1/3 dari harta peninggalan, Sedangkan dalam Qanun Mesir wasiat diberikan kepada cucu yang ayahnya meninggal dunia sewaktu kakek atau neneknya masih hidup dan cucu tersebut tehalang untuk mendapatkan warisan. 2) Di Indonesia, konsep wasiat wajibah diperluas melalui putusan Mahkamah Agung, mencakup anak angkat, orang tua angkat, serta kerabat terhalang warisan seperti non-Muslim, anak tiri, dan anak hasil zina. Di Mesir, menurut putusan Darul al-Ifta, wasiat wajibah diberikan kepada cucu jika ayahnya meninggal sebelum kakek atau neneknya. 3) Menurut maqasid Syariah Ibnu Asyur, reformulasi Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah selaras dengan maqasid syariah karena menjaga nasab, mengatur warisan secara proporsional, serta menciptakan kejelasan dan kedamaian antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah.
Keywords: Wajibah Bequest; KHI; Al-Wasiyah Law; Ibn Ashur
Nilai-Nilai Kemanusiaan Perspektif Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir terhadap Pengembangan Pendidikan Indonesia
No full textAbstract
Indonesia often experiences conflicts between groups due to differences in ethnicity, religion, and political interests. This conflict adversely affected the unity of the country. The problem needs to get a concrete solution by improving the quality of Islamic education in Indonesia. This study aims to outline the human values according to Wahbah Zuhaili in Tafsir al-Munir in order to be a solution to humanitarian issues that occur in Indonesia, including poverty, economic inequality, access to education, ethnic, religious, and political conflicts, human rights protection, corruption, and injustice. As well as a guide for the development of Islamic education in Indonesia. The method used is descriptive qualitative method, the type of literature review (library research), as well as studying the Book of Tafsir Al-Munir. The urgency of Wahbah Zuhaili's thinking on humanitarian issues is very relevant for the development of Islamic education in Indonesia. The results of this study indicate that human values in Tafsir al-Munir according to Wahbah Zuhaili include justice, compassion, equality, virtue, respect for Human Rights, generosity, and social solidarity. Human values outlined by Wahbah Zuhaili and implemented, Islamic education in Indonesia can be more targeted and inclusive. With this will produce a generation that not only excels in knowledge and skills, but also has a strong moral character, which is ready to face global challenges and contribute positively in society.
Abstrak
Indonesia sering mengalami konflik antar kelompok karena perbedaan etnis, agama, dan kepentingan politik. Konflik ini berdampak buruk pada kesatuan negara. Problematika tersebut perlu mendapatkan solusi yang konkret yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan nilai-nilai kemanusiaan menurut Wahbah Zuhaili pada Tafsir Al-Munir guna menjadi solusi isu-isu kemanusiaan yang terjadi di Indonesia meliputi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, konflik etnis, agama, dan politik, perlindungan hak asasi manusia, korupsi, dan ketidakadilan. Serta menjadi panduan bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, jenis kajian pustaka (library research), serta menelaah kitab Tafsir Al-Munir. Urgensi pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai isu-isu kemanusiaan sangat relevan bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam Tafsir Al-Munir menurut Wahbah Zuhaili meliputi keadilan, kasih sayang, persamaan, kebajikan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedermawanan, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai kemanusiaan yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili serta di implementasikan, pendidikan Islam di Indonesia dapat menjadi lebih terarah dan inklusif. Dengan ini akan menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat, yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi positif dalam masyarakat.
Keywords: Human Values; Wahbah Zuhaili; Educatio
Maslahah Mursalah in Ultra Petita Decision of The Constitutional Court
No full textUltra Petita refers to a court decision that goes beyond what was requested. Judges handling certain cases are limited to the issues raised by the parties involved. If the judge grants more than what was requested, the decision falls under Ultra Petita. In this context, the judge is only authorized to consider the claims and lawsuits based on those claims (iudex non ultra petita or ultra petita non cognoscitur). The judge only determines whether the issues at issue are true or false. Judges are prohibited from increasing or decreasing the demands and may not grant more than what is requested. This research aims to analyze two things. First, it discusses how the Constitutional Court's ultra petita decision is constructed. Second, it discusses how the principle of maslahah-mursalah is applied in the ultra petita decision of the Constitutional Court. By using descriptive analysis, the results show that the decisions of the Constitutional Court are an effort to protect the constitutional rights of citizens. Second, the ultra petita decision is in line with the principles of maslahah-mursalah. Ultra petita decisions allow constitutional judges to provide fair and valuable decisions and provide legal certainty.
Abstrak
Ultra Petita mengacu pada keputusan pengadilan yang melebihi apa yang diminta. Hakim yang menangani kasus-kasus tertentu terbatas pada masalah yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika hakim mengabulkan lebih dari yang diminta, keputusan tersebut termasuk dalam Ultra Petita. Dalam konteks ini, hakim hanya berwenang untuk mempertimbangkan tuntutan dan tuntutan hukum yang didasarkan pada tuntutan tersebut (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan apakah isu yang dipermasalahkan benar atau salah. Hakim dilarang menambah atau mengurangi tuntutan dan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang diminta. Penelitian ini Bertujuan menganalisis dua hal. Pertama, membahas bagaimana putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan. Kedua, membahas bagaimana prinsip maslahah-mursalah diterapkan dalam putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan analisis deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kedua, putusan ultra petita sejalan dengan prinsip-prinsip maslahah-mursalah. Putusan ultra petita memungkinkan hakim konstitusi untuk memberikan putusan yang adil dan bernilai serta memberikan kepastian hukum
Reexamining The First Hijrah as A Foundation for Ethical Pluralism in Ethiopia
No full textAbstract
This article revisits the First Hijrah to Abyssinia and the Muslim community’s engagement with the Christian kingdom of Najāshī as a foundational narrative for ethical pluralism and shared political sovereignty within Islamic thought. In contrast to conventional historiography that marginalizes Islam’s role in Ethiopia’s state formation, this study foregrounds the early interfaith alliance between Muslim migrants and their Christian host, King Najāshī. Drawing on classical sources such as Ibn Hishām, al-Sarakhsī, and al-Shāfiʿī, the article reconstructs the legal and ethical discourse surrounding Muslim military involvement in Najāshī’s defense. It critiques traditional jurisprudential interpretations that condition Muslim solidarity on Najāshī’s conversion to Islam and instead emphasizes a paradigm of mutual protection founded on trust and civic responsibility. By contextualizing this episode within Ethiopia’s religious historiography and political tensions, the study challenges nationalist and colonial narratives that erase Muslim agency. The findings advocate for reviving this legacy of interfaith coexistence as a model for ethical citizenship in plural societies—affirming the right to live together through a shared commitment to justice rather than doctrinal uniformity.
Abstrak
Artikel ini meninjau kembali peristiwa Hijrah Pertama ke Habasyah dan keterlibatan komunitas Muslim dengan kerajaan Kristen Najāshī sebagai narasi dasar bagi pluralisme etis dan kedaulatan politik bersama dalam tradisi pemikiran Islam. Berbeda dengan historiografi konvensional yang meminggirkan peran Islam dalam pembentukan negara di Ethiopia, kajian ini menyoroti aliansi antaragama pada masa awal antara para migran Muslim dan tuan rumah Kristen mereka, Raja Najāshī. Dengan merujuk pada sumber-sumber klasik seperti Ibn Hishām, al-Sarakhsī, dan al-Shāfiʿī, artikel ini merekonstruksi wacana hukum dan etika mengenai keterlibatan militer Muslim dalam membela Najāshī. Tulisan ini mengkritisi pandangan fikih tradisional yang menggantungkan legitimasi solidaritas Muslim pada konversi Najāshī ke dalam Islam, dan justru menekankan paradigma perlindungan timbal balik yang didasarkan pada rasa saling percaya dan tanggung jawab sipil. Dengan membingkai episode ini dalam lanskap historiografi keagamaan dan ketegangan politik di Ethiopia, studi ini menantang representasi nasionalis dan kolonial yang menghapus agensi Muslim. Temuan artikel ini menegaskan pentingnya menghidupkan kembali warisan koeksistensi lintas iman tersebut sebagai model kewargaan etis dalam masyarakat plural, yang menegaskan hak untuk hidup berdampingan melalui komitmen bersama terhadap keadilan, bukan melalui keseragaman doktrinal.
Keywords: Abyssinia; Ethical pluralism; Ethiopia; Interfaith relations; Islamic political ethic