Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Not a member yet
603 research outputs found
Sort by
Indonesian Human Resources Readiness in term of Facing the ASEAN Economic Community
Get PDFThis article explains about the dilemma which will be faced by Indonesia when the the Mutual Recognition Arrangement (MRA) is implemented in the ASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. The data which will be used to describe the existing condition of the human resources competitiveness in Indonesia in this article is the secondary data, such as Human Development Index (HDI); World Knowledge Competitiveness Index (WKCI); Global Knowledge Competitiveness Index (GKCI); Global Talent Competitiveness Index (GTCI); Global Innovation Index (GII); and The Networked Readiness Index. Where upon, these indices will be used as the guidance to compare the human resources quality in Indonesia with Singapore, Malaysia, Thailand, and the other ASEAN countries.Based on the data analysis, these indices show that Indonesian human resources are still far left behind in terms of competition with the other three ASEAN countries. It is feared that the weak competitiveness of human resources in Indonesia may cause the infl ux of the foreign skilled workers in more signifi cant numberas a consequence of the implementation of MRA
Studi Ecological Fiscal Transfer sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah
Get PDFAlong with the issue of the increasing prosperity in many parts of the world, including Indonesia, the globaldevelopment agenda has been shift ed from proverty issues to sustainable development goals (SustainableDevelopment Goal’s or SDG’s) issues. Consecutively, to support this target achievement, the role of thebudget becomes very signifi cant, including the Transfer to the Region mechanism. Based on the analysis,the mechanism of the General Allocation Fund (DAU) has the potential to become a source of funding forenvironmental and ecological forestry. Ecological fi scal transfer mechanism can be manifested through theaddition of DAU allocation for the benefi t of environmental conservation and forestry. It also can be embodiedthrough the addition of environmental indicators and forestry in existing formulations of DAU
Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat
Get PDFThe zoning is not as usual and natural issues but complicated processes that determines allowed andprohibited activities of resources user. From economic views, zonation could potentially take advantagesand disadvantages, and socially it create a confl ict as consequence of limited accesses. This research asqualitative research aims to observe zones utilization and it impacts to marine resource users in Bali BaratNational Parks (BBNP). The results show that utilization of marine zoning in BBNP is to ecology-biology protection, tourist and fi sheries with resources user namely Boarding of BBNP, tourist company and fi shers. Zoning results in regulating user activities including limited activities
Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indonesia
Get PDFKepemimpinan di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk ditelaah. Jika bertolak dari tataran diakronis, secara kronologis Indonesia telah mengalami pelbagai macam fase kepemimpinan dan rezim. Ihwal ini dapat menjadi stimulan positif jika masyarakat dapat mengartikulasikan pengalaman bernegaranya dengan tepat. Kontestasi kekuasaan pun tidak dapat terhindarkan, terlebih setiap pemimpin melakukan persaingan dalam memperebutkan kekuasaan. Kontestasi ini tidak hanya merujuk pada tingkat lokal, namun hingga tingkat nasional. Berbagai aspek pun turut menjadi faktor utama dari kontestasi tersebut, seperti tipe kepemimpinan aristokrasi dan demokrasi, hingga perbedaan gender pemimpinnya. Ihwal tersebut turut mengejewantah kan bahwa keteladanan yang didasarkan atas beberapa kontekstual, bersifat pseudo, atau semu. Dalam mengupas ihwal tersebut, telaah yang digunakan merujuk pada pemahaman Barkerakan agen, dan Gramsci akan hegemoni. Tidak hanya itu, Kouzes dan Posner digunakan untuk menilik parameter keteladanan. Asumsi penulis, keteladanan merupakan unsur yang tercipta untuk menghegomoni agen di dalamnya. Bertolak dari mempertanyakan keteladanan, maka pembahasan akan lebih mempertimbangkan aspek agen, hegemoni dan kuasa. Penulis menyadari bahwa tidak mungkin meneliti semua pola kepemimpinan yang ada di Indonesia, maka rujukan contoh kepemimpinan didasarkan pada beberapa contoh di era kolonial, orde lama, orde baru,dan pemerintahan kini. Penelitian ini mencoba untuk mengupas persoalan keteladanan dalam kepemimpinan yang kerap diunggulkan kepemimpinan yang ada di Indonesia
Kodifikasi dan Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri Semen, Baja dan Pulp
No full textKegiatan industri dikenal sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca (GRK).Sumber emisi GRK dari sektor industri meliputi input energi, masukan non-energi, proses industri dan limbah industri. Dengan demikian, sektor industri, tercatat sebagai salah satu sektor penting dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK. Pelaksanaan aksi mitigasi di sektor industri jelas memerlukan kerangka peraturan yang tepat. Kombinasi yang tepat dari kebijakan dan instrumen fiskal yang diperlukan untuk mendorong pelaku industri menjadi aktif terlibat dalam upaya nasional untuk mengurangi emisi GRK di Indonesia. Permasalahannya, perlu adanya koordinasi peraturan yang terkait upaya penurunan emisi GRK sektor industri di masing masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait khususnya Peraturan Menteri keuangan (PMK dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permen industri). Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi demi terciptanya koordinasi regulasi antara PMK dan Permen industri. Melalui mekanisme kodifikasi tersebut, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas kebij akan fiskal untuk mengurangi emisi GRK di sektor industri
Implementasi Kebijakan Silvopastur di Cagar Alam Gunung Mutis dan Perlawanan Masyarakat Lokal
Get PDFPenelitian ini bertolak pada permasalahan yang melatar belakangi masyarakat sekitar hutan tidak mengindahkan larangan silvopastur di dalam kawasan Cagar Alam Gunung Mutis sehingga berpotensi mengganggu kelestarian cagar alam tersebut. Metode yang digunakan adalah eksploratif kualitatif agar dapat memahami alasan masyarakat lokal melakukan perlawanan terhadap larangan silvopastur. Sedangkan pendekatan pendekatan yang dipakai adalah teori akses ( Ribot & Peluso, 2003) untuk memahami berpengaruh atau tidaknya perlawanan terhadap kegagalan implementasi kebijakan silvopasture. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi dari peternak, pihak pemerintah, LSM, dan pengusaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat melakukan perlawanan terhadap larangan silvopastur karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan konteks masyarakat lokal. Perlawanan tersebut berpengaruh pada impelementasi kebijakan silvopastur karena masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam berupa rumput yang di dalam Cagar Alam Gunung Mutis
Analisis Keberlanjutan dan Pola Pengembangan Co-Operative Entrepreneurship Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
Get PDFPada tahun 2008 pemerintah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(PUAP) yang disalurkan melalui Gapoktan sebesar 100 juta rupiah. Dana PUAP bertujuan sebagai stimulus agar dapat ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) untuk keberlanjutan pembiayaan untuk petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penumbuhan LKM-A dan keberlanjutan LKM-A berdasarkan pendekatan kelembagaan, finansialdan nasabah, serta mengembangkan pendekatan yang dibutuhkan LKM-A menuju Co-operative Entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM-A Gapoktan Sejahtera sudah memiliki keberlanjutan kelembagaan melalui manajemen organisasi dan skema pembiayaan selama satu musim tanam, keberlanjutan finansial didasarkan pada tingkat bunga/unit pinjaman lebih besar dari beban pembiayaan dan keberlanjutan nasabah melalui persepsi nasabah mengenai penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Pola pengembangan LKM-A menuju Co-operative Entrepreneurship diawali melalui proses penumbuhan LKM-A, analisis keberlanjutan berdasarkan pendekatan lembaga, finansial, nasabah untuk kemudian dikembangkan pola materi kurikulum kelompok kepada pelaku sentral yaitu Ketua Gapoktan, Ketua LKM-A, dan Ketua Kelompok Tani untuk mengikuti sekolah lapang yang terdiri dari pelatihan dan magang. Materi yang disusun disesuaikan potensi desa dan Sistem Informasi Pertanian yang disusun melalui kerjasama Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten dan Perguruan tinggi
Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi
Get PDFThe purpose of this paper is to track issues championed by the labor movement aft er the reform. The fi rst thesis of this paper behold issue championed labor movement is not merely a matt er of wage increases. This paper focus on championed issue by the labor movement in the post-reformation Indonesia. The reasons for selecting this theme is to expand the public’s view on the issue of labor which has always been synonymous with wage when the labor movement has long roots and a tradition of thought that labor issues are always dialectical and dynamic with the changing socio-political structure. The results of this study indicate that the issue of the labor movement in the post-reformation Indonesia no longer dwell on the issue of wage increase alone but develops progressively in the direction of political issues that is identical to the New Left movement, ranging from labor issues Go Politics, anti-neoliberalism, gender, human rights, democracy,citizenship, public policy, etc
Analisis Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Get PDFTropical forests in Palangka Rraya city is a tremendous asset givenin view of the forest can provide economic benefi ts as a foreigPendapatan Asli Daerah (PAD ) in addition it is also the sector with the most potentialas a source of livelihood and life for society and private plantationcompanies . However, the existence of forests are currently threatened due to forest areas that were once green became barren and the barren region that is mainly caused by human activity that is that is doing the destruction and land by burningburning the land . Land and forest fi res occur each year into problems and threats faced by the multidimensional impact forests. In order For to supporting local government in realizing the land and forest fi re control, based on the Regional RegulationPeraturan Pemerintah No. 7 of 2003 is related to the preparation of the land and forest fi re control and decision of the Mayor of Palangkaraya No. 11 of 2008 while the duties and functions of the head of Head of the Environment AgencyBadan Lingkungan Hidup (BLH) by Peraturan WalikotaMayor Regulation Palangkaraya No. 17 of 2012 on job descriptions positions of Chairman of the Environment AgencyBLH Palangkaraya is formulating operational policy body, controlling, developing, organizinge, coordinating e and providinge technical services in the fi eld of environmental management are integrated with the together-together relevant agencies in accordance with the provisions and applicablelaws.the laws that apply. This study will explore participatory leadership style used by the Head of BLH Palangkaraya in control of land and forest fi res . Eff orts made by the Head of BLH Palangkaraya is to involve members of the organization in BLH Palangkaraya to be active to control land and forest fi res