Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Not a member yet
203 research outputs found
Sort by
Strategi Engagement China terhadap New Zealand dan Australia Melalui Kerja Sama Bantuan Trilateral di Asia Pasifik
No full textChina\u27s foreign policy has attracted the attention of many parties. Various views emerged after knowing the spread of Chinese influence, especially in the Asia Pacific Region. Foreign aid is the main tool used by China to approach developing countries. The existence of China indirectly threatens old donor countries that have helped development in developing countries. This article is discussing the involvement of China with old donors such as New Zealand and Australia in trilateral aid cooperation in the Pacific. Trilateral cooperation involves old donor countries, recipient countries, and new donor countries, namely China. This research uses the approach of engagement concept through descriptive research and qualitative approaches with sources of literature study data from books, journals, research reports that support the final results of the analysis. Increasing Chinese aid in the Pacific is seen as a threat to old donor countries in the region. This attitude can indirectly inhibit China in articulating its interests in the Pacific. The results of this paper indicate that China uses engagement strategies through a trilateral assistance cooperation approach to change the behavior and views of old donors on the existence of China in the Pacific. China\u27s role has succeeded in reducing the views and behavior of old donors who consider it as a threat. China also proves the success of exploring broader cooperation with countries in the Pacific
Analisis Dampak Krisis Pangan terhadap Human Security di Etiopia
No full textEtiopia merupakan negara yang telah sering mengalami kekeringan dan fenomena El Nino. Hal tersebut telah terjadi begitu lama yang mengakibatkan dampak-dampak yang ditimbulkan seperti krisis pangan yang menyebabkan kelaparan hingga menimbulkan korban jiwa. Pada artikel ini, penulis menganalisis dampak krisis pangan yang terjadi di Etiopia yang mengakibatkan terganggunya human security di Etiopia menggunakan konsep human security dan food security, dimana menurut United Nations Development Programme (UNDP) bahwa ketika salah satu aspek human security sebuah negara terganggu, maka juga berdampak kepada human security suatu negara, termasuk Etiopia dimana aspek food security yang terganggu berdampak kepada human security. Kemudian penulis menganalisis dampak dari krisis makanan terhadap human security di Etiopia dapat dari tiga dimensi Human Development Index (HDI), yaitu angka harapan hidup, standar hidup dan pendapatan, beserta tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga dimensi HDI, krisis pangan tidak memberikan pengaruh terhadap human security di Etiopia, walaupun krisis pangan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, penyakit, dan malnutrisi
Sisi Terang Pandemi COVID-19
No full textTulisan ini mengungkapkan opini penulis mengenai peran masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi non pemerintah (ornop), organisasi sosial masyarakat, komunitas, dan individu untuk mengisi dan melengkapi peran negara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 berikut mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah di Indonesia. Penulis mengangkat bahwa pandemi COVID-19 memunculkan kesadaran kolektif dan kesadaran akan ketidaksetaraan. Penulis ingin menekankan bahwa temuan ini tidak diperoleh melalui riset yang sistematis, melainkan berdasarkan pengamatan terhadap kerja-kerja jaringan organisasi non-profit (ornop) dan komunitas dalam jaringan pertemanan penulis beserta berita-berita di media sosial dan media massa
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERKUAT KOMITMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MENDUKUNG PROSES PERDAMAIAN AFGHANISTAN
No full textKonflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan telah menghancurkan kehidupan masyarakat terutama, kaum perempuan dan anak. Tidak sedikit upaya telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan untuk menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian. Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah Afghanistan ialah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan. Indonesia yang juga terlibat dalam Komisi Status Perempuan PBB turut mendukung upaya pemerintah Afghanistan. Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa hal tersebut merupakan komitmen internasional Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis diplomasi Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian di Afghanistan melalui penguatan komitmen pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran soft power yang dapat menjelaskan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan konsep soft power currency dalam menjelaskan sejauh mana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengolahan data process-tracing. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diplomasi Indonesia dalam upaya mendukung proses perdamaian di Afghanistan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan sesuai pendekatan soft power currency yang terdiri dari tiga konsep, yaitu beauty, brilliance, dan benignity.Konflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan telah menghancurkan kehidupan masyarakat terutama, kaum perempuan dan anak. Tidak sedikit upaya telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan untuk menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian. Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah Afghanistan ialah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan. Indonesia yang juga terlibat dalam Komisi Status Perempuan PBB turut mendukung upaya pemerintah Afghanistan. Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa hal tersebut merupakan komitmen internasional Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis diplomasi Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian di Afghanistan melalui penguatan komitmen pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran soft power yang dapat menjelaskan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan konsep soft power currency dalam menjelaskan sejauh mana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengolahan data process-tracing. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diplomasi Indonesia dalam upaya mendukung proses perdamaian di Afghanistan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan sesuai pendekatan soft power currency yang terdiri dari tiga konsep, yaitu beauty, brilliance, dan benignity
THE ROHINGYA CRISIS AND INTERNATIONAL DISPLACED AGGRESSION IN INDONESIA
No full textThis article seeks to analyze the social situation in Indonesia, where the conflict that occurred overseas manifested into violent actions against person or group within the country, who is considered to have a similar identity with overseas perpetrators. This pattern of violence is perpetrated against minority groups in Indonesia who have no involvement in conflict abroad. Some impacts of the Rohingya crisis in Indonesia are ranging from forced closure threat to Vihara in Medan, a demonstration on Buddhist religious symbols, beating against a Buddhist monk, and even bomb terror in Vihara. In social psychology theory, this violence is part of Freud\u27s Defense Mechanism theory called Displacement. Furthermore, to answer why this displaced aggression can occur in Indonesia, I use Social Identity theory that the reductionist view of singular affiliation creates a gap in understanding of \u27Self\u27 and \u27Other.\u27 It then creates an intergroup bias when individuals tend to prioritize their group (in-group) compared to other groups (out-group). At last, this situation also reaffirms the concept of imagined community by Benedict Anderson
Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”; Pendekatan Diplomasi Multijalur
No full textTahun 2020 dunia menghadapi bencana pandemi global Covid-19 dan krisis kesehatan terbesar sejak Perang Dunia ke 2. Untuk mengatasi penyebaran wabah, hampir seluruh dunia menerapkan kebijakan “lockdown” atau penutupan negara atau kota dari migrasi termasuk pembatasan masuknya barang dan jasa. Krisis kesehatan mengakibatkan terhentinya aktivitas sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, bisnis, dll, yang mempengaruhi perekonomian nasional secara signifikan. Untuk mencapai tujuan bersama mengatasi Covid-19, sangat diperlukan kerjasama internasional. Dunia dapat mengatasi krisis ini melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang berfokus mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan penyebaran Covid-19. Untuk mengatasi isu keuangan global, kerjasama dapat dilakukan melalui Organisasi keuangan dunia termasuk G-20, yang merupakan kelompok negara-negara yang memiliki perekonomian kuat dan berpengaruh signifikan dalam skala global. Sayangnya kerjasama yang diharapkan belum sepenuhnya berhasil, diakibatkan perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi dan komunikasi diantara negara-negara anggota. Tidak ada satu negarapun yang mengantisipasi munculnya wabah Covid-19 sehingga diperlukan kerjasama internasional yang diawali dengan implementasi diplomasi yang efektif. Tidak saja aktor pemerintah yang terlibat tetapi juga aktor aktor non-pemerintah termasuk media massa. Artikel ini menganalisis diplomasi multijalur untuk menghadapi “the great lockdown”, dengan menerapkan konsep diplomasi multijalur dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kehadiran aktor-aktor non-pemerintah yang memiliki sifat yang lebih fleksibel dibandingkan dengan aktor pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah koordinasi dan komunikasi yang seringkali menghambat efektivitas kerjasama. Diplomasi multijalur mengandaikan pemerintah yang berperan sebagai inisiator dan perancang kebijakan, melibatkan, menggerakkan, dan memberdayakan aktor-aktor non-pemerintah. Dengan berjalannya mekanisme diplomasi multijalur, maka semua elemen dan pemangku kepentingan dapat menjalankan peran yang optimal. Perlunya diplomasi multijalur dalam menerapkan kerjasama internasional agar tujuan bersama mengatasi Covid19 tercapai. Kesimpulan yang dapat ditarik dari situasi saat ini adalah minimnya keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam kerjasama internasional menyebabkan kurang berhasilnya upaya-upaya penanggulangan Covid-19 secara optimal dalam tataran global. Ketika kerjasama global sudah berhasil mengatasi pandemic ini, perlu dipikirkan untuk merancang mekanisme baru untuk mengantisipasi berulangnya bencana serupa di masa mendatang. Mekanisme baru dapat berupa penguatan organisasi internasional yang sudah ada, membanguna tatanan baru, termasuk pelibatan aktor-aktor non-negara sebagai bagian dari mekanisme global tersebut. Kata-kata kunci: pandemi global, diplomasi multijalur, krisis kesehatan, krisis ekonomi, kerjasama internasional, organisasi internasional.
Fenomena Covid-19: Dampak Globalisasi dan Revitalisasi Multilateralisme
No full textTulisan ini memfokuskan pada respon salah satu pokok kajian disiplin Hubungan-Internasional, ekonomi politik internasional dalam hal ini, terhadap pandemi Covid-19 sebagai fenomena global yang terjadi tiba-tiba. Beberapa konsep yang digunakan disini adalah globalisasi, hegemon, dan multilateralisme. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa konsep yang seringkali digunakan dalam ekonomi politik internasional tersebut berguna dalam memposisikan pandemic Covid-19, dan sekaligus menekankan arti penting multilateralisme, dalam realitas dunia yang telah menjadi ‘global-village’. Kata kunci: Covid-19, globalisasi, hegemon, multilateralisme
Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19
No full textMunculnya krisis akibat penyebaran Covid-19 telah memaksa tiap-tiap negara untuk menentukan solusi penanganan yang cepat dan tepat. Adanya keterbatasan masing-masing negara akhirnya memunculkan kerja sama di berbagai bidang. First-track diplomacy pun semakin meningkat, meskipun dilakukan secara virtual. Berdasarkan fenomena tersebut, apakah diplomasi publik dapat pula dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanggulangan krisis akibat Covid-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan konsep diplomasi publik sebagai manajemen krisis yang disampaikan oleh Claudia Auer dan Eva-Karin Olsson. Dengan menggunakan kedua konsep tersebut, penulis berpendapat bahwa diplomasi publik dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanggulangan krisis akibat Covid-19 melalui make sense of event, networking, dan craft message and event. Penanganan krisis dengan diplomasi publik pun dapat menghasilkan beberapa manfaat, antara lain mempromosikan nilai-nilai yang dapat meningkatkan stabilitas negara, menciptakan saling pengertian dan memperbaiki kesalahpahaman serta membangun reputasi. Dalam tulisan ini, Taiwan dan Georgia menjadi contoh negara yang berhasil menghadapi krisis dengan memanfaatkan diplomasi publik. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa pemerintah Indonesia pun dapat memanfaatkan diplomasi publik untuk mendukung penanggulangan krisis akibat Covid-19
Diplomacy and Covid-19: A Reflection
No full textDuring the pandemic of covid-19, it is interesting to see how diplomacy play its part as a method of communication, and whether it supports the creation of mutual understanding between states. This article tries to reflect what is happened in regard to diplomacy from the end of December 2019, when Chinese authorities confirmed a new virus to the WHO, until the middle of April 2020. In order to give a clearer picture, this article will look on how countries respond in dealing with the pandemic of covid-19. This article argues that countries’ responses so far reflect that diplomacy does not happen in a constructive manner as states are facing a new kind of challenge. As a result, diplomacy tend to have more nationalistic sentiment, and not respond as part of international society. For Indonesia, it would be important to play its role in regional context, as ASEAN would be an important regional organization to fight the pandemic. As part of international society, diplomacy should be used as a method of communication that based on values of goodwill, solidarity and humanity, especially to find mutual understanding in multilateral context. Diplomacy also should be used to communicate for exchange of goods, people, information, services, and best practices in order to fight global problems