Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Not a member yet
203 research outputs found
Sort by
Jalan Terjal Implementasi Reconciliation and Healing Foundation oleh Korea Selatan dalam Hubungan dengan Jepang
No full textComfort Women Agreement sebagai upaya penyelesaian isu comfort women diantara Korea Selatan dan Jepang telah tercapai di tahun 2015. Sebagai tindak lanjut dalam perwujudan skema perjanjian tersebut, salah satu kebijakan yang harus diimplementasikan oleh pemerintah Korea Selatan yakni mendirikan sebuah yayasan untuk memberi dukungan kepada semua mantan comfort women dalam penyembuhan luka psikologis melalui kontribusi dana dari anggaran Pemerintah Jepang. Namun Comfort Women Agreement dan pendirian yayasan yang kemudian dinamai Reconciliation and Healing Foundation masih ditanggapi dengan respon negatif dari masyarakat dan korban comfort women di Korea Selatan. Hal ini menjadi jalan terjal yang dihadapi dalam proses implementasi Reconciliation and Healing Foundation dan berujung pada pembubaran yayasan tersebut pada tahun 2018. Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi yayasan tersebut oleh Korea Selatan dalam skema perwujudan Comfort Women Agreement. Untuk menganalisis fenomena tersebut akan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana konten kebijakan dan lingkungan implementasi menjadi faktor yang mengakibatkan terbentuknya jalan terjal dalam proses implementasi Reconciliation and Healing Foundation
Comparative Analysis of Indonesia-China High Speed Train and KTX Korea-France: A Sustainable Development for Locals or Reconfiguring Other Interests
No full textThis study undermines a recent development of joint-cooperation between Indonesia and China regarding high-speed railway and its supporting constructions. New dedicated railway, train technology, and Transit Oriented Development (TOD) are part of the initial project, which planned concurrently along the projected area. All of these new railway and TODs are new and distant from already built residences and business centers. These study breakdowns how the Indonesia-China High Speed Train project were initiated and explaining vital factors that surrounds it. Reflecting on how Korea and France dealt with KTX (Korean Train Express) project, the TODs, railways, and train technology compare to Indonesia-China High Speed Train project, Indonesia-China project appears not sustainable and driven by other political and economical will
Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik
No full textPeran ASEAN selama berdirinya cukup mampu membuat negara-negara di kawasan ini survive dari ganasnya polarisasi selama perang dingin yang lalu. Namun, di tengah-tengah damainya kawasan ini, konflik minor antar-negara di ASEAN, maupun antar-negara ASEAN dengan negara-negara lain di wilayah tetangganya kerap terjadi. Konflik antara Vietnam dengan Kamboja, Kamboja dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, termasuk konflik dalam negeri Myanmar terkait masalah Rohingya adalah beberapa konflik yang terjadi di kawasan tenggara benua Asia ini. ASEAN tidak tinggal diam menyikapi beberapa permasalahan diantara negara-negara anggotanya ini. Tercatat, paling tidak ASEAN memiliki enam dokumen penting yang mengatur tentang mekanisme manajemen konflik, mulai dari Piagam ASEAN sampai Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Atas dasar itulah, penulis merasa penting untuk membahas salah satu dari dokumen tersebut, yaitu Traktat Persahabatan dan Kerjasama, sebagai mekanisme resolusi konflik di ASEAN. Pembahasan ini termasuk melakukan analisa terhadap kemungkinan ASEAN bertindak melalui mekanisme Majelis Tinggi atau mekanisme fasilitator konflik, dalam upaya resolusi konflik antara sesama negara anggota ASEAN
Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara
No full textTulisan ini membahas bagaimana Greenpeace, sebagai organisasi non-pemerintah, memengaruhi rencana pengeboran lepas pantai Shell di wilayah Kutub Utara. Greenpeace adalah salah satu aktor utama yang menentang rencana Shell untuk memulai pengeboran di laut Arktik. Proyek ini muncul seiring dengan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa Kutub Utara mempunyai porsi yang signifikan dari keseluruhan cadangan minyak dan gas alam dunia. Rencana pengeboran tersebut memicu penolakan karena meningkatnya kekhawatiran tentang risiko kegiatan pengeboran lepas pantai di Arktik. Setelah sekitar tiga tahun advokasi, Greenpeace berhasil memaksa Shell menghentikan rencana pengeborannya. Analisis penulis kemudian mencoba menganalisis bagaimana Greenpeace mencapai tujuan advokasinya dalam menghentikan rencana pengeboran Shell. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan jaringan advokasi transnasional (TAN) sebagai kerangka pemikiran penulis dalam menganalisis bagaimana Greenpeace memanfaatkan jaringannya untuk melakukan advokasi internasional. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, serta dianalisis dengan cara kualitatif. Temuan penulis kemudian menunjukkan bahwa Greenpeace telah menggunakan setiap taktik dalam strategi TAN untuk mempengaruhi kebijakan Shell, yang mencakup politik informasi, politik simbolik, leverage politics, dan juga politik akuntabilitas. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa keempat taktik inilah yang kemudian berhasil mendorong Shell untuk menghentikan rencana pengeboran lepas pantai di kawasan Kutub Utara
NEOLIBERASLIME VERSUS KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN: KORELASI KOMPONEN “INTERNATIONAL OPENNESS” DENGAN REZIM BEBAS VISA DI INDONESIA
No full textSejak penerapan kebijakan bebas visa wisata di Indonesia pada tahun 1983 sampai dengan tahun 2017 terlihat dominasi sektor kepariwisataan (tourism) di dalam proses pengambilan keputusan kebijakan bebas visa. Rasional utama desakan adanya kebijakan ini belakangan terlihat adanya unsur pengaruh the Travel and Tourism Competitive Index (TTCI) yang dikeluarkan oleh lembaga dunia the World Economic Forum (WEF) dan the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) untuk mendongkrak rangking Indonesia di mata dunia Indonesia dalam hal sektor kepariwisataan. Dan salah satu komponen dari alat ukur persaingan kompetisi internasional tersebut adalah international openness, dengan penilaian bahwa semakin banyak suatu negara menghilangkan restriksi untuk memasuki suatu negara maka semakin tinggi komponen penilaian TTCI. Tulisan ini secara kritis menilai bahwa perluasan kebijakan bebas visa, sudah bergeser dari titik keseimbangan kebijakan selektif keimigrasian Indonesia. Meskipun diakui bahwa ada kontribusi dari kebijakan bebas ini, namun secara makro menggiring ke dalam “perangkap” instrumen internasional yang akan merugikan kepentingan Indonesia. Bahkan analisis di dalam tulisan ini ditemukan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara komponen international openness dengan peningkatan daya saing pariwisata secara agregat. Oleh karena itu, dengan menggunakan beberapa pendekatan teori ekonomi politik internasional, dan teori pembangunan internasional, tulisan ini melakukan studi kritis terhadap eksistensi pengaruh internasional terhadap kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia, serta langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan segera oleh Pemerintah Indonesia agar dapat terhindar dari jebakan angka dan statistik dalam berkompetisi di era neoliberal saat ini
Implementasi Gender Mainstraiming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di Filipina tahun 2018
No full textABSTRAK Filipina yang dikenal sebagai negara patriarki diera kolonialisme kini menjadi satu-satunya negara yang yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di Asia. Pengembangan kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesetaraan gender, menjadikan laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap semua sumber daya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang implementasi gender mainstraiming yang dilihat dari konteks pembangunan di Filipina dalam menegakkan kebijakan kesetaraan gender. Tulisan ini mengelaborasikan bahwa implementasi konsep gender mainstraiming yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam persiapan, perancangan, penerapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, peraturan pelaksanaan dan program pembiayaan, sebagai salah satu kunci keberasilan kesetaraan gender di Filipina. Dalam artikel ini, penulis menjabarkan tiga argumen utama keberhasilan kesetaraan gender di Filipina pada tulisan ini: pertama, diaodpsinya terminologi gender mainstraiming. Kedua, penerapan gender mainstraiming yang dibuktikan dengan dibentuknya beberapa undang-undang peraturan serta program terkait penerapan kesetaraan gender yaitu The Magna Carta of Women (MCW), The Philippine Development Plan for Women (PDPW) 1989-1992, dan The Philippine Plan for Gender-Responsive Development (PPGD) 1995−2025. Ketiga, implementasi gender mainstraiming dibeberapa sektor diantaranya partisipasi ekonomi dan peluang, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik. Keseiusan dan kesadaran tinggi pemerintah mengenai pentingya kesetaraan gender konteks pembangunan dituangkan dalam perturan serta undang-undang sebagai kunci yang kemudian diimplementasikan disegala kebijakan. Dalam penjabarannya, penulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersumber pada data sekunder. Kata Kunci: Kesetaraan gender, perempuan & pembangunan, gender mainstraiming, Filipina ABSTRACT The Philippines, which is known as a patriarchal country in the era of colonialism, is now the only country that has the highest level of gender equality in Asia. Development of government policies that focus on improving gender equality, giving men and women equal access to all resources. This raises questions about the implementation of gender mainstreaming seen from the context of development in the Philippines in enforcing gender equality policies. This paper elaborates that the implementation of the concept of gender mainstreaming which integrates a gender perspective into the preparation, design, implementation, monitoring and evaluation of policies, implementing regulations and financing programs, is one of the keys to the success of gender equality in the Philippines. In this article, the author outlines three main arguments for the success of gender equality in the Philippines in this paper: first, the diodection of the terminology of gender mainstreaming. Second, the implementation of gender mainstaking as evidenced by the formation of several laws and programs related to the implementation of gender equality, namely The Magna Carta of Women (MCW), The Philippine Development Plan for Women (PDPW) 1989-1992, and The Philippine Plan for Gender- Responsive Development (PPGD) 1995-2025. Third, the implementation of gender mainstreaming in several sectors including economic participation and opportunities, educational attainment, health and survival, and political empowerment. The seriousness and high awareness of the government regarding the importance of gender equality in the development context is outlined in regulations and laws as keys which are then implemented in all policies. In the elaboration, this paper will use qualitative research methods sourced from secondary data. Keywords: Gender Equality, women & Development, Gender Mainstraiming, Philippines
Lanskap Kerja Sama Pembangunan Internasional Pasca COVID-19
No full textPaper ini memaparkan dampak COVID-19 terhadap perwujudan SDGs dan menyusun rekayasa model-model kerja sama pembangunan internasional dalam upaya mewujudkan SDGs pasca COVID-19. Paper ini berargumen bahwa ketidakpastian politik dan resesi ekonomi yang muncul akibat COVID-19 memaksa negara-negara donor tradisional untuk mereview kembali anggaran belanja negara mereka dan review anggaran tersebut berdampak pada semakin sulitnya menutup gap pembiayaan implementasi Agenda 2030. Empat lanskap kerja sama pembangunan akan direka sebagai dampak dari COVID-19 di tahun 2030
Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi Di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri
No full textIssues of LGBT boomed in Malawi in 2009 after an arrest of homosexual couple who held a wedding party. The criminalization was based on the Malawi’s Penal Code. In 2010, Malawian government also added an article on the Penal Code to criminalize lesbians. However, after the succession of Malawi President in 2012, the successor president, Joyce Banda suspended the policy criminalizing LGBT to await a review of the Parliament. Amid the suspension, under a different President, on April 2015 Malawi passed an LGBT Act of criminalization through Marriage, Divorce and Family Relations Act. The authors note that there had been an inconsistency of the Malawi government in applying policy criminalizing LGBT. The government implemented the policy of criminalization towards LGBT based on Malawi Penal Code, suspended it in 2012, and then 2015 re-issued policy criminalizing LGBT through certain act. This article explores the roles of conflicting interest groups between religious leaders (RLs) and domestic NGOs followed by politics “stick and carrot” on foreign aid of donor states in Malawi. These variables are subjects to analysis that affect the inconsistency of Malawi government to implement policy criminalizing LGBT.Keywords: Criminalizing LGBT, Penal Code, Inconsistency, Conflicting Interest Groups, Stick and Carrot AbstrakIsu LGBT mulai menggelegar di Malawi pada tahun 2009 pasca penangkapan pasangan homoseks yang tertangkap mengadakan pernikahan. Kriminalisasi didasarkan pada pasal-pasal di KUHP Malawi. Tahun 2010, pemerintah Malawi juga menambah pasal di KUHP untuk menkriminalisasi lesbian. Namun pasca bergantinya Presiden tahun 2012, Presiden pengganti, Joyce Banda menangguhkan kebijakan kriminalisasi pelaku LGBT untuk menunggu review dari Parlemen. Ditengah pengangguhan, tahun 2015, di bawah Presiden yang berbeda, Malawi mengeluarkan UU kriminalisasi pelaku LGBT melalui Marriage, Divorce and Family Relations Act. Penulis melihat bahwa terjadi inkonsistensi pemerintah Malawi dalam menerapkan kebijakan kriminalisasi LGBT. Pemerintah Malawi menerapkan kebijakan kriminalisasi LGBT berdasarkan KUHP Malawi, tahun 2012 menangguhkannya, dan kemudian 2015 kembali mengeluarkan kebijakan kriminalisasi LGBT melalui UU. Artikel ini hendak memaparkan peran kelompok kepentingan yang saling bertentangan (conflicting interest groups) antara religious leaders (RLs) dan NGOs domestik beserta politik “stick and carrot” dalam bantuan luar negeri negara-negara pedonor di Malawi. Variabel-variabel tersebut menjadi pokok analisis yang mempengaruhi inkonsistensi penerapan kebijakan kriminalisasi LGBT di Malawi.Kata Kunci : Kriminalisasi LGBT, KUHP Malawi, Inkonsistensi, Conflicting Interest Groups, Stick and Carro
Sukarno and Colonialism: An Analysis of Indonesia’s Foreign Policy Discourse, 1955-1961
No full textFor the most part, the literature about Indonesia’s foreign policy does not stray far from a descriptive and chronological presentation of the subject. The fact of the matter is that an in-depth analysis of the nation’s foreign policy from a different era will impart valuable lessons to the current policymakers in charge of formulating and implementing such a policy. The era of Sukarno bore witness to the implementation of Indonesia’s foreign policy that was strong in ideas and practices. Employing discourse analysis, this article seeks to analyze five of Sukarno’s speeches, which were delivered in various international forums from 1955 to 1963. It demonstrates that during that time, Indonesia put forward a coherent and consistent foreign policy with colonialism as its master signifier. The promotion of such a discourse contributed positively to the diplomatic effort on the issue of West Papua by mobilizing supports from Asian-African nations, as well as attracting the interest of the superpowers. As a result, Indonesia’s national interest to bring West Papua into the Republic was well served, and furthermore, Indonesia succeeded in enhancing its image, role, and leadership in world affairs. This experience presents a challenge to the contemporary policymakers in producing a configuration of strong ideas and concepts that would allow the implementation of a foreign policy that serves the national interest, when the nation has once again risen as an important player on the world stage
