Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Not a member yet
203 research outputs found
Sort by
Hydrosolidarity di Sungai Nil: Peran Nile Basin Initiative dalam Manajemen Sungai Lintas Batas
No full textThis article aims to explain the importance of NBI’s role in Nile River management. Transboundary basins are important water resources for 2 billion lives across the world. Those basins fulfil domestic water, drinking water, agriculture, industry, and electric generator needs. In north-east of Africa, Nile river plays the important role for its eleven riparian states. Nile river, being the longest river in the world, supports the lives of more than 300 million people, and the number is estimated to rise greatly in three to four decades in the future. The increase of population will affect the availability of water as the demands of agriculture, domestic, and industry grow. Nile riparian states realized that the best option in using, protecting, and managing the river in a sustainable and integrated manner is through international cooperation. In 1999, Nile Basin Initiative (NBI) was established with Nile riparian states as its member, with the purpose of facilitating discussions of cooperation regarding the management of the river. This article uses the theory of hydrosolidarity. Results show that NBI has important roles in Nile river management, namely in the creation of a cooperative institutional structure, supporting stakeholder participations, supporting data and knowledge sharing, and supporting integrations and linkages.
Keywords: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Nile River; Transboundary RiverDaerah aliran sungai lintas batas merupakan sumber air yang penting bagi kehidupan sebanyak 2 milliar jiwa di seluruh dunia. Aliran air tersebut memenuhi kebutuhan air domestik, air minum, irigasi, agrikultur, industri, serta pembangkit listrik. Di wilayah timur-laut Afrika, sungai Nil memegang peran penting tersebut bagi sebanyak sebelas negara di wilayah alirannya. Selain sebagai sungai terpanjang di dunia, sungai Nil mendukung kehidupan sebanyak lebih dari 300 juta penduduk, dimana jumlah tersebut diestimasikan mengalami peningkatan pesat pada tiga hingga empat dekade mendatang. Meningkatnya populasi akan berpengaruh pada ketersediaan air dikarenakan meningkatnya permintaan di sektor agrikultur, domestik, serta industri. Negara-negara wilayah sungai Nil menyadari bahwa langkah terbaik dalam penggunaan, perlindungan, serta manajemen sungai tersebut secara berkelanjutan dan terintegrasi adalah melalui kerjasama internasional bersama. Pada tahun 1999 terbentuk Nile Basin Initiative (NBI) yang beranggotakan negara-negara wilayah sungai Nil yang bertujuan memfasilitasi diskusi kerjasama terkait manajemen sungai tersebut. Tulisan ini bertujuan menunjukkan pentingnya peran NBI dalam manajemen sungai lintas batas. Tulisan ini menggunakan pendekatan hydrosolidarity. Hasil pembahasan mendukung argumen penulis bahwa NBI berperan penting dalam manajemen sungai Nil, yakni sebagai sebuah struktur institusi yang mendukung kerjasama, sebagai pendukung partisipasi pemangku kepentingan, mendukung penyebaran data dan pengetahuan antar negara anggota, serta mendukung adanya integrasi dan perhubungan. Kata kunci: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Sungai Nil; Sungai Lintas BatasTransboundary basins are important water resources for 2 billion lives across the world. Those basins fulfil domestic water, drinking water, agriculture, industry, and electric generator needs. In north-east of Africa, Nile river plays the important role for its eleven riparian states. Nile river, being the longest river in the world, supports the lives of more than 300 million people, and the number is estimated to rise greatly in three to four decades in the future. The increase of population will affect the availability of water as the demands of agriculture, domestic, and industry grow. Nile riparian states realized that the best option in using, protecting, and managing the river in a sustainable and integrated manner is through international cooperation. In 1999, Nile Basin Initiative (NBI) was established with Nile riparian states as its member, with the purpose of facilitating discussions of cooperation regarding the management of the river. The purpose of this paper is to show the important roles of NBI in transboundary river management. This paper uses hydrosolidarity approach. The discussion supports the writer’s argument that NBI has important roles in Nile river management, namely in the creation of a cooperative institutional structure, supporting stakeholder participations, supporting data and knowledge sharing, and supporting integrations and linkages.Keywords: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Nile River; Transboundary Rive
Norm Entrepreneurs in Human Rights Campaign: The Study of KontraS and Imparsial
No full textCivil society organisations or CSOs are unique compared to other groups. They help advocate the society by mentoring, raising public awareness, and campaigning values to improve the quality of understanding the public issues. By analyzing the rejection of the death penalty, this study examines the role of KontraS and Imparsial as norm entrepreneurs in human rights campaigns. Both view the death penalty as incompatible with the universal human rights norm, and the government should comprehensively pay greater attention to this issue. With this belief as a rationale, KontraS and Imparsial are motivated to promote the rejection of the penalty as depicted in their campaigns. The two organizations conduct malicious actions like criticism, demonstration, and collaborative strategies such as research, education, and community empowerment in human rights campaigns. This paper is qualitative research using an intensive literature review combined with in-depth interviews. The findings revealed that both succeeded in overspreading counter norms to create political debates regarding death punishment. However, due to the coalition’s socio-political dynamics and internal factors, KontraS and Imparsial failed to influence the actors and state policies to abolish the capital penalty.Organisasi masyarakat sipil mempunyai keunikan dibandingkan dengan kelompok sejenis lainnya. Mereka melakukan advokasi kepada masyarakat melalui pendampingan, peningkatan kesadaran publik, dan mempromosikan nilai-nilai untuk meningkatkan kualitas pemahaman akan isu-isu publik. Dengan menganalisis penolakan terhadap hukuman mati, penelitian ini mengkaji peran KontraS dan Imparsial sebagai penggagas norma dalam kampanye hak asasi manusia. Keduanya melihat bahwa hukuman mati bertentangan dengan norma universal hak asasi manusia, dan pemerintahan harus memberikan perhatian lebih akan isu ini. Keyakinan inilah yang kemudian mendorong kedua organisasi tersebut guna mempromosikan penolakan hukuman mati dalam kampanye mereka. Mereka melakukan kritik, demonstrasi, dan strategi kolaboratif lainnya seperti penelitian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi literatur intensif yang dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah keduanya berhasil menyebarkan norma tandingan untuk menciptakan perdebatan publik kaitannya dengan penerapan hukuman mati. Meskipun demikian, karena dinamika sosial politik dan faktor internal koalisi, keduanya gagal dalam memengaruhi aktor dan kebijakan negara untuk menghapuskan hukuman mati
Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar
No full textTransisi politik di tahun 2011 mendorong Myanmar untuk menjadi negara yang lebih demokratis. Pemilihan umum pada tahun 2010 telah mengubah sistem pemerintahan Myanmar dari dominasi militer junta menuju pemerintahan sipil di bawah Presiden terpilih, U Thein Sein. Kondisi ini mendorong Myanmar untuk melakukan perbaikan kualitas demokrasi dengan segera. Hal ini juga dilihat sebagai kesempatan bagi Uni Eropa sebagai aktor normatif untuk mempromosikan norma-norma demokrasi dan sampai batas tertentu, memberikan kontribusi untuk peningkatan demokrasi di Myanmar. Menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana kontribusi Uni Eropa dalam promosi demokrasi telah membawa peningkatan demokrasi di Myanmar dengan berpedoman pada tiga model promosi demokrasi, yakni linkage, leverage, dan governance. Penelitian ini juga bermaksud untuk menentukan model mana yang dianggap paling efektif bagi Uni Eropa untuk peningkatan demokrasi di Myanmar. Berdasarkan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Uni Eropa telah berkontribusi dalam peningkatan demokrasi dimana model linkage dan governance dianggap sebagai cara paling efektif untuk mempromosikan demokrasi di negara tersebut. Namun, model leverage dianggap sulit untuk digunakan dalam implementasi promosi demokrasi di Myanmar. Beberapa komponen dalam model ini tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya ketika berbicara tentang persyaratan politik sebagai instrumen untuk promosi demokrasi. Hal ini dikarenakan oleh sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Myanmar tidak memberlakukan persyaratan politik.Kata kunci: model promosi demokrasi Uni Eropa; aktor normatif; Myanma
Mapping Climate-related Disaster Preparedness in Decentralized Ternate as Global Climate Change Adaptation
No full textClimate change adaptation is globally arranged in many agreements. Those regimes realize the importance of small islands and vulnerable community as the entities at prime risk. However, as climate change progresses slowly, developing countries do not put this as a priority compared to other natural calamities like earthquake of volcanic eruption. Ternate authority as a government of sub-national small island is prone to climate hazard, but practically not prepared to defend the island against climate disaster. Despite receiving an award as a climate-resilient city, a wider governance aspect is left incapable to build an early initiative to construct a solid governance mode to manage its vulnerability. Through a set of indicators of policy approach, institutional capability, and social capability, this research finds that local governance and local politics in small island government is not supporting the establishment of an adaptable government, particularly on the context of decentralization. Technical capabilities in Ternate is present as a best practice to respond to volcanic eruption and tsunami, but not to the threat of climate change. Eventually, the case of Ternate highlights the importance to position subnational small islands according to its unique feature as a frontline to climate change adaptation, both in global and national context. Decentralization of governance does not automatically intensify the initiative of Ternate government to adapt with climate change imperatives
Quadruple Helix Collaboration in Efforts to Fulfill Human Security in Kemijen Village, Semarang City
No full textHuman security is very vital for humans. Initially, security was defined as freedom from war. However, over time it began to shift into a broad and collective concept of security. The United Nations established three important pillars of Human Security, namely: freedom from want, freedom from fear, and freedom to live in dignity. The implementation of compliance with Human Security is complex and not simple. This paper argues that the Triple Helix model, the position of society is neglected because they are only positioned as an object where they should also be the one who play an active role as actors. Therefore, a new breakthrough is needed in the effort to fulfill Human Security in Kemijen Village, Semarang City through the Quadruple Helix concept that involves government, business, academics and the community. This study uses a descriptive-qualitative approach by combining literature studies and interviews. The Quadruple Helix is basically a collaboration between top-down and bottom-up approaches, and this study proves that the Quadruple Helix model is utmost important, because the solutions are more well-targeted and meet the needs of the community. The Quadruple Helix model also allowed the people of Kemijen Village to be involved to become subjects through Focus Group Discussion.Keamanan manusia sangat vital bagi manusia. Awalnya, keamanan diartikan sebagai kebebasan dari perang. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep ini mulai bergeser menjadi konsep keamanan yang luas dan kolektif. PBB menetapkan tiga pilar penting Keamanan Manusia, yaitu: kebebasan dari keinginan, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk hidup bermartabat. Penerapan kepatuhan terhadap Keamanan Manusia sejatinya rumit dan tidak sederhana. Penelitian ini berargumen bahwa pada model Triple Helix, posisi masyarakat terabaikan karena mereka hanya diposisikan sebagai objek dimana seharusnya mereka juga yang berperan aktif sebagai aktor. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru dalam upaya pemenuhan Keamanan Manusia di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang melalui konsep Quadruple Helix yang melibatkan pemerintah, pebisnis, akademisi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memadukan studi literatur dan wawancara. Quadruple Helix pada dasarnya adalah kolaborasi antara pendekatan top-down dan bottom-up, dan studi ini membuktikan bahwa model Quadruple Helix adalah yang sangat penting, karena solusinya lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Model Quadruple Helix juga memungkinkan masyarakat Kelurahan Kemijen untuk terlibat menjadi subyek melalui Focus Group Discussion
Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN)
No full textABSTRACTMcCormick counter-insurgency diamond model is staple theoretical framework to describe Indonesia’s military strategy in quelling Papuan insurgencies. The paper offers new meaning in interpreting the model by focusing on the lens of conflict and international relations studies. To achieve its purpose, this paper use qualitative method of literature study to explain why the internationalization of unresolved Papuan issues can hinder Indonesian government efforts to win the war against Papuan insurgencies. The result shown in the analysis identified that impunity and economic inequalities had become the triggering factor for Papuan conflict internationalization, making the conflict more complex, and ended strengthening insurgency groups against Indonesian government. Thus the paper recommends to address impunity and economic inequality first before attempting to eliminate the Papuan insurgency groups
Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS
No full textDonald Trump, Presiden Amerika Serikat, sudah menunjukkan arah kebijakan inward-looking atau proteksionisme sejak awal kampanyenya menuju White House. Sebagai presiden dengan latar belakang pengusaha, Trump melihat bahwa pasar bebas dengan membiarkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme pasar lebih banyak merugikan Amerika Serikat. Oleh karena itu, bagi Trump, rakyat Amerika membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi (proteksi) produk yang dihasilkan dalam menghadapi produk-produk yang datangnya dari luar (produk impor). Pandangan ‘America First’ Trump inilah yang memunculkan gejolak politik global. Tidak lama setelah menjadi Presiden AS, Trump akhirnya menepati janjinya dengan mengeluarkan peraturan tarif bagi produk impor, terutama yang datang dari China dan Meksiko. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme yang diambil oleh Trump tersebut memicu terjadinya perang dagang karena China, sebagai salah satu negara super power, tidak berdiam diri. China membalas kebijakan Trump dengan tarif yang tinggi untuk produk impor yang datang dari Amerika Serikat. Perang Dagang pun menjadi tidak terhindarkan dan hal ini memengaruhi gejolak ekonomi global. Dampak dari perang dagang yang dipicu oleh kebijakan inward-looking Trump ini adalah sekutu AS di Eropa, yang menganut ekonomi liberal pun mulai tidak sejalan dengan langkah politik Trump sehingga hal ini mengancam supremasi politik AS dalam kancah politik global. Di satu sisi, China kini sedang bangkit dan diprediksi bahwa negara Tirai Bambu tersebut akan menggantikan supremasi politik global Amerika Serikat. Keberanian China dalam melayani AS di bawah Trump dalam perang dagang mengindikasikan bahwa AS bukan lagi negara yang memegang kendali dunia sepenuhnya. Maka, supremasi politik global Amerika dalam ancaman. China adalah salah satu negara yang menjadi ancaman nyata dan di depan mata
Fashion, Feminisme dan Hubungan Internasional : Perdebatan dalam Literatur
No full textArtikel ini akan membahas bagaimana fashion dikaji melalui kaca mata feminis dalam studi Hubungan Internasional. Artikel ini hadir dengan melihat fashion sebagai salah satu produk dari pop culture, telah berperan signifikan dalam mendorong upaya pencapaian kepentingan suatu aktor politik—terutama sebagai alat konstruksi identitas. Kajian ini juga mendorong perkembangan kajian mengenai pop culture dalam studi Hubungan Internasional. Bahasan dibuka dengan menyajikan perdebatan literatur mengenai fashion dan feminisme. kemudian dilanjut dengan bagaimana narasi perdebatan tersebut dijabarkan dalam konteks Hubungan Internasional. Selanjutnya, melihat masalah fashion, feminisme dan Hubungan Internasional dalam konteks Indonesia dari segi produksi dan konsumsi. Artikel ini menawarkan perspektif baru dalam melihat fashion sebagai second-order representation dari politik internasional yang berdampak pada isu di ranah domestik
The Impact of IFAD’s Involvement as an Inter-Governmental Organisation in the Livelihood of Moroccan Family-Farms
No full textFamily farming exists overall and each has its own unicity in term of managing the farm operations, farm size, productivity, socio-economic conditions, local knowledge and geographical location besides the externalities such as depletion of resources exacerbated by the climate change. Hence, the following question drove the authors: “to what extent of involvement are intergovernmental organization concerned with farmers’ livelihood in Morocco?” Therefore, this research purpose outlines the role of family farming and their characteristics; challenges of farming livelihood and productivity in Morocco; and IFAD’s support for inclusive rural transformation. The authors hold view that family farming with higher on-farm innovative inputs of processing activities can expect increased yield. The findings revealed that IFAD’s global governance endowed by modern corporation, -corporate governance for instance, - enables participation of rural beneficiaries in their projects thus increases their self-management onto (environmental) natural resources and sustainability. Skills, training, innovation and technologies allow them to diversify and intensify their agricultural holdings hence access to new markets and cope with the ecological risks though there is limitation with the innovation and services extension
Indonesia-Russia Strategic Partnership in Southeast Asia Region
No full textThis paper aims to elaborate Indonesia and Russia bilateral relations, which closer post March 2018, after both countries leaders in Moscow agree accelerating the draft of the new strategic partnership agreement. Foreign Ministers Retno Marsudi and Sergey Lavrov signed a Plan of Consultation 2017 to 2019 pursued at bilateral interactions intensification. Kremlin views Jakarta as regional influential power and able to become dominant regional actor in Southeast Asian. This paper revealed, through Russia with ASEAN dialogue partnership, thus, a road map under working framework in strengthening closer relations along with mutual benefits pursued by Jakarta and Moscow also should be implemented and proceed further