Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Not a member yet
203 research outputs found
Sort by
Menjunjung Tinggi Multilateralisme: Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Merespons Pandemi Covid-19
No full textThe 2019 Coronavirus disease or COVID-19 has apparently become a new global challenge. Not only did the pandemic drive all actors to make response, but it also affected the relations among them. That Indonesia raised multilateralism in the unprecedented situation while more unilateral or populist actions taken by a number of states encouraged this research. This paper attempts to explain Indonesia’s foreign policy in upholding multilateralism to respond to the COVID-19. Such response was intended to mitigate the impacts caused by the pandemic. This research applied holistic constructivism in understanding the determinants of Indonesia’s foreign policy by investigating both domestic and international cause. This research utilized the qualitative method with an explanatory analysis. The findings show that such Indonesia’s foreign policy was driven by its identity constructed by both indigenous norm of ‘Gotong Royong’ and global norm of ‘International Health Regulation’. The norm-laden or identity-based foreign policy was leading it to uphold multilateralism which was considered appropriate in order to coordinate, collaborate and cooperate with international communities. In addition, Indonesia maintained its trust on and support to the World Health Organization as the most leading actor in health governance championing fight against the pandemic. This paper argues that the norm factors do matter in Indonesia’s foreign policy in facing uncertainties in the vulnerable and interconnected world. Through the case studied, this paper suggests that looking at the domestic actor as well as the state in international system help provide a better understanding on the state behavior in international relations.Wabah penyakit Coronavirus 2019 atau COVID-19 telah menjadi tantangan global baru. Pandemi Covid-19 tidak hanya mendorong semua aktor untuk merespon, tetapi juga mempengaruhi hubungan di antara mereka. Bahwa Indonesia mengangkat multilateralisme pada sebuah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara tindakan yang lebih sepihak atau populis dilakukan oleh sejumlah negara lain mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Tulisan ini menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengedepankan multilateralisme untuk merespons COVID-19. Respon tersebut dimaksudkan untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Penelitian ini menerapkan konstruktivisme holistik dalam memahami determinan politik luar negeri Indonesia dengan menyelidiki penyebab domestik dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis eksplanatori. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tersebut didorong oleh identitasnya yang dikonstruksikan oleh norma adat ‘Gotong Royong’ dan norma global ‘Peraturan Kesehatan Internasional’. Politik luar negeri yang sarat norma atau berbasis identitas mengarahkannya untuk mengedepankan multilateralisme yang dianggap tepat dalam rangka berkoordinasi, berkolaborasi dan bekerjasama dengan masyarakat internasional. Selain itu, Indonesia mempertahankan kepercayaan dan dukungannya kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai aktor utama dalam tata kelola kesehatan yang memperjuangkan perjuangan melawan pandemi. Tulisan ini berargumen bahwa faktor norma memang penting dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi ketidakpastian di dunia yang rentan dan saling terhubung. Penulis menyarankan bahwa dengan melihat aktor domestik dan juga negara dalam sistem internasional, akan membantu memberikan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif tentang perilaku negara dalam hubungan internasional
Diaspora Indonesia dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia
No full textThe world is facing the biggest health crisis in the 21st century which is the COVID-19 pandemic. International trade activities are disrupted due to the total lockdown to stop the spread of this pandemic outbreak. International Monetary Fund (IMF), World Bank, and OECD showed the economic impact of the COVID-19 pandemic when economic growth will be decreased -4,9% to -6%. This also has an impact on the Indonesian economic sector which is dominated by the presence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), namely the decline in export performance in line with the contraction of economic growth and purchasing power in various countries. Indonesia needs help not only from inside the country and from international cooperation with other countries, but the involvement of the entire community wherever they are is needed to jointly resolve this pandemic. Indonesian diaspora community that is scattered in various parts of the world can be one of the solutions. This research focuses on how does the Indonesian diaspora community that scattered across the United States and Germany help Indonesia’s MSMEs by taking advantage of foreign markets. Through collaboration between representatives of the Government of Indonesia offices in the United States and Germany with Indonesian diaspora groups, various assistances were found such as informing Indonesia\u27s potential MSME products, bridging meetings with business actors abroad, and conducting promotional activities to increase the export potential of Indonesian MSME products.Dunia sedang menghadapi krisis kesehatan yakni pandemi Covid-19. Aktivitas perdagangan internasional terganggu karena penutupan total (total lockdown) yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran pandemi ini. International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan OECD menunjukkan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, dimana pertumbuhan ekonomi dunia akan turun pada -4,9% sampai -6%. Hal ini juga berdampak pada sektor ekonomi Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni turunnya kinerja ekspor seiring terkontraksinya pertumbuhan ekonomi dan daya beli di berbagai negara. Indonesia membutuhkan bantuan tidak saja dari dalam negeri dan dari kerjasama internasional dengan negara lain, akan tetapi keterlibatan seluruh masyarakat dimanapun berada dibutuhkan untuk bersama-sama menyelesaikan pandemi ini. Kelompok diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia dapat menjadi salah satu solusi. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana kelompok diaspora Indonesia yang tersebar di Amerika Serikat dan Jerman membantu para pelaku UMKM di Indonesia untuk memanfaatkan pasar luar negeri. Melalui kerjasama antara perwakilan kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia di Amerika Serikat dan Jerman dengan kelompok diaspora Indonesia, ditemukan berbagai bantuan seperti menginformasikan produk-produk unggulan UMKM Indonesia, menjembatani pertemuan dengan pelaku ekonomi di luar negeri, dan melakukan kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan potensi ekspor produk UMKM Indonesia
Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua
No full textPembangunan di Tanah Papua merupakan kata kunci dari segala kebijakan Pemerintah Indonesia di daerah ini sebagai strategi untuk mengatasi konflik separatisme. Namun, meskipun sejumlah kebijakan telah dilaksanakan seperti Otonomi Khusus dan berbagai Inpres atau Kepres tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, namun indeks pembangunan manusia di kedua provinsi ini menempati angka yang paling rendah di Indonesia. Penelitian mengenai dampak sosial budaya pembangunan terhadap orang asli Papua telah banyak dilakukan. Misalnya, Tania Li (1999), yang memfokuskan pada dampak pembangunan terhadap peminggiran dan hilangya identitas OAP. Selain itu, juga Elmslie dan Web-Ganon (2010) yang menarasikan mengenai slow motion genocide sebagai akibat dari depopulasi orang asli Papua. Studi terbaru dilakukan oleh LIPI (2019) menunjukkan bahwa pembangunan tidak mencapai sasaran pada orang asli Papua dan belum mengakomodasi tradisi kebudayaan orang Papua. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali makna pembangunan bagi orang asli Papua, terutama Bagaimanakah marginalisasi dikonseptualisasikan oleh orang Papua dan Bagaimanakah marginalisasi berperan terhadap depopulasi orang Papua.
Kata Kunci: Pembangunan, Orang Asli Papua, Marginalisasi, Depopulasi
Pembangunan di Tanah Papua merupakan kata kunci dari segala kebijakan Pemerintah Indonesia di daerah ini sebagai strategi untuk mengatasi konflik separatisme. Namun, meskipun sejumlah kebijakan telah dilaksanakan seperti Otonomi Khusus dan berbagai Inpres atau Kepres tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, namun indeks pembangunan manusia di kedua provinsi ini menempati angka yang paling rendah di Indonesia. Penelitian mengenai dampak sosial budaya pembangunan terhadap orang asli Papua telah banyak dilakukan. Misalnya, Tania Li (1999), yang memfokuskan pada dampak pembangunan terhadap peminggiran dan hilangya identitas OAP. Selain itu, juga Elmslie dan Web-Ganon (2010) yang menarasikan mengenai slow motion genocide sebagai akibat dari depopulasi orang asli Papua. Studi terbaru dilakukan oleh LIPI (2019) menunjukkan bahwa pembangunan tidak mencapai sasaran pada orang asli Papua dan belum mengakomodasi tradisi kebudayaan orang Papua. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali makna pembangunan bagi orang asli Papua, terutama Bagaimanakah marginalisasi dikonseptualisasikan oleh orang Papua dan Bagaimanakah marginalisasi berperan terhadap depopulasi orang Papua.
Kata Kunci: Pembangunan, Orang Asli Papua, Marginalisasi, Depopulas
Kepemimpinan dan Keberhasilan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil: Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) di Jayapura, Papua
No full textOrganisasi masyarakat sipil (OMS) merupakan organisasi non profit di Indonesia keberadannya berperan dalam kesuksesan perkembangan demokrasi di Indonesia semenjak era reformasi. Hal ini dikarenakan OMS memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan peran yang dibutuhkan untuk proses pembangunan masyarakat utamanya di daerah Papua. Karena pentingnya keberadaan OMS ini maka diperlukan organisasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup demi keberlanjutannya melalui program-program dan layanan yang dimilikinya. Keberlanjutan sebuah organisasi dalam hal ini adalah organisasi non profit dapat di pengaruhi oleh 7 (tujuh) arena yang antara lain adalah Tatakelola, Kepemimpinan, Keuangan, Sistem Administrasi, Kepegawaian, Program dan Citra organisasi. Penelitian dilakukan pada ALDP di Jayapura yang telah mencapai usia 20 (dua puluh) tahun yang merupakan usia matang sebuah organisasi yang telah melewati beberapa tahapan siklus kehidupan. Dari penelitian terlihat bahwa kepemimpinan pada organisasi ini memainkan peran penting bagi keberlanjutan. Meski demikian untuk dapat bertahan dan berkembang organisasi juga perlu melakukan regenerasi dan transisi pemimpin demi terciptanya program baru yang bersifat inovatif serta perbaikan sistem secara keseluruhan, peningkatan tata kelola organisasi, juga peningkatan kapasitas organisasi melalui pelatihan karyawan dan upaya meningkatkan kualitas koordinasi jaringan dan hubungan dengan pihak eksternal.
Kata kunci; Kepemimpinan, Keberlanjutan Organisasi, dan Organisasi Masyarakat SipilOrganisasi masyarakat sipil (OMS) merupakan organisasi non profit di Indonesia keberadannya berperan dalam kesuksesan perkembangan demokrasi di Indonesia semenjak era reformasi. Hal ini dikarenakan OMS memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan peran yang dibutuhkan untuk proses pembangunan masyarakat utamanya di daerah Papua. Karena pentingnya keberadaan OMS ini maka diperlukan organisasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup demi keberlanjutannya melalui program-program dan layanan yang dimilikinya. Keberlanjutan sebuah organisasi dalam hal ini adalah organisasi non profit dapat di pengaruhi oleh 7 (tujuh) arena yang antara lain adalah Tatakelola, Kepemimpinan, Keuangan, Sistem Administrasi, Kepegawaian, Program dan Citra organisasi. Penelitian dilakukan pada ALDP di Jayapura yang telah mencapai usia 20 (dua puluh) tahun yang merupakan usia matang sebuah organisasi yang telah melewati beberapa tahapan siklus kehidupan. Dari penelitian terlihat bahwa kepemimpinan pada organisasi ini memainkan peran penting bagi keberlanjutan. Meski demikian untuk dapat bertahan dan berkembang organisasi juga perlu melakukan regenerasi dan transisi pemimpin demi terciptanya program baru yang bersifat inovatif serta perbaikan sistem secara keseluruhan, peningkatan tata kelola organisasi, juga peningkatan kapasitas organisasi melalui pelatihan karyawan dan upaya meningkatkan kualitas koordinasi jaringan dan hubungan dengan pihak eksternal.
Kata kunci; Kepemimpinan, Keberlanjutan Organisasi, dan Organisasi Masyarakat Sipi
Resolusi Konflik sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua
No full textPendekatan ekonomi yang kini berjalan akan semakin mempercepat pencapaian tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada negara, jika disertai dengan pendekatan “resolusi konflik”, yang akan membawa semua pihak pada beberapa kondisi bagi keutuhan NKRI karena: membuka kesadaran bahwa masalah Papua segera harus mendapatkan penyelesaian karena sudah merugikan kita semua, adanya usaha dan terbukanya jalan untuk menemukan akar sumber-sumber utama dari konflik yang terjadi, bangkitnya itikad baik (goodwill) untuk penyelesaian konflik, adanya kesadaran akan kapasitas dan yang tersedia, dan kemampuan memanfaatkan segala kesempatan sebagai modal utama dalam membangun perdamaian di tanah Papua, menentukan mekanisme menuju penyelesaian terpilih dan terbaik “dialog”, serta membuka kesadaran akan urgensi dialog sebagai media atau cara untuk menghadirkan para pihak agar menemukan kesepahaman sebagai landasan untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua.
Kata Kunci: Dialog, Konflik, Perdamaian, Resolusi
Pendekatan ekonomi yang kini berjalan akan semakin mempercepat pencapaian tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada negara, jika disertai dengan pendekatan “resolusi konflik”, yang akan membawa semua pihak pada beberapa kondisi bagi keutuhan NKRI karena: membuka kesadaran bahwa masalah Papua segera harus mendapatkan penyelesaian karena sudah merugikan kita semua, adanya usaha dan terbukanya jalan untuk menemukan akar sumber-sumber utama dari konflik yang terjadi, bangkitnya itikad baik (goodwill) untuk penyelesaian konflik, adanya kesadaran akan kapasitas dan yang tersedia, dan kemampuan memanfaatkan segala kesempatan sebagai modal utama dalam membangun perdamaian di tanah Papua, menentukan mekanisme menuju penyelesaian terpilih dan terbaik “dialog”, serta membuka kesadaran akan urgensi dialog sebagai media atau cara untuk menghadirkan para pihak agar menemukan kesepahaman sebagai landasan untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua.
Kata Kunci: Dialog, Konflik, Perdamaian, Resolus
Hollowness of Imagination: Common Sense and Democracy
No full textThe transition to democracy in Indonesia has somehow resulted in a majoritarian democracy. By linking the legacy of the New Order regime with the current understanding of democracy, this paper attempts to comprehend and analyze how deeply the common sense of the New Order regime has been rooted in the lives of Indonesian people. The legacy of the New Order regime has been rooted in the personal lives of individuals because the regime implemented its values in the realm of family structures and education systems. To help liberate the minds and souls of Indonesians and be truly democratic, society must be able to become autonomous. A critical pedagogical approach will help to lay bare the common sense and values that have been instilled by the regime, so that people can live autonomously and side by side. Since democracy in Indonesia tends to favor the majority, this study proposes a critical pedagogical approach at every level of society to achieve a power sharing arrangement.
 
Joe Biden’s Foreign Policy: What to Expect from the New United States President
No full text
Joseph Biden came to the oval office with his wealth of experience in government affairs, including as the chair in the United States Senate Foreign Relations Committee. According to his campaign promises, the upcoming Biden administration’s foreign policy is aimed at improving the US’ international credibility based on liberal values. This article will further examine his political aspirations, based on the speech, campaign promises, and official statements. The argument is that although the US would be likely to embrace liberal values under his administration, international constraints may limit his ability in foreign policy agenda-setting. In managing its relations with China, for example, the US would be more likely to be driven by its interest rather than its values, particularly by continuing the anti-China coalition with its allies in the Indo-Pacific.
Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
No full textKegagalan pembangunan sejak orde baru hingga era Jokowi telah menjadi variabel penting dalam memahami akar konflik Papua. Karakter pembangunan yang top-down, diskriminatif dan paternalisme dalam konteks konflik tetap dominan dalam berbagai kebijakan. Alhasil, pembangunan tidak berhasil membawa keadilan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Sebaliknya, resistansi bersenjata (armed civil resistance) dan resistansi sipil (civil resistance) yang mengusung ragam isu dan aktor terus menguat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana agenda pembangunan dan implementasinya telah memberi makna terhadap konstruksi identitas Papua. Pembangunan justru dilihat sebagai instrumen penundukan yang semakin memperdalam amarah dan ketidakadilan yang dirasakan Papua. Kegagalan pembangunan yang berkelindan dengan variabel konflik lain seperti pelanggaran HAM, diskriminasi dan aspirasi politik juga telah menjadi basis bagi menguatnya resistansi Papua. Disaat yang bersamaan, isu-isu seperti pembangunan dan HAM semakin menguat dalam advokasi di level lokal, nasional dan global.
Kata Kunci : Pembangunan, Top-down, Paternalisme, Resistansi Bersenjata, Resistansi SipilKegagalan pembangunan sejak orde baru hingga era Jokowi telah menjadi variabel penting dalam memahami akar konflik Papua. Karakter pembangunan yang top-down, diskriminatif dan paternalisme dalam konteks konflik tetap dominan dalam berbagai kebijakan. Alhasil, pembangunan tidak berhasil membawa keadilan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Sebaliknya, resistansi bersenjata (armed civil resistance) dan resistansi sipil (civil resistance) yang mengusung ragam isu dan aktor terus menguat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana agenda pembangunan dan implementasinya telah memberi makna terhadap konstruksi identitas Papua. Pembangunan justru dilihat sebagai instrumen penundukan yang semakin memperdalam amarah dan ketidakadilan yang dirasakan Papua. Kegagalan pembangunan yang berkelindan dengan variabel konflik lain seperti pelanggaran HAM, diskriminasi dan aspirasi politik juga telah menjadi basis bagi menguatnya resistansi Papua. Disaat yang bersamaan, isu-isu seperti pembangunan dan HAM semakin menguat dalam advokasi di level lokal, nasional dan global.
Kata Kunci : Pembangunan, Top-down, Paternalisme, Resistansi Bersenjata, Resistansi Sipi
NIAT UNTUK TINGGAL ATAU KEMBALI? MOTIVASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAWAT INDONESIA BEKERJA DI JEPANG
No full textIn 2008, Japan agreed to recruit Indonesian nurses to work as nurses as a part of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). This study aimed to explore the motivation behind working in Japan and factors behind the Indonesian nurses\u27 intention to stay in Japan or return to Indonesia after the contract is terminated. This descriptive quantitative study used an online survey involving 103 respondents. Results revealed that a high rate of remuneration and better working environment were the pull factors whereas low salarie, and poor working conditions in Indonesia were the major reasons why Indonesian nurses wanted to work in Japan. Of the 103 respondents, 71 % stated that they intended to remain in Japan, whereas 29 % preferred to return to Indonesia after the contract is terminated. The research only focused on one framework of Indonesian migrant workers (nurse). At the end, hopefully this research can be a comprehensive discussion of Indonesian nurse workers and enrich the study of international migration.Pada tahun 2008, Jepang setuju untuk merekrut perawat Indonesia untuk bekerja sebagai perawat sebagai bagian dari Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja di Jepang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi niat perawat Indonesia untuk tetap tinggal di Jepang atau kembali ke Indonesia setelah kontrak berakhir. Penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan survei online dengan melibatkan 103 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat remunerasi yang tinggi dan lingkungan kerja yang lebih baik merupakan faktor penarik sedangkan gaji yang rendah, dan kondisi kerja yang buruk di Indonesia adalah alasan utama mengapa perawat Indonesia ingin bekerja di Jepang. Dari 103 responden, 71% menyatakan ingin tetap tinggal di Jepang, sedangkan 29% memilih kembali ke Indonesia setelah kontrak berakhir. Penelitian ini hanya terfokus pada satu kerangka kerja pekerja migran Indonesia (perawat). Pada akhirnya, semoga penelitian ini dapat menjadi pembahasan yang komprehensif tentang tenaga perawat Indonesia dan memperkaya kajian tentang migrasi internasional
Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana
No full textAwal bersemainya bibit keindonesiaan di antara orang Papua di bagian utara Papua baik di Jayapura maupun Serui tidak ada kaitannya dengan adanya klaim Papua bahwa telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit sejak abad XIV. Sebaliknya, klaim kerajaan Majapahit abad XIV menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit terlihat dalam kitab Negara Kertagama karya Prapanca. Kitab ini mengungkapkan nama wilayah kekuasaan Majapahit termasuk Wwanin dan Srandan di Papua. Kata Wwanin adalah nama lain dari Onin (dekat Fak-Fak), sedangkan Sran adalah nama lain untuk Kowiai atau Kaimana. Namun, klaim Majapahit ini ternyata tidak dapat menjadikan Kaimana dan Fakfak menjadi pusat awal persemaian keindonesiaan di Papua. Kaimana baru disinggung dalam sejarah Indonesia ketika pada 1962 menjadi salah satu basis operasi militer pemerintah Indonesia menghadapi Pemerintah Belanda di Papua. Tulisan ini membahas dua hal pokok, siapa aktor yang terlibat dalam proses penyemaian nasionalisme Indonesia di Kaimana 1946-1964 dan bagaimana proses penyemaian dan pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di antara orang Papua di Kaimana 1946-1964?
Kata Kunci: Majapahit, Kaimana, Penyemaian, Proses dan Nasionalisme Indonesia Awal bersemainya bibit keindonesiaan di antara orang Papua di bagian utara Papua baik di Jayapura maupun Serui tidak ada kaitannya dengan adanya klaim Papua bahwa telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit sejak abad XIV. Sebaliknya, klaim kerajaan Majapahit abad XIV menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit terlihat dalam kitab Negara Kertagama karya Prapanca. Kitab ini mengungkapkan nama wilayah kekuasaan Majapahit termasuk Wwanin dan Srandan di Papua. Kata Wwanin adalah nama lain dari Onin (dekat Fak-Fak), sedangkan Sran adalah nama lain untuk Kowiai atau Kaimana. Namun, klaim Majapahit ini ternyata tidak dapat menjadikan Kaimana dan Fakfak menjadi pusat awal persemaian keindonesiaan di Papua. Kaimana baru disinggung dalam sejarah Indonesia ketika pada 1962 menjadi salah satu basis operasi militer pemerintah Indonesia menghadapi Pemerintah Belanda di Papua. Tulisan ini membahas dua hal pokok, siapa aktor yang terlibat dalam proses penyemaian nasionalisme Indonesia di Kaimana 1946-1964 dan bagaimana proses penyemaian dan pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di antara orang Papua di Kaimana 1946-1964?
Kata Kunci: Majapahit, Kaimana, Penyemaian, Proses dan Nasionalisme Indonesi