Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Not a member yet
203 research outputs found
Sort by
The Trends of Legal Migration: Reasons of Indonesian Legal Migrants Settling in the Netherlands
No full textIndonesia has been one of the contributing countries in sending migrants to the Netherlands. The historical relations along with the large economic opportunities in the Netherlands play a part in the promotion of cross-border movement for Indonesians to the Netherlands. However, those are only one of many underlying reasons why Indonesians are willing to leave their home country to a more developed country. This article questions the reasons behind Indonesian legal migration in the Netherlands and looks into the trend of Indonesian migrants as the result of the fulfilment of human development embedded in education and employment policies and management in the Netherlands. The relationship between the two aspects and the Indonesian migration in the Netherlands is examined through the Theory of Human Development by Amartya Sen, specifically in regard to the improvement of human capabilities and freedom of choice. The authors found that a country that promotes human development is more favourable to live in. Thus, in this case, the education and employment policies and mechanisms of the Netherlands that are focusing on the fulfilment of freedom of choice and the improvement of human capabilities attract international migrants, particularly the Indonesians.
Keywords: the Netherlands; Indonesia; Legal Migrants; MigrationIndonesia has been one of the contributing countries in sending migrants to the Netherlands. The historical relations along with the large economic opportunities in the Netherlands play a part in the promotion of cross-border movement for Indonesians to the Netherlands. However, those are only one of many underlying reasons why Indonesians are willing to leave their home country to a more developed country. This article questions the reasons behind Indonesian legal migration in the Netherlands and looks into the trend of Indonesian migrants as the result of the fulfilment of human development embedded in education and employment policies and management in the Netherlands. The relationship between the two aspects and the Indonesian migration in the Netherlands is examined through the Theory of Human Development by Amartya Sen, specifically in regard to the improvement of human capabilities and freedom of choice. The authors found that a country that promotes human development is more favourable to live in. Thus, in this case, the education and employment policies and mechanisms of the Netherlands that are focusing on the fulfilment of freedom of choice and the improvement of human capabilities attract international migrants, particularly the Indonesians.
Keywords: the Netherlands; Indonesia; Legal Migrants; Migratio
Festival Indonesia: Answer to Indonesian Public Diplomacy Towards Russian Citizens
No full textAs the Asia Rising phenomenon becomes more evident, Russia needs to look again to Asia for growth and strategic cooperation through the Far East Policy. Apart from traditional Far Eastern countries such as China, Japan, and South Korea, Indonesia as one of the Asian countries recently with a prominent future also does not waste Russia\u27s market and strategic location that issued the policy. Indonesia respectfully maintains good relations with Russia to get more benefits and economic possibilities such as from the tourism sector. The Indonesian Festival is one of the instruments imposed and utilized by the Indonesian government to achieve the nation\u27s economic interests. This article aims to explain that the "Indonesian Festival" event is a form of public diplomacy and Indonesian economic diplomacy, especially in the tourism sector. This article uses public diplomacy as an analytical tool accompanied by qualitative research methods. This article concludes that the presence of the "Indonesian Festival" as a form of public diplomacy has a positive impact on Indonesia\u27s positive image towards Russian citizens, which leads to an increase in Russian tourists to Indonesia, an increase in "sister city" cooperation and cooperation in other fields.
Keywords: Public Diplomacy, Far East Policy, Festival Indonesia, TourismKetika fenomena Asia Rising muncul menjadi lebih nyata, Rusia perlu melihat lagi ke Asia untuk pertumbuhan dan kerja sama strategis melalui Far East Policy. Di luar negara Timur Jauh tradisional seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan, Indonesia sebagai salah satu negara Asia baru-baru ini dengan masa depan yang menonjol juga tidak membuang-buang pasar dan lokasi strategis Rusia yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Indonesia dengan hormat menjalin hubungan baik antara Rusia untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan kemungkinan ekonomi seperti dari sektor pariwisata. Festival Indonesia merupakan salah satu instrumen yang diberlakukan dan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai kepentingan ekonomi bangsa. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa event “Festival Indonesia” sebagai wujud dari diplomasi publik maupun diplomasi ekonomi Indonesia khususnya di sektor pariwisata. Artikel ini menggunakan diplomasi publik sebagai alat analisis disertai metode penelitian kualitatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa hadirnya “Festival Indonesia” sebagai bentuk diplomasi publik berdampak positif terhadap citra positif Indonesia terhadap warga negara Rusia yang berujung pada peningkatan wisatawan Rusia ke Indonesia, peningkatan kerjasama “sister city” serta kerjasama-kerjasama di bidang lainnya.
Kata Kunci: Diplomasi Publik, Far East Policy, Festival Indonesia, Pariwisat
Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua
No full textPembangunan berbasis komunitas di pedesaan Papua sedikit banyak telah membuka pengetahuan pembangunan dan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Namun Tridaya pembangunan (bantuan keuangan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sosial-ekonomi) terkendala persoalan internal dan eksternal. Di sisi internal, program pembangunan belum mampu mengaktifkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan mendorong terintegrasinya kegiatan sosial-ekonomi. Sebabnya adalah program kegiatan pembangunan masih terpusat pada sektor infrastruktur, kemudian informasi berada pada kelompok elit kampung dan pelaksanaan bersifat proyek. Di sisi eksternal, program bantuan yang diberikan bersifat karitatif dan tidak banyak menambah pasar maupun hasil produksi warga, malah membuat ketergantungan atas bantuan yang diberikan. Pembangunan pedesaan di Papua juga menimbulkan sentimen negatif di masyarakat—antara kelompok asli dengan pendatang maupun antara kelompok elit dengan masyarakat bawah—yang memicu persinggungan di dalam masyarakat maupun dengan negara.
Kata Kunci: Pembangunan Komunitas, Partisipasi, Dependensi, InterelasiPembangunan berbasis komunitas di pedesaan Papua sedikit banyak telah membuka pengetahuan pembangunan dan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Namun Tridaya pembangunan (bantuan keuangan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sosial-ekonomi) terkendala persoalan internal dan eksternal. Di sisi internal, program pembangunan belum mampu mengaktifkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan mendorong terintegrasinya kegiatan sosial-ekonomi. Sebabnya adalah program kegiatan pembangunan masih terpusat pada sektor infrastruktur, kemudian informasi berada pada kelompok elit kampung dan pelaksanaan bersifat proyek. Di sisi eksternal, program bantuan yang diberikan bersifat karitatif dan tidak banyak menambah pasar maupun hasil produksi warga, malah membuat ketergantungan atas bantuan yang diberikan. Pembangunan pedesaan di Papua juga menimbulkan sentimen negatif di masyarakat—antara kelompok asli dengan pendatang maupun antara kelompok elit dengan masyarakat bawah—yang memicu persinggungan di dalam masyarakat maupun dengan negara.
Kata Kunci: Pembangunan Komunitas, Partisipasi, Dependensi, Interelasi
Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina
No full textThe normalization of relations between Israel and Arabs in the current decade is one of the obstacles in the struggle for Palestinian independence. In 2020, Donald Trump has mediated between four Arab countries to agree on normalizing relations with Israel. Behind this agreement, there are various interests of related Arab countries, Israel and the US in the Middle East region. This study aims to explain how the normalization of relations between Israel and the Arab state under the Trump administration and its impact on issues in the Middle East region, as well as the struggle for Palestinian independence using a constructivist perspective. The researchmethod used is qualitative research with a literature study approach. Based on the results of data analysis, the normalization of relations between Israel and the Arab state is carried out based on elements of identity, interest, intention, and values, so that the US is considered to play Israel as a political tool in the Middle East.
Keywords: Constructivist, Normalization of relationships, Palestinian independence, Donald Trump\u27s political policies, The interest of the 2020 United States presidential election.Normalisasi hubungan Israel dan Arab pada dekade saat ini menjadi salah satu penghambat dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tahun 2020, Donald Trump telah memediasi empat negara Arab untuk menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel. Di balik kesepakatan ini, terdapat berbagai kepentingan negara-negara Arab terkait, Israel, dan AS di wilayah Timur Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana normalisasi hubungan Israel dan negara Arab di bawah pemerintahan Trump dan dampaknya terhadap isu di wilayah Timur Tengah, serta perjuangan kemerdekaan Palestina dengan menggunakan perspektif kontruktivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis data, normalisasi hubungan Israel dan negara Arab dilakukan berdasarkan unsur identitas (identity), kepentingan (interest), maksud (intention), dan nilai-nilai (values), sehingga AS dianggap memainkan Israel sebagai alat politiknya di Timur Tengah
Identification of New Southern Policy Narratives within ROK’s Digital Diplomacy toward ASEAN
No full textRepublic of Korea (ROK) shifted its policy focus toward ASEAN through the New Southern Policy (NSP). As the core foreign policy to its southern neighbors, the NSP is envisioned to ‘elevate’ ASEAN status. The partnership has been backed by institutional and bureaucratic transformation to sustain the policy. Accordingly, ROK tapped on its digital resources to support this diplomatic engagement. Digital diplomacy, therefore, is an important strategy to engage the ASEAN public. However, does ROK\u27s digital primacy is translated well to support NSP\u27s digital diplomacy? This paper utilizes empirical explorative qualitative primary data collection of ROK\u27s government tweets on two levels of analysis; towards domestic and foreign audiences. The finding confirms that domestic engagement is better. However, further scrutiny shows that within domestic narratives NSP is mainly used as a political tool. Meanwhile, on external engagement, this paper argues for ROK’s digital diplomacy deficit toward ASEAN. Not only does ROK\u27s digital diplomacy strategy lack uniformity, but it also fails to create conversation about NSP.
Keywords : ASEAN, Republic of Korea, New Southern Policy, Digital Diplomacy, Twitter
Republik Korea (ROK) mengalihkan fokus kebijakannya ke arah ASEAN melalui New Southern Policy (NSP). Sebagai kebijakan luar negeri utama di batas Selatan, NSP diharapkan dapat \u27meningkatkan\u27 status ASEAN. Kemitraan ini ditopang oleh transformasi kelembagaan dan birokrasi sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutannya. Sejalan dengan upaya tersebut, ROK memanfaatkan sumber daya digitalnya untuk mendukung diplomasi ini. Diplomasi digital merupakan strategi penting terhadap publik ASEAN. Namun, apakah keunggulan ini diterjemahkan dengan baik dalam mendukung diplomasi digital dari NSP? Makalah ini menggunakan teknik pengumpulan data primer kualitatif yang bersifat eksploratif empiris dengan mengidentifikasikan tweet pemerintah ROK di dua tingkat analisis; domestik dan luar negeri. Makalah ini menyimpulkan bahwa keterlibatan domestik lebih baik. Tetapi, penelitian lebih lanjut menemukan bahwa dalam narasi domestik NSP digunakan sebagai alat politik. Sementara pada level eksternal, terdapat defisit diplomasi digital terhadap ASEAN. Strategi diplomasi digital ROK tidak seragam dalam implementasinya dan juga gagal dalam menciptakan percakapan mengenai NSP.
Kata kunci : ASEAN, Republic of Korea, New Southern Policy, Diplomasi Digital, Twitte
Terbentuknya “Kelompok Mencari”: Dinamika Jaringan Perantara (Brokerage) dalam Pemekaran Daerah Papua Barat Daya
No full textArtikel ini menelusuri terbentuknya jaringan perantara (brokerage) yang telah tercipta jauh sebelum ramainya rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2022. Catatan lapangan saya menggambarkan bahwa kelompok jaringan perantara dalam pemekaran daerah atau usaha untuk mengakses keuntungan ekonomi politik tersebut disebut dengan “kelompok mencari”. Data utama artikel ini adalah wawancara mendalam sebanyak dua kali terhadap PTW, seorang tokoh sentral birokrat pemekaran Provinsi Papua Barat di Sorong pada Maret 2009. Argumen utama artikel ini adalah genealogi pemekaran daerah, khususnya di wilayah kepala burung (Sorong Raya) adalah konsumsi para elit local dan kelompok kelas menengah Papua. Mereka adalah kelompok-kelompok patron yang terdiri dari jaringan birokrat, pengusaha, dan kepala suku dan marga di wilayah Sorong Raya. Kelompok-kelompok ini membangun jaringan dan aliansi untuk pembentukan provinsi dan kabupaten baru, pembagian proyek-proyek pembangunan, dan pengisian jabatan-jabatan birokrasi di rencana wilayah pemekaran baru. Keseluruhan tingkah polah jaringan perantara (brokerage) tersebut melandasi dasar awal rencana pemekaran wilayah baru dan program-program pembangunan yang selanjutnya berlangsung. Artikel ini berargumentasi bahwa jeratan kepentingan jaringan perantara (brokerage) ini mewarnai pelaksanaan pemerintahan di wilayah baru dan juga rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jaringan “kelompok mencari” ini membentuk jaringan kelas menengah baru yang menciptakan dan mengkonsolidasikan kekuasaanya untuk mengontrol sumber daya ekonomi dan politik yang disediakan negara kepada Papua.
Kata kunci: “kelompok mencari”, dinamika, jaringan perantara, brokerage, pemekaran daerahArtikel ini menelusuri terbentuknya jaringan perantara (brokerage) yang telah tercipta jauh sebelum ramainya rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2022. Catatan lapangan saya menggambarkan bahwa kelompok jaringan perantara dalam pemekaran daerah atau usaha untuk mengakses keuntungan ekonomi politik tersebut disebut dengan “kelompok mencari”. Data utama artikel ini adalah wawancara mendalam sebanyak dua kali terhadap PTW, seorang tokoh sentral birokrat pemekaran Provinsi Papua Barat di Sorong pada Maret 2009. Argumen utama artikel ini adalah genealogi pemekaran daerah, khususnya di wilayah kepala burung (Sorong Raya) adalah konsumsi para elit local dan kelompok kelas menengah Papua. Mereka adalah kelompok-kelompok patron yang terdiri dari jaringan birokrat, pengusaha, dan kepala suku dan marga di wilayah Sorong Raya. Kelompok-kelompok ini membangun jaringan dan aliansi untuk pembentukan provinsi dan kabupaten baru, pembagian proyek-proyek pembangunan, dan pengisian jabatan-jabatan birokrasi di rencana wilayah pemekaran baru. Keseluruhan tingkah polah jaringan perantara (brokerage) tersebut melandasi dasar awal rencana pemekaran wilayah baru dan program-program pembangunan yang selanjutnya berlangsung. Artikel ini berargumentasi bahwa jeratan kepentingan jaringan perantara (brokerage) ini mewarnai pelaksanaan pemerintahan di wilayah baru dan juga rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jaringan “kelompok mencari” ini membentuk jaringan kelas menengah baru yang menciptakan dan mengkonsolidasikan kekuasaanya untuk mengontrol sumber daya ekonomi dan politik yang disediakan negara kepada Papua.
Kata kunci: “kelompok mencari”, dinamika, jaringan perantara, brokerage, pemekaran daerah
 
Persepsi Angela Merkel dan Open Door Policy dalam Krisis Pengungsi Eropa 2015
No full textWhen Europe was hit by the refugee crisis in 2015, Germany as the leader of the European Union implemented policies that contrasted markedly with those of other member countries. Through the Open Door Policy under the command of Angela Merkel, Germany voluntarily opened its borders so that refugees were able to enter its territory. Unfortunately, this policy triggered many protests and rejections from various circles. Among these were members of the general public, opposition parties, Merkel\u27s own party, interest groups and the European Union as a regional umbrella for Germany. The determination of this policy did not involve the participation of the Bundestag (level I parliament) in a democratic manner, either. Despite the many objections that arose, Merkel remained adamant about defending and enforcing her controversial policy. This attitude reflects the existence of a separate perspective or perception that Merkel had in seeing the refugee crisis, so she established an Open Door Policy. This paper will shed light on how Angela Merkel\u27s personal perception could have led to her choice of providing protection for refugees despite having to face various forms of resistance. By using the framework of the relationship between perception and decision-making according to Ole R. Holsti, it was found that belief and image systems influenced Angela Merkel\u27s perception that Germany should be the main actor in responding to the refugee crisis that occurred in the European Union region and the rest of the world as well.
Saat Eropa dilanda oleh krisis pengungsi tahun 2015, Jerman sebagai pemimpin Uni Eropa memberlakukan kebijakan yang kontras berbeda dengan negara anggota lainnya. Melaui Open Door Policy, di bawah komando Angela Merkel, Jerman secara sukarela membuka perbatasannya agar para pengungsi dapat memasuki teritorialnya. Sayangnya, kebijakan ini banyak menuai protes dan penolakan dari berbagai kalangan. Diantaranya adalah masyarakat, partai oposisi, partai naungan Merkel, kelompok kepentingan hingga Uni Eropa sebagai payung regional bagi Jerman. Penetapan kebijakan ini juga tidak melibatkan partisipasi Bundestag (parlemen tingkat I) secara demokatis. Terlepas dari banyaknya penolakan yang ada, Merkel tetap bersikeras mempertahankan kebijakannya. Sikap tersebut merefleksikan adanya suatu cara pandang atau persepsi tersendiri yang dimiliki oleh Merkel dalam melihat krisis pengungsi sehingga ia menetapkan Open Door Policy. Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan bagaimana persepsi pribadi Angela Merkel dapat menuntunnya untuk memilih memberikan perlindungan pada pengungsi meski harus menghadapi berbagai bentuk resistensi. Dengan menggunakan kerangka berpikir hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan menurut Ole R. Holsti, ditemukan bahwa sistem keyakinan dan citra mempengaruhi persepsi Angela Merkel yang melihat bahwa Jerman harus menjadi pemeran utama dalam merespon krisis pengungsi yang terjadi di regional Uni Eropa dan juga duni
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta upaya pemerintah meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya, dengan fokus pada lima fungsi keluarga (agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan kesetaraan). Desain penelitian kualitatif digunakan untuk mengevaluasi implementasi dari suatu kebijakan atau program. Pengumpulan data melalui wawancara diperoleh dari anggota masyarakat dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, yang diklasifikasikan sebagai informan utama dengan jumlah 17 orang pelaku, 17 orang korban, dan 2 orang pendamping korban. Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 berdasarkan lima fungsi keluarga (fungsi agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan kesetaraan) berdampak pada penurunan jumlah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan pada tahun 2018 sejak sosialisasi Undang-Undang yang dilakukan tahun 2014. Hal tersebut didukung oleh adanya lembaga perwakilan BKKBN di tingkat provinsi dan DP3AKB di tingkat kabupaten, sementara faktor penghambat implementasi kebijakan antara lain faktor demografi serta tidak maksimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi. Pemerintah melalui DP3AKB Kabupaten Jayawijaya telah melakukan upaya preventif dengan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi; memberikan pendidikan, pelatihan gender bagi aparat pendamping maupun korban; mengirim aparat pendamping Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT; meningkatkan profesionalisme kerja pendamping korban keterampilan dan kemampuan pendamping korban dalam menyelesaikan setiap kasus; serta bekerja sama dengan psikiater atau psikolog
Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif
No full textTulisan ini berupaya menganalisis permasalahan-permasalahan kunci terkait isu Papua dan mengeksplorasi pendekatan holistik sebagai alternatif untuk mewujudkan solusi permanen bagi Papua damai. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap sejumlah hasil riset. Persoalan di Papua yang muncul dalam tulisan ini mulai dari politik, ekonomi, sumber daya manusia, hingga isu keamanan yang kesemuanya mengandung kompleksitas tinggi. Transformasi pendekatan dalam mewujudkan Papua Damai merupakan gagasan utama tulisan ini. Paradigma pembangunan inklusif menjadi salah satu formula kunci guna mengatasi kecenderungan pembangunan berbasis pusat-daerah yang selama ini terjadi di Papua. Paradigma ini mengandaikan peran aktif masyarakat, mendukung peran aktif masyarakat sipil, serta mengandalkan reformasi dari bawah. Pembangunan inklusif memiliki keterkaitan dengan reorientasi otonomi khusus di Papua, untuk kembali kepada basis politik idealnya bahwa otonomi khusus bukan merupakan bentuk politik domestikasi pusat terhadap daerah, di samping afirmasi Orang Asli Papua dalam kerangka keutuhan pembangunan. Selain itu, dalam isu keamanan, pendekatan hukum (pidana) harus diutamakan dalam membangun keamanan dan ketertiban, alih-alih pendekatan koersif-militer.
Kata Kunci: Papua, Papua Damai, Pendekatan Holistik
Tulisan ini berupaya menganalisis permasalahan-permasalahan kunci terkait isu Papua dan mengeksplorasi pendekatan holistik sebagai alternatif untuk mewujudkan solusi permanen bagi Papua damai. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap sejumlah hasil riset. Persoalan di Papua yang muncul dalam tulisan ini mulai dari politik, ekonomi, sumber daya manusia, hingga isu keamanan yang kesemuanya mengandung kompleksitas tinggi. Transformasi pendekatan dalam mewujudkan Papua Damai merupakan gagasan utama tulisan ini. Paradigma pembangunan inklusif menjadi salah satu formula kunci guna mengatasi kecenderungan pembangunan berbasis pusat-daerah yang selama ini terjadi di Papua. Paradigma ini mengandaikan peran aktif masyarakat, mendukung peran aktif masyarakat sipil, serta mengandalkan reformasi dari bawah. Pembangunan inklusif memiliki keterkaitan dengan reorientasi otonomi khusus di Papua, untuk kembali kepada basis politik idealnya bahwa otonomi khusus bukan merupakan bentuk politik domestikasi pusat terhadap daerah, di samping afirmasi Orang Asli Papua dalam kerangka keutuhan pembangunan. Selain itu, dalam isu keamanan, pendekatan hukum (pidana) harus diutamakan dalam membangun keamanan dan ketertiban, alih-alih pendekatan koersif-militer.
Kata Kunci: Papua, Papua Damai, Pendekatan Holistik
 
Debt-Trap Diplomacy: Bagaimana Ekspansi Kapital China Membentuk Jebakan Utang Bagi Negara-Negara Afrika
No full textSince the Belt and Road Initiative (BRI) was initiated in 2013, China under Xi Jinping has continued to expand its capital to various countries. This expansion is part of China’s strategy to shore up its position as a global major economic and political power vis a vis the United States. As nearly 70 countries have joined the BRI network, this economic cooperation scheme contributes to economic growth as well as helps to close the infrastructure gap. Nevertheless, not all countries experienced equal development through economic cooperation with China. Some are dependent and even facing a debt-trap as shown in the case of African countries. This article addresses the question why such economic cooperation has turned into a debt-trap for countries in the African region. Applying the concept of Structural Power in examining China’s investment in three countries namely Zimbabwe, Cameroon, and Djibouti, this article argues that the debt-trap has caused by the structural disparity between China as an investor and African countries as investment recipients. China, in this case, has a more dominant “good” aspect, while African countries are more in “need”. This article also contends that the debt-trap is a strategy carried out by Chinese government to dominate the African economies.Sejak skema pendanaan Belt and Road Initiative (BRI) diinisiasi pada tahun 2013, pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping terus melakukan ekspansi kapital ke berbagai negara. Ekspansi ini merupakan bagian dari strategi China untuk menopang posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik global vis a vis Amerika Serikat. Setidaknya hampir 70 negara telah bergabung ke dalam jaringan pendanaan BRI. Skema kerjasama ekonomi ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu menutupi gap infrastruktur. Namun demikian, tidak semua negara menikmati pembangunan yang seimbang dalam kerjasama ekonomi dengan China. Sebagian mengalami ketergantungan dan bahkan terjebak ke dalam hutang seperti kasus negara-negara di kawasan Afrika. Artikel ini ingin menjawab pertanyaan mengapa skema kerjasama tersebut berubah menjadi jebakan hutang bagi negara-negara di kawasan Afrika. Mengembangkan konsep Structural Power dalam meneliti hubungan investasi China dengan tiga negara di kawasan yaitu Zimbabwe, Kamerun, dan Djibouti, artikel ini berargumen bahwa jebakan hutang terjadi karena disparitas struktur hubungan antara China sebagai negara pemberi dana dengan negara di kawasan sebagai penerima investasi. China, dalam hal ini, memiliki aspek “good” yang lebih dominan, sementara negara-negara Afrika lebih banyak pada “need”. Artikel ini juga menilai bahwa jebakan hutang merupakan strategi yang dilakukan China untuk menguasai ekonomi di kawasan Afrika