Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Not a member yet
203 research outputs found
Sort by
The Development of Mass media in International Relations: In case of Al-Jazeera Effects in Middle East
No full textThe international network has a very important role in strengthening the solidarity and unity of the masses, in spreading information to the community by creating virtual communities. Al-Jazeera as one of the most reputable media outlets in the international arena and have considerable influence in society. They have a vital role in raising awareness to the people in case of religion, culture and issues in the world. In addition, more rapid and accessible information in the global media has been supported by information among countries that have changed the politics of the authorities. mass media in international relations that grow so fast recently by knowing that the media and politics are related each others with sharing the mutual benefit to each other. The author discusses Al- Jazeera achievements in changing and growing people\u27s opinions on politics, the media as a vehicle for community empowerment, and more. By producing new concepts through information and news that raise awareness of the Middle East community, the region\u27s unequal social and political conditions, and the Middle East\u27s position. In the Middle East, things are changing, and people are becoming more aware of the value of freedom and democracy.
Keywords : Development; Mass Media; Al-Jazeera; EffectThe international network has a very important role in strengthening the solidarity and unity of the masses, in spreading information to the community by creating virtual communities. Al-Jazeera as one of the most reputable media outlets in the international arena and have considerable influence in society. They have a vital role in raising awareness to the people in case of religion, culture and issues in the world. In addition, more rapid and accessible information in the global media has been supported by information among countries that have changed the politics of the authorities. mass media in international relations that grow so fast recently by knowing that the media and politics are related each others with sharing the mutual benefit to each other. The author discusses Al- Jazeera achievements in changing and growing people\u27s opinions on politics, the media as a vehicle for community empowerment, and more. By producing new concepts through information and news that raise awareness of the Middle East community, the region\u27s unequal social and political conditions, and the Middle East\u27s position. In the Middle East, things are changing, and people are becoming more aware of the value of freedom and democracy.
Keywords : Development; Mass Media; Al-Jazeera; Effec
Kepentingan Geopolitik Vietnam Bergabung dalam Keanggotaan Lancang-Mekong Cooperation Tahun 2018
No full textVietnam opposes the policies that have been made by upstream countries regarding dam construction projects in the Mekong River region which have brought huge losses to upstream countries. Vietnam, aware of the importance of water sources on the Mekong River, has finally rejoined the Lancang-Mekong Cooperation (LMC). In this article, the author presents an analysis of Vietnam\u27s geopolitical interests in joining LMC membership using the concept of Geopolitics. The method used is descriptive with data collection techniques through literature study and documentation. The research results show that Vietnam\u27s geopolitical interest in joining LMC membership is influenced by two factors, namely domestic factors consisting of managing water resources and international factors consisting of China\u27s economic power in regulating and suppressing countries through which the Mekong River flows. The LMC program focuses on 3+5, where 3 refers to the three pillars, namely political, economic and social security, and sustainable development and relations between people. Meanwhile, 5 refers to five priority areas of cooperation, namely connectivity, production capacity, cross-regional economy, water resources, agriculture and poverty alleviation. Realizing the importance of water resources for economic growth encouraged Vietnam at the second summit in 2018 to show itself to be one step more active in this cooperation than several LMC member countries.
Keywords: Geopolitics; Lancang-Mekong Cooperation; VietnamVietnam merupakan negara yang terletak pada bagian hilir sungai Mekong juga merupakan negara yang menentang adanya kebijakan yang pernah dibuat oleh negara-negara bagian hulu mengenai proyek pembangunan dam pada wilayah Sungai Mekong yang jelas membawa dampak kerugian besar terhadap negara-negara yang berada pada bagian hulu. Akan tetapi, Vietnam yang sadar akan pentingnya sumber air di Sungai Mekong akhirnya mulai membuka diri untuk bergabung kembali dalam Lancang-Mekong Cooperation (LMC). Keterlibatan Vietnam dalam LMC tidak seperti negara-negara anggota LMC lainya dimana Vietnam lebih berperan aktif dalam kerjasama ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang mendorong Vietnam untuk bergabung dalam keanggotaan LMC tahun 2018. Dalam artikel ini, penulis ingin menyajikan analisis mengenai kepentingan geopolitik Vietnam bergabung dalam keanggotaan LMC. Metode yang digunakan yakni deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kepentingan geopolitik Vietnam bergabung dalam keanggotaan LMC dipengaruhi oleh dua faktor yakni pertama, faktor domestik yang terdiri dari pengelolaan sumber daya air dimana sebagian masalah hidup Vietnam bergantung pada Sungai Mekong utamanya pada bidang pertanian dan perikanan serta pariwisata, dan kedua, faktor internasional yang terdiri dari kekuatan ekonomi Tiongkok yang hampir sebanding dengan Amerika Serikat, power Tiongkok dalam mengatur dan menekan negara-negara yang dialiri Sungai Mekong, dan program LMC yang memfokuskan pada 3+5 yang dimana angka 3 merujuk pada tiga pilar yakni keamanan politik, ekonomi serta sosial, dan pembangunan berkelanjutan dan hubungan antar masyarakat. Sedangkan angka 5 merujuk pada lima bidang kerja sama yang diprioritaskan yaitu konektivitas, kapasitas produksi, ekonomi lintas wilayah, sumber daya air, pertanian dan pengentasan kemiskinan, dan program ini sangat menguntungkan Vietnam dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Menyadari akan pentingnya sumber daya air bagi pertumbuhan perekonomiannya mendorong Vietnam pada KTT kedua tahun 2018 menunjukkan dirinya selangkah lebih aktif dalam kerjasama ini dibandingkan beberapa negara anggota LMC.
Kata Kunci: Geopolitik; Lancang-Mekong Cooperation; Vietna
English
No full textIncome inequality as one of the dimensions of economic inequality has been a serious social problem both in developed and developing countries. It also attracts attention both in popular and academic writing and in public debates. One of the arguments shows that trade liberalisation is linked to an increase in income inequality in high-income countries, and reduces inequality in low-income countries. The Czech Republic and Poland, as among the high-income countries, have not seen rising levels of income inequality during the financial crisis in 2008-2009 and are also among the lowest levels of income inequality. This research uses the theory of international trade and the concept of income inequality as an analytical tool. The objective of this research is to examine the reason for why both countries have not seen rising in their level of income inequality during the financial crisis in 2008-2009 and to further investigate the relations between international trade and level of income inequality by using comparative analysis and the quantitative methods of descriptive statistical analysis. This paper shows that besides a decrease in trade turnover that leads to a lower level of income inequality when it is measured by Gini Coefficient, the macroeconomic policies also play crucial part in low level of income inequality in the Czech Republic and Poland.
Keywords: International Trade; Income Inequality; Poland; Czech Republic; Gini CoefficientKetimpangan pendapatan sebagai salah satu dimensi ketimpangan ekonomi telah menjadi masalah sosial yang serius baik di negara maju maupun negara berkembang. Isu ini turut menarik banyak perhatian baik dalam penulisan populer dan akademis hingga dalam debat publik. Salah satu argumen menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan memiliki keterkaitan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan di negara-negara berpenghasilan tinggi, dan mengurangi ketimpangan di negara-negara berpenghasilan rendah. Republik Ceko dan Polandia, sebagai negara yang termasuk dalam kategori berpenghasilan tinggi, tidak mengalami peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan selama krisis keuangan dan juga termasuk di antara negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait alasan dibalik kedua negara tidak mengalami peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan selama krisis keuangan dan untuk menyelidiki lebih lanjut hubungan antara perdagangan internasional dan tingkat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan analisis komparatif dan metode kuantitatif analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain penurunan volume perdagangan yang menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah jika diukur dengan Koefisien Gini, kebijakan makroekonomi juga berperan penting dalam rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di Republik Ceko dan Polandia
Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019
No full textThe repressive policy issued by the Hungarian government has positioned refugees and migrants as threats to national security which has come under the spotlight of many parties including the European Union. Where in fact Hungary is a party state in the 1951 Refugee Convention and the 1967 protocol. This study sees that the behavior exhibited by Hungary is a form of securitization carried out on the issue of refugees and migrants by the Government of Viktor Orban. Therefore, this study seeks to uncover the processes and actors in securitization carried out by the Hungarian Government on refugees and migrants originated from the Middle East in the period 2015-2019. This research is based on a constructivism approach with securitization theory developed by the Copenhagen School to see the process and actors in the securitization of refugee and migrant issues by the Hungarian government. This study found that the securitization of the refugee and migrant issues in Hungary involving the activities of the speech act as a form of intersubjective communication aimed at building referent objects and shaping perceptions about threats from refugees and migrants carried out by PM Viktor Orban. Besides that, it was found that the mass media in Hungary became functional actors who contributed greatly to the success of the securitization process of refugee and migrant issues by becoming a bridge that connects securitizing actors and audiences.
Keywords: Victor Orban; value; identity; threat; mass mediaKebijakan represif yang dikeluarkan pemerintah Hungaria telah memposisikan pengungsi dan migran tersebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional telah menjadi sorotan banyak pihak termasuk Uni Eropa, padahal Hungaria merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967. Penelitian ini melihat bahwa perilaku yang ditunjukan oleh Hungaria, merupakan bentuk dari sekuritisasi yang dilakukan terhadap isu pengungsi dan migran oleh Pemerintahan Viktor Orban. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengungkap proses dan aktor dalam sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Hungaria terhadap pengungsi dan migran yang berasal dari Timur Tengah pada periode tahun 2015-2019. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan konstruktivisme dengan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh mahzab Copenhagen School untuk melihat proses dan aktor dalam sekuritisasi isu pengungsi dan migran oleh pemerintah Hungaria. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan proses sekuritisasi isu pengungsi dan migran terletak pada speech act sebagai bentuk komunikasi intersubjektif yang ditujukan untuk membangun referent object dan membentuk persepsi mengenai ancaman dari pengungsi dan migran yang dilakukan oleh PM Viktor Orban. Disamping itu ditemukan bahwa media massa di Hungaria menjadi functional actor yang berkontribusi besar dalam keberhasilan proses sekuritisasi isu pengungsi dan migran dengan menjadi jembatan yang berhasil menghubungkan securitizing actor dan audience.
Kata Kunci: Viktor Orban, nilai, identitas, ancaman, media mass
Pengembangan Geopark Nasional Indonesia menuju UNESCO Global Geopark sebagai Diplomasi Geotourism Indonesia
No full textThe development of geopark has been carried out in the last three decades. Since its development by UNESCO, the total number of global geoparks has advanced annually. At country level, Indonesia has only less than 6 (six) UNESCO Global Geoparks compares to its variety of topography in Indonesia, which underlines geological heritage landscapes. Why does Indonesia need to develop more global geoparks and what are the opportunities according to UNESCO requirements? This paper uses the UNESCO global geopark diplomacy and geotourism framework. The method used is qualitative with descriptive analysis. The establishment of national geoparks towards UNESCO Global Geoparks has been seen to be one of an ef ective regional development instruments in a sustainable way. Establishing UNESCO Global Geoparks are not only a way to develop geotourism, but also to develop economic development. The establishment of Indonesian national geoparks to be UNESCO Global Geoparks could be as an engine to provide employments, economic prosperity, public progress as well as environmental protection. Development of Indonesian national geopark to be UNESCO Global Geoparks will be one of strategy in Indonesian geotourism diplomacy as well as Indonesia’s commitment to sustainable development.
Keywords: diplomacy; geopark; geotourism; UNESCO Global GeoparkGeopark telah dikembangkan saat ini untuk dua dekade terakhir, dan sejumlah tahapan dapat dikenal dalam perkembangannya. Bagaimana masa depan geopark global ? Sejak ditetapkan oleh UNESCO, berbagai geopark global meningkat setiap tahun. Pada tingkat negara, Indonesia hanya memiliki kurang dari 6 (enam) UNESCO Global Geoparks dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki dan keanekaragaman geologi yang ada di Indonesia, yang menunjukkan lokasi-lokasi warisan geologi. Pengembangan geopark nasional menuju UNESCO Global Geoparks menunjukkan menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam pembangunan kawasan. Pembangunan UNESCO Global Geoparks tidak hanya salah satu upaya dalam mengembangkan geotourism, namun juga meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan geopark nasional Indonesia menjadi UNESCO Global Geoparks dapat menjadi salah satu upaya menghasilkan peluang kerja dan manfaat ekonomi, kesejahteraan sosial dan konservasi kawasan. Pengembangan geopark nasional Indonesia menjadi UNESCO Global Geoparks juga akan menjadi salah satu strategi dalam diplomasi geotourism Indonesia.
Kata Kunci : geopark; UNESCO Global Geopark; diplomasi; geotouris
Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
No full textAmidst the oppressive patriarchal culture, the lingering conflict in South Sudan between 2005-2018 has caused women to experience discrimination and violence. The dissatisfaction of women activists with the social system and the protracted conflict eventually encouraged them to participate in the peacebuilding process. This article examines the role of women in the peacebuilding activities by describing the work of women activists in South Sudan. The study is conducted qualitatively by applying the case study method and utilizing the Feminist methodology to comprehensively examine individuals and women\u27s activist organizations activities in peacebuilding through the women perspective. This research finds that women activists play a role in the peacebuilding process at every level of the actor pyramid, from grassroots, middle, to top level. Positive and transformative changes take place as the result of their roles. At the top level, the peacebuilding efforts have encouraged the South Sudanese government to involve women activists in the peace negotiation process withSudan and ensure gender equality in the formulated constitution. At the middle and lower levels, peacebuilding efforts succeeded in convincing South Sudanese to support the implementation of gender equality as part of conflict resolution.
Keywords: Women; Peacebuilding; Gender Equality; Discrimination; South SudaDi tengah budaya patriarki yang menindas, konflik berkepanjangan di Sudan Selatan pada kurun waktu 2005-2018 telah menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Ketidakpuasan para aktivis perempuan akan sistem kemasyarakatan dan konflik berkepanjangan, akhirnya mendorong mereka terlibat dalam aktivitas bina damai. Artikel ini mengkaji peran perempuan dalam kegiatan bina damai dengan menggambarkan kiprah aktivis perempuan di Sudan Selatan. Pengkajian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dan memanfaatkan metodologi Feminis untuk mendapatkan gambaran komprehensif aktivitas individu dan organisasi aktivis perempuan dalam bina damai melalui lensa perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa aktivis perempuan berperan dalam proses bina damai pada setiap tingkatan piramida aktor mulai dari tingkat akar rumput, menengah, hingga atas. Perubahan positif dan transformatif tergambar dari peran yang mereka lakukan membawa. Di tingkat atas, upaya yang dilakukan telah mendorong pemerintah Sudan Selatan melibatkan aktivis perempuan dalam proses negosiasi perdamaian dengan Sudan dan menjamin kesetaraan gender dalam konstitusi yang dirumuskan. Di tingkat menengah dan tingkat bawah, proses bina damai oleh aktivis perempuan berhasil meyakinkan masyarakat Sudan Selatan untuk mendukung implementasi kesetaraan gender sebagai bagian dari penyelesaian konflik.
Kata Kunci: Perempuan, Bina Damai, Kesetaraan Gender, Diskriminasi, Sudan Selata
Kerentanan Wilayah Konflik dan Upaya Negara dalam Mengatasi Covid di Wilayah Konflik Asia
No full textThe Covid 19 pandemic has become an interesting issue contemporary, especially when the virus of Covid 19 spreads quickly throughout the world, then also spreads to the conflict areas. This phenomenon brings a concern when a country should be able to seriously overcome the pandemic problems, obviously getting involved into conflicts and clashes with certain ethnic groups or separatist groups. Using a qualitative method, this article looks at the state\u27s trend on implementing its policy and dealing with Covid in the area of internal conflict particularly in Xinjiang and Rakhine. The neutrality of the state is tested in providing rights and ef orts to overcome the problem of Covid 19 pandemic. The discriminative and late responses of the States make it more complicated. The mitigation becomes even more difficult due to the vulnerability of conflict areas, which have long had problems of poverty, lack of infrastructures and health services, the existence of sentiment and distrust among each other.
Keywords: Covid-19; policy; vulnerability; conflict; statePenyebaran Covid-19 yang cepat menjangkau hingga ke wilayah konflik. Penanggulan masalah covid di wilayah konflik, menjadi cukup mengkhawatirkan saat negara yang mestinya mampu untuk mengatasi secara serius masalah pandemi ini, justru terlibat dalam konflik dan berselisih dengan kelompok etnis atau kelompok separatis tertentu. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat bagaimana sikap negara dalam menangani masalah covid di wilayah konflik internal. Netralitas dan totalitas negara diuji dalam memberikan hak dan upaya yang adil dalam mengatasi masalah penyebaran wabah ini. Ada kecendrungan sikap diskrimintif dan kelambanan pemerintah dalam mengatasi masalah covid di wilayah konflik internal. Penanggulangan menjadi makin sulit disebabkan kerentanan wilayah konflik, yang sejak lama memiliki masalah kekurangan infrastruktur, buruknya layanan kesehatan, kemiskinan, dan adanya sentimen dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak.
Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Kerentanan, Konflik, Negara
 
Counter-Human Trafficking in East Nusa Tenggara: The Urgency of Strengthening NGOs Role through Multilevel Collaborative Governance
No full textHuman trafficking has been one of the prolonged transnational organized crime issues in Indonesia, especially in East Nusa Tenggara Province (NTT). Though government has made some efforts to address the issue, the trafficking cases in the region still remains high. This research attempts to analyze and challenge the existing anti-trafficking scheme designed and performed by the government. Using a qualitative research method, this research found that the government has managed to include non-state stakeholders—such as NGOs and civil society organizations—in its counter trafficking strategy. However, the role of non-state stakeholders are still limited and regarded as a mere technical support as well as an assistance provider for the trafficking victims, rather than engaged in an early and further strategic stage. The established cooperation tends to represent a partnership instead of a collaboration. This research highlights the urgency of redesigning counter-trafficking response in East Nusa Tenggara and strengthening the role NGOs through a collaborative multilevel governance, which emphasize further engagement of non-state stakeholder in policy-making process.
Keywords: Human trafficking; NGOs role; multilevel collaborative governance.Perdagangan orang merupakan salah satu isu kejahatan terorganisir transnasional yang berkepanjangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, kasus perdagangan manusia di wilayah tersebut masih tetap tinggi. Penelitian ini menganalisis dan menantang skema anti-trafficking yang telah dirancang dan diterapkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah mengikutsertakan pemangku kepentingan non-negara—seperti LSM dan organisasi masyarakat sipil—dalam strategi kontra-trafikingnya. Namun, peran pemangku kepentingan non-negara masih terbatas dan dianggap hanya sebagai pendukung teknis belaka dan sekadar sebagai penyedia bantuan bagi para korban perdagangan manusia, daripada terlibat dalam jenjang strategis lebih lanjut. Kerjasama yang dibuat cenderung lebih merepresentasikan kemitraan daripada kolaborasi. Penelitian ini menyoroti urgensi perancangan ulang strategi kontra-trafiking di Nusa Tenggara Timur dan penguatan peran LSM melalui tata kelola multilevel kolaboratif, yang menekankan keterlibatan lebih jauh dari pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan kebijakan
Perwujudan Demokrasi Ekonomi Melalui Hyperlocal Tokopedia
No full textThe Covid-19 pandemic has become a concern for all governments globally because it can affect the economy. In Indonesia, one of the government\u27s focuses is how to solve problems related to MSMEs facing the threat of bankruptcy and the government\u27s choice is to cooperate with e-commerce through hyperlocal. Hyperlocal for some researchers has the effect of changing the structure of cooperation and the logic of business organizations. However, the author himself argues that hyperlocal issues also have a role in identity transformation. This is based on the findings of several previous studies, that hyperlocal communication media influences the distribution of culture and the identity of certain community groups. By using the analytical framework of post-Fordism and constructivism, the author finds that Hyperlocal Tokopedia have influenced the identity of MSMEs in understanding "who am I?" and "what will I do?". In addition, the interaction between Tokopedia and MSMEs, which initially had different identities, showed the last optimistic result. This shows that the interaction between identities in constructivism can be intentional by external actors. While related to post-Fordism, the results of this study only strengthen that the transformation of economic society is not economic, political, and cultural. But there is also a transformation of understanding of themselves.
Keywords: Hyperlocal; Constructivism; Post-Fordism; Knowledge-Economy; Economic GlobalizationPandemi telah mendorong sektor ekonomi melakukan digitalisasi dalam kegiatannya. Indonesia sendiri, untuk mengikuti perkembangan tren digitalisasi dalam ekonomi masih dalam tahap pemerataan internet dan peningkatan edukasi tentang literasi digital. Pemerintah optimis untuk menegakkan digitalisasi ekonomi dalam negeri melalui strategi transformasi digital. Salah satu yang menjadi target pemerintah dalam transformasi digital 2021 ialah UMKM sebagai pelaku lokal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dijalinlah kerja sama dengan e-commerce. Tokopedia kemudian menawarkan strategi hyperlocal atau taktik pemasaran berbasis lokasi untuk digitalisasi UMKM. Mengingat UMKM mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah yang masih berkemungkinan buta dengan digital, pemasaran digital berbasis lokasi dinilai lebih mudah diadaptasi. Mereka diajak untuk mengenal bagaimana proses penjualan secara digital dan menguasai pasar lokal. Jika berpotensi dikembangkan, Tokopedia akan memberikan kampanye untuk mempromosikan ke tingkat nasional. Dalam pandangan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan bagi rakyat di kegiatan ekonomi, hyperlocal mendorong kondisi seperti itu untuk UMKM. Dari digitalisasi hyperlocal, UMKM mendapatkan kesetaraan antar UMKM dan perusahaan asing dalam bersaing. Kemudian mereka juga berpotensi untuk memperluas potensi produk untuk dikenal secara nasional.
Kata kunci : Hyperlocal Tokopedia, UMKM, Digitalisasi, Demokrasi Ekonomi, Transformasi Digita
Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
No full textThis research aims to analyze the impact of China’s Belt and Road Initiative policy on the stability of the Southeast Asia sub-regional security complex. As an analytical tool, we use the regional security complex theory which is focused on social construction variables. The results found that China used BRI as a desecuritization tool that affected the dynamics of social construction in the region. By leveraging economic and development cooperation, China seeks to eliminate threat perceptions (securitization) by forming a cooperative image towards Southeast Asian countries. The refinement in China\u27s image can be seen from the changing pattern of alliances in the region, where countries that were previously close to the United States are now starting to show a tendency towards Beijing. In fact, Thailand and the Philippines which are Washington\u27s closest allies in the region also show a similar trend. Moreover, we see that China\u27s desecuritization efforts will affect ASEAN\u27s collective ability to respond to the disputes in SCS. Previously, there were differences of opinion between member countries regarding the steps and mechanisms used to respond to China\u27s maneuvers in SCS. Some countries show strong resistance, but some countries tend to be weak or even side with China. The existence of BRI has the potential to encourage the consolidation of attitudes among member countries. The consolidation refers to the weakening of ASEAN\u27s attitude caused by the fading perception of securitization, and the increasingly cooperative member countries towards Beijing.
Keywords: Belt and Road Initiative; regional security complex; Southeast Asian sub-complexPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap stabilitas sub-kompleks keamanan kawasan Asia Tenggara. Sebagai alat analisis, penulis menggunakan teori regional security complex yang difokuskan pada variabel social construction. Hasilnya ditemukan bahwa Tiongkok menggunakan BRI sebagai alat desekuritisasi yang memengaruhi dinamika konstruksi sosial di kawasan. Dengan memanfaatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan, Tiongkok berupaya menghilangkan persepsi ancaman (sekuritisasi) dengan membentuk citra kooperatif terhadap negara-negara Asia Tenggara. Perbaikan citra Tiongkok terlihat dari adanya perubahan pola aliansi di kawasan, di mana negara-negara yang sebelumnya dekat dengan Amerika Serikat kini mulai menunjukkan tendensinya terhadap Beijing. Bahkan, Thailand dan Filipina yang merupakan sekutu terdekat Washington di kawasan juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Selain itu, penulis melihat bahwa upaya desekuritisasi yang dilakukan Tiongkok akan memengaruhi kemampuan kolektif ASEAN dalam merespons sengketa di LTS. Sebelumnya terdapat perbedaan pendapat antara negara anggota mengenai langkah dan mekanisme yang digunakan untuk merespons manuver Tiongkok di LTS. Beberapa negara menunjukkan resistansi yang kuat, namun beberapa negara cenderung lemah atau bahkan berpihak kepada Tiongkok. Adanya pembangunan BRI berpotensi mendorong konsolidasi sikap di antara negara-negara anggota. Konsolidasi tersebut mengacu pada pelemahan sikap ASEAN yang disebabkan oleh memudarnya persepsi sekuritisasi, dan semakin kooperatifnya negara-negara anggota terhadap Beijing