Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Not a member yet
203 research outputs found
Sort by
Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional
No full textStudi ini dimaksudkan untuk mengklasifikasi tujuan pasar ekspor Indonesia dengan metode kuantitatif analisis statistik deskriptif selama periode 1962-2015 sehingga dapat menghasilkan sebuah clustering tujuan pasar ekspor Indonesia secara konkrit. Clustering tujuan pasar ekspor Indonesia dibagi menjadi dua macam: pasar tradisional dan pasar non-tradisional (pasar ekspor sudah berkembang dan untapped markets). Hasil analisis menyimpulkan bahwa negara-negara yang masuk dalam kategori pasar tradisional bagi Indonesia sebanyak 12 (dua belas) negara yaitu: Australia, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Malaysia, Filipina, Singapura, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Tiongkok (termasuk Hong Kong). Sedangkan, pada kategori pasar non-tradisional, untuk klasifikasi negara-negara ekspor sudah berkembang ditemukan terdapat sebanyak 9 (sembilan) negara yaitu Belgia, Perancis, India, Arab Saudi, Uni Sovyet (dan Federasi Rusia), Spanyol, Thailand, Trinidad and Tobago, dan Vietnam. Sedangkan untuk kategori pasar yang belum digarap (untapped market) adalah seluruh negara dan entitas ekonomi selain diatas (sebanyak 219 negara dan entitas ekonomi). Secara keseluruhan, hasil studi clustering tujuan pasar ekspor Indonesia ini dapat dikatakan cukup selaras dengan banyak pernyataan yang sebagaimana disampaikan oleh pejabat Pemerintahan RI.Kata Kunci: Diplomasi ekonomi Indonesia, perdagangan, ekspor Indonesia, pasar tradisional, pasar non-tradisional, pasar ekspor sudah berkembang, untapped markets, analisis statistik deskriptifNo Klasifikasi JEL: F14, F15, F1
Maute Group dan Jaringan Keluarga dalam Kelompok Islam Radikal di Filipina Selatan
No full textAbstrakPerjalanan konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok-kelompok separatis di Filipina Selatan memunculkan beragam kelompok militan Islam seperti MILF, Abu Sayyaf, dan yang paling mutakhir, Kelompok Maute. .Banyaknya kelompok militan yang muncul berawal dari perpecahan-perpecahan di dalam kelompok-kelompok militan tradisional di Filipina Selatan khususnya MNLF dan MILF. Fenomena perpecahan ini akhirnya memunculkan kelompok-kelompok sempalan yang kerap terlibat pertempuran di antara mereka sendiri. Di sisi lain, kelompok-kelompok tersebut justru memiliki latar belakang ikatan keluarga yang sangat erat. Tulisan ini menyoroti tentang peranan jaringan keluarga di dalam keberadaan kelompok-kelompok militan di Filipina Selatan khususnya Kelompok Maute. Kelompok Maute dapat berkembang pesat karena pendiri dan sebagian besar anggotanya memiliki hubungan keluarga dengan kelompok Moro Islamic Liberation Front. Ikatan keluarga ini akhirnya menjadi pelindung sekaligus faktor penting bagi berkembangnya radikalisme Kelompok Maute.Kata kunci: Filipina Selatan, kelompok radikal Islam, MILF, Kelompok Maute, ikatan keluarga. AbstractThe history of conflict between Philippines government and separatist group in Southern Phillipines area has formed many radical Islamic groups such as, MILF, Abu Sayyaf, and Maute group. The emergence of these groups was caused by the schism in the older militant groups such as MNLF and MILF. However, the disunity of the older militant groups and the emergence of the so called “splinter groups” finally created conflicts among them. On the other hand, those groups bear resemblance in their family origins. This article highlighted the family networking inside the radical Islamic groups especially the Maute group. This group can grow rapidly because of the family bond between their founders and members with the Moro Islamic Liberation Front (MILF). The family bond became their protector and also vital point for the rise of radicalism in the Maute group.Keyword: Southern Philippines, radical Islamic groups, MMILF, Maute group, family bond.
Kepentingan Nasional Ekuador terhadap Eksplorasi Minyak di Taman Nasional Yasuni
No full textMasalah kelestarian lingkungan sering berbenturan dengan masalah pembangunan. Salah satu masalah yang terjadi di Ekuador adalah dilema antara pengembangan eksplorasi minyak dengan pelestarian Taman Nasional Yasuni. Bantuan dunia internasional yang tidak maksimal mendorong Ekuador memutuskan mundur dari rezim Yasuni-ITT Trust Fund. Sikap Ekuador untuk keluar dari rezim internasional dikaji melalui perspektif realisme dalam hubungan internasional. Temuan penelitian ini adalah Ekuador menerapkan prinsip-prinsip dalam teori realisme. akan tetapi, pada penerapan konsep kemandirian Ekuador cenderung tidak konsisten. Meskipun pemaksimalan kepentingan nasional itu penting, tetapi akan sulit bagi negara menerpakan prinsip kemandirian dengan murni saat sekarang ini
Migration in EU: Impication to the Regional Integration
No full textThe paper aims to address the imigrations issues in European Union (EU) and its relation to the continuation of closer union. Migrations becomes essential, yet delicate issues on the integration of Europe based on the socio-economic impacts they create. Two importants relations will be focused on, first is the relations between migration the problems of aging population and second is the realtion between migration and social tension. This paper concludes that the negative excess of economic achievement on socio-culture will potentially hamper the regional integration
The Democratic Peace Theory and Its Problems
No full textThis essay discusses the democratic peace theory from the prespective of both its proponents and opponents. The puzzle of the democratic peace theory has long been debated methodologically and empirically. Both have a strong argument to support their views, however. This essay highlights the debate by focusing on three problems of the democratic peace theory. First, the differences of the definitions of democracy, war, and peace that demonstrates the lack of robustness in the democratic peace theory. Second, democracy by force has often failed to establish peace whether international or domestic peace and therefore the promotion of democarcy around the world have been seen as a justification of democratic intervention to other sovereign states. Third, the democratic peace theory does not always apply in new emerging democratic countries. As a result, it raises a question whether the democratic peace theory or an ideology
Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK
No full textPrinsip dasar kebijakan poltik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi politik. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik
Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik
No full textPerserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dikenal sebagai organisasi yang menaungi seluruhnegara, menjaga perdamaian dunia dan kestabilan diantara negara-negara. PBB memilikikewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampaitahap darurat, dimana negara yang terlibat tidak mampu menyelesaikan sendiri. Langkah yangdilakukan oleh PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian, menjadi negosiator, atau mediator.Langkah-langkah yang dilakukan PBB merupakan langkah-langkah dalam meresolusi konflik. Akantetapi, peranan PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dihadapkankepada beberapa tantangan. Selain itu, peranan PBB yang kurang baik pada masa Perang Dunia danPerang Dingin membuat masyarakat dunia kurang mempercayai kapabilitas PBB. Di dalam artikelini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukanperdamaian dan peranan PBB sebagai mediator dalam menangani konflik. Selanjutnya, akandipaparkan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh PBB dalam memperbaiki kinerjaorganisasi. Terakhir, akan dipaparkan tantangan dan prioritas PBB dalam usaha untuk meresolusikonflik dan menjaga perdamaian dunia.
Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
No full textArtikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Konvensi Jenewa 1949 sebagai sebuah produk hukum humaniter internasional, dengan menggunakan perspektif politik hukum internasional. Artikel ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek politik saling mempengaruhi dalam proses penyusunan sebuah produk hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949. Melalui konsep tersebut dapat dianalisis seberapa besar kekuatan mengikat sebuah produk hukum internasional yang terefleksikan melalui bentuk hukumnya. Artikel ini mencoba menjelaskan persoalan efektifitas sebuah perjanjian internasional tidak hanya dalam tahap implementasi saja, namun persoalan tersebut sesungguhnya telah dimulai sejak dini ketika dalam tahap penyusunan sebuah perjanjian internasional. Pilihan nomenklatur Konvensi sebagai bentuk perjanjian internasional melihatkan adanya keinginan negara-negara yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian tersebut karena sifatnya yang mengikat secara hukum pasca ratifikasi dan dikategorikan sebagai Hukum Keras. Sementara itu melalui analisis dengan menggunakan Konsep Legalisasi dilihat bahwa bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa adalah moderat dimana tingkat obligasinya tergolong tinggi, tingkat presisi tergolong tinggi dan tingkat delegasinya tergolong rendah. Artinya meskipun tanggung jawab setiap negara telah tertulis dengan jelas dan terperinci, namun perjanjian ini belum memiliki pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Tanpa aspek ketiga maka dalam perjanjian tersebut cenderung aspek politis akan dominan dibandingkan aspek hukum sehingga memungkinkan untuk dipolitisasi meskipun pilihan bentuk hukumnya adalah Hukum Keras.
Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
No full textSistem demokrasi liberal dan kapitalisme merupakan dua persyaratan penting, yang diterima secara global, untuk mengakomodasi terjadinya pembengunan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini merupakan suatu pelajaran yang diambil dari negara-negara Barat yang maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Bagaimanapun, wilayah Asia Timur/Tenggara menjadi unik bagi penulis karena ia mendapati adanya suatu anomali di dalam keterkaitan antara tipe rezim/pemerintahan yang diadopsi suatu negara dengan pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Penulis menggunakan kasus Singapura, Korea Selatan, dan Jepang sebagai contoh dari anomali antara keterkaitan tipe rezim dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Timur/Tenggara untuk mengkaji topik ini secara lebih mendalam. Dari studi kasus yang dipaparkan di dalam makalah, penulis menyimpulkan bahwa secara esensial, bukanlah bentuk atau tipe rezim yang diadopsi oleh suatu negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan ekonomi, tetapi unit-unit kebijakan yang bersifat suportif bagi pembangunan (baik di dalam rezim otoriter atau liberal) yang diterapkan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara bersangkutan
Bhutan: Globalisasi, Demokrasi, dan Tantangan terhadap Kebahagiaan Masyarakat
No full textKehadiran globalisasi di suatu negara pasti akan membawa dampak positif dan negatif. Secara khusus, tulisan ini mengkaji sejauh mana pengaruh globalisasi terhadap Bhutan. Sebelumnya, Bhutan merupakan negara tertutup dan memiliki identitas nasional (agama dan budaya) yang sangat kuat. Selain itu, Bgutan juga menerapkan indikator unik untuk mengukur kesejahteraan negaranya yang dikenal dengan sebutan Gross National Happines (GNH). Dengan semua yang dimiliki oleh Bhutan, negara ini pun dinyatakan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Kemudian perubahan juga terjadi dalam sistem pemerintahnnya. Semua perubahan yang terjadi membuat Bhutan harus bisa mencapai keseimbangan antara identitas nasional dan pengaruh-pengaruh luar akibat arus globalisasi. Pada akhirnya di dalam tulisan ini dinyatakan bahwa globalisasi ternyata tidak selamanya membawa dampak yang positif bagi Bhutan. Selain itu, Bhutan pun harus lebih mengembangkan kapabilitas negaranya agar tidak kalah saing dengan negara-negara lainnya