Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Not a member yet
203 research outputs found
Sort by
Harmonisasi Ketentuan SPS dalam Perspektif Kepentingan Indonesia
No full textTulisan ini menganalisis pengaruh rezim perdagangan internasional terhadap struktur domestik Indonesia. Standart Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) merupakan bagian dari kesepakatan AoA yang menjamin konsumen menikmati produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi dan berupaya memastikan bahwa peraturan kesehatan dan produk yang ketat tidak digunakan sebagai instrumen untuk melindungi produsen dalam negeri. Tujuan dari penulisan ini menjawab bagaimana harmonisasi kesepakatan SPS berdasarkan perspektif politik ekonomi pemerintah Indonesia. Melalui praktik liberalisasi perdagangan, penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi menjadi bagian dari mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan Indonesia yang berada pada kewenangan Kementerian Pertanian. Strategi pemerintah Indonesia dalam penerapan ketentuan SPS mempertimbangkan: 1) perkembangan tantangan perdagangan internasional pada aspek peningkatan daya saing komoditas Indonesia dan 2) skema kerjasama ASEAN yang berfokus pada kebijakan Indonesia National Single Window.Kata Kunci: ASEAN, harmonisasi, kesepakatan SPS, politik, perdaganga
Disaster Diplomacy as an Alternative Approach for Indonesia\u27s Instrument of Foreign Policy in ASEAN
No full textASEAN is one of the regions with the highest rate of disaster vulnerability. Tsunami 2004 has triggered the momentum for Indonesia and ASEAN to deal with disaster-related issues more seriously. Losses and casualties from the catastrophe led to the decision by Indonesian government to put disaster prevention and risk reduction as a priority. Indonesia continues to encourage and supporting ASEAN in order to improve the region’s capability to deal with natural disaster. Through AADMER (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response) that was signed in July 2005, ASEAN held an unequivocal and defined base in any efforts of disaster management, especially in the ASEAN region. Through Qualitative Methodology, this paper will discuss about how the disaster diplomacy of Indonesia contributes to the improvement of ASEAN’s capability in the disaster management, but also examines BNPB as both the backbone and the focal point of Indonesia’s disaster management, which then leads up to how disaster can abolish certain diplomatic hurdles, as well as improving regional cooperation, and strengthen the Indonesia’s position as a key country in regional disaster management
Konstruksi Identitas dalam Kepentingan Maritim Tiongkok terkait Peningkatan Kekuatan People Liberation Army Navy (PLA Navy)
No full textModernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok menunjukan perkembangan yang sangat signifikan dengan menitikberatkan pada matra Angkatan Laut (People Liberation Army Navy/ PLA Navy). Modernisasi yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas namun juga kualitas melalui serangkaian akuisisi dan pembangunan kapal perang, kapal selam hingga kapal induk. Fenomena tersebut menunjukan bahwa Tiongkok saat ini memiliki perhatian lebih pada wilayah maritim dengan ambisi membangun Angkatan Laut yang tangguh dan modern. Meskipun jika dilihat secara geografis Tiongkok merupakan negara kontinental yang seharusnya menitikberatkan pada kemampuan matra darat, namun saat ini terjadi perubahan dalam orientasi pertahanan negara ini. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya Tiongkok mengubah identitas negaranya dari negara kontinental menjadi negara maritim. Beranjak dari perubahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi identitas maritim dari Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka memperkuat kepentingan terhadap wilayah maritim. Konstruksi identitas Tiongkok dapat ditemukan pada evolusi dari doktrin dan perkembangan armada yang dimiliki oleh PLA Navy yang memiliki keterkaitan dengan munculnya kepentingan maritim diantaranya sebagai upaya balancing terhadap Amerika Serikat di Pasifik, mengamankan jalur distribusi energi serta menjaga integritas teritorial. Kata-kata Kunci: Tiongkok, Maritim, Identitas, Kepentingan, PLA Nav
Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping
No full textBelt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu kebijakan ambisius yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. BRI mencakup dua aspek yaitu the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century Maritime Silk Road. BRI merupakan proyek raksasa yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping karena mencakup 2/3 populasi global dan 3/4 sumber energi. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI dengan menggunakan perspektif neorealisme yang terdiri dari konsep kepentingan nasional, balance of power, dan hegemonic stability. Hasil temuan dalam tulisan ini terbagi ke dalam 3 alasan, yaitu (1) kepentingan Tiongkok untuk mengamankan jalur pasokan energi ke Timur Tengah dan Asia Tengah lewat kerjasama dengan negara-negara di Asia Selatan, (2) ambisi Tiongkok mengambil alih peran kepemimpinan di kawasan Asia lewat perebutan pembiayaan proyek kereta cepat dengan Jepang, (3) Tiongkok berusaha menantang hegemoni AS baik itu di bidang keamanan maupun ekonomi. Tulisan ini selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan komparatif bagi penelitian sejenis dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kata Kunci: Belt and Road Initiative (BRI); Tiongkok; Kepentingan Nasional; Kepemimpinan; Hegemon
The Pacific Solution as Australia Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals (IMAs) in John Howard Era
No full textThis research is attempted to answer the question of why John Howard used the Pacific Solution as Australian policy towards Asylum Seekers and Irregular Maritime Arrivals (IMAS). By using the descriptive method with a qualitative approach, the researchers took a specific interest in decision-making theory and sovereignty concept to analyze the phenomena. The policy governing the authority of the Australian Government in the face of the Asylum Seeker by applying multiple strategies to suppress and deter IMAs. The results of this research indicate that John Howard used Pacific Solution with emphasis on three important aspects. First, eliminating migration zone in Australia. Second, building cooperation with third countries in the South Pacific, namely Nauru and Papua New Guinea in shaping the center of IMAs defense. On the other hand, Howard also made some amendments to the Migration Act by reducing the rights of refugees. Immigrants who are seen as a factor of progress and development of the State Australia turned into a new dimension that threatens economic development, security, and socio-cultural.
Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
No full textThis article aims to observe the behaviour of China’s foreign policy in the conflict of South China Sea (SCS), by analyzing the internal factors and external factors that affect China’s foreign policy. China is one of the parties that take direct claim on the SCS. China’s claim is overlapping with other parties such as Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. In defending its claims, China seeks to dominate both in the dispute area and in multilateral negotiations. In the dispute area, China seized the area, building land reclamation, and attacked other countries’ ships under various pretexts. In multilateral negotiations, China rejects the intervention of great power countries outside the region and maintains ambiguous and non-binding code of conduct. China also continues to increase its military power to press other countries. The author argues that the internal factors has greater influence on Chinese foreign policy decision and action in the SCS dispute than the external factors. Thus, it could triggers China to keep dominating the issue of SCS disputes
Analisis Konflik Tiongkok dan Tibet: Studi Kasus Pendudukan Wilayah Tibet oleh Tiongkok
No full textKonflik antara China dan Tibet merupakan konflik bersejarah. Dua wilayah tersebut telah berkonfrontasi dalam jangka waktu yang lama. Tibet kukuh dengan pendirian untuk menjadi negara merdeka. Sementara, China selalu menggunakan kekuatan militer atau kekerasan untuk meredam aksi penolakan dan upaya-upaya merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh Tibet. Sehingga untuk menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan beberapa indikator terwujudnya perdamaian demokratis, Pertama, keterhubungan dalam satu lembaga atau organisasi internasional. Kedua, Kedekatan secara geografis. Ketiga, adanya satu aliansi.Keempat, Distribusi dan alokasi sumberdaya yang merata. Kelima, Stabilitas politik yang terjamin. Hasil penelitian menemukan bahwa hampir semua indikator tersebut tidak terpenuhi dengan baik dalam relasi China dan Tibet. Relasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang lebar antara China dan Tibet. Sehingga atas dasar ini konflik sukar untuk dihentikan. Kata Kunci: China, Tibet, Teori Perdamaian Demokrati
ASEAN Political Security Community (APSC) on Counter-terrorism: Roles and Obstacles
No full textTerrorism issue has been transforming into a worldwide concern. Southeast Asia is undoubtedly currently facing the similar issue. During Afghan war, Southeast Asia might be only known as “the exporters” of foreign militants to Afghanistan’s conflict zone. Going into the 21st century, Southeast Asia has, in turn, become the home base for terrorism itself to grow. Thus, ASEAN, as a regional body which shades Southeast Asia member states, responded to its emergence. ASEAN regarded terrorism a huge threat and paid extremely high attention to it through the release of ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Moreover, ASEAN enhanced its commitment as regional body by composing one pillar of cooperation in security called ASEAN Political Security Community (APSC). APSC helps to drive all ASEAN member states to commit onto ACCT by proceeding to the full ratification by each member state and applying the effective implementation in dealing with the issue. This paper examines APSC’s role in combating terrorism within region and discusses its obstacles in implementing ACCT.Keywords: ASEAN; ASEAN Political Security Community; Terrorism; ASEAN Convention on Counter-Terrorism; Non-Interferenc
Growth of Democratisation in Latin America Along Socialist Lines
No full textLatin America is a highly volatile region. After it was exposed to the rigours of colonialism, it has experienced several doses of authoritarian rule before the process of democratisation gained momentum in the 1980s. This article analyses the tenor and quality of democratisation along socialist lines in three countries of Latin America. The paper tries to identify the positive aspects of socialist democracies in the volatile but resource-rich region and at the same time clearly highlights the shortcomings in the socialist experiments in Brazil, Chile and Urugay. All these countries are able to achieve the social democratic goal of high rates of economic growth while at the same time ensuring social justice. In all the three cases poverty fell significantly and income inequality also decreased. However the author also highlights that these neo-leftist regimes have been often repressive towards minority voices leading to a sense of alienation among a significant section of their population.Keywords : Latin America, socialist democrazy, Brazil, Uruguay, Chile, Democratisation, poverty alleviation, minority voices, authoritarism, repression, populis
Imprediktibilitas Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Tantangan dan Ancaman Rezim Donald Trump Terhadap ASEAN
No full textABSTRAKAmerika Serikat merupakan negara yang mengklaim negaranya sendiri sebagai negara adikuasa. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ikut berpengaruh terhadap rezim internasional. Dalam kerjasama dengan negara lain, Amerika Serikat juga ikut menentukan arah perubahan dunia. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri yang berpengaruh terhadap kawasan ASEAN yang sebagian besar negara anggotanya potensial sebagai pasar internasional. Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, maupun Filipina merupakan contoh negara anggota ASEAN yang ikut terpengaruh oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada rezim Donald Trump, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat sulit diramalkan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi negara anggota ASEAN yang masih mengandalkan investasi asing dan kerjasama dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Aliansi negara Amerika Serikat di bawah rezim Donald Trump dan arah kebijakan luar negeri dalam bidang keamanan maupun ekonomi sekarang sangat sulit ditebak, yang juga berpengaruh terhadap kemajuan ASEAN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa arah kebijakan luar negeri Donald Trump dan mengkaitkannya dengan kerjasama Amerika Serikat-ASEAN.Kata kunci: Amerika Serikat; kebijakan luar negeri; Donald Trump; rezim; kerjasamaAbstractUnited States is state which gives impact on cooperation with ASEAN (Association of Southeast Asia Nations). It’s foreign policy influence international rezime. The direction of United States foreign policy which is determined by chosen President also influence ASEAN region in which most of the member states are potential for international market. Indonesia, Malaysia, Singapore, or The Philipines are examples which are influenced by Unites States’s foreign policy. In the Donald Trump rezime, it is hard to predict United States’s foreign policy. It becomes a challenge for ASEAN member countries which still reckon on investment and cooperation with developed states like United States. Alliance with the United States under rezime of Donald Trump and its foreign policy in the security and economy is hard to be predict, which then influence ASEAN advancement as a regional organization. This research is aim to analyze United States’s foreign policy under rezime of Donald Trump and correlate it with cooperation between Unites States-ASEAN. Keywords: United States; Foreign Policy; Donald Trump; Regime; Cooperation