SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
436 research outputs found
Sort by
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN GULOMANTUNG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK
No full textKUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN GULOMANTUNG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK Ika Rakhmah Wati Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 [email protected] Abstrak Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa dan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu saja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah mengeluarkan Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; (2) Kualitas pelayanan publik dibidang administrasi surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; (3) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan publik bidang administrasi surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Ada 3 jenis pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Gulomantung, yakni pelayanan administrati, pelayanan barang dan pelayanan jasa (2) Kualitas pelayanan publik dibidang administrasi surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sudah menerapkan dimensi Tangibel,Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara lain kejelasan dalam pelayanan publik(kejelasan pegawai), kemampuan dalam menggunakan alat bantu pelayanan, mendahulukan kepentingan pengguna layanan yang datang dan keramahan pegawai (3) Faktor pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik adalah semangat antar pegawai, adanya rapat koordinasi rutin bulanan sebagai evaluasi kinerja, kesadaran diri pegawai dalam melakukan pelayanan, adanya program peningkatan sumber daya dan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Gulomantung adalah kurangnya pegawai pelayanan, terbatasnya sumber daya pegawai, dan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pelayanan publik. Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran diantaranya (1) Bagi pemerintah Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik perlu memberikan pelatihan kepada pegawaiyang belum mampu untuk mengoperasikan alat bantuyang tersedia dalam proses pelayanan. Selain itu, penambahan pegawai juga perlukan guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan. Perilaku pegawai juga harus tetap mendapatkan perhatian dan pengawasan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku sehingga dapat menjadikan nilai yang kurang baik dari masyarakat dan menumbuhkan citra buruk bagi instansi; (2) Bagi masyarakat Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagai pengguna layanan maupun penerima pelayanan sebaiknya berpartisipasi dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan tepat dan baik. SUMARRY One of the fundamental duty of the goverment is giving the services. Public services is the fulfillment of the wishes and needs of the society for goods, services, and administration based on the aplicable laws and regulations and of course with the goal of improving their prosperity. Each citizen has the same right to get the qualified public services. The quality of the service itself constitute a certain condition in which there is a dynamic connection between the giver and also the receiver of the services, whether it is a service or even a human. If the services given have been appropriate with the wishes of the user services, so it can be said that those services are the great and qualified services. On the contrary, if the services given are not appropriate with the user services’ wishes, so it can be said that those are kinds of unqualified services. The goverment issued a Ministerial Dercree on the utilization of personnel country Number 63 of 2003concerning about public services guideliness as the effort to create the qualitied public services. The objectives of this research are to identify (1) The types of public services which are served on Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik Regency; (2) The quality of public services in the field of incapacity certificate administration given by Gulomantung Village goverment, Kebomas District, Gresik Regency; (3) The supporting and inhibiting factors of the realization of public services in the field of incapacity certificate administration in Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik Regency. This research used descriptive qualitative method. The research which is used descriptive qualitative method is a kind of research which has purposes to illustrate and also describe an event or phenomena that happens in the field and also provide the systematic, factual, and accurate data which is concerning with the facts or phenomena which happens in the field. The data was collected by doing observation, interview, and also documentation. The researcher used triangulation on the source and also technique to make sure the validity of the data used in the research. The process of analyzing the data was done by using three components , i.e. data reduction, data presentation, and drawing a conclusion. The result of the research showed that (1) there were 3 kinds of services which were given by Gulomantung Village goverment, i.e. administration service, goods service, and the service itself (2) The quality of public services in the field of incapacity certificate administration which were given by Gulomantung Village goverment, Kebomas District, Gresik Regency has appled the dimension of Tangibel, Realibility, Responsiveness, Assurance and Empathy within their indicators. Nevertheless, there were several indicators that have not worked as what the society wants such as the clarity of the public services (the clarity of the employee), the ability to use the service aids, prioritize the interest of the service users who just come up and also the hospitality of the employee (3) The supporting factors of the public services application in Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik Regency were the enthusiasm among the employee, the existence of a routine monthly coordination meeting as the work evaluation, the self-awareness of the employee whenever giving services, the existence of a program which focuss in increasing the natural resources, and also the complete facilities and infrastructures. Whereas, the one that inhibits the implementation of public services in Gulomantung Village were the lack of service employees, the limitation of the employee resources, and also the lack of public-awareness into public services. Based on this research, the researcher provided suggestions including (1) For the government of the Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik District, it was necessary to provide training to employees who had not been able to operate the tools available in the service process. In addition, additional employees also need to maximize the services provided. Employee behavior must also continue to get attention and supervision so as not to violate the applicable rules so that it can make the values that are not good from the community and foster a bad image for the agency; (2) For the people of Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik Regency, as service users and service recipients, they should participate in assessing the performance of public service delivery so that the public service process can run properly and properly PENDAHULUAN Pelayanan pada dasarnya merupakan tugas pokok yang mendasar seluruh aparatur negara yang sejatinya adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas pokok ini secara nyata tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia 4 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai aparatur negara pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan pelayanan publik bagi semua masyarakat sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Mindarti (2016) Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak wara negaranya. Untuk memenuhi hak tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satunya dalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan adanya pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut suatu instansi pemerintahan dan lembaga pemerintahan diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik sesuai harapan masyarakat. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Kelurahan merupakan unit pelaksana administratif pemerintah dibawah kecamatan yang setingkat dengan desa. . Dalam urusan administratif, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan suatu otonomi daerah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti pada pertengahan bulan Desember di Kantor Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, peneliti menemukan masalah terkait belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan oleh para petugas pelayanan publik yang ada di Kelurahan Gulomantung. Masalah pertama, terkait jangka waktu pelayanan ketika masyarakat mengurus surat keterangan kurang mampu. Masyarakat menyampaikan proses pembuatan surat keterangan kurang mampu tidak sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya yaitu satu hari. Masalah Kedua terkait keramahan pegawai. Banyak masyarakat dilingkungan Kelurahan Gulomantung yang mengeluhkan tidak ramahnya pegawai di kantor kelurahan. Dan yang terakhir mengenai sarana yang masih kurang, misalnya kursi yang berada didalam ruang tunggu pelayanan jumlahnya sangatlah terbatas, yakni hanya terdapat 1 kursi saja, lalu papan petunjuk yang memuat syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat administrasi kependudukan juga tidak terlihat dalam kantor Kelurahan Gulomantung. Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali fakta mengenai kualitas pelayanan publik pada pemerintah Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilaksanakan di Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Gulomantung yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Gang 14 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. No Telp Telepon (031)3982309. Salah satu hal yang dipertimbangan saat memilih masalah dalam penelitian ialah ketersediaan sumber data. Menurut Arikunto (2010:172) yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data adalah informasi atau perihal yang diperoleh dari kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat serta keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Sumber data digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yakni wawancara dan observasi dan data sekunder yakni dokumentasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Sebelum peneliti melakukan proses pengumpulan data perlulah dipikirkan terlebih dahulu dari mana sumber data tersebut diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari subjek penelitian. Pada penelitian mengenai “Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kelurahan Gulomantung Kecamatan Keboms Kabupaten Gresik” yang dijadikan sebagai subjek untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu Lurah Gulomantung, pegawai di Kantor Kelurahan Gulomantung dan tiga dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Dari masyarakat diambil tiga karena data sudah jenuh atau data sudah lengkap dan sesuai. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu wawancara dengan membawa pedoman wawancara, observasi dengan membawa pedoman observasi dan datang lansung ke kelurahan serta dokumentasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data, dan 3) menarik kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. HASIL PENELITIAN Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut: 1). Gambaran Umum Tempat Penelitian Kelurahan Gulomantung merupakan salah satu kelurahan dari 21 kelurahan yang berada dalam lingkup Kecamatan Kebomas yang beralamatkan di Jalan Mayjend Sungkono GG 14 B Gulomantung, Kebomas, Gresik, Telepon (031)3982309. Kelurahan Gulomantung mempunyai luas wilayah 174,62 Ha dengan batas wilayah : Sebelah Utara = Desa Sekar Kurung Kelurahan Sidomukti Sebelah Barat = Desa Sekar Kurung Kelurahan Prambangan Sebelah Timur = Desa Segoromadu Kelurahan Ngargosari Sebelah Selatan = Kali Lamong Visi dari Kelurahan Gulomantung adalah utama dalam belajanan, tertib dan aman, serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di Kelurahan Gulomantung. Sedangkan yang menjadi misi di Kelurahan Gulomantung adalah sebagai berikut: a). mengutamakan dan memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; b). tertib dan aman artinya sebagai perangkat daerah yang memiliki wilayah wajib menciptakan situasi masyarakat yang kondusif tertib dalam aturan dan aman dalam melaksanakan tugas; c). perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dalam hal kesehatan dan berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan di masyarakat. Susunan organisasi pemerintahan Kelurahan Gulomantung terdiri dari : a) Lurah b) Sekretaris c) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan d) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban e) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat f) Kepala Seksi Pemerintahan g) Pelaksana Kewilayahan Kelurahan gulomantung mempunyai 7 (tujuh) Dusun dengan 10 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW). 2. Pelayanan publik yang ada di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Pelayanan publik pada dasarnya adalah bentuk pelayanan di sektor umum yang diberikan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan segala ketentuan untuk memperoleh layanan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menyebutkan ada 3 jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Kelurahan Gulomantung. Yakni pelayanan administrasi, barang dan jasa. Untuk administrasi ada surat kematian,surat lahir,surat riwayat tanah, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, surat keterangan domisili usaha, surat keterangan tidak mampu dan surat hibah. Untuk pelayanan barang ada raskin yang berubah nama menjadi rastra dan ada juga program bantuan langsung tunai dan untuk pelayanan jasa ada penyalur kredit usaha rakyat. 3. Kualitas pelayanan publik di bidang administrasi surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Kualitas adalah tolak ukur yang terkait dengan kemapuan, skill, kecerdasan dan lain-lain. Kualitas yaitu menyangkut mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya) suatu hal yang akan dinilai. Guna mengetahui kualitas pelayanan publik di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik saat ini, penulis menggunakan dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml Berry dan Parasuraman yaitu bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (Assurance) serta empati (emphaty. a). Bukti Fisik Dimensi Tangible yaitu Bukti Langsung (tangible) merupakan penampilan fasilitas fisik, penampilan personal, peralatan pelayanan dan media komunikasi pelayanan. Untuk mengukur dimensi tangible dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik dibidang administrasi surat keterangan tidak mampu Kelurahan Gulomantung, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut a) Kenyamanan tempat dan penampilan pegawai dalam melakukan pelayanan; b) Kemudahan dalam proses pelayanan; c) Kelengkapan sarana dan prasarana; d) Keserdahanaan alam memberikan pelayanan publik; e) Kejelasan dalam melakukan pelayanan publik. Dari semua indikator diatas ada 1 indikator yang dinilai kurang sesuai dengan harapan masyarakat yakni mengenai kejelasan dalam melakukan pelayanan publik. Kejelasan tersebut terletak pada kehadiran pegawai di kantor kelurahan. Hasil wawancara dengan pengguna layanan yakni Nur hasanah juga mengatakan “iya ini mbak masalahnya, kadang saya kesini pegawainya itu tidak ada jadi harus menunggu dulu, kadang juga sudah menunggu eh tiba-tiba telpon tidak bisa hadir jadi ya harus balik, yang seperti itu saya minta supaya diperbaiki, sebab bisa mengecewakan masyarakat” (Wawancara, 6 Desember 2018) Bu Endang selaku pegawai di Kelurahan Gulomantung menjelaskan bahwa: “itu tergantung kepentingan mbak, saya tidak mungkin meninggalkan kantor kalau tidak ada undangan, kalau sebentar saya meminta masyarakat untuk menunggu tapi kalau lama ya saya meminta masyarakat untuk kembali datang keesokan harinya, mungkin itu membuat masyarakat kecewa, tapi bagaimana lagi keadannya ya begini”(Wawancara, 6 Desember 2018) Meskipun ketidakpastian ada atau tidaknya pegawai adalah faktor utama yang membuat penilaian masyarakat kecil atas indikator ini. Pegawai di kantor Kelurahan Gulomantung senantiasa diharapkan tetap profesionalisme dalam melakukan pelayanan publik. b). Kehandalan Suatu pelayanan yang baik dan berkualitas perlu memiliki kehandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuaskan. Kehandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan. Untuk mengukur dimensi reliability dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di bidang administrasi surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh Kelurahan Gulomantung, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut: a) Kecermatan dan kemampuan pegawai dalam memberikan produk pelayanan dengan benar dan tepat; b) Kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan. Dari 2 Indikator diatas satu indikator telah sesuai dengan harapan masyarakat dan yang satu belum memenuhi harapan masyarakat. Indikator yang telah sesuai dengan harapan masyarakat adalah kecermatan dan kemampuan pegawai dalam memberikan produk pelayanan. Kecermatan itu diungkapkan oleh Hartini selaku pengguna layanan menuturkan bahwa: “Pegawai disini sudah cermat. Selama saya mengurus keperluan belum pernah menemukan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai pelayanan.
Partisipasi Politik Buruh Pabrik di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam Pilkada Serentak Tahun 2017
No full textAbstrakPilkada merupakan salah satu wujud tegaknya tiang demokrasi di Indonesia pada tingkat daerah. Dalam penyelenggaraan pilkada, partisipasi politik masyarakat untuk menyampaikan hak pilihnya sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat mengukur ketercapaian penyaluran aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan partisipasi politik dalam pilkada tidak sebatas pada golongan elit politik saja. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh pabrik sangat diharapkan keterlibatannya untuk menyampaikan hak pilih dan aspirasinya dalam pelaksanaan pilkada. Badan Pusat Statistika (BPS) menyatakan jumlah buruh pabrik di Indonesia sebanyak 48.047.068 orang pada Agustus 2017. Melihat jumlah tersebut, maka buruh pabrik dapat menjadi salah satu kelompok marginal yang dapat mendongkrak jumlah suara pada pemilu maupun pilkada. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan judul Partisipasi Politik Buruh Pabrik di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Dalam Pilkada Serentak Tahun 2017. Kata Kunci: Partisipasi Politik, Buruh Pabrik, Pilkad
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PADA PEMBELAJARAN PPKn DI KELAS X PD-d SMK NEGERI 4 MALANG
No full textPENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PADA PEMBELAJARAN PPKn DI KELAS X PD-d SMK NEGERI 4 MALANGIMAH NORMASFILAUNIVERSITAS NEGERI MALANGEmail : [email protected]: Tujuan Penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar PPKn siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Selama penelitian menggunakan dua siklus. Hasil penelitian model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X PD-d pada mata pelajaran PPKn yang signifikan pada setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan nilai siklus I dengan persentase kelulusan 60% dan rata-rata sebesar 70, sedangkan siklus II persentase kelulusan sebesar 96% dan rata-rata sebesar 83,5.Kata Kunci: Model Discovery Learning, Hasil BelajarPendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan merupakan sebuah modal untuk bisa menghadapi berbagai bidang kehidupan, dengan pendidikan suatu bangsa akan bisa menjadi lebih maju, karena pendidikan bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dituliskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya sendiri.Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan model pembelajaran PPKn oleh guru belum maksimal sesuia dengan apa yang diharapkan. Banyak permasalahan yang menyebabkan guru kurang memaksimalkan peran model untuk pembelajaran PPKn. Adapun permasalahan tersebut diantaranya adalah keterbatasan model pembelajaran PPKn yang diajarkan guru. Dengan adanya keterbatasan model pembelajaran PPKn, maka dalam proses belajar pada pelajaran PPKn membuat siswa menjadi kurang tertarik dengan mata pelajaran PPKn, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hasil belajar PPKn yang didapat siswa.Berdasarkan hasil observasi dengan guru mata pelajaran PPKn kelas X SMK Negeri 4 Malang, terdapat beberapa masalah dalam proses pembelajaran PPKn. Dalam proses pembelajaran guru memberikan materi dengan menggunakan metode konvensional yaitu ceramah dan tanya jawab, dengan menggunakan media papan tulis dan buku pelajaran PPKn, lalu siswa mencatat dan guru memberi kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum difahami. Akan tetapi siswa pasif dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Metode yang diterapkan oleh guru belum menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Siswa dihadapkan dengan materi PPKn yang banyak teori dan hafalan, sehingga siswa mudah merasa bosan dan kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut membuat siswa kurang motivasi untuk mempelajari pelajaran PPKn sehingga dapat berpengaruh dengan hasil belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain untuk menyampaikan materi kepada siswa agar siswa bisa aktif dan memahami materi pelajaran yang sudah diajarkan. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mendidik siswa berperilaku yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat serta menjadikan warga negara yang baik.Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning pada pembelajaran PPKn kelas X PD-d SMK Negeri 4 Malang?” . Penelitian ini bermanfaat : 1) Bagi siswa, dengan model pembelajaran Discovery Learning di harapkan dapat meningkatan hasil belajar PPKn siswa SMKN 4 Malang, 2) Bagi guru, memberi alternative berupa pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning, khususnya bagi guru PPKn dalam peningkatan mutu pendidikan yang baik di masa yang akan datang, 3) Bagi sekolah, untuk dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka meningkatkan dan mempenbaiki kualitas pendidikan.METODE PENELITIANPenelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Desain penelitian ini adalah dengan proses siklus putaran spiral refleksi diri yang dimulai dengan Rencana, Tindakan, Pengamatan, Refleksi, dan Perencanaan Kembali yang merupakan dasar ancang-ancang pemecahan masalah. Sampel penelitian adalah kelas X PD-d SMK Negeri 4 Malang. Hasil belajar diukur dengan tes tulis yaitu pretest dann posttest. Dan setiap siklus terdiri dari tahapan 1) observasi awal 2) tahap perencanaan 3) tindakan 4) pengamatan 5) refleksi. Dari setiap siklusnya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di kelas X PD-d SMK Negeri 4 Malang.HASILHasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran PPKnHasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PPKn. Peningkatan siswa secara keseluruhan dapat dilihat dari perbandingan persentase siswa lulus dan nilai rata-rata mata pelajaran PPKn dengan hasil posttest setiap siklus. Persentase siswa lulus pada posttest siklus I sebesar 60% dengan nilai rata-rata 70. Setelah dilanjutkan siklus II mengalami penigkatan, pada posttest siklus II persentase siswa lulus menjadi 96% dengan nilai rata-rata 83,5.Tabel 1 Tabel Hasil Belajar Posttest SIklus INo Keterangan Jumlah1 Siswa yang ikut Post Test 282 Siswa yang tuntas KKM 173 Siswa yang belum tuntas KKM 114 Rata-rata Nilai kelas 70Tabel 2 Tabel Hasil Belajar Posttest Siklus IINo. Keterangan Jumlah1 Siswa yang ikut Post Test 282 Siswa yang tuntas KKM 273 Siswa yang belum tuntas KKM 14 Rata-rata Nilai kelas 83,5Tebel 3 Tabel Perbandingan Hasil Belajar Posttest Siklus I dan Siklus IINo Kategori Presentase Siswa Lulus Rata-rata Kelas1 Posttest siklus I 60% 702 Posttest siklus II 96% 83,5PEMBAHASANPermasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn. Permasalahan tersebut muncul yang salah satu penyebabnya adalah proses pembelajaran cenderung menggunakan metode konvensional, sehingga dalam pembelajaran siswa mudah malas, bosan, dan kurang semangat karena semua materi pembelajaran guru yang menyampaikannya. Akibatnya, dalam pelaksanaan ujian siswa kesulitan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan karena materi yang diserap siswa terbatas dan kurangnya aktifitas dan pengalaman siswa dalam menemukan dan mencari sendiri materi pembelajaran. Untuk itu pemilihan metode pembelajaran yang lebih mendorong keaktifan siswa sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode discovery learning.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yang dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus yang dimulai pada tanggal 16 Januari 2019 sampai 23 Januari 2019. Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti mempersiapkan rencana penelitian yang meliputi pengurusan surat izin penelitian, menyesuaikan materi pembelajaran dengan silabus, membuat RPP dengan metode discovery learning, menyusun instrumen yang digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa, serta membuat jadwal penelitian yang disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah.Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PPKn. Peningkatan siswa secara keseluruhan dapat dilihat dari perbandingan persentase siswa lulus dan nilai rata-rata mata pelajaran PPKn dengan hasil posttest setiap siklus. Persentase siswa lulus pada posttest siklus I sebesar 60% dengan nilai rata-rata 70. Setelah dilanjutkan siklus II mengalami penigkatan, pada posttest siklus II persentase siswa lulus menjadi 96% dengan nilai rata-rata 83,5.Melihat hasil penelitian ini maka, penelitian yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi beberapa pihak. Pembelajaran menggunakan metode discovery learning memberikan pengalaman kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Guru yang masih cenderung menggunakan metode ceramah bisa menerapkan model pembelajaran ini untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Selain itu, penggunaan metode discovery learning dimungkinkan dapat diterapkan oleh sekolah guna meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran lain, sehingga dapat meningkatkan kompetensi siswa yang dirasa masih kurang.Berdasarkan pembahasan di atas dijelaskan bahwa penggunaan metode discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PPKn siswa kelas X PD-d SMK Negeri 4 Malang. “Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya” (Sanjaya (dalam Sjukur, 2012).Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X PD-d , karena dalam proses pembelajarannya siswa diajak untuk berdiskusi dengan teman mengenai materi yang dipelajari, dan belajar untuk percaya diri serta tidak ragu dalam mengemukakan pendapatnya. Peneliti juga memantau pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dengan menanyakan kepada siswa lain apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok lain sudah tepat atau belum, dan memberikan kesempatan siswa lain untuk menanggapi jawaban kelompok. Sehingga siswa mudah dalam memahami materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan hasil belajar. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky, Muhamad (2015) dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Sosiologi menunjukkan bahwa hasil belajar sosiologi peserta didik kelas X SMA meningkat hingga mencapai nilai KKM > 75, dan Azariya, Ina (2013) dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS di Sekolah Dasar. Sehingga terdapat peningkatan hasil belajar dengan menggunakan pembelajaran discovery learning. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X PD-d SMK Negeri 4 Malang terbukti dengan meningkatnya nilai hasil belajar dari siklus I ke siklus II ada peningkatan pada hasil belajarnya. PENUTUPKesimpulanBerdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada kelas X PD-d SMK Negeri 4 Malang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:1. Bahwa melalui penggunaan model discovery learning pada mata pelajaran PPKn di kelas X PD-d dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pengamatan observer yang telah dilakukan pada siswa mulai dari siklus I samapi siklus II dan terjadi peningkatan disetiap siklusnya yaitu siklus I dengan persentase kelulusan 60% dengan rata-rata 70 meningkat pada siklus II dengan persentase kelulusan 96% dengan rata-rata 83,5. SaranBerdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran PPKn menggunakan model pembelajaran discovery learning guna meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:1 Bagi GuruPenelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru-guru untuk menerapkan model pembelajaran discovery learning sebagai salah satu alternatif model pembelajaran, karena model pembelajaran ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.2 .Bagi SiswaSiswa diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan terlibat aktif dalam pembelajaran tentu akan meningkatkan hasil belajarnya.2. Bagi SekolahModel pembelajaran discovery learning di sekolah diharapkan mampu diterapkan pada mata pelajaran lain selain mata pelajaran PPKn.DAFTAR RUJUKANAdrianto. 2016. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.Arikunto, Suharsimi, 2008. PTK. Jakarta: Bumi Aksara.Arikunto, dkk. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta. Bumi Aksara.Aunurrahman. 2014. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: AlfabetaArikunto, Suharsimi. 2007Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara,Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: AlfabetaSugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: AlfabetaTrianto. 2009. Model-model Pembelajaran Inofatif Berorientasi Konstruktivistik Jakarta Prestasi PustakaTrianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif Konsep, Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: KencanaSyah, 2004. Langkah Pembelajaran dan Keuntungan Model Discovery Learning.Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional PendidikanUndang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan NasionalSudjana, Nana. 2004. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru Algensido OffsetSjukur, Sulihin B. 2012. Pengaruh Blended Learning Terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Tingkat SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi 
Penerapan Model Pembelajaran Example non-example untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM
No full textABSTRAKLathiifa, I.R.L. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Example non-example untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing (1) Drs. Margono, M.Pd, M.Si., (2) Dr. Siti Awaliyah S.Pd, M.HumKata Kunci: keaktifan, hasil belajar, example non-exampleBerdasarkan Observasi yang dilaksanakan pada Hari Jum’at, tanggal 08 Januari 2019 di kelas X MIPA 1 SMA Laboratorium UM dengan materi Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika . Hasil yang menunjukkan tingkat keaktifan siswa di kelas tersebut masih tergolong rendah. Hal itu ditunjukkan dengan respon siswa ketika diberi pertanyaan oleh guru. Respon jawaban yang diberikan siswa cenderung lambat dan tidak menyeluruh. Sedangkan secara matematis dapat dihitung jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan berani mengacungkan tangan selama 2 jam pelajaran hanya satu orang saja. Siswa harus ditunjuk terlebih dahulu agar mau menjawab. Siswa cenderung menanyakan materi yang belum paham kepada teman satu bangkunya bukan kepada guru. Selama pelajaran di hari tersebut tidak ada satupun siswa yang mengajukan pertanyaan. Kesimpulannya, pembelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM masih berlangsung secara pasifPenelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan penggunaan model example non-example pada mata pelajaran PPKn kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM, (2) Menganalisis peningkatan keaktifan siswa dengan model pembelajaran example non-example pada mata pelajaran PPKn kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM, dan (3) Menganalisis hasil belajar siswa dengan model pembelajaran example non-example pada mata pelajaran PPKn kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus tindakan, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan selama 2x40 menit dan dilakukan evaluasi disetiap akhir siklus. Subjek penelitian ini siswa kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM semester genap tahun ajaran 2018/2019. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu keaktifan dan hasil belajar siswa yang disapat dari hasil observasi selama pembelajaran dan pada saat evaluasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi dan dokumentasi.Pembelajaran dengan model pembelajaran example non-example baru pertama kali diterapkan di kelas X MIPA-1. Pada siklus I Siswa belum terbiasa belajar menggunakan model pembelajaran yang menuntut mereka berdiskusi secara berkelompok . Terlihat dari siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompok dan bercanda dengan teman mereka yang lain, sehingga dalam kerja kelompok di dominasi beberapa siswa saja.Siswa kurang bisa menghargai teman saat berpendapat.Pada siklus II, siswa sudah mulai terbiasa bahkan mereka sudah hafal langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran example non-example.Pada setiap aspek sudah mengalami peningkatan adapun yang mengalami peningkatan terbesar adalah aspek kerjasama. Sementara aspek tanggungjawab, toleransi dan disilin juga mengalami peningkatan, mereka berproses dalam memenuhi kriteria baik dalam bertoleransi.Keaktifan siswa pada siklus I yaitu pada aspek disiplin 71%, aspek toleransi 48%, aspek tanggungjawab 56,25%, dan aspek kerjasama 71,52% dan rata-rata perolehan skor hasil belajar siswa pada siklus pertama masih tergolong cukup 62,1% sehingga belum memenuhi standar ketuntasan yang ditentukan oleh sekolah.Sedangkan keaktifan siswa pada siklus II aaspek disiplin mencapai 92,3%, aspek toleransi 95,1%, aspek tanggungjawab 88,8% dan aspek kerjasama 100%. Keaktifan siswa pada setiap aspek mengalami peningkatanSiklus I hasil belajar siswa yang tergolong kategori kurang sebanyak 36,1% atau 3 siswa, yang tergolong kategori cukup 33,1% atau 12 siswa, siswa yang tergolong kategori baik 22,2% atau 8 siswa dan sisanya 36% atau 13 siswa dengan kategori sangat baik.Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran example non-example terbukti pada siklus II dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MIPA 1 SMA Laboratorium UM. Siklus kedua skor keaktifan siswa sudah tidak terdapat kategori cukup maupun kurang. Jumlah siswa yang mendapat predikat baik 27,7% atau 10 siswa dan 72,2% atau 12 siswa mendapat predikat sangat baik. Hasil belajar siswa pada siklus II dapat dikatakan tuntas karena ketuntasan klasikal mencapai 87,5% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 96,5.Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Penerapan model pembelajaran example non-example di Kelas X MIPA 1 dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu: Pembukaan, Kegiatan Inti Pembelajaran, Refleksi dan Evaluasi; Penerapan model pembelajaran example non-example menggunakan metode tanya jawab dan diskusi kelompok dengan media yang digunakan yaitu : (a) Power Point tentang makna ancaman terhadap integrasi nasional dan ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun nonmilte, (b) Gambar ancaman militer dan nonmiliter, (c) Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X, dan (d) Lembar Kerja Siswa. Penerapan model pembelajaran example non-example mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: (a) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) Guru menempelkan gambar di papan tulis, (c) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan/menganalisis gambar, (d) Melalui diskusi kelompok 5-6 orang peserta didik, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas, (e) Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya, (f) Guru mulai menjelaskan mulai dari pertanyaan, komentar, dan jawaban, dan (g) Guru beserta peserta didik menyimpulkan materi. (2) Penelitian yang dilakukan di kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM dengan menggunakan model pembelajaran example non-example dapat meningkatkan keaktifan siswa pada Standart Kompetensi ancaman terhadap negara dan upanya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. (3) Penelitian yang dilakukan di kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM dengan menggunakan model pembelajaran example non-example dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Standart Kompetensi ancaman terhadap negara dan upanya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. (1) Untuk Guru, dapat menggunakan model pembelajaran example non-example agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan harus melakukan dialog dalam pembelajaran agar siswa aktif terutama saat menggunakan model pembelajaran example non-example; (2) Untuk Siswa, sebaiknya datang ke sekolah dengan persiapan materi yang akan dipelajari di sekolah dari rumah sehingga akan mempermudah proses pembelajaran dan harus jujur dan saling memberi yang terbaik yaitu bertanya apabila tidak mengerti dengan materi yang dijelaskan oleh guru.; (3) Untuk peneliti selanjutnya, pembelajaran model example non-example dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengatasi masalah rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan hendaknya penggunaan model pembelajaran example non-example hendaknya diterapkan untuk materi yang menuntut siswa aktif, tidak hanya sekedar teori tetapi implementasinya sehingga akan mendorong siswa untuk berpikir lebih aktif; (4) Untuk Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, agar menindaklanjuti penelitian ini sehingga model pembelajaran example non-example ini bisa terus berkembang dan diterapkan untuk siswa. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan bentuk yang berbeda,misalnya: penelitian pengembangan ataupun eksperimen agar rujukan untuk model pembelajaran yang serupa bisa lebih banyak
Peran Komunitas Info Seputar Trenggalek Dalam Penananan Kemiskinan di KabupatenTrenggalek
No full textABSTRAKNugroho, Erwin Montana D. 2019.Peran Komunitas Info Seputar Trenggalek Dalam Penananan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek.. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. H. Supalan Al Hakim, M.Si (II) Dr. Siti Awaliyah, S.P.d, S.H, M.HumKata kunci: Peran, Komunitas Info Seputar Trenggalek, KemiskinanAbstrak: Peran atau peranan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum tentu semua orang mengerti arti kata tersebut. Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena jika melihat dari pengertian tersebut keduanya saling berhubungan.Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan.Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Mengetahui sejarah berdirinya Komunitas Info Seputar Trenggalek (IST) (2) Mengetahui rencana program Komunitas Info Seputar Trenggalek (IST) dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek (3) Mengetahui pelaksanaan program Komunitas Info Seputar Trenggalek (IST) dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek (4) Mengetahui kendala kendala yang dihadapi Komunitas Info Seputar Trenggalek dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Trenggalek (5) Mengetahui cara mengatasi kendala yang yang dihadapi Komunitas Info Seputar Trenggalek dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan field study. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.Penelitian dekriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala berdasarkan data yang ada, menyajikan data, menganalisis, dan menginterprestasi Sumber data peneliti yaitu informan, peristiwa, dokumentasi. Informan tersebut yaitu Bambang (ketua), Sutinah (bendahara), Bagus (anggota),Sunarya (kepala bidang perlidungan dan jaminan social, Dinas Sosial). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, serta diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan menggunakan teknik trianggulasi.Temuan penelitian ini adalah: (1) latar historis berdiri komunitas info seputar Trenggalek berdiri pada tanggal 12 Oktober tahu 2012 yang berawal dari group facebook. (2) rencana pogram kerja komunitas info seputar Trenggalek ada beberapa program diantaranya: pengadaan ambulans gratis bagi warga miskin, pembentukan kader di setiap desa bersinergi dengan Dinas Sosial, pembentukan koperasi sebuah usaha, bedah rumah, santunan anak yatim dan dhuafa, bantuan pendidikan kepada anak yang tidak mampu, membuka destinasi wisata baru, menjadi relawan gertak. (3) pelaksanaan program komunitas info seputar Trenggalek dalam menangani kemikinan di Kabupaten Trenggalek berhasil mengurangi kemiskinan dengan program diantaranya: santunan anak yatim dan dhuafa, bantuan pendidikan kepada anak yang tidak mampu, bedah rumah, membuka detinasi wisata baru, menjadi relawan gertak. (4) kendala yang dihadapi komunitas dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Trenggalek yaitu anggaran dan yang terbatas dan adanya misskomunikasi antar korwil dan anggota. (5) cara mengatasi kendala yang dihadapi komunitas dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Tenggalek yaitu dengan bekerja sama dengan donatur diluar komunitas serta penggalanan dana di berbagai korwil yng ada dan meminimalisir kegiatan anggota komunitas.Berdasarkan temuan penelitian, disarankan: (1) Komunitas sebaiknya meningkatkan kerja sama antar Ist pusat, korwil, maupun anggota melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk lebih meningkatkan keharmonisan komunitas dan mengurangi misskomunikasi antar korwil dan angota. (2) Komunitas sebaiknya bekerjasama dengan masyarakat ketika melakukan kegiatan penanganan kemiskinan agar lebih mudah dalam melaksanakan program. (3) Komunitas seharusnya tetap menjaga dan mempererat hubungan dengan dinas - dinas terkait agar lebih mudah dalam mencari donatur dan lebi lancar dalam program – program yang berkaitan dengan dinas – dinas terkait. (4) Pemeritah Kabupaten Trenggalek sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan penanganan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek yang masih terdapat banyak warga miskin yang berada di daerah yang sulit di jangkau seperti di lereng-lereng gunung sehingga kedepannya warga miskin dan tidak mampu semakin berkurang
Penerapan Metode Quantum Learning Untuk Mengatasi Menurunnya Hasil Belajar Peserta Didik
No full textPENERAPAN METODE QUANTUM LEARNING UNTUK MENGATASI MENURUNNYA HASIL BELAJAR PESERTA DIDIKPutri Neneng Suhesti Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5Surel: [email protected] AbstrakPada artikel ini disajikan informasi mengenai solusi dalam penanganan menurunnya hasil belajar peserta didik. Solusi tersebut adalah penerapan metode Quantum Learning. metode pembelajan Quantum Learning adalah gabungan yang seimbang antara bekerja dan bermain. Dalam penerapannya, Quantum learning menyertakan kesadaran bawa belajar itu bukan hanya mengenai informasi yang dipelajari, melainkan cara dan alasan mempelajarinya.Pengertian hasil belajar menurut Trianto (2011) adalah nilai yang diperoleh siswa dalam mengikuti tes untuk menentukan ketuntasan belajar siswa. Namun, permasalahan yang sering dihadapi dalam pembelajaran adalah menurunnya hasil belajar tersebut. penurunan hasil belajar siswa ini dapat ditinjau dari hasil ulangan harian, ulangan tengah semster serta ulangan umum.Menurunnya hasil belajar seperti yang dikemukakan oleh makmun (1996) bahwa terdapat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dimana kesulitan belajar terjadi ketika siswa tidak dapat mencapai ukuran tingkat keberhasilan dalam waktu tertentu. Ciri-ciri menurunnya hasil belajar siswa salah satunya adalah adalah seringny siswa tidak mengerjakan tugas harian atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, sehingga siswa pada akhirnya tidak dapat menghasilkan suatu hasil belajar yang baik. Selain itu, siswa cenderung tidak serius dalam menerima pelajaran di kelas dan banyak siswa yang menunjukkan perilaku jenuh dan tidak betah dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran PPKn yang dianggap oleh siswa sebagai mata pelajaran yang membosankan dan sering diremehkan.Penyebab menurunnya hasil belajar siswa sangat beragam. Sesuai pendapat yang dikemukakan Ronald Gross dalam bukunya speak learningi (1991) penyebab menurunnya hasil belajar disebabkan karena belajar itu membosankan dan hanya terkait pada materi yang diberikan guru. Kemudian penyebab lainnya adalah siswa menganggap bahwa ia harus bersifat pasif, menerima dan mengikuri apa yang diberikan guru. Akibatnya, siswa merasa tidak nyaman dan jenuh saat berada di kelas. Saat ini, masih banyak guru khususnya guru PPKn yang masih menerapkan pembelajaran yang bersifat pasif sehingga siswa tidak dapat menyalurkan kreativita atau ide yang telah dipikirkan siswa.Dampak yang paling menonjol dalam pembelajaran yang bersifat pasif tersebut adalah menurunnya hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari hasil raprt semester. Banyak siswa yang mengalami penurunan tersebut dalam berbagai mata pelajaran tidak terkecuali mata pelajaran PPKn. Tidak hanya berdampak pada hasil belajar siswa saja, melainkan pada penerapan nilai moral dan nilai-nilai pancasila yang dipelajari dalam pembelajaran PPKn. Pembelajaran PPKn tidak hanya menekankan pada hasil belajar siswa saja melainkan pada penerapan sikap sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Pemilihan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Salah satunya guru harus mengajak siswa untuk berperan aktif dalam kelas yang dikombinasikan dengan kegiatan bermain namun tidak melupakan materi atau standar kompetensi. Metode yang cocok diterapkan agar siswa tidak jenuh dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah Quantum Learning. Metode Quantum Learning adalah gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara ransangan internal dan eksternal, dan atara waktu yang dihabiskan dalam zona aman dan melangkah keluar dari zona aman tersebut, Quantum Learning merupakan petunjuk strategi dari seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman daya ingat serta belajar sebagai proses yang menyenangkan dan bermakna (Deporter, 2011) BAHASANPada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar metode pembelajaran Quantum Learning, (2) langkah-langkah metode pembelajaran Quantum Learning, (3) kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Quantum Learning 1. Konsep Dasar Metode Pembelajaran Quantum LearningQuantum Learning adalah gabungan yang seimbang antara bekerja dan bermain. Quantum Learning juga menyertakan kesadaran bahwa belajar itu bukan hanya tentang informasi yang dipelajari, melainkan cara dan alasan mempelajarinya (Deporter, 2011). Metode ini menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain yang dapat menghilangkan kejenuhan yang ada dalam diri siswa.Pembelajaran Quantum Learning berupaya memadukan, menyinergikan dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku peserta didik dengan lingkungan yang berupa fisik dan mental sebagai konteks pembelajaran. Lebih tepatnya dikatakan bahwa pembelajaran Quantum Learning, lingkungan fiskal-mental dan keampuan pikiran atau diri manusia sama pentingnya dan saling mendukung. Oleh karena itu, baik lingkungan maupun kemampuan pikiran atau potensi diri manusia harus diperlakukan sama dan memperoleh stimulus yang seimbang agar pembelajaran berjalan dengan baik.Karakteristik berikutnya adalah Quantum Learning memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Dapat dikatakan bahwa interaksi telah menjadi kata kunci dan konsep sentral dalam Quantum Learning. Oleh karena itu, Quantum Learning memberikan tekanan pada pentingnya interaksi, frekuensi, dan akumulasi interaksi yang bermutu dan bermakna. Proses pembelajaran ini dipandang sebagai penciptaan interaksi-interaksi bermutu dan bermakna yang dapat mengubah energi kemampuan pikiran dan bakat alamiah peserta didik menjadi cahaya-cahaya yang bermanfaat bagi keberhasilan. Pembelajaran interaksi yang tidak mampu mengubah energi menjadi cahaya harus dihindari, jika perlu dibuang jauh dalam proses pembelajaran. Sehingga, dalam kaitan inilah kumunikasi menjadi sangat penting dalam pembelajaran Quantum LearningMetode pembelajaran Quantum Learning memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, keterampilan (dalam) hidup, dan prestasi fisikal atau material. Ketiganya harus diperhatikan, diperlakukan, dan dikelola secara seimbang dan relatif sama dalam proses pembelajaran, tidak bisa hanya salah satu diantaranya. Dikatakan demikian, karena pembelajaran yang berhasil bukan hanya terbentuk keterampilan akademis dan prestasi fiskal pembelajaran, namun lebih penting lagi adalah terbentuknya keterampilan hidup pembelajar. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat terwujud kombinasi harmonis antara keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi fiskal.Quantum Learning menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Tanpa nilai dan keyakinan tertentu, proses pembelajaran kurang bermakna. Oleh karena itu, pembelajaran harus memiliki nilai dan keyakinan tertentu yang bersifat positif dalam proses pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran hendaknya menanamkan nilai dan keyakinan positif dalam diri pembelajar. Misalnya, pembelajaran perlu memiliki keyakinan bahwa kesalahan atau kegagalan bukan tanda bodoh atau akhir dari segalanya.Quantum Learning juga memiliki karakteristik yang mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan keterbatasan. Keberagaman dan kebebasan dapat dikatakan sebagai kata kunci selain interaksi. Dari pernyataan tersebut perlu diakui keragaman gaya belajar siswa atau peserta didik, dikembangkan aktivitas-aktivitas peserta didik yang beragam, dan digunakannya bermacam-macam kiat dan metode pembelajaranKarakteristik Quantum Learning juga mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Aktivitas total antara tubuh dan pikiran, membuat pembelajaran bisa berlangsung lebih nyaman dan hasilnya lebih optimal. Selain itu, Quantum Learning lebih bersifat humanistis bukan positivistis-empiris, “hewani-istis”, ataupun nativiistis. Manusia selaku peserta didikdiyakini dapar berkembang secara maksimal atau optimal. Hadiah dan hukuman dipandang sebgai gejala manusiawi, karena menunjukkan bahwa semua yang ada pada manusia harus dilihat dalam perspektif humanistis.Penerapan metode Quantum Learning memiliki tujuan yang menunjukkan bahwa metode ini sangat dianjurkan untuk diterapkan. Pertama, Quantum Learning digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kedua, metode ini juga dapat digunkan untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Ketiga, Quantum Learning dapat menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Keempat, Quantum Learning dapat membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. Kelima, Quantum Learning digunakan untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. 2. Langkah-langkah Metode Pembelajaran Quantum LearningLangkah-langkah metode pembelajaran Quantum Learning antara lain (1) kekuatan “AMBAK” (Apakah manfaatnya bagiku), (2) penataan lingkungan belajar, (3) memupuk sikap juara, (4) bebaskan gaya belajarnya, (5) membiasakan mencatat, (6) membiasakan membaca, (7) jadikan anak kreatif, (8) melatih kekuatan memori otak.Langkah pertama yaitu kekuatan “AMBAK” (apakah manfaatnya bagiku). Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara dan akibat-akibat suatu keputusan (Depporter dan Henarcki, 2011). Motivasi sangat diperlukan dalam belajar, karena dengan adanya motivasi maka keinginan untuk belajar akan selalu ada. Pada langkah ini, siswa akan diberi motivasi oleh guru dengan memberi penjelasan tentang manfaat apa saja setelah mempelajari suatu materi.Langkah kedua yaitu penataan lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran diperlukan penataan lingkungan yang dapat siswa merasa betah dalam belajar. Penataan lingkungan belajar yang tepat dan efektif dapat mencegah kebosanan dalam diri siswa.Langkah ketiga adalah memupuk sikap juara. Langkah ini perlu dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa di kelas. Seorang guru hendaknya tidak segan memberikan pujian pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Namun, tidak pula mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Dengan memupuk sikap juara ini siswa akan lebih dihargai.Langkah keempat adalah bebaskan gaya belajar peserta didik. Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditoria dan kinestetik. Pada pembelajaran Quantum Learning, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada siswanya dan janganlah terpaku pada satu gaya belajar siswa.Langkah kelima adalah membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipakai sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa masing-masing. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan simbol-simbol atau gambar yanng mudah dimengerti oleh siswa tersebut. Simbol-simbol tersebut juga dapat berupa tulisan.Langkah keenam adalah membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Dampak dari membaca adalah siswa akan menambah perbendaharaan kata, pemahaman, penambahan wawasan, serta daya ingat. Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca buku pelajaran serta buku-buku pengetahuan umum yang lain.Langkah ketujuh adalah menjadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya.Langkah terakhir adalah dengan melatih kekuatan memori otak siswa. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam proses belajar anak. Oleh sebab itu siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik (pusat kurikulum, 2002)Metode pembelajaran Quantum Learning lebih mengutamakan keaktifan peran serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajar melalui panca indera baik melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Sehingga hasil pepenelitian Quantum Learning terletak pada modus berbuat yaitu katakan dan lakukan yang berarti metode ini mengutamakan keaktifan siswa. Siswa mencobamempraktekkan media melalu kelima inderanya dan kemudian melaporkannya dalam laporan dan dapat mencapai daya ingat 90%. Semakin banyak indera yang terlibat dalam interaksi belajar, maka materi pelajaran akan semakin bermakna. 3. Kelebihan dan KekuranganKelebihan metode pembelajaran Quantum Learning antara lain membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya. Sehingga, siswa dapat menciptakan suatu produk kreatif yang dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Emosi sangat diperlukan untuk menciptakan motivasi belajar yang tinggi. Motivasi yang tinggi dapat menambah kepercayaan diri siswa untuk tidak ragu dan malu serta mau mengembangkan potensi-potensi yang terdapat dalam diri siswa.Kekurangan dari metode Quantum Learning antara lain(1) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi diri siswa dalam belajar,(2) kesulitan mengidentifikasi keteampilan siswa,(3) memerlukan dan menuntuk keahlian dari keterampilan guru, dan(4) memerlukan proses perencanaan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik. SIMPULAN DAN SARANBerdasarkan urusan informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linear dengan informasi belikut: SimpulanQuantum Learning adalah metode pembelajar yang membawa suasana kelas yang membosankan menjadi menarik, karena pada metode ini siswa tidak hanya belajar namun siswa diajak untuk bermain, bermain berarti siswa tetap belajar namun belajar dengan mengmbangkan otak kanan dan otak kiri. Hal tersebut akan membuat siswa tidak merasa bosan terhadap suasana kelas yang hanya berpacu pada teori saja. Karakteristik metode Quantum Learning yang membedakan dengan metode lainnya adalah metode ini memadukan, menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan (fisik dan mental) sebagai konteks pembelajaran. Lingkungan fisik dan mental dan kemampuan pikiran atau diri manusia sama pentingnya dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, lingkungan maupun pikiran atau potensi manusia harus diperlakukan sama dalam pembelajaran.Penerapan metode Quantum Learning dapat diterapkan melali delapan langkah. Langkah pertama adalah kekuatan “AMBAK” (Apakah Manfaatnya BagiKu). Ambak adalah motivasi yang diberikan kepada siswa agar siswa mengetahui manfaat dari pembelajaran tersebut. langkah kedua adalah penataan lingkungan belajar yang dapat mebuat siswa merasa betah dalam belajar. Langkah ketiga adalah memupuk sikap juara dengan memberi pujian pada siswa yang telah berhasil. Langkah keempat adalah membebaskan gaya belajar siswa, karena siswa memiliki gaya belajar masing-masing. Langkah kelima adalah membiasakan siswa untuk mencatat materi yang didapat di dalam kelas. Langkah keenam yaitu selain membiasaka siswa untuk mencatat, siswa juga harus membiasakan untuk membaca untuk menambah pemahaman dan daya ingat. Langkah ketujuh adalah menjadikan siswa lebih kreatif, karena sifat kreatif yang baik siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang baru dalam belajarnya. Langkah terakhir adalah melatih kekuatan memori siswa, karena kekuatan mencari sangat diperlukan dalam menyerap pembelajaran.Metode pembelajaran memilik kelebihan yaitu membiasakan siswa untuk mengembangkan kreativitas. Metode ini menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri dan dapat menciptakan suasana kelas yang menarik dan tidak membosankan. Namun, selain memiliki kelebihan metode pembelajaran Quantum Learning memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi belajar dan siswa. Selain itu, memerlukan keahlian guru dan memerlukan proses perencanaan pembelajaran yang cukup matang. SaranKebosanan dan kemajemukan akibat keadaan kelas yang membosankan yang disebabkan oelh guru atau pendidik yang terkesan untuk terpacu pada materi saja. Guru banyak yang tidak mempedulikan kondidi kelas yang terkesan membosankan. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa. Siswa banyak yang mengalami menurunnya hasil belajar tersebut. tidak hanya itu, siswa tidak dapat menerapkan nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran PPKn.Kejenuhan siswa di dalam kelas yang berdampak pada hasil belajar dan penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pendidik atau guru harus mengembangkan metode pembelajaran agar lebih menarik dan dapat menciptakan suasana kelas yang tidak membosankan. Guru juga harus lebih kreatif karena siswa banyak yang memiliki ketertarikan kepada penyampaian materi yang tidak monoton. DAFTAR RUJUKANBobbi, Deporter & Mike Hernacki. 2011. Quantum Learning. Penerjemah. Jakarta : Kaifa Alwiyah Abdurrahman. Terjemahan dari Quantum Learning Unleashing The Genius in you.Trianto. 2011. Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Prestasi pustakarya.Gross, Renald. 1991. Peak Learning. Penerjemah. Jakarta: Kaifa Alwiyah Abdurrahman. Terjemahan dari Peak Learning. Newyork: Mcceraw, Hillbook Company. Makmun, Abin Syamsudin. 1996. Analisis Posisi Pendidikan. Jakarta: Biro perencanaan pendidikan. Depdikbud Pusat Kurikulum. 2001. Kebijakan Kurikulum berbasis kompetensi 2002. Jakarta: Pusat Kurikulum
MENYANYIKAN LAGU WAJIB NASIONAL SEBAGAI SARANA PENINGKATAN NASIONALISME
No full textAbstrak : Tingkat nasionalisme pada kalangan generasi muda masa kini kian menurun. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara dengan bangsa yang besar. Ironsinya, generasi muda sebagai agent of chance, dan generasi penerus bangsa banyak yang tidak mau melestarikan budayanya sendiri, bahkan ada yang tidak mengetahuinya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya budaya asing yang masuk di Indonesia, dan menyebabkan perubahan perilaku yang lebih mencintai produk luar negeri daripada produk dalam negerinya sendiri. Menyantikan lagu nasionalisme sebagai salah satu cara untuk meningkatkan jiwa nasionalisme penerus bangsa. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memupuk kembali jiwa nasionalisme, mencintai produk lokal dan menghargai bangsanya sendiri. Kata Kunci : Lagu Wajib Nasional, Nasioanalisme, Generasi Muda Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya teknologi yang semakin canggih, menyebabkan kebudayaan-kebudayaan asing dengan mudahnya masuk ke tanah air. Kebudayaan-kebudayaan asing tersebut, masuk dengan membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah semakin melunturnya jiwa nasionalisme pada diri generasi muda. Banyak generasi muda yang lebih menyukai budaya kebarat-baratan dan membeli produk-produk luar dan bahkan tidak hafal dengan lagu-lagu wajib nasional. Generasi muda lebih banyak menghafal lagu-lagu popular atau lagu barat dibandingkan dengan lagu wajib nasional. Apalagi dengan adanya internet dan sosial media yang sering menayangkan lagu-lagu popular dibandingkan dengan lagu wajib nasional, membuat generasi muda terpengaruh dengan budaya asing dan lebih senang mendengarkan lagu-lagu popular dibandingkan dengan lagu wajib nasional. Sikap mencintai tanah air dan jiwa nasionalisme perlu untuk ditanamkan kepada generasi muda. Adanya jiwa nasionalisme yang kuat akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kukuh serta tidak mudah untuk dipecah belah oleh pihak asing. Jiwa nasionalisme yang tinggi sangat diperlukan oleh generasi muda untuk menjaga keutuhan NKRI, membangun negara dalam berbagai aspek kehidupan, dan mengangkat martabat bangsa di mata negara-negara lain di dunia ini. Nasionalisme diperlukan untuk kelangsungan suatu negara yang aman dari masuknya budaya asing yang dapat memunculkan masalah serta menghancurkan bangsa. Meningkatkan jiwa nasionalisme tidak harus dengan mendengarkan pidato tentang kebangsaan atau membaca buku yang berisi sejarah perjuangan dan biografi para pahlawan bangsa atau cara-cara yang lainnya. Mengetahui dan menyanyikan lagu wajib nasional serta menghayati dan memaknainya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nasionalisme dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Syair dalam lagu wajib nasional yang mengobarkan semangat perjuangan akan melatih generasi muda untuk menghormati perjuangan para pahlawan bangsa dan mengenang jasa-jasanya di dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kekuasaan penjajah, sehingga menumbuhkan semangat nasionalisme, mencintai produk lokal dan menghargai bangsanya sendiri. Generasi muda dapat mengaransemen ulang lagu wajib nasional disesuaikan dengan genre musik yang sedang disukai. Hal ini akan membuat lagu wajib nasional menjadi sering dinyanyikan, sehingga membuat keberadaan lagu-lagu wajib nasional tidak hilang dan menumbuhkan jiwa nasionalisme
UPAYA LSM (LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT) MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI
No full textUPAYA LSM (LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT) MENCEGAH PRAKTEK KORUPSISyafira Eka Efendi Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5Surel: [email protected] AbstrakPada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan permasalahan utama yang di hadapi bangsa Indonesia. Solusi tersebut adalah upaya LSM. LSM diharapkan mampu menjadi kontrol sosial bagi masyarakat untuk mencegah praktek korupsi. Di dalam artikel ini juga dijabarkan bentuk LSM yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Hasil akhir dari upaya LSM ini adalah korupsi di Indonesia bisa di hilangkan. Kata Kunci : korupsi, LSM, masyarakatTindak perilaku korupsi akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media masa maupun media cetak. Perilaku korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi Negara, padahal sebagai wakil rakyat harus mampu menggunakan kedudukannya dengan baik. Korupsi atau rasuah (bahasa latin, corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk,rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Intan (2013)menyatakan korupsi sangat merugikan kalangan masyarkat, suatu masalah yang sangat berdampak terhadap perekonomian Negara. Seperti dilansir dari VIVAnewsmenurut pendapat Wakil Ketua KPK Busyro Muqodda,Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan setidaknya ada 6 titik potensi korupsi dalam dana optimalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Hal tersebut terungkap setelah KPK melakukan kajian tentang penyusunan APBN.KPK menemukan pengalokasian dana optimalisasi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil peninjauan BPKP, ditemukan 15 Kementerian/Lembaga yang menerima tambahan belanja.Fikri (2014) menyatakan Korupsi terjadi disebabkan oleh iman yang tidak kuat, lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, desakan kebutuhan ekonomi dan pengaruh lingkungan. Anonim (2014) Dampak terjadinya korupsi yaitu(1) menyusutnya pendapatan Negara,(2) kewibawaan pemerintah dalam masyarakat berkurang,(3) rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, dan(4) rusaknya moral seseorang dan menghambat pertumbuhan ekonomi.Ciri ciri korupsi diantaranya(1) selalu melibatkan lebih dari 1 orang,(2) bersifat rahasia,(3) dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, dan(4) setiap tindakan mengandung penipuan.Beberapa solusi untuk mengatasi korupsi adalah(1) penetapan sistem penggajian yang layak,(2) mengikuti LSM,(3) meningkatkan ibadah, dan(4) membiasakan hidup berhemat dengan menabung. Salah satu upaya yang paling efektif yaitu dengan mengikuti LSM karena lembaga ini didirikan agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalagunaan wewenang.Kompas (29 Oktober 2008) melansir informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus yang dialami bekas Gubernur Bank Indonesia (BI). Burhanuddin Abdullah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor karena menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp.100 m untuk bentuan hokum 5 mantan pejabat Bank Indonesia. Penyelesaian kasus Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) dan amandemen UU-BI. Burhanuddin Abdullah divonis 5 tahun penjara. BAHASANPada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar, (2) tahap-tahap aplikasi, serta (3) kelebihan dan kekurangan LSM Konsep Dasar LSMLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang dilahirkan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Smith (2006) LSM diartikan sebagai organisasi swasta (nirlaba) yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar bagi masyrakat, dan menangani pengembangan masyarakat. Dengan mengikuti LSM ini diharapkan mampu membantu kinerja pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong masyarakat sadar akan tanggung jawabnya agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan.Sebuah organisasi dapat dikatakan masuk dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) apabila memiliki ciri – ciri diantaranya :(1) bukan bagian dari pemerintah, negara atau birokrasi,(2) dibuat tidak dengan tujuan untuk mendapatkan uang,(3) kegiatan dibuat didasari untuk kepentinagn masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.Berbagai bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) diantaranya :(1) lembaga mitra pemerintah yaitu organisasi non pemerintahan yang melakukan kegiatan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya,(2) lembaga donor yaitu organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain,(3) lembaga professional yaitu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan professional, dan(4) lembaga oposisi yaitu kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah.Tahap – Tahap Aplikasi LSMSaat ini banyak lembaga – lembaga swadaya msyarakat yang bermunculan, hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tahap – tahap yang perlu dilakukan oleh lembaga – lembaga tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut.Tahap IdentifikasiPada tahap identifikasi kegiatannya adalah melakukan identifikasi dilapangan yang riil terhadap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Selain itu diperlukan identifikasi lapangan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam penyelenggaraan kebijakan itu sendiri, memberikan penilaian terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.Caranya dengan mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Tujuan identifikasi ini untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah dijalankan dengan semestinya atau tidak. Identifikasi ini sebagai bukti yang terkait dengan kinerja pemerintah.Tahap Mengumpulkan DanaPada tahap mengumpulkan dana kegiatannya adalah mengumpulkan dana untuk dapat disalurkan kepada lembaga masyarakat yang membutuhkan. Tahap pendanaan ini bertujuan untuk pembangunan di Indonesia. Caranya dengan memberikan kucuran dana untuk masyarakat yang membutuhkan seperti korban bencana alam, fakir miskin dan lain- lain. Hal ini berpotensi untuk penganggulangan kemiskinan di Indonesia.Bantuan ini tidak mensyaratkan kepada pemohon untuk mengembalikan bantuan yang diberikan apabila kegiatan telah selesai, tetapi pemohon cukup menyampaikan laporan hasil kegiatannya. Pada umumnya bantuan ini tidak hanya berbentuk modal / dana cash, tetapi bisa juga dengan tenaga ahli dan manajemen, maupun alih teknologi. Contoh lembaga yang melakukan kegiatan ini diantarannya : Lembaga Pundi Amal, Tali Kasih Indonesia dan sebagainya.Tahap Mengusut dan Menginfestigasi KasusMenginvestigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Sebuah kasus dapat diketahui kerahasiaannya apabila penelusuran terhadap kasus tersebut selesai dilakukan.Pada tahap mengusut dan menginvestigasi kegiatannya adalah bekerja berdasarkan satu isu yang berkaitan dengan profesi tertentu, misalnya: kesehatan, ekonomi, HAM, kriminalitas, dan lainnya. Tugasnya mencari fakta tentang kasus yang diselidiki. Langkah - langkah perencanaan menginvestigasi berikut ini.•Menentukan TemaDi banyak media massa, tema investigasi ditentukan melalui rapat redaksi yang terencana, atau melalui perumusan agenda publik yang dipunyai masing-masing media.Namun, bahkan dalam contoh investigasi legendaris (seperti "Skandal Watergate"), tema itu muncul secara "tidak sengaja", wartawan atau kelompok wartawan menemukan peristiwa yang nampaknya sepele, namun dalam melakukan penggalian secara terus-menerus sehingga berhasil menemukan "peristiwa terselubung" yang jauh lebih besar.•Merumuskan MasalahDalam Perencanaan Investigasi, mencari "akar masalah" sangatlah penting, dalam mencari informasi. Rumusan masalah adalah hal yang ingin ditelusuri melalui investigasi. Untuk itu, rumusan masalah harus sespesifik mungkin dan dalam kalimat pendek. Rumusan masalah juga semacam hipotesis dalam penelitian ilmiah (sesuatu yang harus diuji kebenarannya di "laboratorim" atau lapangan).•Menggali BahanMenggali bahan atau mencari bahan investigasi dapat dilakukan dengan cara wawancara terhadap sumber dan tokoh kunci, atau mencari dokumen dan bukti terpenting dari lapangan.•KomparasiData tertentu tidak berbunyi apa-apa jika tidak dibandingkan dengan data lain. Untuk itu, setiap data yang diperoleh harus dibandingkan dengan data yang lainnya agar mendapatkan data yang benar-benar akurat.•MengujiMengumpulkan semua bahan (wawancara dan dokumen) serta menyortirnya berdasarkan kredibilitas sumber informasi. Memakai dokumentasi itu untuk menguji hipotesis yang telah dibuat (apakah memprkuat atau menggugurkan).•Menulis Dan MenyajikanDalam hal penulisan, laporan investigasi harus ditulis secara padat dan jelas. Namun, yang lebih penting lagi tulisan itu harus argumentatif (memiliki dasar bukti yang kuat dan dibangun dengan logis).Tulisan seringkali harus dilengkapi pemaparan dokumen, foto, dan tabel yang memperkuat tulisan.Tahap Mengkritik Mengkritik dapat diartikan sebagai kegiatan mengemukakan pendapat atau tanggapan terhadap suatu karya yang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruknya hal tersebut, tapi mengkritik cenderung dikaitkan dengan hal-hal yang dinilai kurang baik dari sebuah karya.Pada tahap mengkritik kegiatannya adalah menentang pendapat atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan program yang dijalankannya. Setiap hasil karya pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan. Penilaian terhadap sebuah karya haruslah objektif atau berdasarkan fakta-fakta dan tidak memihak.Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan penguasa, penyampaian kritik ini terjadi apabila adanya kekurangan yang dilakukan pemerintah atau seseorang. Kritik terhadap sebuah karya sebaiknya bersifat membangun, tidak menjatuhkan, dan tidak sekadar mengemukakan kekurangan yang ada. Contoh bentuk penyimpangan yang dilakukan peguasa seperti penyalahgunaan kekuasaan, hambatan birokrasi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, pemborosan dana, dan isu publik lainnya. Kelebihan dan Kekurangan LSMLSM sangat tepat untuk mencegah prakter korupsi. LSM memiliki banyak kelebihan, antara lain:(1) organisasi yang bersifat terbuka, sehingga memudahkan informasi bagi masyarakat,(2) memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan,(3) meningkatkan kemandirian masyarakat,(4) meningkatkan pendapatan masyarakat, dan(5) efektifitas biaya serta bebas dari korupsi. Kelebihan-kelebihan ini akan sangat membantu kinerja pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang.Meskipun memiliki banyak kelebihan, LSM juga memiliki kekurangan diantaranya:(1) keterbatasan keuangan,(2) pengambilan keputusan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan(3) tidak ada koordinasi langsung dari pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan tindak antisipasi sebelum menyimpang dari tujuan LSM tersebut. SIMPULAN DAN SARANBerdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut. Simpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan sekelompok orang secara sukarela dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan. LSM diharapkan mampu membantu kinerja pemerintah dan mendorong masyarakat sadar akan tanggung jawabnya agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ciri yang mendasari LSM yaitu dibuat tidak dengan tujuan untuk mendapatkan uang jadi, tidak membebani masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai empat bentuk diantaranya:(1) lembaga mitra pemerintah,(2) lembaga donor,(3) lembaga professional, dan(4) lembaga oposisi.Dalam tahap aplikasi dilakukan dalam berbagai langkah yaitu:(1) mencatat data dan informasi di lapangan agar mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah dijalankan dengan baik,(2) memberikan kucuran dana kepada masyarakat yang membutuhkan,(3) mencari fakta tentang kasus yang diselidiki, dan(4) menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat.Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya,(1) bersifat terbuka,(2) tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan,(3) meningkatkan kemandirian,(4) pendapatan meningkat, dan(5) efektifitas biaya.Sedangkan kekurangannya,(1) keuangan terbatas,(2) pengambilan keputusan tidak secara ilmiah, dan(3) tidak ada koordinasi dari pemerintah.Saran Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan mampu membantu kinerja pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan sedangkan untuk masyarakat LSM harus memberikan penyuluhan dan dorongan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan sehingga, pemerintah dan masyarakat sadar akan tanggung jawabnya agar tidak menjadi penyebab penyalahgunaan wewenang.Untuk mengatasi keterbatasan keuangan dapat memanfaatkan lembaga donor yang fungsinya adalah memberikan kucuran dana secara sukarela kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengambilan keputusan tidak secara ilmiah yang dilakukan LSM seharusnya keputussan itu diambil dengan memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan, menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Menyelesaikan permasalahan LSM tidak adanya koordinasi langsung dari pemerintah yaitu dengan melakukan pengorganisasian langsung dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpang siuran. DAFTAR RUJUKANAnonim. 2014. Eksekusi Terpidana Korupsi Baju Hansip. Tribun Pontianak, 27 September. Diakses melalui http://pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/2014_KLI_KB_PONT2709_01002.pdf pada tanggal 2 Februari 2019Intan Ayu Khairunnisa, 2013. Kemampuan Interpretasi Gambar Dan Grafik Siswa Dalam Tes Literasi Sains Pisadan Tes Kemampuan Dasar.Kompas. 29 Oktober 2008. Burhanuddin Abdullah Divonis Lima Tahun, hlm. 2.Todaro MP, Smith SC. 2006. Korupsi, Tradisi dan Perubahan Indonesia (Alih Bahasa oleh Haris Munandar dan Puji A.L.). Jakarta: Erlangga. VIVA.co.id.1 Desember 2014. KPK: Ada 6 Celah Korupsi Dana Optimalisasi APBN, hlm. 5. Diakses pada tanggal 1 Februari 201
Peran Sanggar Kawulo Bantarangin Dalam Melestarikan Kesenian Reog Di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
No full textAbstrak : Peran sanggar tari dalam hal ini menunjukkan keikut sertaan atau keterlibatan suatu organisasi atau sanggar untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya, sesuai dengan harapan agar seni tari tetap dilestarikan. Sanggar Kawulo Bantarangin telah menjalankan perannya karena sanggar Kawulo Bantarangin telah mendapatkan haknya yaitu bisa ikut aktif dalam mengikuti kegiatan pelestarian kesenian Reog, dan sanggar Kawulo Bantarangin juga sudah melaksanakan kewajibannya dengan selalu rutin memberikan pelatihan dan memfasilitasi anggota sanggar. Faktor penghambat pelestrian kesenian Reog di sanggar Kawulo Bantarangin yaitu kendala niat dan permasalahan pribadi dari anggota sanggar, belum adanya tim khusus yang bergerak di bidang pendanaan dan pengaruh kemajuan teknologi. Solusi yang dilakukan oleh sanggar Kawulo Bantarangin yaitu dengan selalu membuat ide-ide kreatif terhadap kesenian Reog sekaligus melakukan pendekatan kepada anggota sanggar. Sanggar juga membuat tim khusus yang bergerak di bidang pendanaansekaligus memanfaatkan Hp untuk memvideo teman yang latihan. Kata Kunci : Peran, Sanggar Kawulo Bantarangin, Melestarikan, Kesenian Reo
KINERJA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNGCANGKRING KECAMATAN PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG
No full textKINERJA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNGCANGKRING, KECAMATAN PAGERWOJO, KABUPATEN TULUNGAGUNGIntan Dwi Wulandari Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5Surel: [email protected] AbstrakKinerja Kepala Desa dapat dilihat dari kinerjanya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, salah satunya dalam bidang pembangunan. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting. Apabila pemimpin mempunyai pemikiran yang positif maka akan berpengaruh pada tindakan dan keputusannya, sekaligus dengan program-program yang disusunnya. Pemikiran yang positif dari pemimpin juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hal tersebut sangat membantu karena pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemimpin saja, tetapi juga masyarakatnya, sehingga peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap maju-mundurnya suatu pembangunan. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo dalam merencanakan rencana program pembangunan Di Desa Kedungcangkring, dalam merencanakan suatu program pembangunan selalu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Dusun (MusDus), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk Kinerja Kepala Desa Kedungcangkring dalam mengevaluasi program pembangunan yaitu pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Kedungcangkring belum sepenuhnya melaksanakan. Kedua, evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh KaDes, SekDes, LKM, BPD, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa. Ketiga, evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh Bupati melalui Camat. Sedangkan pelaksanaan evaluasi suatu program pembangunan dilaksanakan oleh 2 (dua) tim, yaitu tim dari desa dan tim evaluasi. Hambatan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo yaitu:(1) perubahan kondisi masyarakat;(2) kurangnya kesadaran warga; dan(3) fokus usulan pada infrastruktur.Sedangkan solusi untuk hambatan pembangunan di Desa Kedungcangkring yaitu:(1) menerima kritik dan saran;(2) memberikan pengarahan; dan(3) memberikan sosialisasi dan himbauan.Kata Kunci : Kinerja, Kepemimpinan, Kepala Desa Perempuan, Pembangunan. PENDAHULUANKinerja kepemimpinan baik laki-laki atau perempuan dalam suatu organisasi sangat diperlukan, karena keberlangsungan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidak bisa dipisahkan dengan pola dan gaya kepemimpinannya. Tanpa kepemimpinan yang baik, hal-hal yang telah ditetapkan dalam perencanaan, pengorganisasian tidak akan dapat direalisasikan. Kepemimpinan sangat diperlukan agar semua sumber daya yang telah diorganisasi dapat digerakkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu (Kartono, 2005:153). Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting. Apabila pemimpin mempunyai pemikiran yang positif maka akan berpengaruh pada tindakan dan keputusannya, sekaligus dengan program-program yang disusunnya. Pemikiran yang positif dari pemimpin juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hal tersebut sangat membantu karena pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemimpin saja, tetapi juga masyarakatnya, sehingga peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap maju-mundurnya suatu pembangunan.Kinerja kepemimpinan Kepala Desa memiliki seni tersendiri. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa diharapkan mampu menjadikan desanya menjadi lebih baik lagi melalui berbagai hal, salah satunya pembangunan, yaitu pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar.Terdapat permasalahan antara kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam pemerintahan yang disebut dengan “gender”. Menurut Mosse (2007:3) gender adalah seperangkat peran seperti halnya topeng ataupun kostum di teater, menyampaikan bahwa kita adalah feminism atau maskulin. Gender lebih berkaitan dengan anggapan dan kebiasaan yang berlaku disuatu tempat tentang bagaiman laki-laki dan perempuan dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial dan budaya setempat. Gender dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena secara fisik mereka berbeda, tetapi karena kedudukannya, fungsi, dan peranan masing-masing dalam kehidupan. Perbedaan tersebut tentunya tidak untuk dibeda-bedakan. Tentu tidaklah adil apabila menomorduakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan derajat yang harmonis antara lakilaki dan perempuan, agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik. Di dalam masyarakat yang terlanjur meyakini kodrat perempuan sebagai makhluk lemah mengakibatkan hanya sebagian perempuan yang ikut berpartisipasi dalam politik. Sebagian perempuan yang lain tidak tau bahwa perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil, dan realistis, sehingga perempuan diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kedudukan dan peranan lakilaki dengan perempuan dalam pembangunan.Sekarang ini partisipasi perempuan telah banyak dilakukan, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gubernur, Bupati, bahkan sudah masuk dalam Pemerintahan Desa. Hal tersebut dibuktikan pada pemilu tahun 2014, terdapat 2.467 orang calon legislative perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sementara jumlah laki-lakinya 4.152, itu membuat calon perempuan mendapat peluang besar (Gajimu.com, 2018). Posisi Kepala Desa banyak juga yang diduduki oleh perempuan, tidak ada perbedaan sebuah Desa dipimpin oleh Kepala Desa laki-laki atau perempuan, karena sebuah kepemimpinan tidak diputuskan melalui gender, tetapi kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya pendidikan, motivasi, pengalaman organisasi dari pemimpin tersebut. Tidak sedikit Kepala Desa perempuan mencapai prestasi yang lebih berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa perempuan sekarang telah tampil menduduki berbagai jabatan penting dalam masyarakat. Peranan perempuan dalam pembangunan merupakan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perempuan pada kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa secara berencana, menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan nasional untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.Berdasarkan argumen di atas, akan dilakukan penelitian dengan judul “Kinerja Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Bidang Pembangunan di Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung”. Peneliti ingin melihat bagaimana kinerja Kepala Desa perempuan tersebut dalam upaya pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. LANDASAN TEORIDefinisi KinerjaKinerja (performance) berasal dari akar kata “to perform” yang artinya melakukan, menjalankan, melaksanakan. Kinerja terjemahan dari performance menurut Sedarmayanti (2016), berarti:(1) Perbuatan, pelaksaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan yang berdaya guna.(2) Pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepadanya.(3) Hasil kerja seorang pekerja, sebuah prose manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standart yang telah ditentukan).(4) Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Definisi KepemimpinanKepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh (Wahjosumidjo, 2005:17). Menurut Thoha (2010:9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. George (dalam Thoha, 2010:5) mengartikan bahwa Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Gaya KepemimpinanGaya kepemimpinan dimiliki oleh seorang pemimpin dan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Thoha (2010:49), gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Macammacam gaya kepemimpinan antara lain:(1) Gaya Kepemimpinan Otokratik. Kepemimpinan otokratik sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Jadi kepemimpinan otokratik adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan sikapnya yang menang sendiri, tertutup terhadap saran dari orang lain dan memiliki idealisme tinggi.(2) Gaya Kepemimpinan Demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikut sertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.(3) Gaya Kepemimpinan Permisif. Gaya kepemimpinan permisif merupakan pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang kuat, sikapnya serba boleh. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya, sehingga bawahan tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap suatu permasalahan. Pemimpin yang permisif cenderung tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan. Definisi PembangunanPengertian pembangunan memiliki beragam definisi, namun secara umum pembangunan merupakan proses melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy, 2005). Menurut Ginanjar (dalam Nurman, 2015), pembangunan adalah suatu proses berubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Alexander (dalam Nurman, 2015:88), pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Jadi dapat disimbulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang lebih baik melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pembangunan DesaIstilah Desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dalam Nurman, 2015). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan DesaMenurut Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.” Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan sebagai berikut:(1) perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa,(2) dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa,(3) musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Tahapan Perencanaan meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan Pembangunan DesaMenurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan sebagai berikut:(1) pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa,(2) pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.(3) pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa,(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa,(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan DesaMenurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan sebagai berikut:(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa,(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa,(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja PemerintahDesa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali,(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Kepala DesaPemerintah Desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah yang bersangkutan. Pemerintah Desa diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Selanjutnya Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. PerempuanJenis kelamin merupakan penyiratan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, laki-laki memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya (Fakih, 2012:7-8). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonnesia (KBBI, 2017), perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. METODE PENELITIANPendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti sebagai instrument utama. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Ibu Seniwati (Kepala Desa), Bapak Maryoto (Sekretaris Desa), Bapak Suprayitno (Kaur Perencanaan), Bapak Mochtar (Kaur Pemerintahan), Bapak Jaelani(Kasi Kesejahteraan), Ibu Titis (BPD Dusun Jati), dan Ibu Suprihatin (perwakilan masyarakat). Kegiatan analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pemeriksaan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Gambar 2.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman dalam Usman, 2009:85) HASIL DAN PEMBAHASANKepala Desa Perempuan dalam merencanakan program pembangunan di Desa Kedungcangkring yaitu dibagi mencari 2 (dua) perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan rencana pembangunan yang berisi rencana pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Yang kedua yaitu perencanan rencana pelaksanaan program pembangunan. Pada rencana pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dilakukan pembentukan tim oleh Kepala Desa. Tim tersebut yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Masyarakat, dan masyarakat. Tim penyusun melakukan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan dari kabupaten dan melakukan pengkajian keadaan desa mengenai musim dan kondisi fisik desa. Pada rencana pebuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan dengan Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan bersama Perangkat Desa, LPM, RT dan RW, Tokoh masyarakat, organisasi masyarakat seperti Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Kelompok Pedagang kecil dari seluruh dusun. Pada rencana pebuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu terlebih dulu dilakukan pembentukan tim penyusun. Tim tersebut ditentukan oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa. Penentuan waktu dan tempat dirundingkan Kepala Desa bersama tim penyusun. Selanjutnya disiapkan dokumen yang diperlukan dan apa saja yan akan dibahas sesuai dengan RKPDesa. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanan rencana pelaksanaan program pembangunan. Pada tahap ini dilakukan(1) penetapan pelaksana kegiatan, siapa yang melaksanakan kegiatan,(2) penyusunan rencana Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan-kesimpulan Penafsiran/verifikasi kerja, biaya, waktu, dan lokasi kegiatan,(3) penyiapan dokumen,(4) penyiapan tenaga kerja dan bahan material, dan(5) sosialisasi kegiatan kepada masyarakat.Kepala Desa Perempuan dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Kedungcangkring yaitu dibagi mencari 2 (dua) pelaksanaan, yaitu yang pertama perencanaan rencana pembangunan yang berisi pelaksanaan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Yang kedua yaitu pelaksanaan program pembangunan. Pada pelaksanaan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dilakukan penyusunan RPJMDes oleh tim penyusun yang telah dibentuk. Apabila telah sesuai, rancangan tersebut kemudian disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Pada pelaksanaan perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan dengan Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kepala Desa Kedungcangkring selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Pada rencana pebuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu Penyusunan tersebut berpedoman pada Berita Acara Musyawarah Desa, hasil pencermatan dokumen RPJM yang telah disepakati, dan Dana Desa yang nantinya akan dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan program pembangunan. Pada pelaks