23526 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PROGRAM TAHFIDZUL QUR'AN DALAM PEMBINAAN KUALITAS BACAAN AL-QUR'AN PESERTA DIDIK MTSN 1 TULUNGAGUNG
No full textSkripsi dengan judul “Implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam Pembinaan Kualitas Bacaan Al-Qur’an Peserta Didik MTsN 1 Tulungagung” ditulis oleh Dewi ‘Azuma ‘Izatama, NIM. 1860201221002, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pembimbing: Ikfi Khoulita, M.Pd.I.
Kata kunci: Program Tahfidzul Qur’an, Kualitas Bacaan Al-Qur’an, Makharijul Huruf, Sifatul Huruf, Kaidah Tajwid.
Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Al-Qur’an wajib dibaca dengan kaidah yang benar untuk menjaga kemurnian dan keasliannya. Namun, masih tingginya angka buta huruf Al-Qur’an di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an terkhusus pada kualitas bacaan masih menjadi persoalan serius. Implementasi Program Tahfidzul Qur’an diperlukan dalam upaya membenahi dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur’an khususnya bagi peserta didik dalam sebuah lembaga yang menaungi program tersebut. MTsN 1 Tulungagung mengembangkan program Tahfidzul Qur’an yang tidak hanya berfokus pada kuantitas hafalan tetapi juga kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi program tersebut dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik terkhusus pada penguasaan makharijul huruf, sifatul huruf, dan penerapan kaidah tajwid dalam bacaan Al-Qur’an peserta didik.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik MTsN 1 Tulungagung berdasarkan penguasaan makharijul huruf. (2) Untuk mendeskripsikan implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik MTsN 1 Tulungagung berdasarkan penguasaan sifatul huruf. (3) Untuk mendeskripsikan implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an peserta didik MTsN 1 Tulungagung berdasarkan penerapan kaidah tajwid.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menerapkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan penelitian ini adalah ustadzah Program Tahfidzul Qur’an dan peserta didik MTsN 1 Tulungagung. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yakni perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber, dan teknik.
Hasil penelitian di MTsN 1 Tulungagung menunjukkan bahwa; Pertama, implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an berdasarkan penguasaan makharijul huruf menunjukkan bahwa pada banyak temuan peserta didik sudah mampu melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya huruf, khsusunya pada makhraj yang relatif mudah seperti makhraj al-jauf dan as-syafatain. Namun, masih ditemukan kesulitan dalam beberapa makhraj tertentu, seperti makhraj al-halaq, al-lisan, dan al-khaisyum, yang memerlukan latihan berkelanjutan dan pembiasaan yang lebih intensif. Upaya perbaikan dilakukan melalui metode setoran, murajaah, serta pengoreksian bacaan secara langsung oleh ustadzah, sehingga kesalahan bacaan dapat diminimalisasi secara bertahap. Kedua, implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an berdasarkan penguasaan sifatul huruf menunjukkan bahwa sebagian peserta didik telah memiliki sedikit pemahaman dasar mengenai sifat-sifat huruf. Dalam implementasinya, bacaan peserta didik belum sepenuhnya konsisten. Pada sifat huruf syiddah, rikhwah, dan qalqalah mampu dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Namun demikian, sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menerapkan huruf dengan sifat hams, jahr, dan tafassyi. Upaya perbaikan bacaan dilakukan melalui metode setoran, murajaah, serta pengoreksian bacaan secara langsung oleh ustadzah, sehingga kemampuan peserta didik dalam menerapkan sifatul huruf menunjukkan perkembangan yang positif secara bertahap. Ketiga, implementasi Program Tahfidzul Qur’an dalam pembinaan kualitas bacaan Al-Qur’an berdasarkan penerapan kaidah tajwid menunjukkan bahwa pada banyak temuan peserta didik telah mengetahui secara teoritis terkait dengan kaidah tajwid. Dalam implementasinya, peserta didik mampu menerapkan dengan baik hukum bacaan Nun mati dan tanwin, namun belum sempurna pada hukum bacaan ikhfa dan iqlab. Kesalahan yang sering ditemukan terdapat pada implementasi hukum bacaan mad, seperti mad thabi’i, mad jaiz munfashil, mad wajib muttashil, dan mad aridh lissukun. Pada hukum bacaan mad ‘iwad peserta didik secara keseluruhan sudah mampu menguasainya. Upaya perbaikan bacaan dilakukan melalui metode setoran, murajaah, serta pengoreksian bacaan secara langsung oleh ustadzah, sehingga kemampuan peserta didik dalam penguasaan dan penerapan kaidah tajwid pada bacaannya berjalan baik secara bertahap
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA BEBAN KERJA DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN GURU TK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2017 DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Perbandingan di TK Tunas Kasih Trenggalek dan TK Kemala Bhayangkari 52 Trenggalek)
No full textSkripsi dengan judul “Analisis Kesenjangan Antara Beban Kerja dan
Tingkat Kesejahteraan Guru TK Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Perbandingan di
TK Tunas Kasih Trenggalek dan TK Kemala Bhayangkari 52 Trenggalek)” ini
ditulis oleh Salma Arindia (NIM. 1860103221091), dengan pembimbing Moh.
Nu’man, M.H.
Kata Kunci: Beban Kerja Guru TK Tunas Kasih Trenggalek dan TK Kemala
Bhayangkari 52 Trenggalek, Kesejahteraan Guru TK Tunas Kasih Trenggalek dan
TK Kemala Bhayangkari 52 Trenggalek, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 1 Tahun 2017, Fiqh Siyasah.
Latar belakang penelitian ini Berdasarkan observasi awal, di TK Kabupaten
Trenggalek khususya di TK Tunas Kasih yang masih terdapat kesenjangan antara
beban kerja guru dan tingkat kesejahteraan TK Sedangkan di TK Kemala
Bhayangkari 52 Trenggalek, Guru yang sebagian besar telah bersertifikasi memiliki
tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik dibandingkan guru TK non-sertifikasi.
Penelitian ini juga mengkaji pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
1 Tahun 2017. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pemerintah sebagai pemegang
amanah berkewajiban mewujudkan keadilan dan kemaslahatan melalui pemenuhan
hak pekerja secara proporsional, sehingga diperlukan kajian mengenai kesesuaian
kebijakan kesejahteraan guru TK dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai Fiqh
Siyasah.
Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana
kesenjangan antara beban kerja dan tingkat kesejahteraan guru TK di Kabupaten
Trenggalek serta Faktor-faktor yang mempengaruhinya? (2) Bagaimana Analisis
kesenjangan antara beban kerja dan tingkat kesejahteraan guru TK berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017? (3) Bagaimana
Analisis kesenjangan antara beban kerja dan tingkat kesejahteraan guru TK
berdasarkan Fiqh Siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis
kesenjangan antara beban kerja dan tingkat kesejahteraan guru TK di Kabupaten
Trenggalek serta Faktor-faktor yang mempengaruhinya. (2) Mengkaji kesesuaian
Analisis kesenjangan antara beban kerja dan tingkat kesejahteraan guru TK
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017. (3)
Mengidentifikasi Analisis kesenjangan antara beban kerja dan tingkat kesejahteraan
guru TK berdasarkan Fiqh Siyasah.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji
peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dan
kesejahteraan guru, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1
Tahun 2017. Pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan terkait beban kerja dan tingkat kesejahteraan guru TK., Penelitian
lapangan melalui wawancara dengan staff Dinas Pendidikan khususnya, Guru TK
dan Kepala Sekolah TK Tunas Kasih Trenggalek dan Guru TK dan Kepala Sekolah
TK Kemala Bhayangkari 52 Trenggalek. Analisis data dilakukan secara deskriptifanalitis
dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap teori dan kerangka hukum
yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru TK non-sertifikasi di TK Tunas
Kasih Trenggalek menerima tingkat kesejahteraan yang belum layak dan tidak
sebanding dengan beban kerja yang ditanggung. Sementara itu, guru TK
bersertifikasi di TK Kemala Bhayangkari 52 Trenggalek memperoleh kesejahteraan
yang relatif lebih baik melalui tunjangan profesi, meskipun beban kerja yang
dijalankan secara substantif tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa
perbedaan kesejahteraan guru lebih dipengaruhi oleh status sertifikasi dibandingkan
dengan proporsionalitas beban kerja. Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017, pemerintah daerah secara normatif telah
menyediakan landasan hukum mengenai pemenuhan hak dan kesejahteraan guru
TK. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata dan
optimal, terutama akibat keterbatasan anggaran daerah dan perbedaan status
kepegawaian guru. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kondisi ini menunjukkan belum
optimalnya perwujudan prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maslahah)
dalam pemenuhan hak guru sebagai amanah negara. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan yang lebih adil, proporsional, dan berpihak pada kesejahteraan guru TK
guna mendukung kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Trenggalek
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI MTs NEGERI 3 BLITAR
No full textSkripsi dengan judul “Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar” ini ditulis oleh Zakia Dewi Nurfatimah dengan NIM 1860207222059 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pembimbing Bapak Moh. Mashudi, M.Pd.I.
Kata Kunci : Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, Mutu Pembelajaran.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang proses belajar mengajar di madrasah. Pada MTs Negeri 3 Blitar, sarana dan prasarana pendidikan tergolong lengkap dan dikelola secara terencana serta berkelanjutan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji guna memahami kontribusi pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif terhadap peningkatan mutu pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar?; 2) Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar?; 3) Bagaimana pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar?; 4) Bagaimana pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, diskusi teman sejawat, serta triangulasi sumber dan teknik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Negeri 3 Blitar telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. 1) Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan melalui rapat koordinasi awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan madrasah, dengan menetapkan skala prioritas yang dituangkan dalam RKAM dengan pembagian kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. 2) Pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai perencanaan awal, menitikberatkan pada penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi seperti proyektor, perangkat komputer, pengembangan laboratorium dengan mekanisme pembelian, pembangunan, hibah, dan perbaikan, sarana yang tidak layak, serta open tender untuk pengadaan berskala besar. 3) Pendayagunaan sarana dan prasarana dilakukan secara terkontrol oleh guru dan siswa untuk mendukung pembelajaran yang variatif dan interaktif dengan pembagian tanggung jawab yang jelas sehingga berdampak pada meningkatnya keaktifan siswa serta inovasi metode pembelajaran guru. 4) Pengawasan sarana dan prasarana dilaksanakan secara partisipatif dan administratif dari pelaporan kerusakan oleh warga madrasah, pengecekan sarpras secara langsung oleh waka sarana dan prasarana, serta pencatatan inventaris dan pemutakhiran data melalui sistem Dapodik yang dilaporkan secara periodik setiap enam bulan hingga satu tahun sekali sebagai dasar evaluasi dan perencanaan tindak lanjut untuk periode berikutnya
ANALISIS REGULASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE JABATAN 2024-2029 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
No full textLuluk Sintiya Wulandari, NIM. 1860103221064, Analisis Regulasi Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPR RI Periode Jabatan 2024-2029 Dalam Perspektif Fiqh siyasah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, universitas islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan Dosen pembimbing Bapak Satrio Wibowo, M.H.
Kata kunci : tunjangan perumahan, DPR RI, keadilan, fiqh siyasah.
DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh hak keuangan dan administratif, termasuk fasilitas perumahan yang secara normatif diatur dalam UU MD3 beserta peraturan turunannya. Pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI sebesar Rp50 Juta per bulan menimbulkan kritik publik karena dinilai kurang mencerminkan keadilan sosial, khususnya ditengah tekanan sosial-ekonomi masyarakat, situasi bencana, serta masih adanya ketimpangan dalam penegakan hukum seperti sekarang ini.
Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga fokus dan pertanyaan meliputi, 1.) Bagaimana pengaturan mengenai pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029; 2.) Bagaimana pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 dalam prespektif fiqh siyasah; 3.) Bagaimana regulasi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 dalam perspektif fiqh siyasah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, fiqh siyasah, teori keadilan, dan legitimasi. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif memalui penalaran yuridis dan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1.) Dari aspek pengaturan hukum, pemberian tunjangan perumahan telah diatur secara berjenjang sesuai konstitusi sehingga memenuhi asas legalitas dan dapat dinilai adil secara formal, tetapi dalam praktiknya tetap terdapat risiko konflik kepentingan karena DPR memiliki kewenangan dalam penyusunan sekaligus pengawasan anggaran yang juga mengatur hak keuangannya sendiri; 2.) Dalam perspektif fiqh siyasah, pemberian tunjangan perumahan dapat dianggap adil sepanjang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan mendukung pelaksanaan amanah sebagai ulil amri; 3.) Regulasi tunjangan perumahan anggota DPR RI periode jabatan 2024–2029 secara formal dinilai adil karena memiliki dasar hukum yang sah sebagai pengganti RJA dan bertujuan menunjang fungsi DPR, namun secara substansial dipersoalkan karena besaran tunjangan dinilai kurang proporsional dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan kemampuan fiskal negara, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial; Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menilai keadilan dan proporsionalitas regulasi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, regulasi pemberian tunjangan perumahan masih perlu evaluasi berkala oleh pemerintah dan anggota DPR RI dengan melibatkan lembaga pengawas independen
PENGELOLAAN ROYALTI COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
No full textSkripsi dengan judul “Pengelolaan Royalti Cover Lagu Di Platform digital Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Perspektif Fiqh Siyasah” ditulis oleh Peti, NIM 1860103221072, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing Dr. Ahmadi Abdul Shomad Faiz Nahdhiyanto, M.H.
Kata Kunci: Royalti, Cover Lagu, Platform Digital, PP No. 56 Tahun 2021, Fiqh Siyasah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang mendorong maraknya praktik cover lagu di berbagai platform digital yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pemanfaatan hak cipta, khususnya mengenai pengelolaan royalti atas lagu yang digunakan kembali oleh pihak lain. Negara kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pencipta lagu. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan royalti atas cover lagu di platform digital masih menimbulkan perdebatan, baik dari sisi kepastian hukum maupun keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya meninjau aspek hukum positif, tetapi juga dianalisis dari perspektif fiqh siyasah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan royalti cover lagu di platform digital menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta menilai pengelolaannya dalam perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan royalti lagu melalui sistem pengelolaan kolektif yang terpusat di bawah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, pengaturan tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme pengelolaan royalti atas cover lagu di platform digital, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam praktiknya. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan pengelolaan royalti tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum dan perlindungan hak ekonomi (hifz al-mal), tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat
ANALISIS TERHADAP WACANA TRANSFER DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN MAQASHID SYARIAH
No full textPerkembangan ekonomi digital telah mendorong meningkatnya praktik transfer data pribadi lintas negara. Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade secara eksplisit membuka ruang bagi fasilitasi arus data lintas batas antara Indonesia dan Amerika Serikat. Joint statement ini menjadi titik krusial karena menempatkan data sebagai bagian dari agenda kerja sama ekonomi digital, sekaligus memunculkan implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Kondisi ini menjadi semakin signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengharuskan adanya kesetaraan tingkat perlindungan dalam setiap transfer data ke luar negeri. Namun, perbedaan mendasar antara model perlindungan data Indonesia yang bersifat komprehensif dan model sektoral yang dianut Amerika Serikat menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan prinsip kesetaraan perlindungan serta potensi implikasi konstitusional terhadap hak privasi warga negara Indonesia ketika data diproses di luar yurisdiksi nasional.
Rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana pengaturan transfer data pribadi lintas negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya terkait pertukaran data warga negara Indonesia dengan Amerika Serikat? 2) Bagaimana efektivitas perlindungan hak privasi warga negara dalam praktik transfer data pribadi lintas negara menurut hukum positif? 3)Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap praktik transfer data pribadi warga negara Indonesia ke luar negeri?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, prinsip perlindungan data modern, doktrin hak privasi sebagai hak konstitusional, serta teori efektivitas hukum. Pendekatan maqahid syari‘ah digunakan sebagai kerangka normatif-filosofis untuk menilai kesesuaian kebijakan transfer data lintas negara dengan tujuan kemaslahatan melalui telaah literatur hukum Islam kontemporer dan studi perbandingan praktik internasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara normatif undang-undang tersebut telah menetapkan standar tinggi melalui prinsip kesetaraan perlindungan dan keharusan dasar hukum yang jelas bagi transfer data ke luar negeri; (2) Belum adanya parameter operasional penilaian kesetaraan perlindungan, fragmentasi kelembagaan pengawasan, serta perbedaan mendasar dengan model sektoral Amerika Serikat yang dinilai belum memberikan tingkat perlindungan setara. Kondisi ini berpotensi melemahkan perlindungan hak privasi warga negara ketika data berada di luar yurisdiksi Indonesia dan menimbulkan risiko kerugian sistemik; (3) Dari perspektif maqashid syari‘ah, praktik transfer data yang tidak menjamin keamanan dan kendali subjek data berpotensi mengancam perlindungan jiwa, mencederai kehormatan atau privasi, serta menimbulkan kerugian material. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan transfer data lintas negara harus diletakkan pada prinsip perlindungan hak dasar dan kemaslahatan, bukan semata pada kepentingan efisiensi ekonomi
ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK MANDIRI KANTOR CABANG TULUNGAGUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999
No full textImaniyar Nur Aziza, 126101212134, Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kredit
Usaha Rakyat Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung Ditinjau dari
Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam
Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Dosen Pembimbing: Dr.
Abd Khoir Wattimena, M.H.
Kata Kunci : Kredit Macet, Wanprestasi, Undang-Undang Fidusia No. 42
Tahun 1999
Penelitian itu dilatar belakangi oleh meningkatnya penyaluran Kredit Usaha
Rakyat oleh perbankan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap
pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun Kredit Usaha
Rakyat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam
praktiknya tidak sedikit debitur yang melakukan kredit macet atau kredit
bermasalah, baik berupa keterlambatan pembayaran angsuran maupun tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut
menimbulkan risiko kerugian bagi bank, sehingga diperlukan mekanisme
penyelesaian wanprestasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya
Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur
pelaksanaan penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri
Kantor Cabang Tulungagung? (2) Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian
wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung
ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999? Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur penyelesaian wanprestasi Kredit
Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung serta menilai
kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
Yuridis-empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian (1) Penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada
Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung dilakukan secara persuasif dan
bertahap, dimulai dari penagihan melalui komunikasi langsung kepada debitur,
pemberian surat peringatan secara bertahap hingga somasi, sebelum akhirnya
dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur tetap tidak
memenuhi kewajibannya. (2) Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42
Tahun 1999, penyelesaian wanprestasi tersebut pada prinsipnya telah sesuai.
Penerapan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan bahwa meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya Bank Mandiri
tetap menempuh jalur pengadilan sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk
memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 29, eksekusi jaminan dilakukan
melalui pelelangan apabila debitur cidera janji. Selanjutnya, sesuai Pasal 36,
pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
bank dikenakan sanksi pidana, yang dalam praktik di Bank Mandiri diperlakukan
sebagai tindak penggelapan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian
TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ALOKASI MODAL USAHA OLEH NASABAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PNM MEKAAR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
No full textNabila Febriani, 1860101221045, Tinjauan Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terhadap Ketidaksesuaian Alokasi Modal Usaha oleh Nasabah dalam Pelaksanaan Program PNM Mekaar di Kabupaten Tulungagung.Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2025, Pembimbing: Amilis Kina.,M.E.I.
Kata kunci: Program PNM Mekaar, Ketidaksesuaian Alokasi Modal Usaha, Maqashid Syariah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Program Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera melalui pembiayaan usaha ultra-mikro berbasis kelompok. Namun, dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian alokasi modal usaha, di mana dana pembiayaan dialihkan dari tujuan produktif ke kebutuhan konsumtif rumah tangga maupun pelunasan utang sebelumnya. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan normatif dalam perspektif syariah serta risiko hukum dalam sistem penjaminan pembiayaan.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pembiayaan serta ketentuan alokasi modal usaha dalam Program PNM Mekaar di Kabupaten Tulungagung; (2) mengidentifikasi dan menguraikan bentuk-bentuk ketidaksesuaian penggunaan modal usaha oleh nasabah guna memperoleh gambaran empiris mengenai praktik di lapangan; dan (3) mengkaji ketidaksesuaian alokasi modal usaha tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional yang berlaku.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data meliputi wawancara langsung, observasi lapangan, serta studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan buku. Teknik analisis data dilakukan melalui kondensasi data dan penyajian data secara deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara normatif, mekanisme pembiayaan PNM Mekaar telah mengatur penggunaan modal untuk kegiatan usaha produktif, namun implementasinya belum berjalan secara efektif; (2) ditemukan praktik penggunaan dana pembiayaan untuk konsumsi rumah tangga, pelunasan utang non-produktif, serta usaha yang tidak memiliki keberlanjutan ekonomi; (3) dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan lima tujuan pokok syariah, khususnya dalam menjaga keberlanjutan kehidupan, akal, keturunan, harta, dan nilai-nilai keberagamaan dalam aktivitas ekonomi; dan (4) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, ketidaksesuaian alokasi modal usaha melemahkan fungsi penjaminan sebagai instrumen mitigasi risiko, meningkatkan potensi gagal bayar, serta mengganggu kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan.
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian alokasi modal usaha dalam Program PNM Mekaar tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berdampak normatif dan yuridis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan penggunaan dana, peningkatan literasi usaha nasabah, serta penyesuaian mekanisme penjaminan agar selaras dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, prinsip Maqashid Syariah, dan kepastian hukum pembiayaan
IMPLEMENTASI METODE QIROATI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MEMBACA AL-QUR’AN DI PHATNAWITYA SCHOOL YALA THAILAND SELATAN
No full textSkripsi dengan judul "Implementasi Metode Qiroati dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur'an di Phatnawitya School Yala Thailand Selatan" ditulis oleh Dewi Lu'luizzahro. Nim. 17201163384. Dosen pembimbing Dr. Muhamad Zaini, MA. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Membaca Al Qur'an adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Bagi setiap muslim membaca Al Qur'an dan menanamkan nilai yang terkandung di dalam Al Qur'an sudah menjadi kewajiban sehingga ada waktu khusus untuk belajar membaca Al Qur'an. Membaca Alquran dengan benar sesuai dengan kaidah bacaan, menerapkan ilmu tajwid, dan tartil akan memenuhi harapan bagi setiap lembaga pendidikan dan juga orang tua peserta didik. Terlebih jika peserta didik dapat menerapkan kandungan pada setiap ayat yang ia baca dari kitab suci umat islam tersebut.
Dalam peneliti ini, fokuspembahasan adalah 1) Bagaimana implementasi metode Qiroati dalam meningkatkan kualitas membaca Al Quran di Phatnawitya School Yala Thailand Selatan?; 2) Bagaimana hambatan implementasi metode Qiroati dalam meningkatkan kualitas membaca Al Quran di Phatnawitya School Yala Thailand Selatan?; dan 3) Bagaimana dampak implementasi metode Qiroati dalam meningkatkan kualitas membaca Al Quran di Phatnawitya School Yala Thailand Selatan?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Lokasi yang peneliti gunakan untuk penelitian adalah di Phatnawitya School Yala Thailand Selatan, yang beralamat di 57 Santisuk Rd, Mueang Yala District, Yala 95000, Thailand Selatan.
Berdasalkan hasil dari penelitian disimpulkan bahwa 1) implementasi metode Qiroati di Phatna Witya School Yala Thailand Selatan, pendidik membuat strategi dalam pembelajarannya, strategi tersebut adalah membaca aktif secara bergantian; 2) Hambatan yang ada di Phatnawitya School Yala Thailand Selatan adalah rendahnya motivasi belajar siswa, keadaan kelas yang kurang kondusif, 3) dan pengaruh dari pergaulannya; 3) Dampak adanya metode Qiroati di Phatnawitya School Yala adalah bebagian peserta didik sudah mampu untuk membaca Al Quran yang sesuai dengan kaidah dan tajwid seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan memanfaatkan waktu istirahatnya untuk membaca Al Qur'an sehingga kualitas membacanya bisa ditingkatkan.
Kata kunci: Implementasi, Membaca Al Qur'a
PENGARUH FEAR OF MISSING OUT (FOMO) TERHADAP INTENSITAS PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK PADA MAHASISWA GENERASI Z DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
No full textPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Fear of Missing Out (FOMO) terhadap intensitas penggunaan Aplikasi TikTok pada mahasiswa Generasi Z di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perkembangan teknologi secara pesat pada era dgital sehingga dapat merubah perilaku sosial terutama pada kalangan Generasi Z. Salah satu fenomena yang muncul dari penggunaan sosial media adalah Fear of Missing Out (FOMO) sehingga bisa saja dapat mempengaruhi seseorang dalam penggunaan media sosial TikTok. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 200 sampel dengan menggunakan teknik non-probabilitas (purposive sampling). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survey, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuisioner, dan analisis data menggunakan analisis uji regresi linier sederhana dan Uji- t independetsample test. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan nilai R Squere sebesar 0,751. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Fear of Missing Out (FOMO) menyumbang faktor pengaruh dari variabel intensitas penggunaan Aplikasi TikTok adalah sebesar 54,6% , sedangkan sisanya 45,4 dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Fear of Missing Out. Dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Fear of Missing Out (FOMO) terhadap intensitas penggunaan Aplikasi TikTok pada mahasiswa Generasi Z di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung