Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Prospek Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan
Get PDFEnglishThis paper aims to study the households’ activities diversification to support food security and poverty alleviation in Indonesia based on reviews of literatures and research results. The study shows that households’ activities diversification has a strategic prospect to support food security efforts and poverty alleviation. However, to apply the results we have to focus on: (1) At macro level, diversification developing efforts are directed toward policy on development model application focused on job creation and economic activities in rural areas, (2) In the era of regional autonomy, local governments’ roles are very strategic in policy implementation on job creation and economic activities through agro-industry development in rural areas based on local resources, (3) Various levels and factors affecting diversification require policy implementation on job creation and economic activities locally specific, (4) Policy on business development for lower and medium income groups facilitates their access to agricultural resources, while for higher income group the policy is to secure their investments in rural areas. Furthermore, policy on reduction of high-cost economy is urgently required. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk menelaah diversifikasi usaha rumah tangga dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui review hasil-hasil penelitian dan studi pustaka. Hasil review menunjukkan bahwa diversifikasi usaha rumah tangga memiliki prospek strategis dalam mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian dalam penerapannya perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) Secara makro upaya pengembangan diversifikasi diarahkan pada penerapan kebijakan model pembangunan yang difokuskan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan, (2) Berkaitan dengan otonomi daerah, peran Pemerintah Daerah sangat strategis dalam operasional kebijakan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha melalui pengembangan agroindustri di pedesaan berbasis potensi wilayah setempat, (3) Adanya variasi tingkat dan faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga menuntut pentingnya penerapan kebijakan pengembangan perluasan kesempatan kerja dan peluang kerja yang bersifat lokal spesifik, (4) Kebijakan pengembangan diversifikasi usaha bagi kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah dan sedang diarahkan pada fasilitasi untuk akses terhadap sumberdaya pertanian, sedangkan bagi kelompok pendapatan tinggi dukungan kebijakan yang mampu mendorong keamanan dan kenyamanan berusaha bagi investor untuk melakukan investasi di pedesaan. Fasilitasi berupa kebijakan-kebijakan yang mampu menekan ekonomi biaya tinggi merupakan langkah yang perlu ditempuh
Dinamika Program dan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi
Get PDFEnglishRice Production Enhancement Programs (P4) is consistently carried out by the government to meet domestic demand for rice. This paper describes dynamics of P4 implementation, namely their strengths and weaknesses. There were 11 programs launched, beginning with Central Rice Program (Padi Sentra) in 1958 up to Special Intensification (Insus) in 1979 with highest achievement of rice self sufficiency in 1984. Insus was improved in 1987 and it was then called as Supra Insus. In 1990 rice production was stagnant and rice import tended to enlarge. Rice Based Farming System with Agribusiness Orientation (SUTPA), Agribusiness Oriented Intensification (Inbis), and Self Reliance Movement on Rice, Corn, and Soybean (Gema Palagung) programs were introduced to anticipate changing domestic and international circumstances. El Nino took place when the programs were carried out triggering delay of harvest seasons and low production. At last, paradigm of agricultural development was improved through system development and agribusiness oriented, namely corporate farming as the starting point of on-going Integrated Crops and Resources Management (PTT) program. To induce the farmers nationwide to adopt technologies immediately the government copes with many constraints. It is suggested that the generated technologies are packed in sociodrama before disseminated intensively through various mass media, especially television.IndonesianUntuk mencukupi kebutuhan beras, pemerintah terus mengupayakan program peningkatan produksi padi (P4) melalui berbagai kebijakan. Tulisan ini mengemukakan dinamika P4 yang telah diimplementasikan dengan menganalisis kelemahan dan kekuatan suatu program. Tujuan penulisan untuk memperoleh opsi kebijakan P4 mendatang. Ada sebelas program yang telah diluncurkan, diawali dengan Program Padi Sentra (1958) hingga lahir Intensivikasi Khusus (1979) yang berhasil meraih swasembada beras (1984). Tahun 1987 Insus disempurnakan menjadi Supra Insus. Tahun 1990 produksi padi cenderung stagnan, import beras terus meningkat. Untuk merespon berbagai perubahan lingkungan internasional dan domesik diimplementasikan program Sistem Usahatani Berbasis Padi Berorientasi Agribisnis (SUTPA), Intensifikasi yang Berwawasan Agribisnis (Inbis) dan Gema Palagung. Saat program dalam implementasi terjadi El-Nino yang menyebabkan panen mundur dan produksi rendah. Akhirnya dilakukan pembenahan paradigma dalam pengembangan pertanian yaitu mutlak berbasis pengembangan sistem dan berorientasi agribisnis, yaitu usahatani korporasi yang selanjutnya menjadi dasar dalam program Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) yang sedang diuji. Selalu ditemukan kendala dalam menyebarluaskan teknologi yang telah dihasilkan dalam skala luas agar cepat diadopsi petani. Diusulkan agar teknologi yang telah dihasilkan dikemas dalam sosiodrama kemudian disebarluaskan secara intensif melalui berbagai media terutama televisi
Some Contemporary Features of Indonesian Dairy Industry
Get PDFEnglishThe milk consumption trend in Indonesia has been growing since 1969, which is thought to be basis for developing existing dairy industry. The paper attempts to review the present picture of dairy industry in Indonesia. The study is based on the secondary data and information obtained from relevant sources. The paper concludes that the dairy industry is heavily regulated. The fluid milk production is characterized by small-size operations on one hand, and the processing side is dominated by quite a few large scale corporations on the other hand. The fresh milk market is relatively more competitive than the dairy products market. Some dairy products are produced under oligopolistic or even monopolistic factories. Although the fresh milk production is organized under co-operative system, its role is weak relative to the factories' role. The role of co-operative will further dwindle when the GATT/WTO agreement becomes in effect. Both price and income elasticities of dairy products seem to be elastic. Thus, as income per capita improves, the demand for dairy products are expected to increase. This will lead to higher growth of imports. To maintain consumers' satisfaction, trade and investment policies in milk factories needs to be relaxed to stimulate fair competition. IndonesianKonsumsi susu di Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 1969, yang menjadi dasar pengembangan industri persusuan saat ini. Makalah ini merupakan tinjauan dari dari gambaran keadaan industri persusuan di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan informasi yang dikumpulkan dari lembaga instansi dan sumber-sumber terkait dengan persusuan nasional. Makalah menyimpulkan bahwa industri persusuan sarat dengan perlindungan pemerintah. Bidang budidaya dan produksi susu segar dicirikan oleh usaha skala kecil yang jumlahnya banyak sementara bidang pengolahan (IPS) dikuasai oleh perusahaan besar yang jumlahnya sangat sedikit. Pasar susu segar lebih bersaing daripada pasar produk susu. Bahkan beberapa produk diproduksi oleh perusahaan yang oligopolistik atau bahkan monopolistik. Walaupun produksi susu segar diorganisasikan dalam bentuk koperasi, peranannya sangat lemah dibandingkan dengan peranan IPS. Peranan koperasi ini akan semakin melemah nanti, manakala aturan-aturan GATT/WTO akan diterapakan di kemudian hari. Nilai elastisitas permintaan harga dan pendapatan produk susu akan meningkat pula. Hal ini akan menyebabkan peningkatan impor produk susu. Untuk memelihara kepuasan konsumen di dalam negeri, maka beberap kebijakan perdagangan dan investasi dalam pengolahan susu perlu dilonggarkan agar tercipta persaingan yang sehat
Strategi Pengembangan Teknologi Usahatani Konservasi untuk Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan: Tinjauan untuk Mengatasi Kegagalan Adopsi Teknologi Usahatani Konservasi di Daerah Perbukitan
Get PDFEnglishEnvironmental degradation, especially upland area agro ecosystem, is a serious threat to both current and future generations. Failure of conservation farm management technology development in upland rural areas is the breakdown of environmental improvement. This is an incoming danger to overall people especially those in rural areas. This paper describes strategy to develop conservation farm management technology for sustainable rural development. Through agriculture industrialization strategy based on sustainable rural development, it is expected that development of conservation farm management will be successful. Strategy of the technology development needs to consider some aspects, such as producing high value-added agricultural products and environmental services, conducive to local capital resources and economic development, favorable to young rural labor, encouraging modern farm management innovation, and contributing to established agribusiness organization and institution.IndonesianKerusakan lingkungan, khususnya agroekosistem kawasan perbukitan (upland area) harus dipandang sebagai ancaman serius bagi kehidupan masa kini dan terutama bagi generasi mendatang. Gagalnya pengembangan teknologi usahatani konservasi di pedesaan lahan kering perbukitan dan dataran tinggi dapat dipandang sebagai bobolnya upaya perbaikan lingkungan dan khususnya kawasan perbukitan. Hal ini dapat dimaknai sebagai semakin mendekatnya ancaman terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat pedesaan. Tulisan ini berupaya merumuskan strategi pengembangan teknologi usahatani konservasi untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan. Dengan strategi industrialisasi pertanian dalam bingkai pembangunan pedesaan berkelanjutan, pengembangan teknologi usahatani konservasi diharapkan akan mencapai hasil yang lebih baik. Strategi pengembangan teknologi tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek yaitu diarahkan untuk menghasilkan produk pertanian dan jasa lingkungan yang bernilai tambah tinggi, kondusif terhadap tenaga kerja muda pedesaan, kondusif terhadap sumberdaya kapital dan pengembangan ekonomi setempat, kondusif terhadap inovasi usahatani mutakhir, serta terbangunnya keorganisasian dan kelembagaan bisnis pertanian
Keterasingan Sosial dan Eksploitasi Terhadap Buruh Nelayan
Get PDFIndonesianMasyarakat nelayan masih menyimpan banyak permasalahan yang belum seluruhnya dapat dipahami secara memuaskan, terutama tentang aspek sosial budayanya yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Penyebab yang utama adalah pola kerja, pola hidup dan sifat pekerjaannya yang bekerja di laut sebagai penangkap ikan. Tulisan ini didasarkan atas berbagai hasil penelitian, disusun untuk mendeskripsikan adanya dua fenomena yang saling mempengaruhi, yaitu keterasingan sosial dan eksploitasi terhadap buruh nelayan. Keterasingan sosial disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan terputusnya hubungan dengan luar yang disebabkan pola kerjanya yang terpisah di lautan, sehingga juga menimbulkan sikap mental persepsi yang cenderung negatif terhadap dunia diluarnya. Eksploitasi terhadap buruh nelayan menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah sehingga mereka selalu terbelit dalam kemiskinan. Eksploitasi tersebut dilakukan oleh hampir seluruh pihak yang terlibat dalam usaha perikanan laut, yaitu juragan darat, pedagang, pemilik modal, dan lain-lain. Upaya untuk melepaskan diri buruh nelayan dari keterasingan sangat perlu agar eksploitasi terhadap mereka bisa dikurangi sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya bisa meningkat, serta untuk pengembangan sektor perikanan pada umumnya
Daya Saing Usahatani Tebu di Jawa Timur
Get PDFIndonesianProvinsi Jawa Timur merupakan daerah penghasil gula terbesar di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir produksi gula terus meningkat dan memberikan kontribusi lebih dari 50 persen produksi gula nasional. Sebagai komoditas yang kegiatannya banyak melibatkan masyarakat, industri gula telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kaitan ini pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan untuk mengatur pelaku pasar yang terlihat dalam sistem agribisnis gula. Dua kebijaksanaan yang ditujukan kepada petani tebu adalah penetapan pola glebagan yang menentukan batasan areal tebu seluas 30 persen dari luas wilayah, serta penetapan wilayah kerja pabrik gula. Kedua kebijaksanaan itu telah menghilangkan kesempatan petani untuk memilih komoditas yang ingin diusahakan serta memperoleh penerimaan usahatani yang lebih tinggi. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran areal pertanaman tebu rakyat dari lahan sawah ke lahan kering. Hal ini disebabkan oleh penerimaan usahatani tebu pada lahan sawah lebih rendah dibandingkan dengan komoditas alternatif. Sedangkan untuk tebu yang diusahakan pada lahan kering, tingkat penerimaan yang diperolh pada sebagian besar lokasi penelitian lebih tinggi. Untuk mempertahankan pertanaman tebu pada lahan sawah diperlukan perhatian terhadap faktor utama yang menentukan daya saing, yaitu produktivitas hablur serta perbandingan harga provenue gula dan harga dasar gabah. Dalam kaitan ini berbagai program hendaknya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu, serta perbaikan efisiensi dan kinerja pabrik gula
Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia
Get PDFEnglishPrice fall of agricultural commodities usually taking place during harvest season adversely affect the farmers. The government addresses this issue through launching the Warehouse Receipt System (SRG). This paper critically reviews potencies and constraints of WRS in supporting agricultural finance and its improvement measures. Theoretically, SRG provides potential benefits, especially in financial support, stabilizing price fluctuation, increasing farmers’ income, credit mobilization, improving product quality, etc. However, SRG implementation in the agricultural sector encounters a number of constraints, such as high transaction costs, inconsistency of quantity and quality of agricultural products, lack of bank support, and weak farmers’ institutions. Since the farmers’ institutions are not well organized yet, SRG procedures seem very complicated and need simplification. In addition, SRG promotion and more conducive government policy are also necessary to optimize this credit scheme. IndonesianFenomena jatuh harga komoditas pertanian, terutama saat panen raya, seringkali merugikan petani. Untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus membantu pembiayaan usaha pertanian pemerintah telah menggulirkan skim pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan secara kritis terkait potensi dan kendala penerapan SRG untuk pembiayaan sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dari pelaksanaan SRG utamanya dalam mendukung pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan pendapatan petani, mobilisasi kredit, perbaikan mutu produk dan sebagainya. Namun, implementasi SRG di sektor pertanian masih dihadapkan sejumlah kendala diantaranya besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk pertanian, minimnya dukungan lembaga perbankan, serta masih lemahnya kelembagaan petani. Dengan kelembagaan petani belum tertata secara baik, aturan SRG masih dipandang terlalu rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur agar SRG dapat dimanfaatkan oleh petani. Disamping itu, sosialisasi keberadaan SRG serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif akan menjadi faktor penting sehingga SRG dapat diimplementasikan lebih optimal
Studi Evaluasi Pengembangan Ternak Sapi dan Kerbau
Get PDFIndonesianPopulasi ternak sapi dan kerbau yang menurun secara nasional telah mendorong pemerintah untuk melancarkan program-program yang diharapkan dapat merubah trend yang terjadi. Pengembangan kedua jenis ternak ini terutama diarahkan bagi penyediaan daging dan tenaga kerja. Pada wilayah-wilayah yang potensial untuk pengembangan ternak sapi dan kerbau diperlukan suatu program yang mantap dan terarah sehingga pengembangan yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas seperti yang diharapkan. Studi Evaluasi Pengembangan Ternak Sapi dan Kerbau ini bersifat evaluatif dan diarahkan pada pembahasan program-program pengembangan ternak sapi dan kerbau pada tingkat Nasional dan Propinsi/Kabupaten contoh. Studi ini mengambil dua lokasi pengembangan ternak sapi dan kerbau yaitu Propinsi Lampung dan Jawa Barat. Ciri yang berbeda antara kedua lokasi diatas diharapkan akan membrikan suatu gambaran permasalahan yang lebih luas. Dari hasil studi yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa hal berikut. Pada tingkat nasional perkembangan sapi dan kerbau yang kurang memuaskan telah menimbulkan respon yang kuat untuk menanggulanginya. Peningkatan kegiatan penyebaran ternak sapi sebagai pelaksanaan program ekstensifikasi mempunyai sasaran utama pada wilayah-wilayah potensial di luar Jawa. Peranan pemerintah dalam pengadaan dan penyebaran ternak bibit bersifat esensial
Peran Cadangan Beras Darurat di Kawasan Asia Tenggara
Get PDFEnglishNowadays, negative impact of climate change on global food provision is apparent. As a disaster-prone region, ASEAN member countries in collaboration with Japan, Republic of Korea and the PRC have established a regional rice reserve named APTERR in 2012. Experts have split opinions regarding the benefit of regional rice reserve. Some experts argued that market is an efficient institution in distributing food, even in times of crisis. Meanwhile, other experts argue that relatively small and decentralized reserves are effective in coping with the problems of food insecurity in the region. Indonesia can view APTERR as an addition sources to the Government Rice Reserve in handling emergency needs, and in solving food insecurity issues. After a long formation process, APTERR has had appropriate mechanisms in operating a regional rice reserve. The challenge is to make APTERR becomes a more effective and efficient institution, and plays important role in maintaining stable rice price and supplies in the region. IndonesianAkhir-akhir ini dampak negatif perubahan iklim global terhadap penyediaan pangan global sudah mulai dirasakan. Sebagai kawasan produsen, yang sekaligus merupakan kawasan konsumen beras, serta sebagai kawasan yang rawan bencana, negara anggota ASEAN bekerja sama dengan Jepang, Republik Korea dan RRT secara resmi membentuk cadangan beras regional untuk keperluan darurat (APTERR) pada tahun 2012. Pembentukan cadangan beras APTERR ini diwarnai oleh perbedaan pendapat para pakar tentang manfaat cadangan beras regional. Sebagian dari pakar berpendapat bahwa pasar merupakan lembaga yang efisien dalam mendistribusikan pangan. Pada saat krisis pun pelaku pasar dapat membayar asuransi untuk mengantisipasi terjadinya gejolak pasar. Sebagian pakar lain berpendapat bahwa cadangan beras regional dalam jumlah yang relatif kecil dan terdesentralisasi akan efektif untuk penanganan kerawanan pangan dalam suatu kawasan. Keberadaan APTERR bagi Indonesia dapat dipandang sebagai suatu tambahan sumber daya bagi Cadangan Beras Pemerintah. Indonesia dapat mengakses bantuan beras APTERR untuk penanganan pasca bencana, serta untuk penanganan masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Setelah melalui proses pembentukan yang panjang, APTERR pada saat ini telah mempunyai sistem pengelolaan dan mekanisme pemanfaatan cadangan beras regional yang sesuai untuk mengantisipasi dan menangani keperluan darurat di kawasan. Tantangannya adalah bagaimana agar proses pemberian bantuan beras dapat lebih efektif dan efisien, serta ke depan agar APTERR dapat berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di kawasan. Untuk itu perlu penyempurnaan mekanisme pengelolaan cadangan, peningkatan ketersediaan dana dan stok, serta peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk efisiensi distribusi bantuan beras APTERR
Penerapan Konsep Manajemen Rantai Pasok Pada Produk Unggas
Get PDFEnglishMarketing and logistics experts pay great attention to the concept of supply chain management and try to operationalize in agricultural development especially for high-value products, such as poultry products. The supply chain management concept is interpreted from various perspectives including marketing and logistics perspectives. This paper aims to analyze (1) a conceptual review of supply chain management; (2) the dynamics of production and consumption of poultry products; (3) performance of supply chain management on poultry products; and (4) integrated supply chain management strategy formulation for poultry products. This study applies analysis of review from various sources of literature, primary journals, research results, and text books. A review of the conceptual aspects of supply chain management has identified the different concepts of marketing with supply chain management. Supply chain management analysis on poultry products can improve poultry product distribution efficiency through product process integration among the actors. Production and consumption performance of poultry products showed a high increase, but its trade position is still deficit. In order to realize an efficient distribution system of poultry products, it is necessary to implement integrated supply chain management. In this context, the government needs to facilitate growth and development of poultry agribusiness partnership through integrated supply chain management approach.IndonesianPakar pemasaran dan logistik memberikan perhatian besar terhadap konsep manajemen rantai pasok dan mencoba mengoperasionalkan dalam pembangunan pertanian, terutama pada produk bernilai ekonomi tinggi, seperti produk-produk perunggasan. Konsep manajemen rantai pasok dimaknai dari berbagai perspektif, antara lain perspektif pemasaran dan logistik. Tulisan ini bertujuan untuk (a) meng-analisis konsep manajemen rantai pasok; (b) mengkaji dinamika perkembangan produksi dan konsumsi produk unggas; (c) mengkaji kinerja manajemen rantai pasok produk unggas; dan (d) merumuskan strategi manajemen rantai pasok produk unggas secara terpadu. Metode yang digunakan adalah analisis review dari berbagai sumber pustaka, baik jurnal primer, hasil penelitian, dan buku-buku terkait topik tulisan. Tinjauan dari aspek konseptual manajemen rantai pasok telah berhasil mengidentifikasi perbedaan konsep pemasaran dengan manajemen rantai pasok. Penggunaan analisis manajemen rantai pasok pada produk perunggasan dapat meningkatkan efisiensi distribusi produk perunggasan melalui keterpaduan proses produk dan antarpelaku dalam rantai pasok. Kinerja produksi dan konsumsi produk perunggasan menunjukkan peningkatan yang tinggi, namun posisi perdagangannya hingga kini masih defisit. Dalam rangka mewujudkan sistem distribusi produk perunggasan yang efisien diperlukan penerapan manajemen rantai pasok secara terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya kemitraan usaha agribinis perunggasan melalui pendekatan manajemen rantai pasok secara terpadu