Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Full text linkEnglishGotong royong is social capital found in most of Indonesian sub-cultures. In gotong royong instituion we find social values, collective spirit, mutual collective trust, and organization aimed at common progress. Roles of gotong royong are significant in alleviating Indonesian from undeveloped economy of basic needs and foreign dominance. Gotong royong institution revitalization is necessary to involve people through deep participation in order to implement good governance. Upper aspect of gotong royong is norms. It is possible to improve social structure through gotong royong both at local and national levels. Collective, focused movement of this institution enables the government to establish self-reliance society based on social justice. Therefore it needs political will from all stakeholders both at regional and central levels. IndonesianGotong royong bukan saja merupakan kekayaan sosio-budaya, melainkan juga ”modal sosial” yang hampir secara merata dijumpai pada setiap sub-kultur masyarakat Indonesia. Dalam kelembagaan gotong royong terkandung unsur visi nilai kehidupan sosial (”ideologi”), spirit perjuangan kolektif, semangat saling menghargai (mutual collective trust), dan keorganisasian kerjasama yang kompatibel terhadap kemajuan masyarakat (bangsa). Tanpa kekuatan kelembagaan gotong royong, mustahil masyarakat Indonesia dapat melepaskan diri dari keterpurukan ekonomi kebutuhan dasar, dominasi bangsa asing, serta penjajahan politik dari bangsa lain. Revitalisasi kelembagan adat gotong royong dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh (deep participation) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Aspek hulu dari kekuatan gotong royong adalah tata-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Jika terhadap tata-nilai adat-istiadat dapat dilakukan pengembangan melalui prekayasaan sosio-politik yang terarah, maka melalui kelembagaan gotong royong dapat dibangun kompetensi SDM yang lebih baik, perubahan struktur masyarakat (ke arah yang lebih egaliter; tidak polaristik), manajemen sosial yang lebih sehat, serta kepemimpinan sosio-politik yang merepresentasikan kemajuan bersama baik dalam tingkat komunitas lokal maupun nasional. Gerakan kolektif dalam penguatan kelembagaan gotong royong secara terarah akan memudahkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemandirian (masyarakat) bangsa yang dilandaskan pada keadilan sosial. Berkaitan dengan itu dibutuhkan dukungan kemauan politik (”political will”) yang kuat dari kalangan elit kepemimpinan pemerintahan, partai politik, masyarakat adat, serta masyarakat bisnis di tingkat daerah dan pusat
Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia
Full text linkEnglishAgricultural sector has a very strategic role in the national development. Nevertheless, the agricultural sector still deals with some problems, e.g. lack of capital for farmers and agricultural business. National banks, theoretically, have a significant potential for agricultural financing because of their core business as the financial intermediary institution. However, the facts show that national banking credit to the agricultural sector is still limited, that is less than 6 percent. This paper aims to review potential, role and the constraint of national banks in financing the agricultural sector. The study shows that the lack of financing in the agricultural sector by national banks caused by high risk in the agricultural sector, complicated term in credit proposal, poor management of agricultural businesses due to its micro-small scale, and limited competence of bank in the field of agricultural finance. The government tries to increase agricultural finance through increasing budget allocation to this sector, improving effectiveness of state budget funds, or formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture. IndonesianSektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha pertanian. Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian karena secara legal formal merupakan lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor pertanian masih sangat kecil yaitu di bawah 6 persen. Tulisan ini bertujuan melakukan review terhadap potensi dan peran serta berbagai permasalahan yang dihadapi perbankan nasional dalam pembiayaan di sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan kredit, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, diantaranya dengan memperbesar alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan efektivitas dana APBN, mendorong perbankan lebih ekpansif dalam pembiayaan pertanian, maupun merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian
Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial
Full text linkEnglishThe limited possession of resources such as physical capital especially land, finance, and technology need social resources empowerment as potential local resources followed by equality and inclusiveness in implementing of development programs. This paper tries to elaborate sociological theory in the dynamics of social capital study especially social networks linked to the social reality on empirical level. In line with the theories of new institutionalism, social networks, diffusion of innovation, and social mobilit, on the empirical level it shows that agribusiness development is not supported by synchronization of policy environment in macro level, informal rules at meso level, and individual needs in micro level and availability of informal rules at meso and micro levels in the community. The failure of agribusiness development is also believed to be affected by unequal social-resources and also by less concern on the effect of economic benefit on social network, i.e. without considering the following aspects, e.g. (i) Norm and density network; (ii) The Strength of Weak Ties; (iii) The Importance of " Structural Holes; and (iv) The Interpenetration of Economic and Non-Economic Action in developing agribusiness. Agribusiness community will keep facing obstacles to grab opportunity in accessing information and technology innovation and in turn it will lower productivity, income and welfare as well as vertical mobility.IndonesianKeterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan sumber daya lahan, modal finansial dan teknologi, memerlukan upaya pemberdayaan sumber-sumber sosial sebagai potensi sumber daya lokal, serta dengan memperhatikan segi kemerataan (equality) dan inklusi sosial dalam operasionalisasi program pembangunan. Tulisan ini berupaya membahas perspektif teori sosiologi dalam dinamika studi kapital sosial terutama aspek jaringan sosial (networks) yang dikaitkan dengan realitas sosial pada tataran empiris. Selaras dengan analisis teori kelembagaan baru (new institutionalism), teori jaringan, teori difusi inovasi, dan teori mobilitas vertikal; ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan (policy environment). Selain itu, juga ada ketidaksinkronan politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal (informal rules) di level meso dan mikro dalam komunitas. Kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial (network) terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kepadaran (density) jaringan, kuat dan lemahnya ikatan (ties), peran lubang struktural (structural holes), dan interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, sehingga akan sulit juga dalam mencapai mobilitas vertikal
Karakteristik Petani dan Pemasaran Gula Aren di Banten
Full text linkEnglishThe Arenga pinnata palm trees do not only produce sap but also multipurpose products, such as edible fruits, building materials, fibers, and wax. Palm sugar agribusiness development copes with both technical and non technical constraint, e.g. low-skilled farmers, low yield, and less value added. To improve farmer’s capacity there are some steps to take, namely: (a) technical and management training, (b) provision of improved seed and processing unit equipments, (c) institutional and marketing empowerment, and (d) implementing better aren farming system. Furthermore, to increase farmer’s bargaining position it is essential to strengthen farmers’ groups through collective marketing system with farmers’ groups association, as well as farmers’ skill enhancement.IndonesianAren, Arenga pinnata merupakan tanaman serbaguna yang tidak hanya menghasilkan nira tetapi juga buah aren, bahan bangunan, ijuk dan sapu. Pengembangan agribisnis gula aren di Banten masih menghadapi hambatan teknis dan non teknis, seperti rendahnya keterampilan petani, rendahnya hasil produksi dan nilai tambah. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah operasional yaitu : (a) pelatihan teknis dan manajemen, (b) penyediaan bibit, sarana dan prasarana pengolahan, (c) penguatan kelembagaan dan pemasaran, dan (d) penerapan budidaya aren secara sistematis. Untuk meningkatkan posisi tawar petani dapat ditempuh melalui pemberdayaan kelompok tani aren dengan mewujudkan sistem pemasaran secara kolektif dengan koperasi atau Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), disertai dengan peningkatan keterampilan petani
Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian
Full text linkEnglishOne of the main problems in agricultural development is the weakness of capital support. The government have tried to overcome this problem by launching some credit programs for the agricultural sector. Many credit programs, those use fixed interest base, showed less satisfied result. In any cases even generate new problems such as the the greater farmer’s debt and also nonperformance credit. Based on that phenomena it is required the alternative financing schemes. Sharia scheme, can be choosen as the alternative financing model for supporting agricultural development. Different to the conventional credit, the sharia scheme is free of interest, profit loss sharing equity principle, and profit sharing will be executed in the end of transaction. This paper aim at introducing the sharia financing model and its prospect to be implemented in agricultural sectors. The result of study indicate that sharia scheme is prospective to strengthen the capital of agricultural sector. To support implementation of sharia finance in agricultural sector, the crucial factors are political will of policy maker and also intensive socialization related to sharia principle finance to public authority and society. IndonesianSalah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Kredit program yang memakai sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan hal tersebut perlu dicari model pembiayaan alternatif, salah satu di antaranya adalah dengan skim syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini bebas bunga, pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk menge-nalkan model pembiayaan syariah serta prospek implementasinya di sektor pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendu-kung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah
Pola Pemilikan dan Pengusahaan Lahan di Jawa Timur
Full text linkThere is no abstract available from the publish and or printed articl
Sistem Pemasaran Udang Windu Tambak Rakyat di Jawa Timur
Full text linkIndonesianBesarnya permintaan udang internasional membuka peluang bagi peningkatan devisa negara dan peningkatan pendapatan petani tambak udang windu. Penelitian ini mempelajari sampai sejauhmana sistem pemasaran udang windu yang ada saat ini berjalan, terutama dikaitkan dengan upaya peningkatan devisa dari ekspor udang dan sekaligus pendapatan petani tambak. Dengan mengadakan pengamatan semi terstruktur dibantu metode survai cepat (quick survey) terhadap petani tambak, pendega, pedagang udang, prosesor udang, dan eksportir udang di Jawa Timur diperoleh gambaran, bahwa:pertama, secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pemasaran udang windu tambak rakyat berjalan cukup efisien. Kedua, peran pedagang, eksportir dan cold storage cukup mendukung kelancaran pemasaran. Ketiga, penanganan pasca panen, terutama limbah kepala udang belum cukup ditangani. Keempat, petani tambak belum sepenuhnya mampu memanfaatkan terbukanya apsaran ekspor udang. Untuk itu perlu lebih diperhatikan penajaman pelaksanaan program Intam (Intensifikasi tambak). Disamping itu, pengembangan kolektivitas petani hamparan tambak perlu dikaitkan dengan peningkatan keragaan KUD Mina
Factors Affecting Circular Economy Promotion in Indonesia: The Revival of Agribusiness Partnership
Full text linkIndonesianKonsep ekonomi sirkuler sebenarnya telah dilakukan sejak lama di Indonesia, khususnya pada industri besar dan menengah, namun belakangan ini perencanaan pembangunan ekonomi kurang memperhatikannya. Perusahaan-perusahaan pabrik kertas dan perkebunan besar termasuk diantara usaha ekonomi yang melaksanakan konsep ini. Pada skala ekonomi yang lebih kecil dalam bidang pertanian, kerjasama antara perusahaan besar dengan pertanian rakyat sudah berlangsung dengan baik, memberikan keuntungan ekonomi, memperbaiki kualitas lingkungan dan menjanjikan persaingan yang kompetitif. Masyarakat sebenarnya sudah menerapkan konsep ekonomi sirkuler pada sistem usahatani terintegrasi yang mereka lakukan, namun perkembangannya masih kurang memuaskan. Faktor-faktor yang terkait dengan kelembagaan sangat berperan dalam mempromosikan konsep ekonomi sirkuler ini di pedesaan dan menjadi penentu keberhasilan program kemitraan hingga mencapai level tertentu. Melalui kerjasama model kemitraan sebagai perwujudan konsep ekonomi sirkuler, ketiga pilar ekonomi, yakni lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus saling mendukung dan berpartisipasi menurut kapasitasnya masing-masing memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi regional. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, perusahaan swasta sebagai penghela usaha, dan masyarakat sebagai pemasok bahan baku atau pelaku usaha kecil harus saling berinteraksi, bekerjasama dan berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi. Makalah ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep ekonomi sirkuler untuk mempercepat bangkitnya ekonomi rakyat melalui kemitraan agribisnis. EnglishCircular economy concept has been less considered in the global framework of economic development in Indonesia during the past decade, although the concept has been continually applied in many medium and large industries. Pulp and paper enterprises and estate crops agro-industries are among the companies included in this economic trend. To a smaller economic development, the implementation of circular economy movement in especially agricultural fields has been benefiting rural people, enhancing quality of environment, and promising competitive advantage. Small-scale integrated farming systems have been widely adopted this concept but lack of improvement. Institutional factors have played significant role in promoting circular economy in rural areas. Institutional role, in this context, is very instrumental to gear regional development towards certain level of improvement. Through circular economy partnership, the three pillars of development: government, private sector, and rural people are each in the right position to lead in every steps of regional economic development program. These institutions are expected to function as regulator agency to facilitate related activities, as enterprise organization to give hand to initiate and develop certain production, and as supporting society to participate in any programs/activities to achieve certain goals. This paper addresses influencing factors to promote circular economy to accelerate the revival of people’s regional economy through agribusiness partnership