Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani
Get PDFEnglishMinistry of Agriculture has been long time applied various concept and approach in numerous rural and agricultural development programs. Most of these various concepts were related with popular development paradigm dynamics at world level, such as poverty approach, food security, regional development, sustainable development, gender, and empowerment. Review analyses extracted from many documents, like guideline books and activity reports indicated that empowerment approach has been the main paradigm in P4K, PIDRA, P4MI and Primatani projects. In many cases, the process has been considered more important rather than its objectives, efforts to increase accessibility and community control on economic resources, improvement of skills and knowledge, development of local institutions.IndonesianDepartemen Pertanian telah menggunakan berbagai konsep dan pendekatan dalam program pembangunan pertanian dan pedesaan. Pendekatan yang digunakan umumnya terkait dengan dinamika konstelasi paradigma pembangunan di tingkat dunia yang sedang populer, misalnya pendekatan kemiskinan, ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pembangunan berkelanjutan, gender, dan juga pemberdayaan. Analisis review dari berbagai dokumen baik buku petunjuk dan pedoman serta laporan kegiatan, memperlihatkan bahwa pendekatan pemberdayaan terlihat menjadi paradigma utama dalam kegiatan P4K, PIDRA, P4MI dan Primatani. Dalam beberapa hal, proses telah ditempatkan sebagai hal yang lebih penting dibandingkan tujuan, adanya upaya peningkatan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan kelembagaan lokal
Produktivitas sumberdaya beberapa pola tanam di lahan kering
Get PDFIndonesianSebagian besar areal pertanian di Jawa Timur merupakan dataran rendah beriklim kering dan lahan kering. Jumlah rumahtangga di pedesaan yang mengusahakan lahan pertanian lebih dari 0,5 ha hanya sekitar 30 persen. Dalam rangka pemenuhan beberapa alternatif tujuan yang hendak dicapai pada usahataninya, petani dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, sehingga keputusan yang diambil akan terbatas. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba menggunakan perancangan linier untuk mencari pola tanam optimal dan mengetahui pengaruh tersedianya modal terhadap perubahan pola tanam optimal di daerah lahan kering. Penelitian dilakukan di desa Suwalan, kecamatan Jenuh, kabupaten Tuban musim tanam 1981/1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya pertanian pada lahan kering belum mencapai skema pola tanam optimal dan kebutuhan konsumsi pokok keluarga tani khususnya jagung belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya modal dan tenaga kerja keluarga untuk setiap kegiatan. Apabila tersedia pinjaman modal sebesar 32 persen dari yang dimiliki petani, jumlah tersebut akan dapat memacu perubahan skema pola tanam optimal, yaitu peningkatan pendapatan bersih sekitar 64 persen, penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mengurangi pengangguran di pedesaan, dan terpenuhinya kebutuhan konsumsi pokok keluarga tani
Dinamika Kelembagaan Hubungan Ketenagakerjaan di Masyarakat Perdesaan
Get PDFEnglishIn some rural areas, autonomous-formed traditional institutions keep its important roles and well-functioned. Community participation, mainly those who belong to poor group, was quite high both in institutional participation and in decision making process. The reason was that they gained some benefits, both economic and social benefits. The existing institution was adequately dynamic towards internal as well as external factors. Some of these factors could strengthen the institutions, but some others could even destroy the existing institutions. Some factors that contribute strengths to employment relations are (a) those naturally established and formed their own community, (b) selection of members appeared to have been processed naturally, (c) facing common problems and needs, (d) obey the agreed rules of the games, (e) use simple organizational structure, and (f) and employ fairness principles.IndonesianKelembagaan hubungan ketenagakerjaan tradisional masih berperan dan berfungsi dengan baik dibeberapa wilayah pedesaaan, yang dibentuk secara otonom. Partisipasi masyarakat terutama golongan kurang mampu cukup tinggi, baik dalam keikutsertaannya di dalam kelembagaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena didapatkan manfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Kelembagaan yang ada cukup dinamis terhadap faktor-faktor intern maupun ekstern. Ke dua faktor tersebut ada yang dapat memperkuat, namun ada pula yang justru menghancurkan kelembagaan yang telah ada. Beberapa faktor yang memberikan kekuatan terhadap kelembagaan hubungan ketenagakerjaan adalah (a) lahir dan terbentuk dari dalam masyarakat sendiri, (b) proses seleksi anggota secara alamiah, (c) mempunyai masalah dan kebutuhan yang sama, (d) menjunjung tinggi aturan main yang disepakati bersama, (e) struktur organisasi sederhana, dan (f) adanya azas keadilan
Pola Perdagangan Masukan dan Keluaran Usaha Ternak Ayam Ras
Get PDFIndonesianUsaha peternakan ayam ras yang telah berkembang dengan pesat ternyata tidak disertai dengan perkembangan pemasaran yang baik. Suatu penelitian yang umumnya bersifat deskriptif telah dilakukan dalam usaha membakukan pola pemasaran masukan dan keluaran usaha ternak. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Jabotabek Jawa Barat yang dianggap sebagai sentra produksi peternakan ayam. Hasil penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pola perdagangan yang ada sekarang ini tidak menunjang perkembangan usaha peternak skala kecil. Pengorganisasian kembali sangat diperlukan terutama dalam hal meningkatkan peranan pemerintah dalam hal membina koperasi pemasaran
Prospek Pengembangan Pola Tanam dan Diversifikasi Tanaman Pangan di Indonesia
Get PDFEnglishAgricultural diversification policy has been developed since 1975 with the aim of strengthening food self-sufficiency program. This policy is followed up by research and development on cropping patterns in various agro-ecosystems with the target of providing know-how and locally specific technologies. In the future, it is necessary to evaluate potencies, impacts, constraints, and development prospect of the diversification program. Recommended cropping patterns in terms of higher production and income are not sustainable. Some required supporting policies are supply of seeds of secondary and vegetables crops, development program credit, labor-saving technology, coordinated supply of irrigation water, and extension improvement. At national level, it is necessary to develop physical infrastructure and agro-industry institution mainly for secondary and vegetable crops as the strategic precondition for agricultural diversification acceleration.IndonesianKebijakan diversifikasi usahatani telah dikembangkan sejak tahun 1975 dalam rangka memantapkan program swasembada pangan. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan penelitian dan pengembangan pola tanam pada berbagai agroekosistem, dengan sasaran penyediaan teknologi tepat guna spesifik lokasi. Pengembangan diversifikasi ini perlu dievaluasi potensi, dampak, kendala dan prospek pengembangannya di masa depan. Potensi pola tanam rekomendasi dalam bentuk tingkat produksi dan pendapatan yang lebih tinggi dalam pengembangannya ternyata tidak berkelanjutan. Beberapa kebijakan pendukung yang diperlukan adalah penyediaan bibit palawija dan sayuran, kredit program pengembangan, teknologi hemat tenaga kerja, koordinasi penyediaan air irigasi, dan peningkatan kinerja penyuluhan. Pada tataran makro dibutuhkan pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan agroindustri (palawija dan sayuran) sebagai prakondisi strategis akselerasi diversifikasi pertanian
Arah Restrukturisasi Industri Agribisnis Perunggasan di Indonesia
Get PDFEnglishThe period of 1997-1998 was a crucial time for our country. Indonesia was hit strongly by monetary crisis. Indonesia's production and prices and much of the industrial Asia collapsed. Many industries in Indonesia depending on imported raw material went on bankrupcy. One of these industries was poultry industry. At this time (1997-1998) the eggs and meats production decreased steadily. This paper presents a clear, accurate and interesting picture of the poultry industry structure. It was founded that the major efficient sources covered by poultry industries were feed industries, breeding farms and small scale of the poultry farms. The main conclusion is that an increase in the size of the feed industry unit lead to an increase in the inequality of income distribution. The main solution of establishing the poultry industry is to remove regulatory or other constraints to competitiveness and encourages small farms to enter the established arenas. IndonesianTahun 1997-1998 merupakan periode yang krusial bagi negara kita. badai krisis moneter telah memporakporandakan perekonomian Indonesia. Produksi dan harga-harga baik di Indonesia serta industri di negara-negara Asia lainnya tidak dapat berkutik lagi. Banyak industri yang tergantung kepada bahan baku impor menjadi bangkrut. Salah satu dari industri ini adalah industri peternakan unggas. Saat ini (1997-1998), produksi telur dan daging terus menurun. Makalah ini menggambarkan struktur industri perunggasan secara jelas, teliti dan menarik. Di dapatkan bahwa sumber-sumber ketidakefisienan yang utama di dalam industri unggas adalah industri makanan ternak, pembibitan, dan skala usaha ternak . Kesimpulan utama adalah peningkatan skala usaha industri makanan ternak akan membawa peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pemecahan masalah yang utama dalam mendirikan industri perunggasan yang mapan adalah dengan menghilangkan peraturan-peraturan atau hambatan-hambatan lainnya dalam meningkatkan daya saing dan mendorong peternak skala kecil ke dalam arena yang sudah mapa
Strategi Peningkatan Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan Menghadapi Perubahan Iklim
Get PDFEnglishClimate change is going on and its negative impacts include bio-physical and socio-economic aspects. This is one of most serious threats to food security. To over the impacts, food-crop farmers’ adaptation needs enhancement. This paper aims to improve knowledge on critical points in formulating effective strategy and policy for enhancing food-crop farmers’ adaptation on climate change. The key success to adaptation is participation of farmers and other stakeholders. Therefore, farmers’ adaptation-capacity enhancement strategy is a synergy between farmers’ autonomous adaptation and government’s planned adaptation. IndonesianPerubahan iklim telah terjadi. Dampak negatifnya mencakup aspek biofisik maupun sosial ekonomi dan merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap keberlanjutan ketahanan pangan. Untuk mengatasinya, kapasitas adaptasi petani produsen pangan harus ditingkatkan. Tinjauan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai simpul-simpul kritis dalam perumusan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kapasitas adaptasi petani tanaman pangan terhadap perubahan iklim. Kunci sukses adaptasi adalah partisipasi petani maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu strategi peningkatan kapasitas adaptasi petani membutuhkan sinergi antara kapasitas adaptasi yang secara mandiri telah berkembang pada komunitas petani (autonomus adaptation) dengan adaptasi terencana (planned adaptation) yang dikembangkan pemerintah
Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis Dalam Rangka Pemberdayaan Petani
Get PDFEnglishAgribusiness regional development program carried out by the government does not empower farmers. This is due to limited community involvement in planning and implementation of the program. This paper is aimed at contributing policy recommendations on agribusiness regional development concepts in order to improve community involvement. One of the concepts is one village one product movement model. This model is initiated by the local community and facilitated by the government. Three principles of this model development are development of local specific commodity with international competitiveness, decisions and initiatives carried out by local community, and human resource development.IndonesianProgram pengembangan wilayah agribisnis yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya dapat membuat petani lebih berdaya. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan. Tulisan ini dibuat untuk memberikan sumbang saran terhadap konsep pengembangan wilayah agribisnis yang lebih melibatkan masyarakat (petani) dalam pembangunan. Salah satu bentuk operasionalisasi konsep agribisnis yang dapat dikembangkan adalah model one village one product movement. Model ini merupakan kegiatan pengembangan wilayah yang aktivitasnya diinisiasi oleh penduduk lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tiga prinsip utama pengembangan model ini adalah (1) pengembangan komoditas unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar internasional, (2) keputusan dan inisiatif dilakukan oleh penduduk lokal, dan (3) pengembangan sumberdaya manusia
Dampak Krisis Pangan-Energi-Finansial (PEF) terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional
Get PDFEnglishFood-energy-financial crisis (PEF crisis), which is discussed in this paper is the spike in world food prices in 2007/2008, the competition for the utilization of food for energy demand, triggered by the world financial crisis. This paper aims to review the impact of the PEF crisis on Indonesia's food security. Impact of PEF crisis viewed with examining the various elements of food security in the period after 2007 compared to the previous condition. The review showed that the general crisis of PEF did not significantly affect national food security conditions, indicated by the positive direction of the rate of increase in primary production and food availability. However, PEF crisis negatively impact the diversity and quality of household food consumption and household access to food. The level of food dependence on imports for strategic food types in the proportion of the recovery. Especially for the consumption of wheat, need extra attention given the imbalance in the rate of increase in consumption by domestic capacity to produce food ingredients. Although in terms of availability could be due to be met from imports, but in the long run this will further deplete foreign exchange. It is recommended that policies that focus on strategic activities and implementation of programs related to strengthening food security can be implemented in consistency and need the support of all parties for strengthening the sustainability of national food security can be maintained.IndonesianKrisis pangan-energi-finansial (krisis PEF) yang dibahas dalam tulisan ini adalah kondisi lonjakan harga pangan dunia pada tahun 2007/2008, persaingan pemanfaatan bahan pangan untuk kebutuhan energi yang dipicu oleh krisis finansial dunia. Tulisan ini bertujuan untuk mereview dampak krisis PEF terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Dampak krisis PEF dilihat dengan mencermati berbagai elemen ketahanan pangan pada periode setelah tahun 2007 dibanding kondisi sebelumnya. Hasil review menunjukkan bahwa secara umum krisis PEF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi ketahanan pangan nasional, diindikasikan oleh positifnya arah laju peningkatan produksi dan ketersediaan pangan utama. Namun demikian, krisis PEF berdampak negatif terhadap keragaman dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga maupun akses rumah tangga terhadap pangan. Tingkat ketergantungan pangan terhadap impor untuk jenis-jenis pangan strategis secara proporsi mengarah ke perbaikan. Khusus untuk konsumsi terigu, perlu mendapat perhatian ekstra mengingat ketidakseimbangan laju peningkatan konsumsi dengan kapasitas domestik untuk menghasilkan bahan pangan tersebut. Walaupun dari sisi ketersediaan mampu dilakukan karena dipenuhi dari impor, namun dalam jangka panjang hal ini akan makin menguras devisa negara. Disarankan agar kebijakan yang fokus pada kegiatan strategis dan implementasi program terkait dengan pemantapan ketahanan pangan dapat dilaksanakan secara konsistensi dan perlu dukungan semua pihak agar keberlanjutan pemantapan ketahanan pangan nasional dapat dipertahankan
Assessment of Agricultural Innovation Transfer System in The Decentralization Era
Get PDFEnglishThe slow process of technology transfer, which is suitable to the bio-physic and social economic of its intended users, has been realized as a serious impediment in the acceleration of agricultural development. In this decentralization era, the agricultural innovation transfer system becomes more complex that needs an adjustment to the changing strategic environment, which is specific to each respective regional area. The initiation of the Agency for Agricultural Research and Development in the establishment of the Assessment Institute for Agricultural Technology (AIAT) at the provincial level in 1994 intended to decentralize agricultural research and development. However after seven years of the AIAT establishment, the availability of specific agro-ecosystem technologies at the field level is still limited. The centralistic approach in the implementation of agricultural development in the last three decades and the weak linkage among institutions dealing with agricultural innovation transfer are considered to be the main impediments for an effective agricultural innovation transfer system. The implementation of decentralization policy in early 2001 has resulted in several fundamental changes in the organizational structure and management of government institutions dealing with agricultural innovation transfer. These changes have increased the ineffectiveness of extension organization and personnel. For this reason, deliberate efforts to strengthen the linkage among institutions that have extension function and the revitalization of extension organization and personnel, are badly needed, especially at the district level. The implementation of decentralization in agricultural development, including in agricultural innovation transfer, needs appropriate preparation and deliberate efforts from regional (provincial and district) administrators and central bureaucracies, whereas mutual support and reinforcement toward each other are the prerequisite to decentralization success. The purpose of this study was to identify the performance of agricultural innovation transfer system in the early implementation stage of the decentralization policy. IndonesianProses alih inovasi pertanian yang sesuai dengan kondisi bio-fisik, sosial ekonomi petani dan budaya setempat yang masih berjalan lambat telah lama di sadari sebagai hambatan dalam upaya akselerasi pembangunan pertanian. Pada era desentralisasi, sistem alih inovasi pertanian menjadi lebih komplek dan perlu pendekatan yang disesuaikan dengan lingkungan strategis yang ada dan sangat bervariasi antar provinsi dan kabupaten. Pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di tingkat regional/ provinsi pada tahun 1994 merupakan realisasi kebijaksanaan desentralisasi/regionalisasi dan penelitian pengembangan pertanian yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Walaupun demikian, setelah lebih dari tujuh tahun didirikannya BPTP, ternyata ketersediaan teknologi tepat guna spesifik agroekosistem yang sesuai dengan kebutuhan petani masih terbatas. Lemahnya keterkaitan antarv berbagai lembaga yang mengemban fungsi alih inovasi pertanian, termasuk kelembagaan tani, serta pendekatan sentralistik di dalam pembangunan pertanian selama lebih dari tiga dekade dianggap sebagai faktor penghambat utama dari efektifitas sistem alih inovasi pertanian. Implementasi kebijaksanaan desentralisasi pada awal tahun 2001 telah mengakibatkan perubahan mendasar dari struktur organisasi dan manajemen institusi pemerintah yang mengemban fungsi penyuluhan pertanian. Perubahan dasar ini telah ,mengakibatkan kinerja dari sebagian besar organisasi dan personal penyuluh pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten sangat menurun. Koordinasi yang efektif antar institusi yang mengemban fungsi penyuluhan, dan revitalisasi organisasi dan personal penyuluhan perlu memperoleh perhatian yang serius, terutama dari para penentu kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II. Pada penerapan kebijaksanaan otonomi daera(OTDA) di dalam pembangunan pertanian, termasuk di dalam penyelenggaraan alih inovasi pertanian, diperlukan persiapan yang matang dan komitmen dari para penentu kebijaksanaan serta administrator di tingkat Daerah maupun Pusat. Penerapan kebijaksanaan desentralisasi, termasuk di dalam alih inovasi dan teknologi pertanian, akan berhasil bila ada upaya khusus untuk saling mendukung antar institusi terkait. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengidentifikasi kinerja dari sistem alih iovasi pertanian pada awal penerapan kebijaksanaan desentralisasi