Forum penelitian Agro Ekonomi
Not a member yet
347 research outputs found
Sort by
Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendamping Pembangunan Pertanian
Get PDFEnglishBased on the Human Development Index (HDI) figures, the Indonesian welfare level show that the community development process must be continuously carried out. The most important elements in the successful achievement of community development especially in rural community to support agricultural development are natural capital, technology, institutional, human capital, and social capital. The elements of social capital in this respect are mutual trustworthy on fellow members of the community, social empathy, social cohesion, social awareness, and collective cooperation. This paper examines the significance of social capital in agricultural development, as well as how the strategy to strengthening co-utilization and community development. Through a review of some study results on the role of facilitator in community development, strengthening social capital is required in the development community, particularly through the assistantship or mentoring process. Facilitators especially extension workers are needed in community development because of their function as problem analyst, group supervisor, trainer, innovator, and liaison officer. The principles of operation are (1) working group, (2) continuity, (3) self-reliance, (4) unity of target audiences, (5) growth of mutual trust, and (6) continuous learning process. In addition, the assistantship program is highly considered as an activity enabling the optimum empowerment of the poor. For an optimum role of technical assistant, the development of quality human resources is required through participatory training-based education and development of assistantship forum. IndonesianDerajat kesejahteraan rakyat Indonesia dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia membuktikan bahwa proses pengembangan masyarakat harus tetap dilaksanakan secara terarah dan bersinambung. Unsur terpenting dalam capaian keberhasilan pengembangan masyarakat khususnya di wilayah perdesaaan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia, dan modal sosial. Unsur modal sosial yang dimaksud diantaranya adalah saling percaya pada sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerja sama kolektif. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji arti penting modal sosial dalam pembangunan pertanian, serta bagaimana strategi pemanfaatan dan penguatan pendamping (khususnya penyuluh pertanian) dalam pengembangan masyarakat. Melalui review dari beberapa hasil kajian terhadap peran pendamping dalam pengembangan masyarakat, penguatan modal sosial sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat, khususnya melalui proses pendampingan. Penyuluh pertanian sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat karena mempunyai fungsi sebagai analis masalah, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, dan penghubung. Prinsip kerja pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian melalui pendampingan adalah: (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, dan (6) pembelajaran bersinambung. Disamping itu, pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal. Agar pendamping dapat berperan optimum maka dibutuhkan pengembangan mutu sumber daya manusianya melalui pelatihan partisipatif berbasis pendidikan orang dewasa dan pengembangan forum pendampingan
Suatu Gagasan tentang Peternakan Masa Depan dan Strategi Mewujudkannya
Get PDFEnglishThis paper discusses an idea on future livestock and how to bring the idea into reality. The sources of the paper are taken from various livestock research results along with the overview of relevant economics theories. Based on these sources, it is concluded that the future livestock could be designed and could also be materialized. However, the government should not recklessly encourage the community to move forward and directly allocate the existing resources. Instead, the government should allow the community to design future livestock by themselves through free market mechanims. On the other hand, government policies should be directed to focus on servicess and draw positive responses to basic livestock problems to enhance market mechanisms. Old paradigm saying that livestock business is a employment opportunity for the community should no longer used and should be changed to a new paradigm saying that livestock business has a function to encourage agroindustry development for a more open and widen employment and business opportunities. The implication of this idea is that the government is suggested to design a national livestock development roadmap with its details in livestock development region of each regencies. This roadmap will be very helpful in program development preparation which also encourage the autonomous inter-regency cooperation. IndonesianTulisan ini merupakan sebuah gagasan tentang peternakan masa depan dan strategi mewujudkannya. Sumber bahan untuk penulisannya adalah hasil-hasil penelitian peternakan dan pandangan-pandangan teori ekonomi yang relevan. Dari review hasil penelitian serta teori ekonomi dan kebijakan pertanian dapat disimpulkan bahwa peternakan masa depan dapat saja didisain bagaimana ujudnya. Namun demikian, pemerintah tidak dapat begitu saja menggerakan masyarakat dan mengatur alokasi sumberdaya secara langsung. Atas dasar itu, pemerintah lebih baik menyerahkan pada masyarakat bagaimana peternakan masa depan itu melalui mekanisme pasar yang bebas. Pada sisi lain, kebijakan pemerintah sebaiknya fokus pada pelayanan dan membangun simpul-simpul permasalahan dasar peternakan saja sehingga mekanisme pasar dapat diaktifkan. Paradigma lama yang mengatakan bahwa usaha peternakan merupakan lapangan kerja masyarakat haruslah diganti dengan paradigma baru yakni peternakan haruslah berfungsi mendorong pembangunan dan perkembangan agroindustri sehingga terbuka luas kesempatan kerja dan usaha. Implikasi kebijakan dari gagasan ini adalah perlu dibuat roadmap pembangunan peternakan secara nasional dan diuraikan secara rinci di setiap kabupaten wilayah pengembangan ternak. Roadmap akan membantu mengarahkan penyusunan program-program pembangunan dan mendorong kerjasama antar daerah otonom
Tinjauan Teoritis dan Empiris Efisiensi, Risiko, dan Perilaku Risiko Usaha Tani serta Implikasinya dalam Upaya Pencapaian Swasembada Pangan
Get PDFEnglishThis paper aims to describe various models and results of empirical analyses of efficiency, risk, and risk behavior of farming in the country and abroad. Efficiency analyses on food crops, horticulture, and processing industry scales show various technical efficiencies, and both economic and allocative inefficiencies. To support food self-efficiency, therefore it is necessary to improve farm business efficiency and to reduce risk farming. Government’s and non-government organizations’ aids are required to improve farm efficiencies, such as irrigation construction and maintenance, factor inputs distribution, credit access, agricultural insurance, and research results dissemination. To improve allocative and economic efficiencies, some efforts are necessary to take such as marketing infrastructure enhancement, acceleratin transport of agricultural inputs and products, and expanding farmers’ access for information. IndonesianTujuan dan ruang lingkup penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan berbagai model dan hasil analisis empiris efisiensi, risiko, dan perilaku risiko usaha tani di dalam dan luar negeri. Metode yang digunakan adalah review hasil-hasil penelitian terkait. Analisis efisiensi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan skala usaha industri pengolahan memiliki nilai efisiensi teknis rendah hingga tinggi, dan seluruhnya kurang atau tidak efisien secara alokatif maupun ekonomi. Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan perlu upaya dan kegiatan nyata membantu petani meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko usaha tani. Pemerintah maupun lembaga nonpemerintah agar lebih aktif dan intensif mendampingi serta secara terus menerus melakukan bimbingan teknis dan manajemen terkait penggunaan input, pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, distribusi sarana produksi, pengadaan dan peningkatan akses kredit petani, serta sosialisasi hasil penelitian sampai ke tingkat petani, untuk mempertahankan efisiensi teknis yang tinggi dan meningkatkan efsiensi teknis yang rendah dan sedang. Untuk peningkatan efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomi perlu strategi melalui pengadaan, renovasi maupun peningkatan infrastruktur penunjang pemasaran, memperlancar transportasi input dan produk dari dan ke pusat produksi maupun pasar, dan peningkatan akses informasi bagi petani serta perlunya sosialisasi kesadaran mencintai dan mengonsumsi produk pangan dan pertanian dalam negeri. Diperlukan pula sosialisasi asuransi pertanian yang telah ada secara lebih luas dan mengembangkan asuransi pertanian tidak terbatas hanya pada komoditas padi dan sapi. Memberikan bimbingan teknis dan manajemen aplikasi input juga diperlukan dalam upaya menurunkan risiko usaha tani
Strategies For Improving Coordination Between The Public and Private Institutions For Agricultural and Rural Development
Get PDFEnglishAgriculture/agribusiness plays a strategic role in labor absorption, capital formation, foreign exchange, providing food supply, and supply a market for domestically produced industrial goods. Globalization has suddenly changed the way leaders of nations in managing agriculture/agribusiness development. Many countries are more open, moving toward democracy. Through the impact of decentralization, the government is shifting from dominating development in the past to people participation. This implies that the private sector will play a more active role in agriculture/agribusiness and rural development. With the new vision, agriculture should not be seen as a separate sector (on-farm), but in a more broad way which is agribusiness consisting of all related activities from upstream to downstream agribusiness subsystem. Good governance is a prerequisite to encourage private institutions to participate in agriculture/agribusiness and rural development. Policy measures to improve coordination between public and private institutions includes: infrastructure development, development of seed industry, develop and strengthen agro-industry in rural areas, develop and strengthen market information, market restructuring and trade policy, development of the private sector, micro, small, and medium size enterprises, macroeconomic stability, land market deregulation, strengthening of governance, environment sustainability, and improving rural productivity. All of these measures must be transparent and communicated to all stakeholders in agriculture/agribusiness and rural development. IndonesianSektor pertanian memiliki peranan yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan kapital, penyediaan pangan, dan menyadiakan bahan baku untuk industri dalam negeri. Globalisasi secara serta merta talah merubah kebijakan pemimpin-pemimpin nasional dalam menangani pembangunan pertanian dan agribisnis. Berbagai negara menjadi lebih terbuka menuju ke arah demokrasi. Melalui dampak desentralisasi, pemerintah telah beralih dari sikap mendominasi di masa lalu menuju pada partisipasi masyarakat. Hal ini berimplikasi kepada semakin besarnya peran sektor swasta dalam pembangunan pertanian di pedesaan. Dengan visi baru ini, maka pertanian tidak lagi di pandang sebagai sektor yang terpisah-pisah, namun menjadi lebih luas, dimana mencakup aktivitas-aktivitas yang terkaIt mulai dari subsistem hulu sampai hilir. Pemerintahan yang baik dituntut untuk mendorong koordinasi antara institusi swasta dan publik mencakup: pengembangan infrastruktur, pengembangan industri benih, pengembangan dan penguatan agroindustri di pedesaan, pengembangan informasi pasar, merestruktur pasar dan kebijakan perdagangan, pengembangan sektor swasta, usaha mikro, kecil, menengah, stabilitas ekonomi makro, deregulasi pasar lahan, penguatan pemerintahan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan produktivitas pedesan. Semua kebijakan ini mestilah dilakukan secara transparan dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang terlibat dalam pembangunan pertanian dan pedesaan
Dampak Pelelangan Terhadap Stabilisasi Harga Ikan pada Tingkat Produsen di Pantai Utara Jawa
Get PDFIndonesianPemasaran ikan pada tingkat produsen merupakan masalah yang kompleks dalam sistem produksi prikanan rakyat. Peningkatan produksi tanpa diikuti dengan upaya perbaikan pemasaran belum tetntu dapat meningkatkan pendapatan nelayan (produsen). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai lembaga pemasaran dimaksudkan dapat berperan untuk memperbaiki pemasaran pada tingkat produsen. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelelangan terhadap stabilitas harga pada tingkat produsen. Metoda analisis adalah analisa struktur pasar dan variabilitas harga. Lokasi penelitian adalah TPI Eretan Wetan dan Bedahan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan TPI Brondong dan Kranji di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai September 1988. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan mempengaruhi struktur pasar dan perilaku harga pada tingkat produsen. Pada penjualan dengan sistem lelang, variabilitas harga bulanan lebih kecil daripada harga bulanan pada penjualan tanpa sistem lelang. Ini berarti bahwa pada penjualan dengan lelang, harga lebih stabil daripada harga pada penjualan dengan tanpa lelang. Dengan kata lain, pada batas tertentu, kegiatan pelelangan dapat menstabilkan harga pada tingkat produsen
Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Berkelanjutan
Get PDFEnglishAgricultural sustainability is still a debatable concept since there is no standard criteria that suitable for agriculture development. Various studies have been conducted regarding the concept but it's just limited to evaluation on the existing agricultural activities. Nevertheless, the issue then is whether the present capital intensive agriculture and heavy imported input is a sustainable agricultural system?. Agricultural development with agribusiness system approach is then believed as one of alternatives that can enhance agricultural development in Indonesia. In respond to this issue, various action research and assessment on agribusiness system of priority commodities have been conducted since 1995. Great variability of research results were found in relation to various factors such as: (1) Economic of scale, (2) Appropriate technology that suitable to the assessment objectives, (3) Characteristics of the agribusiness system, (4) Criteria of success of the assessment, and (5) Management of agribusiness system develompnet. This paper discussed the future outlook of agribusiness development as sustainability approach in agricultural development. IndonesianPertanian terlanjutkan masih merupakan konsep yang terus diperdebatkan selama belum ada kriteria yang baku sesuai dengan dinamika pembangunan pertanian. Telah banyak studi dilakukan tetapi masih terbatas pada evaluasi kegiatan pertanian yang sedang berjalan. Pertanyaan yang kemudian sering muncul, apakah pertanian yang padat modal dan sarana produksi sarat dengan bahan baku impor dapat terlanjutkan? Pendekatan sistem usaha pertanian, kemudian dipercaya dapat mendorong keberlanjutan pembangunan pertanian. Sehubungan dengan pendekatan tersebut, berbagai pengkajian tentang sistem usaha pertanian komoditas telah di lakukan sejak tahun 1995. Namun hasil dari pengkajian tersebut sangat beragam yang terkait dengan berbagai aspek seperti : (1) Skala ekonomi, (2) Teknologi yang tepat guna dan sesuai dengan sasaran pengkajian, (3) karakteristik suatu SUP, (4) Kriteria keberhasilan dan (5) manajemen pengembangan SUP. Tulisan ini mencoba mengajukan konsep tentang pendekatan SUP dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan
Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Get PDFEnglishEconomic sociology is a sociological perspective that explains economic phenomena, mainly related to aspects of production, distribution, exchange, consumption of goods, services, and resources, aiming at improving people’s welfare. Contribution of the sub-discipline of economic sociology improves along with the various socio-economic problems in the society both in developed and developing countries where they try to improve people’s welfare through its development programs. Progress of economic sociology cannot be separated from the ideas of classical sociology and new thinking in economic sociology since 1980s. Economic sociology studies in Indonesia showed that most of the studies are directed toward on how the community alleviates poverty. Currently, economic sociology studies social capital, as well as structural problems, institutional and national economic systems associated with welfare. The said national economic system is in accordance with the country’s constitution. On the other hand, the impacts of national development are also the focus of the studies since the development policies have not been able to realize a welfare society and inclusiveness in national development. It is based on the construction of the welfare state model with the main indicator of relatively equal development. IndonesianSosiologi Ekonomi merupakan perspektif sosiologis yang menjelaskan fenomena ekonomi, terutama terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang, jasa, dan sumber daya, yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan. Sosiologi Ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalah sosial ekonomi masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Perkembangan studi Sosiologi Ekonomi tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh sosiologi klasik dan aliran pemikiran baru dalam sosiologi ekonomi sejak dekade 1980-an. Hasil kajian eksploratif yang pada tulisan ini melalui penelusuran atas perkembangan studi Sosiologi Ekonomi di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar studi diarahkan kepada bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran atau kesejahteraan yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Saat ini studi Sosiologi Ekonomi lebih marak menganalisis tentang kapital sosial, serta masalah struktur, kelembagaan dan sistem ekonomi nasional dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi nasional yang dimaksud adalah yang sejalan amanat konsititusi kita. Pada sisi lain, dampak pembangunan nasional terutama sejak masa orde baru juga banyak diteliti mengingat kebijakan pembangunan dinilai belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, bahkan terkesan belum berhasil menciptakan inklusifitas dalam pembangunan nasional, berlandaskan pembangunan model negara kesejahteraan (MNK) dengan indikator utama berupa “pemerataan” pembangunan
Perkembangan Pasar Kopi Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia
Get PDFEnglishThe fast growing trend of world coffee production in the world creates an excess of its supply, encouraging a more intense of competition among the exporting countries. This situation leads to a decreasing trend of fluctuate price of world coffee. The objective of this paper is to assess the world coffee market behavior in order to make an appropriate strategy and direction of coffee industry policies. Indonesia’s market share in traditional market tends to decrease, and therefore, it is necessary to diversify market destination and commodity composition, in addition to efforts to increase the export of processed coffee.IndonesianPesatnya perkembangan produksi kopi dunia telah menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan kopi dunia sehingga mengakibatkan persaingan antar negara produsen menjadi semakin ketat dan pada akhirnya harga cenderung tertekan. Tulisan ini bertujuan mengkaji perkembangan pasar kopi dunia agar dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan komoditas kopi Indonesia. Pangsa pasar kopi Indonesia di pasar-pasar tradisional cenderung menurun, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya antara lain mendiversifikasi pasar tujuan dan produk kopi serta meningkatkan ekspor kopi olahan
Escalating People’s Participation in Rural Development through GO-NGO Collaboration
Get PDFIndonesianPemerintah makin menyadari bahwa dengan pendekatan melibatkan masyarakat keberhasilan dalam melaksanaan pembangunan akan lebih mudah dicapai. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya proyek pemerintah yang dilaksanakan secara partisipatif. Kendati demikian, konsep partisipatif belum diadaptasi secara menyeluruh, di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam semua tahap, terutama dalam perencanaan dan evaluasi. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan proyek-proyek tersebut belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program bersama-sama antar Organisasi Pemerintah (OP) dengan Organisasi Non Pemerintah (ONP) dipandang prospektif. Dengan masing-masing kelebihannya, perpaduan antara OP dan ONP dipandang akan lebih mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. EnglishThere is a growing concern on government perception that involving people in development is regarded important to deliver the success. This can be identified from participative programs and projects carried out, so far, by the government. In spite of the trend, such participation concept has not been implemented entirely, whereby people are not involved at all stages, especially in planning and evaluation. This condition causing the on going programs and projects unable to produce expected results. In terms of escalating people’s participation and community empowerment, collaboration programs and projects between Government Organizations (GOs) and Non Government Organizations (NGOs) are deemed important to develop. This is particularly because each of these organization has its expertise on different fields which well understood to produce fruitful results if such capabilities are integrated
Delandreformisasi sebagai Gejala Anti Landreform di Indonesia: Karakter, Penyebab dan Upaya untuk Pengendaliannya
Get PDFEnglishSince Indonesia’s independence up to the reform era, land reform is acknowledged but it has not been effectively implemented. However, there is also an inverse process called as de-land-reform with its objectives inconsistently with the ideal purposes of land reform. It seems as the natural symptoms due to social-economic political environment and inside condition of the farmers themselves. De-land-reform process gets no attention, so far, and no serious efforts to cope with it. De-land-reform consists of selling farmers’ land, land fragmentation such that it does not achieve scale of economy, and uncontrollable land conversion. This is due to social-economic political pressures, and community’s social-culture. It needs common awareness as an initial phase of control, but, unfortunately, the government, community, and observers do not pay attention to this process. IndonesianSemenjak Indonesia merdeka sampai era reformasi, landreform yang telah menjadi perhatian semua pihak, tidak pernah efektif diimplementasikan secara memuaskan. Pada waktu yang bersamaan, berlangsung proses sebaliknya, atau berupa ”delandreformisasi”, yakni suatu kondisi yang bergerak ke arah yang berlawanan dari upaya-upaya landreformisasi, atau secara lebih luas berlawanan dengan tujuan ideal reforma agraria. Hal ini tampak seperti gejala yang alamiah yang didorong oleh lingkungan sosial ekonomi politik maupun dari dalam diri petani sendiri. Proses delandreformisasi selama ini tidak diperhatikan, sehingga belum ada upaya yang serius untuk menanganinya. Beberapa bentuk utama delandreformisasi adalah penjualan lahan oleh petani, fragmentasi lahan sehingga menjadi tidak ekonomis, dan konversi lahan yang sulit dikendalikan. Penyebabnya datang dari berbagai sisi baik karena tekanan ekonomi dan politik, serta sosiokultural masyarakat. Sebagai langkah awal untuk pengendaliannya, dibutuhkan kesadaran bersama bahwa ini suatu proses yang esensial namun selama ini luput diperhatikan baik dari kalangan pemerintah, masyarakat maupun pengamat