Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Not a member yet
137 research outputs found
Sort by
Islam Nusantara, ulemas, and social media: understanding the pros and cons of Islam Nusantara among ulemas of West Sumatera
Get PDFThe concept of Islam Nusantara, which is defined as Islam that accommodates the customs and culture of the (Indonesian) Archipelago, has been rejected by the West Sumatera branch of Indonesian Ulema Council (MUI). Meanwhile, other groups in West Sumatera support the Islam Nusantara concept. This article explains the pros and cons of Islam Nusantara among religious leaders in West Sumatera in the context of social media activities. Ulemas rejected Islam Nusantara in West Sumatera based on the perspective that Islam as a religion has reached peak perfection,adding the word Nusantara is, thus, unnecessary. Other religious leaders in West Sumatera have embraced Islam Nusantara based on the view that in terms of customs in Minangkabau, the principle of Adaik Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah is followed. This is a field study employing the qualitative method of approach. Data were obtained via in-depth interviews with four West Sumatran religious figures (ulemas) and subsequently analyzed in an interpretative and descriptive manner. The findings in this study show that the ulemas’ rejection of Islam Nusantara via Facebook indicates a shift in the definition of ulemas as religious leaders to that of opinion makers. This is a new finding that has never been studied before as it places the pros and cons of Islam Nusantara within the context of virtual culture. Consequently, this study has implications on the definition of ulemas as religious leaders overlapping with their part as opinion makers and opinion leaders in the current era of new media.Gagasan Islam Nusantara sebagai Islam yang mengakomodir adat dan budaya Nusantara ditolak kehadirannya oleh Majelis Ulama Indonesia wilayah Sumatera Barat. Sementara itu terdapat kelompok lain yang mendukung gagasan Islam Nusantara di Sumatera Barat. Artikel ini menjelaskan pro dan kontra di antara pemuka agama tentang Islam Nusantara di Sumatera Barat dalam konteks aktivitas di media sosial. Islam Nusantara di tolak oleh Ulama di Sumatera Barat didasari oleh pandangan umum bahwa Islam sebagai agama telah mencapai sempurna, sehingga tidak diperlukan penambahan kata Nusantara. Sedangkan pemuka agama lainnya menerima Islam Nusantara di Sumatera Barat karena didasari oleh pandangan umum bahwa adat di Minangkabau Sumatera Barat berpegang pada prinsip Adaik Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap empat pemuka agama (ulama) di Sumatera Barat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas ulama yang menolak Islam Nusantara melalui facebook menggambarkan pergeseran makna Ulama dari religius leader ke opinion maker. Namun pergeseran tersebut justru mengokohkan ulama sebagai pemilik otoritas keagamaan. Temuan ini dapat berimplikasi pada terminologi ulama sebagai religius leader pada era media baru akan berhimpitan dengan terminologi opinion maker dan opinion leader sebagai terminologi baru pada era media baru
The limits of religious freedom in Indonesia: with reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila
Get PDFSurveys and researches have indicated various factors leading to or instigating the rise of religious intolerance in Indonesia after the Reformasi in 1998. This study, however, aims to see intolerance and discrimination as something embedded in Indonesian ideology, i.e. Pancasila, which seems to be lacking in previous studies, including the studies on the connection between Pancasila and discriminative regulations implemented is several districts and provinces in Indonesia. The questions dealt with in this paper are the following: Why did religious radical groups able to exert their influence to the government and moderate Muslim majority in treating minorities? What are, if any, the constitutional and legal limits of religious freedom in Indonesia? This paper aims to scrutinize constitutional and legal documents, including the first pillar of Pancasila, to find their shortcomings in protecting religious freedom. This paper argues that Pancasila has set Indonesia into religiously monotheistic state, which provided the government the necessary tool to force non-theistic, polytheistic, and non-monotheistic religions to modify their theological beliefs in order to be accepted as recognized or official religions. Pancasila also justifies the existence of favoritism to certain religions deemed fit to this ideology. Berbagai survei dan penelitian telah menunjukkan berbagai faktor yang menyebabkan atau memicu bangkitnya intoleransi beragama di Indonesia setelah Reformasi tahun 1998. Penelitian ini ingin melihat intoleransi dan diskriminasi sebagai sesuatu yang secara tak sadar tertanam dalam ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Tema ini tampaknya kurang menjadi perhatian dalam studi sebelumnya, termasuk studi tentang hubungan antara Pancasila dan peraturan diskriminatif yang diterapkan di beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia. Pertanyaan yang dibahas dalam artikel ini diantaranya adalah: Mengapa kelompok-kelompok radikal keagamaan dapat mempengaruhi pemerintah dan mayoritas umat Muslim yang moderat dalam bersikap terhadap kelompok minoritas? Apa, jika ada, batasan konstitusional dan legal kebebasan beragama di Indonesia? Artikel ini bertujuan untuk meneliti dokumen dokumen konstitusional dan hukum, termasuk pilar pertama Pancasila, untuk menemukan kekurangan dalam melindungi kebebasan beragama. Artikel ini berargumen bahwa Pancasila telah menetapkan Indonesia menjadi negara monoteistik religius, yang memberikan pemerintah piranti yang diperlukan untuk memaksa agama-agama non-teistik, politeistis, dan non-monoteistik untuk memodifikasi keyakinan teologis mereka agar diterima sebagai agama yang diakui atau resmi. Pancasila juga membenarkan keberadaan favoritisme untuk agama-agama tertentu yang dianggap cocok dengan ideologi ini
The threat of IS proxy warfare on Indonesian Millennial Muslims
Get PDFSo far, terrorism tends to be considered using asymmetric warfare methods rather than proxy warfare methods. Even though some terror attacks around the world carried out by people inspired by terrorism indicate that terrorist groups such as IS are carrying out proxy warfare methods. Based on this problem, the following article will describe the threat of IS terrorism through proxy warfare. The aims of this research to map the threat of IS proxy warfare on Indonesian Millennial Muslims. By using library research methods, this research is expected to have positive implications for the efforts to deradicalize terrorism among Indonesian Millennial Muslims. The conclusion of this research obtained shows that the advancement of communication technology has facilitated IS to spread its terrorism in Indonesia through online magazine propaganda in Bahasa Indonesia. This effort is really a threat for Indonesian Millennial Muslims who are very active in using the internet daily. In this way, IS seeks to influence Indonesian Millennial Muslims to become their proxy in running nikayah operations independently. Thus, the threat of terrorism throughout the world has also evolved from the threat of asymmetric warfare to the threat of proxy warfare, especially to Millennial Muslims.Sampai sejauh ini, terorisme cenderung dianggap menggunakan metode peperangan asimetris daripada peperangan proksi. Meski begitu, beberapa serangan teror di seluruh dunia yang dilakukan oleh orang-orang yang terinspirasi terorisme mengindikasikan bahwa kelompok teroris semacam IS sedangmenjalankan metode peperangan proksi. Berdasarkan permasalahan ini, artikelberikut akan menjelaskan ancaman terorisme IS melalui peperangan proksi.Tujuan dari penelitain ini adalah memetakan ancaman peperangan proksi ISpada Muslim Milenial Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitianpustaka, penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi positif pada usahaderadikalisasi terorisme pada Muslim Indonesia. Kesimpulan penelitian sendirimenunjukkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah memfasilitasi ISuntuk menyebarkan terorisme di Indonesia melalui propaganda majalah daringdalam Bahasa Indonesia. Upaya ini benar-benar menjadi ancaman bagi MuslimMilenial Indonesia yang sangat aktif menggunakan internet setiap hari. Dengancara ini, IS berusaha mempengaruhi Muslim Milenial Indonesia untuk menjadiwakil mereka dalam menjalankan operasi nikayah secara mandiri. Dengandemikian, ancaman terorisme diseluruh dunia juga telah berevolusi dariancaman peperangan asimetris kepada ancaman peperangan proksi khususnyapada Muslim Milenial
Analysing the conceptual framework of religious freedom and interreligious relationship in Islam
Get PDFThis study evaluates the concept of religious freedom and interreligious relationships in Islam. The research engages in textual analysis and historical interpretation of the Qur’an and Sunnah (the Prophetic tradition) regarding the freedom of religious beliefs and practices as well as Muslim relationships with people of other religions. The study shows that Islam plays a unique role in providing every individual with the complete freedom to possess and practiceany religion, culture or ideology. It also shows that as a universal religion,Islam advocates a harmonious relationship among the people of differentreligions, cultures and civilisations for the peaceful coexistence and harmoniousdevelopment of all human beings. The study concludes that Islam as a completeway of life preserves the beliefs and practices of every individual and maintainsa peaceful relationship between the followers of one religion and another. Itconstitutes a viable model for resolving religious hatred and promoting peaceand justice among people of diverse ethnic, religious and cultural backgrounds
Towards a progressive interpretation of Ummah
Get PDFcontemporary literatures that had been produced by Muslim and non-Muslim scholars and intellectuals, ranging from Muslim and Western countries. With the progressive perspective of multiple modernities and intercivilisational approach, this paper argues that the concept of Ummah should be interpreted as a modern concept of inclusive cosmopolitan-humanitarian solidarity that emphasise values of liberalism, pluralism, democracy, human rights and sustainable development. This concept has been also strengthened by a sociological representation of the tradition of Islam Nusantara. Its relative historical continuity in the process of the development of the micro sociological dimension of tradition, it explains that this concept of Ummah is not rootless. Consequently, it can be understood that its applicability is relatively possible . Paper ini ingin mengelaborasi wacana pembangunan konsep Ummah yang digali dari pelbagai literatur kontemporer, baik yang berasal dari para sarjana dan intelektual Muslim maupun non-Muslim, baik itu yang berasal dari negara-negara Muslim maupun Barat. Melalui perspektif multiple modernities dan pendekatan lintas-peradaban, paper ini berargumentasi bahwa konsepUmmah sangat perlu kiranya ditafsirkan dan dipahami sebagai konsep modernmengenai solidaritas kemanusiaan yang inklusif dan kosmopolitan. Konsep inimenekankan pentingnya nilai-nilai seperti liberalisme, pluralisme, demokrasi,hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. Adanya tawaranmengenai konsep ini, didukung oleh representasi sosiologis dari praktik IslamNusantara. Praktik Islam Nusantara tersebut, menunjukkan adanya kontinuitashistoris dalam proses pembangunan tradisi, yang berlaku di dalam dimensisosiologis yang bersifat mikro. Hal ini tentu saja juga menunjukkan bahwakonsep Ummah ini bukanlah hal yang tak berakar dalam realitas kehidupanMuslim. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa, penerapan konsep Ummahini sangatlah memungkinkan
The formulation of welfare state: the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah
Get PDFThis paper examines empirical facts of market failure and government failure toimprove people’s welfare; capitalism and neo-liberalism do not provide a spacefor states to implement policies for social justice. With regard to the failure of thewelfare state to bring the citizen to fair welfare, this paper offers the formulationof a welfare state based on Maqas}id Al-Shari‘ah. This study employs Maqas}id Al-Shari‘ah developed by Imam Al-Juwaini, Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam, AbuIshaq al-Shatibi and Al-Tahir Ibn ‘Ashur as the methodological framework.It formulates welfare state of maqas}id al-shari‘ah, which is built through thefulfillment of the three levels of individual needs (citizens) (al-D}aruriyah, alhajiyyah and al-tahsiniyah; primary, secondary and suplementary rights), publicneeds (equal distribution; al-hajah al-‘ammah), protection or assurance (alismah),and law enforcement (al-fit}rah (order), equality (al-musawah), freedom(al-h}urriyah), magnanimity (al-samh}ah)). The morality-spirituality-religiosity andtranscendence principles develop the formulation. The maqas}id al-shari‘ahshould be the “soul” of every policies and rules or laws. The development ofthe formulation of welfare state based on Maqas}id al-Shari‘ah will build Islamicman/religious man (citizen), who is prosperous spiritually and materially.Artikel ini mengkaji kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar(market failure) dan kegagalan negara (government failure) dalam meningkatkankesejahteraan rakyat, kapitalisme dan neo-liberalisme tidak memberikantempat bagi negara untuk melakukan kebijakan demi keadilansosial. Berdasarkan kegagalan negara kesejahteraan menghantarkanwarga negara menuju kesejahteraan yang berkeadilan maka tulisan inimenawarkan formulasi negara kesejahteraaan berdasarkan Maqas}id al-Shari‘ah. Kajian ini mempergunakan Maqas}id al-Shari‘ah sebagai kerangkametodologis yang dikembang oleh Imam Al-Juwaini, Izzu al-Din bin‘Abd al-Salam, Abu Ishaq al-Shatibi dan Al-Tahir Ibn ‘Ashur. Kajian inimemformulasikan negara kesejahteraan berdasarkan maqas}id al-shari‘ahyang dibangun melalui pemenuhan kebutuhan individu (warga negara)berdasarkan tingkatannya; al-D{aruriyah, al-h}ajiyyah dan al-tah}siniyah (hakprimer, sekunder dan suplementer), kebutuhan publik, (al-h}ujah al-‘as}mmah) terealisasi pendistribusian yang merata, adanya proteksi atau jaminan(al-is}mah) dan tegaknya hukum melalui, al-firah (ketertiban), equality(al-musawah) kesetaraan, freedom (al-h}uriyah) kebebesan, magnanimity (alsamh}ah) toleransi. Formulasi tersebut dibangun dengan landasan moral-spritual - religius dan transendental. Menjadikannya “roh” pada setiapkebutuhan dalam membuat kebijakan, peraturan-peraturan atau perundang-undangan. Dengan terwujdnya formulasi negara kesejahteraaanberdasarkan Maqas}id al-Shari‘ah akan melahirkan islamic man/manusiareligius/karakter (warga negara) yang beriman atau pribadi yang memilikikarakter, sejahtera secara batin (spritual) dan lahir (material)
Ground Zero mosque in the context of America’s post-9/11 religious pluralism: CDA of mainstream news media’s coverage of the discursive event
Get PDFThis article analyzes the Ground Zero Mosque discursive event and the discourses surrounding the American Muslim Community and explores the role of the media in the production and reproduction processes of anti-Muslim frames. To understand Islamophobia in the United States in the context of religious pluralism, this article adopts Critical Discourse Analysis, under which two theories unfold: sourcing theory and framing theory. The sourcing analysis targeted the media voices monitoring the discourses and contributing to the discursive construction and interpretation of mosque proposal into an agenda-led image. The second theory is framing, which consists of including a perceived reality—in the news—, making it more salient, and presenting it to the audience. The data analyzed were collected from CNN and Fox News via Lexis Nexis online academic database. A total of 225 media transcripts—(n=138) Fox News and (n=87) CNN—constituted the text and were coded and analyzed using Atlas.ti data mining software program. The critical analysis has resulted in a number of 180 voices—e.g. journalists, politicians, academics, officials, etc. — contribution of the discursive construction of the non-violence event, ofwhich 150 were anti-Muslim activists, journalists, politicians, reportedly formerMuslim Brotherhood member, etc. The study has also resulted in two mainframes: frame of illegitimacy and frame of terrorism, transforming the nonviolenceevent into a celebrated violent one, thereby providing a vivid image ofAmerica’s project of religious pluralism and its capacity to accommodate thereligions existing within the American confines.Artikel ini menganalisis peristiwa acara diskursif Masjid Ground Zero danwacana seputar Komunitas Muslim Amerika dan mengeksplorasi peran mediadalam proses produksi dan reproduksi bingkai anti-Muslim. Untuk memahamiIslamophobia di Amerika Serikat dalam konteks pluralisme agama, artikelini mengadopsi Analisis Wacana Kritis, di mana dua teori terungkap: teorisumber dan teori framing. Analisis sumber menargetkan suara-suara mediayang memonopoli wacana dan berkontribusi pada konstruksi diskursif daninterpretasi proposal masjid ke dalam pencitraan yang dipimpin oleh suatuagenda. Teori kedua adalah framing, yang terdiri dari memasukkan realitas yangdirasakan — dalam berita—, membuatnya lebih menonjol, dan menyajikannyakepada pemirsa. Data yang dianalisis dikumpulkan dari CNN dan Fox Newsmelalui database akademik online Lexis Nexis. Sebanyak 225 transkrip media—(n = 138) Fox News dan (n = 87) CNN — merupakan teks dan dikodekandan dianalisis menggunakan program perangkat lunak data mining Atlas.ti.Analisis kritis telah menghasilkan sejumlah 180 suara — misalnya wartawan,politisi, akademisi, pejabat, dll. - berkontribusi terhadap konstruksi diskursifdari peristiwa non-kekerasan, yang 150 di antaranya adalah aktivis anti-Muslim,jurnalis, politisi, mantan anggota Ikhwanul Muslimin, dll. Studi ini juga telahmenghasilkan dua kerangka utama: bingkai illegitimacy dan bingkai terorisme,yang mengubah peristiwa non-kekerasan menjadi peristiwa yang sangat kejam.Inilah gambaran yang jelas tentang proyek pluralisme agama Amerika dankapasitasnya untuk mengakomodasi agama-agama yang ada dalam batas-batasAmerika
Waqf fundraising management: a conceptual comparison between traditional and modern methods in the waqf institutions
Get PDFThis paper focuses on the theoretical structure of funding for Islamic philanthropy, especially waqf. Waqaf is projected to play further significant role to tackle present social problems, where financial sustainability has become one of the foremost challenges faced by awqaf institutions. There is a need to study various models of fundraising that could be applied to reform awqaf institutions. Employing content analysis approach, this paper analyses traditional and modern structures of fundraising that are applicable for development and management of waqaf fundraising: istibdal, h}ukr, ijaratayn, venture philanthropy of waqf model (VPWM), value-based capital model of waqf (VBCMW), and social enterprise waqf fund model (SEWF).The discussions are expected to be able to contribute towards boosting a better fundraising management of awqaf institutions in Muslim communities as well as countries.Makalah ini fokus pada struktur teoritis pendanaan untuk filantropi Islam, terutama wakaf. Wakaf diproyeksikan untuk memainkan peran penting lebih lanjut untuk mengatasi masalah sosial saat ini, di mana keberlanjutan keuangantelah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga-lembagaawqaf. Ada kebutuhan untuk mempelajari berbagai model penggalangan danayang dapat diterapkan untuk mereformasi institusi awqaf. Dengan menggunakanpendekatan analisis isi, makalah ini menganalisis struktur penggalangan danatradisional dan modern yang berlaku untuk pengembangan dan pengelolaanpenggalangan dana wakaf: istibdal, h}ukr, ijaratayn, venture philanthropy ofwaqf model (VPWM), value-based capital model of waqf (VBCMW), dan socialenterprise waqf fund model (SEWF). Diskusi diharapkan dapat berkontribusiuntuk meningkatkan manajemen penggalangan dana yang lebih baik darilembaga awqaf di komunitas Muslim serta negara
Building peace through mystic philosophy: study on the role of Sunan Kalijaga in Java
Get PDFThis paper aims to study the teachings of peace invented in the Javanese tradition particularly by Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga was a Muslim saint in the 15th century AD who taught mystical-philosophical teachings. His role permeates in the Javanese tradition so peaceful values that are embedded in its teachings still be traced and developed. We conducted a literature study on the role, influence and legacy of Sunan Kalijaga. We focused on his philosophical approach to religious thought as oppose to the mystical aspect. Our findings show that Sunan Kalijaga succeeded in using proper choice of words to combine Islamic values and predominant cultural elements (e.g., Hinduism, Buddhism). Therefore, instead of using the Arabic terms, Sunan Kalijaga used many old Javanese and Sanskrit terms commonly used in the 15th-16th century Javanese society. As an implication, Sunan Kalijaga created terms that are less Islamic but loaded with Islamic values. His examination is not only inherited into terms, but also practices, symbols and institutions. Among those Javanese traditions, some of them are critically important in supporting peace-building. This paper reaps the peaceful values of the Sunan teachings in the hope of countering the stream of extreme ideologies that have recently flooded the public. Paper ini bertujuan mengunduh ajaran damai yang ditanam dalam tradisi Jawaterutama yang disemai oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang walipada abad ke 15 M yang memiliki ajaran bersifat mistis-filosofis. Hingga saat ini,pengaruh Sunan Kalijaga sangat terasa dalam tradisi Jawa sehingga nilai-nilaidamai yang ada dalam ajarannya masih dapat ditelusuri dan dikembangkan.Dengan menerapkan studi pustaka, data-data dalam riset ini dikumpulkan darisumber-sumber yang mengkaji Sunan Kalijaga, peran, pengaruh, dan warisanwarisannya.Oleh karena corak pemikiran keagamaan Sunan Kalijaga bersifatmistis-filosofis, maka aspek mistisisme dan pendekatan filsafat juga digunakandalam tulisan ini. Paper ini memaparkan temuan bahwa dalam pratiknya, SunanKalijaga melakukan permainan bahasa yang dengan cara tersebut ia berhasilmemadukan antara nilai-nila i keislaman dengan unsur buda y a dominanyang telah ada sebelumnya yaitu Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, alihalihmenggunakan istilah Arab, Sunan Kalijaga justru banyak menggunakanistilah Jawa Kuna dan Sansekerta yang lazim digunakan dalam masyarakat Jawaabad 15-16. Hasil dari upaya tersebut, Sunan Kalijaga menghadirkan istilahistilahyang tampaknya kurang Islami namun sarat muatan nilai-nilai Islam.Ijtihad Sunan Kalijaga tidak hanya terwariskan menjadi istilah-istilah, namunjuga menjadi praktik, simbol bahkan melembaga. Dari beberapa bentuk tradisijawa yang diwariskan Sunan Kalijaga dapat diambil bebera p a nilai pentingyang mendukung iklim damai. Paper ini memetik nilai-nilai damai ajaran sangSunan tersebut dengan harapan dapat membendung arus ideologi ekstrim yangakhir-akhir ini semakin membanjiri ruang publik
Islam and government: an analytical review on Khumayni’s Kashf al-Asrār and Wilāyat al-Fāqih
Get PDFThis paper is an attempt to scrutinize Khumayni’s ideas especially on government as explained in his works Kashf al-Asrar, and Wilayat al-Faqih. While focusing on Khumayni’s ideas as the main issues of discussion, the paper tries to find the significance of the ideas for the Iranian revolution in 1979.The paper argues that the ideas on government were mainly triggered by the Reza Shah’s dictatorial, and secular government. It is not exaggerated to mention that according to Khumayni a new sytem of government based on Islamic ideology as a revolutionary system of government was needed in a sense that an Islamic government will implement justice. As will be discussed later, the idea of Islamic government as the single alternative was extensively supported by students, intelligentsias, urban peoples, poor peoples, and others.Artikel ini berusaha mendiskusikan pemikiran Imam Khumayni tentang pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya Kasyf al-Asrar dan Wilayat Faqih. Sambil memberikan perhatian terhadap isu pokok, artikel ini ingin menggali kaitan kuat pemikiran Khumayni dengan revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979. Penulis berpandangan bahwa gagasan-gagasannya tentang pemerintah merupakan respons atau sikapnya terhadap kecenderungan pemerintahan diktatorial dan sekular Reza Shah. Tidak berlebihan untuk dinyatakan bahwa menurut Imam Khumayni sebuah pemerintahan Revolusioner yang didasarkan kepada Ideologi Islam sangat dibutuhkan karena pemerintahan Islam seperti inilah yang akan mampu menegakkan keadilan.Sebagaimana yang akan didiskusikan nanti ide pembentukan pemerintah inimemperoleh dukungan secara ekstensif antara lain dari mahasiswa, inteligensia,masyarakat kota dan orang-orang miskin