JWP (Jurnal Wacana Politik)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
COMPARATIVE STUDY OF POST ISLAMISM BETWEEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) WITH ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP)
Get PDFAfter the Arab Spring, political Islam was initially expected to contribute significantly to political developmentand democracy. In fact, it is far from expectations. The Islamist group failed to adapt to the democratic system,the conflict with the long-lasting secular group finally invited the military to intervene. While in other partsof the world two Muslim-majority countries, Indonesia and Turkey, political Islam can adapt to the valuesof western democracy. This paper is a comparative study of political parties that compare post Islamismbetween PKS (Indonesia) and AKP (Turkey). Two political parties that successfully adapt to liberalism. Thereare two dimensions of post Islamism compared. First, a comparison of pragmatic steps that PKS and AKPmake when facing a complex political reality. Second, the comparison of non-ideological strategies pursuedby PKS and AKP, when facing national elections. In this research used descriptive qualitative method throughthe literature data, that is data arranged in the form of documents related to the problem under investigation.Like books, newspapers, articles, and journals. Based on this research can be known that the step of politicalpragmatism conducted by PKS and AKP is a rational choice, when there is a shift in voter behavior ofIndonesia and when facing Kemalist secularist group in Turkey. The non-ideological strategy is carried outby PKS and AKP by campaigning on substantive issues, not discouraging the establishment of an Islamicstate (shariah formalism) with a focus on issues related to economic welfare and integration to the EU
PENETRASI NEGARA TERHADAP KELEMBAGAAN ADAT NAGARI PARIANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH
Get PDFTulisan ini menjelaskan tentang pola dan dinamika hubungan negara terhadap lembaga adat Nagari Pariangan dalam otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara memainkan pola penetrasi melalui institusi formal, hukum, kebijakan publik, dan proses politik dalam hubungan negara dengan Nagari. Kami menemukan kondisi tersebut karena, pertama, kepentingan negara untuk secara intensif mengendalikan sumber daya alam dan ekonomi di Nagari. Kedua, kepentingan pemerintah daerah untuk menciptakan stablisasi politik sebagai kebutuhan inti pembangunan ekonomi di era otonomi. Penetrasi dan transformasi Nagari berdampak pada penyederhanaan Nagari menjadi birokrasi modern sehingga sesuai dengan kepentingan negara. Pendekatan historical institusionalisme digunakan sebagai alat analisis untuk mengurai pola penetrasi negara yang terjadi pada Nagari. Otonomi daerah tidak membuat Nagari mandiri sebagai pemerintahan sendiri, mereka masih menghadapi intervensi dari pemerintah pusat. Itulah salah satu alasan kuat mengapa penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengakuan Nagari sebagai pemerintahan terendah sebenarnya dalam situasi yang dilematis, dimana Nagari harus menerima intervensi pemerintah pusat yang menempatkannya sebagai bagian dari birokrasi, bukan kemudian mengakui Nagari sebagai pemerintahan adat.
KOREA SELATAN DAN PROVOKASI KOREA UTARA: TAKTIK PENGARUH DAN PERSUASI PADA MASA PEMERINTAHAN LEE MYUNG BAK
Get PDFKorea Selatan memiliki berbagai kepentingan dan telah menetapkan tujuan-tujuan dalam kebijakan luar negerinya. Namun upaya pencapaian kepentingan dan tujuan tersebut, terutama berkenaan dengan stabilitas di Semenanjung, seringkali dihadapkan pada tantangan, Aksi-Aksi provokatif dari Korea Utara merupakan salah satu isu yang serius dan perilaku yang tidak diinginkan oleh Korea Selatan. Oleh karena itu Korea Selatan melakukan sejumlah kebijakan luar negeri dalam upayanya untuk mencegah aksi provokatif dari Korea Utara, yang dalam penelitian ini difokuskan pada periode tiga tahun pertama pemerintahan Lee Myung Bak tahun 2008 hingga 2010. Dengan menggunakan metode kualitatif deksriptif analitis, artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam mencegah aksi provokasi dari Korea Utara. Artikel menunjukkan bahwa Korea Selatan menggunakan taktik pengaruh untuk mencegah provokasi Korea Utara dan memanfaatkan kapabilitas ekonominya untuk mendukung kebijakan tersebut. Adapun penggunaan taktik pengaruh oleh Korea Selatan tersebut bergantung pada kasus dan tingkat aksi provokasi Korea Utara, mulai dari penggunaan taktik persuasi hingga penalti hukuman non-kekerasan, termasuk di dalamnya penggunaan taktik kekerasan secara terbatas ketika aksi provokasi tidak dapat dihentikan dan cegah dengan taktik lain.
PATRONASE, KLIENTALISME DAN TAHTA PUTRA MAHKOTA PADA PILKADA KOTA KENDARI TAHUN 2017
No full textOne of the problems that still occur in local government bureaucracy is patronage and clientelism which is still often used by politicians to carry out a specific agenda outside the main duties and functions of the bureaucracy. This paper aims to determine the forms of patronage and clientelism that is formed in relation politicians, the bureaucrats and the community where the mayor actively "Asrun" using bureaucratic apparatus as a political machine in order to win his son “Adriatma Dwi Putra” (ADP) as mayor Kendari on the elections simultaneously in 2017. The findings show, the form of patronage and clientelism in this study can be divided into two. First, relations were awakened in the bureaucracy includes determining the scope of careers and positions in the bureaucracy in Kendari, the first form of this is done in order to consolidate the support of the bureaucracy to win ADP. Secondly, relations that built up in the community include the mobilization voice through vote buying and pork barrel. The second form as a strategy to gain support or voice with the way the bureaucratic apparatus into a figure intermediaries to mobilize voice in society
Regulasi Pemilu Terkait Dengan Black Campaign Dan Efektifitasnya Dalam Penindakan (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015)
No full textMakalah ini melihat regulasi pemilu terkait dengan black campaign dan efektifitasnya dalam penindakan. Penulis mengambil Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015 sebagai studi kasus. Dari hasil penelaahan masalah black campaign yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banggai Tahun 2015 lalu, penulis berkesimpulan bahwa dalam hal regulasi, black campaign sesungguhnya telah dituangkan dan diatur dalam regulasi dan peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Disamping itu regulasi pemilu untuk masalah black campaign yang ada pada saat ini secara substansi sudah cukup baik karena dari bunyi pasal-pasal yang disangkakan kepada pelaku black campaign sudah mewakili dalam hal jenis pelanggaran maupun media yang dipakai dalam melakukan black campaign, jadi tidak perlu lagi dibuatkan aturan atau regulasi tersendiri mengenai black campaign. Namun dalam hal sanksi pidana perlu adanya kesamaan/keseragaman sanksi bagi pelaku black campaign baik dalam ancaman hukuman maupun denda yang diberikan. Dan juga perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dan lama dari segi waktu baik bagi bawaslu, panwaslih maupun pihak kepolisian untuk memproses pelanggaran pidana yang dilakukan Kata kunci: Black Campaign, Regulasi Pemilu, Pilkada Kabupaten Banggai, Bawaslu , Panwaslih Kabupaten Banggai, Kepolisian Resort Kabupaten Bangga
EVALUASI KINERJA DKPP DALAM PENANGANAN KASUS PEMILUKADA SERENTAK JAWA BARAT TAHUN 2015
Get PDFABSTRAK Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi lembaga yang turut menciptakan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. Sebagai lembaga baru yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, DKPP dibebankan dengan banyak kasus sengketa etika pemilu pada babak baru sejarah pemilu daerah serentak di Indonesia Tahun 2015. Penelitian ini mengambil lokus di Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilu serentak di Tahun 2015 yang memiliki 26 dugaan pelanggaran etik yang ditangani oleh DKPP. Evaluasi kinerja didasarkan pada penggunaan enam wewenang DKPP yang dinilai dengan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui proses focus group discussion, survey, wawancara dan analisis dokumen dalam kurun waktu September-November 2016. Hasil yang diperoleh, secara kualitiatif DKPP sudah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berintegritas dalam penanganan setiap kasus etika yang ada di pemilukada serentak Jawa Barat Tahun 2015. Kata Kunci: integritas penyelenggara pemilu, integritas pemilu, kode etik ABSTRACT The Honorary Electoral Council (DKPP) becomes an institution that helps creating democratic, qualified and integrated elections. As a new institution involved in the elections process, DKPP is incharged with many cases of electoral ethical disputes in the new round of regional elections in Indonesia in 2015. This research takes locus in West Java as one of the regions that hold simultaneous elections in the year 2015 which has 26 alleged violation of ethics handled by DKPP. Performance evaluation is based on the implementation of DKPP’s tasks and authority which are assessed by integrated electoral management body’s principles. This research uses qualitative method by collecting data through focus group discussion, survey, interviews and document analysis during September-November 2016. The result shows that DKPP has tried to implement the principles of integrated electoral organizer in handling each case of code of ethics violation during the simultaneous election in West Java in 2015. Key words: integrated electoral organization, electoral integrity, code of ethics,
PEMBELAHAN IDEOLOGI, KONTESTASI PEMILU, DAN PERSEPSI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL: SPEKTRUM POLITIK INDONESIA PASCA 2014?
Get PDFKeamanan geopolitik dan sentimen keagamaan menjadi isu politik yang mencuat di Indonesia pasca 2014. Semenjak Joko Widodo menjadi presiden, isu kedekatannya dengan China seringkali dikemas sebagai citra yang negatif terhadap pemerintahannya. Di sisi lain, menguatnya pengaruh China di Asia Tenggara turut mempengaruhi perubahan peta ekonomi politik di Indonesia. Investasi dan dana pinjaman dari China meningkat tajam yang diiringi kompensasi proyek infrastruktur yang diberikan kepada China. Akan tetapi, memori kolektif masyarakat Indonesia terkait identiknya China dan komunisme menyulut kekhawatiran bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Secara kebetulan, persaingan Gubernur Jakarta 2017 yang diikuti oleh Basuki Tjahaya Purnama, petahana kuat berlatar etnik China yang diusung oleh partai pemerintah (PDIP), menjadi momentum yang membangkitkan komponen Islamis yang sudah menaruh curiga terhadap kebangkitan PKI. Artikel ini menelaah bagaimana faktor menguatnya pengaruh China dan kedigdayaan politik PDIP membentuk pusaran konflik aliran antara nasionalis kiri dengan kanan Islamis yang membawa kerawanan keamanan di Indonesia pada level lebih tinggi.
MENAKAR EFEKTIVITAS PEMILU SERENTAK 2019
Get PDFGagasan terselenggaranya pemilihan umum serentak 2019 membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian konstitusionalitas UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan final. Pelaksanaan putusan MK ini tentunya membawa implikasi dan tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang lebih matang. Efektivitas pemilu serentak 2019 masih menjadi perdebatan publik, UU Pemilu yang baru disahkan sebagai payung hukum Pemilu 2019 masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Secara teoritik pemilu serentak 2019 sangat memungkinkan untuk dilaksanakan apalagi jika melihat dinamika politik Indonesia yang semakin baik sejak era reformasi. Hal utama yang harus menjadi kesepakatan bersama adalah sistem pemilu hanyalah sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan kondisional dan tujuan suatu negara. Pemilu 2019 akan menjadi indikator dalam sistem demokrasi langsung dimana orang dapat berpartisipasi dalam pilihan politik mereka.
MENGGAGAS MEKANISME DIRECT POPULAR CHECKS LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH KOTA MALANG
No full textPenerapan mekanisme Direct Popular Checks dinilai akan menjadi solusi bagi permasalahan lembaga legislatif daerah Kota Malang dalam penyerapan aspirasi maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah. Karena mekanisme Direct Popular Checks dapat memberikan akses seluas-luasnya masyarakat bagi Kota Malang dalam pembuatan peraturan daerah, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan. Hasilnya tentu saja adalah peraturan daerah Kota Malang yang responsif, bukan peraturan daerah yang bersifat otonom ataupun represif. Karena peraturan daerah yang responsif adalah peraturan daerah atau hukum yang langsung dibuat oleh masyarakat Kota Malang untuk memenuhi kebutuhan publik mereka sendiri. Pada akhirnya jika mekanisme Direct Popular Checks bisa diterapkan, maka lembaga legislatif daerah Kota Malang bisa murni sebagai lembaga representasi masyarakat Kota Malang
PERAN DAN STRATEGI KELOMPOK “KOTAK KOSONG” DALAM PILKADA CALON TUNGGAL KABUPATEN PATI TAHUN 2017: STUDI PENDAHULUAN
Get PDFSimultaneous local election 2017 which was held in February 15th, 2017 remains an interesting political phenomenon. From 101 areas (province, municipality, and city) that held local elections, there are 9 (nine) areas whose local election consist of single candidate. The most interesting case is Local Election in Pati. Compared with other eight areas, the amount of votes gained by “kotak kosong” in Local Election in Pati is the highest among the others. Besides that, unlike other seven areas, in Pati there is a group that propose choice of “kotak kosong” like in Buton Municipality. This article tries to answer question: “How are the strategies and roles of group of “kotak kosong” cause the number of votes of “kotak kosong” gain the highest number of votes among eight other areas? This research uses the qualitative approach with the method of data collections are: depth interviews, observation, and collecting news related from internet. This research reveals that the roles of group of “kotak kosong” are focusing on the specific isu and benefiting their members, increasing their level, and using their power. Besides that, the group of “kotak kosong” used strategies, such as using lobby strategy, opening the access to policy makers and mobilizing their resources, mobilizing voters, controlling information to voters, and doing advocacy.