JWP (Jurnal Wacana Politik)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA
No full textPemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapacacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansialterdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu diAceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan(KIP ) maupun Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi PemilihanUmum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masihterdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, kericuhan padasaat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dansengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung. Masih maraknya pelanggarandan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatanakibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara pilkada itu sendiri dalammemahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu
MEMPERLUAS PERSPEKTIF KUALITAS PEMILIHAN UMUM: STUDI KASUS PRAKTIK SEMI-E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA 2019 DI KABUPATEN MALANG
Get PDFParameter dominan dalam menilai kualitas pemilu di Indonesia selama ini merujuk pada keberhasilan substantif, yaitu kesetaraan, kebebasan, kejujuran, partisipasi, kompetisi, dan integritas. Namun, keberhasilan menurut sudut pandang pemilih dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih terabaikan, seperti kepuasan pemilih dan jaminan pemilu damai. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi pandangan pemilih dan panitia atas praktik semipemilihan elektronik (semi-e-voting) melalui penerapan Aplikasi Barcode Scanner pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hasilnya, pemilih dan panitia menilai kualitas pemilu tidak cukup bersandar pada ukuran kualitas substantif. Untuk itu, studi ini mendorong perspektif pelayanan publik atas pemilu. Pertama, pemilih dan panitia selayaknya dipandang sebagai penerima manfaat dan penyedia. Kedua, sisi pandang ini menawarkan ukuran waktu menyalurkan hak pilih, kelayakan beban dan kemudahan kerja panitia, dan kepuasan kandidat (fairness). Ketiga, praktik semi-e-voting memperkenalkan ukuran perubahan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, yaitu berupa proses pemungutan suara yang lancar dan tanpa antrian yang lama saat pemilih menunaikan haknya. Secara akademis, praktik semi-e-voting dalam pilkades relevan dengan beberapa indikator pengukuran keberhasilan pemilu, yakni kepuasan administratif dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Spesifik terhadap literatur e-voting, riset ini memperkuat studi sebelumnya bahwa implementasi semi pemilihan elektronik mampu meningkatkan kenyamanan dan kapabilitas pemilih serta mengeliminasi subjektifitas penghitungan suara.
MENAKAR KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
No full textLambannya peningkatan jumlah perempuan di parlemen, secara khusus sangat terkait dengan sistem pemilu yang diberlakukan. Di Indonesia, isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30 persen pada pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi dibandingkan pemilu 2009. Berkaitan dengan Pemilu 2019 yang akan datang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kontribusi UU No. 7/2017 tentang Pemilu terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan fokus yang tidak hanya membahas sistem pemilu proporsional namun juga meninjau sistem kuota serta empat unsur mutlak yang membentuk sistem pemilu seperti district magnitude, nomination, balloting, dan electoral formulae. Proses identifikasi dan analisis dilakukan dengan feminist perspective melalui metode literature review dengan literatur primernya yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu. Sebagai kesimpulannya, hasil studi ini menunjukkan bahwa UU 7/2017, baik sistem proporsional terbuka dan ke-empat unsurnya cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan, aksesibilitas perempuan untuk masuk parlemen tetap lemah sehingga kondisi under-represented dari kelompok perempuan tidak akan banyak berubah.
PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS
No full textTulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat Daerah (Panwaslu), maupun DKPP sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Melalui studi literatur, tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis.
MODAL POLITIK TJHAI CHUI MIE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017
Get PDFTulisan ini mengkaji modal politik yang dimiliki oleh Tjhai Chui Mie pada Pemilihan Walikota Singkawang tahun2017. Pengendalian modal adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalampolitik. Secara luas terdapat anggapan bahwa wanita yang terjun ke politik berkorelasi dengan norma-norma tradisional.Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkanmelalui wawancara mendalam dan studi dokumen selama periode April-Juni 2018. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Tjhai Chui Mie mampu mengelola modal politiknya, yang saling terkait dengan modal sosial danmodal ekonomi. Dengan dukungan partai dan pengalaman politik sebagai legislator, Tjhai Chui Mie berhasil memanfaatkanjaringan sosial etnis dan agama yang kemudian berpengaruh dalam mendapatkan dana kampanyen.Dengan kemampuannya untuk mengelola modalitas tersebut, ia berhasil menjadi walikota perempuan keturunanCina pertama di Indonesia
PENERAPAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN JAMINAN KESETARAAN HAK POLITIK DALAM PENDAFTARAN PEMILIH: STUDI KASUS PADA PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015
Get PDFTahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 khususnya pada pendaftaran pemilih menuai berbagai kendala. Integritas dari Pemilu mengharuskan adanya jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara. BerdasarkanData Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai sumber awal pendataan yang kemudian dimutakhirkan dengan data di lapangan, ditemukan sejumlah calon pemilih yang sudah berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DP4 karena ketiadaan dokumen kependudukan sehingga secara administrasi mereka tidak berhak untuk didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilu berusaha melindungi hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali dengan mengakomodir mereka melalui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.Namun sesuai Undang-undang Adminitrasi Kependudukan hal ini bukan bagian dari dokumen kependudukan.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas kehadiran SKD dalam melindungi hak pilih warga.Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Pemiluberintegritas dan kesetaraan hak politik sebagai pisau analisis. Hasil analisis menunjukan bahwa akomodir penggunaan SKD tersebut dinilai efektif melindungi hak pilih warga yang sebelumnya terancam hilang yaitu mereka dari kalangan pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukan dan pemilih dari penganut aliran kepecayaanParmalim. Pada akhir tulisan ini, penulis menyarankan dalam rangka pemberian jaminan hak pilih melalui akurasi data Pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi data base pemilih dengan data administrasi kependudukan.
SOVEREIGNTY, GLOBAL NORMS AND SECURITY COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA
Get PDFDiscussions on cooperative security strategies in Southeast Asia often mention potential threats such as piracy,illegal fishing, terrorism, island disputes and even the security concerns posed by natural disasters. Theaforementioned threats are mutual, between not only the ten ASEAN countries but also neighbors, such asAustralia and Timor Leste, along with rising and global powers such as China and the United States. However,developing security cooperation even against mutual threats is hindered not only by geographic and monetaryrestraints but by differences in national ideology, national interests, differing historical perspectives, divergentlegal opinions as well as intentional and unintentional misinformation. Using the perspective of a multi-disciplineapproach to international relations realism and the security dilemma along with highlighting the sources ofmiscommunication that hinder long-term security cooperation, this paper argues that Indonesia and the UShave incorrect and sometimes dangerous perceptions of the other. Differing concepts on national sovereignty,interpretations of international law and the degradation of the rules-based order are all easily manipulated tofuel dangerous misperceptions. Cooperation and sovereignty seem more at odds than ever before. But militarycooperation can still be successful using honest assessments that avoid false information and instead pursuesincere engagements
PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Get PDFMenganalisis perumusan regulasi pemilu tidak dapat dipisahkan dari dinamika realitas politik, yang didefinisikanoleh perebutan kekuasaan dalam keputusan politik. Penelitiantentang proses politik pada pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 menjadi penting, karena fraksi-fraksi di parlemen telah berupaya memasukanpreferensipolitiknya ke dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori elite daninstitusionalisme untuk meneliti dinamisme fraksi di parlemen dan hubungannya dengan partai elit dalamperspektif formal institusional. Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui elaborasi dinamika keputusanpolitik dan notulen rapat pembahasan rancangan undang-undang, penelitian ini menemukan bahwa pertarungankekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu berlangsung dalam beberapatahap. Pertama, proses antar faksi pada diskusi Panitia Khusus. Kedua, proses pencapaian kesepakatan yang tidakbisa diraih pada fase sebelumnya. Ketiga, konsesi politik di tingkat elite partai politik. Di sisi lain, perbedaantajam di antara fraksi-fraksi telah menyebabkan dukungan politik untuk regulasi pemilu tidak solid, sehinggakeputusan akhirnya dibuat melalui voting dan diwarnai tindakan walk-out oleh empat fraksi di parlemen
ANALISIS PETA POLITIK KANDIDAT CALON GUBERNUR DAN ARAH KOALISI PADA KONTESTASI PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR 2018
No full textPada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018, terdapat dua koalisi partai yang koheren dengan budaya lokal dan dukungan massa yang besar. Di satu pihak, Khofifah dan Emil Dardak diusung oleh: Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasonal, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Di pihak lain, Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kontestasi tersebut menarik untuk diamati mengingat Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki keunikan budaya yang beragam dan sangat menghargai budaya lokal. Terlebih lagi, kedua kandidat tersebut sama-sama memiliki peluang untuk memenangkan pemilu. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan peluang kemenangan masing-masing kandidat melalui pemetaan yang terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kajian ini dibangun dengan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan pemetaan politik menjelang Pilkada. Koalisi-koalisi yang dibentuk memiliki kans kemenangan yang sama. Namun, hanya mereka yang mampu membaca dan memahami kondisi masyarakat, termasuk budayanya, dan karakteristik komunitas yang memiliki keunggulan pada Pilkada.
TINGKAT PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN MEDIA LAPOR DI KOTA BANDUNG
Get PDFLayanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan aplikasi media sosial yang digunakan diKota Bandung sejak November 2013 untuk mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Dalam kontekskehidupan demokrasi, pemanfaatan LAPOR dapat membantu pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat partisipasi masyarakatKota Bandung dalam pemanfaatan LAPOR, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalampenggunaan LAPOR, dan bagaimana pendapat masyarakat tentang kinerja Pemerintah Kota Bandung dalampengelolaan LAPOR. Penelitian ini menggunakan mix method, yakni perpaduan antara metode kuantitatifdan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan analisa kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung masih banyak yang belum berpartisipasi menggunakanaplikasi LAPOR, faktor dominan pendorong partisipasi penggunaan LAPOR karena kemudahan penggunaanaplikasinya bukan karena manfaatnya, dan responden juga menilai kinerja Operator LAPOR sudah cukup baik