JWP (Jurnal Wacana Politik)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN PERBATASAN NEGARA: STUDI DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA
Full text linkLaut Natuna Utara adalah wilayah lama bernama baru yang di berikan Indonesia kepada salahsatu wilayah laut yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Setelah terdapat klaim sepihak terhadap perairan ini dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pemerintah Indonesia kemudian memperkuat kekuatan militer di Natuna. Langkah ini memiliki resiko tersendiri baik bagi Indonesia maupun kawasan, sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya penguatan di sektor politik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendekatan politik keamanan dapat berperan dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori national interest dan konsep good governance untuk memunculkan penjelasan bagaimana perimbangan kebijakan antara soft approach dan hard approach yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola konflik di Natuna. Penelitian ini melihatbahwa kedulatan Indonesia sangat ditentukan oleh kepentingan nasional yang dihadirkan dalam kerangka konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam upaya menjaga keamanan wilayah Laut Natuna Utara, negara kemudian kemudian melakukan pendekatan politik dari aspek kekuatan militer (hard power) dan non-militer (soft power)
DARI EKONOMI KE EKONOMI POLITIK: TRANSFORMASI SETENGAH HATI SEKTOR EKOWISATA DI BANGKA BELITUNG
Full text linkBangka Belitung adalah daerah yang sedang mencoba beralih dari sektor utama perkebunan dan pertambangan ke sektor pariwisata. Pemerintah daerah dan berbagai komunitas setempat sedang aktif mendorong peningkatan ekonomi alternatif ini menjadi sebuah sumber pendapatan baru. Pertanyaan kritis terkait bagaimana sejatinya dimensi ekonomi dari perspektif para pelaku bisnis pariwisata dan intervensi pemerintah menjadi sangat menarik untuk dikaji. Studi ini fokus pada alasan para pelaku wisata terlibat, khususnya pedagang dan pengelola kawasan wisata, serta mencermati bagaimana dimensi ekonomi politik dalam pengambilan keputusan politik untuk pengembangan ekowisata diperankan oleh pemerintah daerah. Melalui studi kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa para pedagang dan pengelola ekowisata memandang adanya prospek yang cerah dalam industri pariwisata. Secara umum pemerintah daerah belum optimal memainkan peran dalam fungsi motivator, fasilitator, dan dinamisator. Dari tiga aspek tersebut, pemerintah daerah kurang optimal dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana serta perijinan kawasan, baru optimal dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas. Pengembangan ekowisata masih dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang basisnya secara umum adalah inisiatif komunitas, dan belum ditempatkan sebagai aktivitas dimana pengambilan keputusan politik dianggap menentukan arah pengembangan ekowisata ke masa yang akan datang
PENERAPAN PEMILIHAN PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS
Full text linkPartai politik di Indonesia terlihat kurang memiliki pola pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang sistematis dan demokratis. Pengambilan keputusan cenderung terpaku pada kebijakan ketua umum partai politik. Hal ini menyebabkan calon yang diajukan oleh partai politik kerap tidak dikehendaki oleh konstituen. Beberapa partai politik mengatur hal tersebut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, tetapi ketentuan tersebut tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan aturan presidential threshold memaksa partai berkoalisi dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan ini bisa diatasi dengan penerapan pemilihan pendahuluan sebagaimana yang telah dilakukan beberapa negara demokratis seperti Amerika Serikat dan Perancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meproyeksikan penerapan pemilihan pendahuluan di Indonesia sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis. Dalam analisisnya, artikel ini menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama terkait penerapan pemilihan pendahuluan di Indonesia. Selain itu artikel ini juga menggunakan studi komparasi dengan negara lain yaitu Amerika Serikat dan Perancis. Kesimpulan artikel ini adalah penerapan pemilihan pendahuluan perlu untuk dilakukan karena sejalan dengan tujuan regulasi yaitu sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis dengan mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh pemilih.
PRAKTIK DINASTI POLITIK DI ARAS LOKAL PASCA REFORMASI : STUDI KASUS ABDUL GANI KASUBA DAN AHMAD HIDAYAT MUS PADA PILKADA PROVINSI MALUKU UTARA
Full text linkArtikel ini berupaya untuk mengeksplorasi praktik dinasti politik yang dilakukan oleh Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik pada Pilkada Provinsi Maluku Utara 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka ataupun lebih dikonsentrasikan pada data sekunder: berupa jurnal, berita media online bereputasi, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya data (dari media online bereputasi) di kelola menggunakan Nvivo plus 12, melalui analisis kesamaan koding kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat legitimasi praktik dinasti politik secara modalitas dan relasinya dengan partai politik. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa praktik dinasti politik Maluku Utara terjadi seiring dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Praktik dinasti politik dilakukan Abdul Gani Kasuba maupun Ahmad Hidayat Mus di legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Praktik dinasti politik, juga dilakukan melalui politik dominasi ataupun kontrol atas partai politik dalam melakukan recruitment calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
MALAPRAKTIK DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI PADA PEMILIHAN UMUM 2019
Full text linkVerifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu Pertama, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. Kedua,keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelapangan. Ketiga, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keempat, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis artikel ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi partai politik. Ada beberapa temuan dalam artikel ini masih adanya celah dalam UU Pemilu mengakibatkan terbatasnya waktu verifikasi sehingga KPU mengubah metode verifikasi. Selain itu, penyelesaian sengketa proses pemilu belum efektif karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa pemilu. Penggunaan Sipol belum diatur oleh UU Pemilu dan verifikasi partai politik belum memperbaiki institusi partai politik dan penurunan kualitas demokrasi
MODAL SOSIAL JEJE-ADANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
Full text linkTulisan ini menganalisis modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya mereka dalam memenangkan kontes politik lokal (pilkada). Kepemilikan modal sosial Jeje-Adang dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara purposive dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Jeje-Adang yang meliputi faktor ketokohan, kapabilitas dan integritasnya; kepercayaan dari masyarakat; interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya; dan jaringan-jaringan sosial pendukung Jeje-Adang, berperan dalam perolehan kemenangan mereka
EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI PENDAHULUAN PEMASARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas alat peraga kampanye yang dilihat dari perspektifgenerasi milenial. Menurut data empiris, secara nasional porsi swing voters terbesar adalah dari generasimilenial. Namun, sejatinya swing voters memberikan stimulan optimisme untuk membidiknya sebagai targetkonstituen. Salah satu cara masif untuk membentuk citra positif adalah dengan membuat alat peraga kampanyevisual. Namun mencetaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih harus mempertimbangkan luasnyadaerah pemilihan. Agar program kampanye lebih efektif dan efisien, penting dilakukan evaluasi efektivitasalat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk. Pengambilan data dilakukan secara purposive survey disepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tiga bulan. Setelah terhimpun, data dianalisis secarakuantitatif menggunakan EPIC Model dengan tiga belas indikator. Daftar pertanyaan telah melalui uji validitasdan reliabilitas dan diskalakan menurut aturan Likert (1-7). Lalu dilakukan tabulasi atas jawaban respondenuntuk kemudian dirata-rata serta diaplikasikan dalam diagram EPIC. Hasil perhitungan didapat bahwa duadimensi yaitu empathy dan persuasion dengan skor masing masing 3,10 dan 3,21 berada di kriteria sangat tidakefektif. Dan dua variabel berikutnya yaitu impact dan communication dengan skor masing-masing 3,60 3,75berada di kriteria tidak efektif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak efektif beriklan menggunakan alatperaga kampanye bagi generasi milenial. Penting untuk memerhatikan cohort dan berkaitan dengan desain danmengombinasikannya dengan isu terkini yang sedang viral serta lebih aktif menggunakan media sosial
MODEL DINASTI POLITIK DI KOTA BONTANG
Full text linkPenelitian ini menjelaskan dinasti politik Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga membahas terkait model dan prestasi keluarga politik dalam memimpin Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskrifitip terhadap fenomena yang sedang terjadi, penekanan penelitian ini bersifat interpretif. Hasil dari pada penelitian ini menemukan bahwa keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam telah menjadi keluarga politik yang eksis di Kota Bontang. Sementara itu untuk Model dinasti politik yang dimiliki kota bontang ialah model arisan dan model lintas kamar, dimana model arisan diwujudkan dengan pemberiaan regenerasi kekuasaan kepada keluarga politik, sementara itu model lintas kamar diwujudkan dengan pembagian penguasaan oleh suami dan istri serta ibu dan anak didalam tampuk kekuasaaan eksekutif dan legislatif di Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga menemukan bahwa kepemimpinan dari keluarga politik memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan Kota Bontang hal ini dilihat dari berbagai macam prestasi dan penghargaan yang diterima Kota Bontang selama keluarga politik ini berkuasa
DAMPAK PEMBANGUNAN TERUSAN KRA DI THAILAND TERHADAP EKONOMI INDONESIA
Full text linkPenelitian ini membahas dampak pembangunan Terusan Kra terhadap perekonomian Indonesia dan upayapemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Terusan Kra. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupabahan pustaka, yang terdiri dari penelitian sebelumnya, berita resmi, dan informasi dari website terpercaya yangterkait dengan rencana pembangunan Terusan Kra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan TerusanKra akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun, Terusan Kra akanmemberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional apabila Indonesia mampu memanfaatkanPelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan berstandar internasional yang mampumelayani bongkar-muat kapal asing sekaligus sebagai hub internasional menggantikan pelabuhan Singapura.Untuk memaksimalkan dampak positif tersebut, pemerintah perlu meningkatkan implementasi tol laut yangsudah dicanangkan dan diimplementasikan sejak 2015 sebagai sarana arus distribusi dari dan ke PelabuhanSabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MARJINAL: STUDI KASUS DI PULAU BAWEAN, INDONESIA
Full text linkIndonesia sebagai negara demokrasi memiliki pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, yang mana adanya pemilihan umum seharusnya memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah, tapi tidak dengan pulau Bawean. Tulisan ini mengkaji tentang ketertarikan pemilih di Pulau Bawean pada pemilihan umum lokal (pemilihan kepala desa). Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik memiliki ketimpangan pembangunan yang dirasakan, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya terlaksana pada pulau Bawean. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan data wawancara mendalam pada masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya masyarakat Pulau Bawean lebih tertarik pada pemilihan kepala desa dibandingkan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Pemilihan Legislatif Kabupaten Gresik dilihat dari partisipasi pada ketiga pemilihan tersebut. Alasan masyarakat lebih tertarik pada pilkades karena kedekatan antara masyarakat dengan kepala desa menjadi modal utama dalam mengikuti partisipasi politik, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam malakukan komunikasi terhadap pembangunan-pembangunan di desa