JWP (Jurnal Wacana Politik)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
IDENTITY POLITICS IN THE 2019 INDONESIAN GENERAL ELECTIONS: ITS SIGNIFICANCE AND LIMITATION
Full text linkIdentity politics was significant in 2019 Indonesian general elections. The result of the election however, seems to show that identity was only significant in presidential but not in legislative election. Given that the legislative and presidential elections are conducted concurrently, it is logical to assume that what is significant in the presidential election will also be significant for the legislative election. This paper tries to briefly answer several questions. Is identity politics really rising? Why does it seem to be significant only in the presidential and not the legislative election? If identity politics in the presidential election is important, assuming that the incumbent is mostly the target of that politics, why did the incumbent still win? What are the implications of this for Indonesian democracy? Data of the study were taken from the Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) and the Indonesian Survey Institute (LSI) surveys and exit poll. Theoretical guidance for the discussion will be mainly based on the voting behavior and identity politics literature. The study indicates that identity politics was rising and significantly in play during this election, including by using fake news. However, the impact of identity politics is limited by the fundamental factors (such as public evaluation on the incumbent), making it fail to be a deciding factor in presidential election. Importantly, the multipolar nature of competition in legislative election made identity politics difficult to exert decisive effect
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2018
Full text linkHadirnya kotak kosong yang menjadi lawan pasangan tunggal dalam pemilihan walikota 2018 disebabkan karena terdiskualifikasinya calon petahana yang di anggap melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilukada yang di laporkan oleh tim dari pasangan penantangnnya dalam hal ini Appi-Cicu selaku pasangan calon yang ikut bertarung dipemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan turun langsung kelapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang berada dilokasi penelitian dan wawancara secara langsung kepada informan. Selanjutnya data dari responden dikelolah dengan mengunakan rumus skala indeks kemudian melalui analis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat menangnya kotak kosong terhadap calon tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menangnya kotak kosong dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 karena ketidakpercayaan masyarakat yang sebagai pemilih kepada calon tunggal yang dianggap sebagai pendatang/wajah baru. Sebagai bentuk kecerdasan masyarakat Kota Makassar dalam berdemokrasi yang dianggap mampu mengurangi terjadinya politik uang. Kemudian bukti kejenuhan masyarakat terhadap partai politik yang hanya mengusung satu pasangan calon sehingga dianggap tidak mampu menghadirkan kandidat calon sebagai representatif ketika hanya satu pasangan calon. Kemudian adalah pertarungan antara kekuatan kecerdasan masyarakat Kota Makassar sebagai pemilih melawan oligarki politik
FUNDAMENTALISME ISLAM: TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
Full text linkTulisan ini mendiskusikan pemikiran politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia. HTI adalah gerakan dakwah yang berkembang di Indonesia di awal tahun 1980-an dengan pengaruh pendahulunya, yaitu Hizbut Tahrir. Terdapat tiga pertanyaan yang dicoba untuk dijawab dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pemikiran politik HTI terhadap demokrasi? Kedua, bagaimana konteks khilafah Islamiyyah yang diinginkan oleh HTI? Ketiga, bagaimana kiprah HTI dalam perpolitikan Indonesia? Penelitian ini dilakukan melalui bentuk hasil pemikiran dengan studi literatur, menggunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang relevan, baik buku ataupun dokumen-dokumen pendukung. Selain itu, wawancara via online juga dilakukan terhadap juru bicara HTI. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa fundamentalisme Islam dalam pemikiran HTI, dapat dilihat dari cara pandang terhadap demokrasi yang bagi mereka adalah sebagai sistem yang kufur dan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Islam. HTI menyatakan bahwa sistem demokrasi itu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Khilafah Islamiyyah yang diinginkan oleh HTI adalah tegaknya kembali kekhilafahan yang merupakan lambang supremasi politik Islam, yang itu menjadi titik point atas Islam. Sedangkan peran HTI dalam politik di Indonesia dapat dilihat dari persentuhan mereka dengan pemerintah, diterbitkannya buletin Al-Islam yang berisi isu HAM, Amerika versus umat Islam, Keindonesiaan hingga pentingnya khilafah. HTI juga pernah mengirimkan surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka mengajak pada penegakan sistem khilafah di Indonesia
THE DEMOCRATIC DECLINE IN INDONESIA UNDER COVID-19 PANDEMIC
Full text linkThe debate about the weakening of democracy in various countries in controlling the COVID-19 pandemic is currently rising. This article aims to describe how the Indonesian government has implemented various pandemic control policies based on the indicators of democracy from the Freedom House, which include transparency, freedom of opinion, human rights, and pluralism. This article uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, while data collection uses a literature study focusing on various government efforts and responses from civil society regarding pandemic control. The research results reveal that the policy does not pay attention to the transparency of state budget allocations, including the appointment of goods supplier partners. Threats of doxing against those critical of pandemic control policies interfere with free speech. In the civil society realm, a pandemic’s fear raises the stigma that this virus is identical to the Chinese-ethnic group. This paper concludes that indications of weakening transparency, freedom of opinion, human rights in pandemic control policies, and community responses contrary to pluralism values potentially reduce the quality of democracy in Indonesia
POLITIK REPRESENTASI ISLAM DALAM FILM 212 THE POWER OF LOVE
Full text linkFilm merupakan media yang menggambarkan praktik wacana melalui penanaman kekuasaan dan ideologi. Oleh karena itu, film selalu berada dalam ruang persaingan praktik pendefinisian, pemosisian dan pengontrolan khalayak. Munculnya film-film religi bertema Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari praktik wacana tersebut. Lebih dari satu dekade, film religi yang bercerita tentang Islam dan dinamikanya telah mampu memberikan warna bagi dunia perfilman dan juga bagi perkembangan Islam itu sendiri. Kajian dalam tulisan ini merupakan perluasan kajian tentang teks film yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan bagaimana Islam dalam konteks persaingan politik Indonesia direpresentasikan melalui narasi film. Korpus kajian adalah Film 212 the Power of Love yang memiliki latar belakang Aksi Bela Islam, 2 Desember 2016 (ABI). Islam yang dianalisis pada kajian ini mengkhususkan pada ekspresi keislaman tertentu, seperti sosial dan politik. Kajian ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari Theo van Leeuwen yang menyajikan model exclusion dan inclusion. Kedua model analisis ini umumnya sama-sama mengandung potensi promosi dan marginalisasi. Kajian ini menunjukkan bahwa pertama, Film 212 the Power of Love menyajian wacana Islam apolitis vs Islam apatis. Dan kedua, dengan wacana tersebut menjadi promosi atau legitimasi bagi semua pendukung ABI dan sekaligus marginalisasi bagi kelompok masyarakat anti ABI
DAMPAK PERSONALISASI PARTAI TERHADAP DEMOKRASI INTERNAL PARTAI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU
Full text linkPartai politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi. Namun, disaat partai politik dewasa ini dituntut untuk menjadi partai modern yang menjalankan aktivitasnya secara legal dan rasional, di era reformasi partai justru terjerumus dalam berbagai persoalan, salah satunya adalah masalah personalisasi partai politik. metode kualitatif eksplanatori dengan menjelaskan fenomena personalisasi politik dalam PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem, diketahui bahwa faktor penyebab partai masih didominasi oleh satu figur/individu tertentu adalah kharisma figur,kultur patron-klien, dan motif ekonomi. Sekalipun beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa personalisasi partai politik dalam kondisi tertentu menguntungkan partai untuk menjaga soliditas partai, studi menemukan bahwa dampak positif tersebut hanyalah dampak yang bersifat semu dan jangka pendek. Personalisasi partai politik tidak dapat dimaklumi dan dikompromikan karena fenomena tersebut berdampak pada bangunan partai politik yang dibangun dari sistem ketergantungan pada figur-figur tertentu yang dapat berperan secara holistik bagi partainya. Lebih lanjut, kondisi ini mengancam demokrasi internal partai yang membuat institusionalisasi partai politik menjadi terhambat, matinya demokrasi internal partai, hingga dampak buruk pada sirkulasi elit
JEJARING SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN TIM SUKSES MANDIRI DI PEMILU DPRD KABUPATEN 2019
Full text linkPerubahan dalam sistem pemilihan dan masalah partai politik dalam memobilisasi pemilih telah mendorong para kandidat untuk membangun tim sukses yang independen. Mereka adalah faktor penting dalam upaya memenangkan pemilu. Studi terbaru menunjukkan tentang keberadaan, kinerja, dan efisiensi merekadalam memberikan suara dalam pemilihan umum Indonesia dan banyak negara. Namun, sangat sedikit dari kajian-kajian itu yang membahas tentang bagaimana tim sukses independen dibangun. Artikel ini menganalisis bagaimana para kandidat pemilihan legislatif di daerah mengembangkan tim sukses independen mereka. Berdasarkan wawancara dan pengamatan dari berbagai kandidat dalam pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Pati dan Kabupaten Demak, artikel ini membahas bagaimana para kandidat membangun tim sukses independen, yang mencakup bentuk dan sumber. Hasil studi ini menyatakan bahwa mereka memiliki aktor penting yang berhubungan dengan kandidat. Mereka terhubung secara sosial sebelum pemilihan, sehingga tim dibangun oleh transformasi fungsi sosial. Ini menunjukkan bahwa tim sukses independen mencerminkan jejaring sosial kandidat
URGENSI MANAJEMEN RISIKO PEMILU PADA PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (STUDI PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA MASYARAKAT)
Full text linkManajemen risiko Pemilu dipahami sebagai konsep dalam mengelola tugas-tugas yang dinamis dan kompleks untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi. Manajemen risiko Pemilu hadir untuk menjamin seluruh warga negara agar dapat berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun kandidat dengan tujuan memilih wakil politik mereka. Berbagai potensi risiko yang akan terjadi pada Pilkada 2020 dapat di identifikasi, dianalisis dan diputuskan melalui penerapan manajemen risiko Pemilu yang baik. Pada saat pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia, penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan kepala daerah tetap terselenggara atas tujuan Pemilu demokratis. Pemilu di suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila negara dapat melindungi hak pilih warga negaranya. Pelembagaan manajemen risiko Pemilu merupakan salah satu kajian penting yang dapat ditawarkan dalam desain kelembagaan penyelenggara Pemilu di Indonesia, guna tetap bisa melindungi hak pilih warga untuk memilih kandidatnya. Oleh karena itu Manajemen Risiko Pemilu menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh lembaga penyelenggara Pemilu sehingga bukan lagi sekedar responsif terhadap risiko atau tantangan di lapangan, akan tetapi dapat melakukan pencegahan maupun mengambil tindakan tepat atas risiko yang ditimbulkan dalam setiap proses tahapan pemilihan
MARKOV CHAIN ANALYSIS, METODE ALTERNATIF DALAM MENGUKUR TINGKAT ELEKTABILITAS PESERTA PEMILU MELALUI TAGAR: STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019
Full text linkTingkat elektabilitas merupakan informasi yang sangat penting bagi peserta pemilihan umum (pemilu) baik calon legislatif maupun eksekutif. Selama ini, elektabilitas seorang kandidat diukur melalui survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum masa tenang pemilihan. Selain membutuhkan biaya yang besar, terdapat rentang waktu antara survei dengan hari pemungutan suara sehingga hasilnya berpotensi bias. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode alternatif yang dapat digunakan sebagai pembanding dari hasil survei elektabilitas. Penelitian dengan memanfaatkan informasi melalui media sosial menjadi semakin relevan seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial di Indonesia. Salah satu pendekatan yang cukup menjanjikan dalam mengukur elektabilitas peserta pemilu dengan memanfaatkan media sosial adalah Markov Chain Analysis (MCA). Selain berbiaya rendah, MCA juga dapat mengukur tingkat elektabilitas pada hari pemungutan suara yang tidak dapat dilakukan melalui survei. Sebagai ilustrasi, penelitian ini mengaplikasikan MCA pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat elektabilitas terhadap kedua pasangan calon di media sosial melalui tagar utama pendukung masing-masing paslon (#2019tetapjokowi dan #2019gantipresiden). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hari pemungutan suara, diprediksi jumlah penyebutan #2019gantipresiden di media sosial akan lebih banyak daripada #2019tetapjokowi. Meskipun berbeda dengan hasil perhitungan resmi pada pilpres 2019, metode MCA merupakan metode alternatif berbiaya rendah yang berpotensi dikembangkan untuk mengukur tingkat elektabilitas peserta pemilu pada masa yang akan datang. Pemilihan dan penambahan tagar yang representatif merupakan kunci penting dalam meningkatkan akurasi hasil analisis MCA
KONTESTASI POLITIK PADA MASYARAKAT DESA (Studi Kasus pada Pemilu Legislatif 2019 di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan)
Full text linkPada momentum pemilu tahun 2019, tidak satu pun calon anggota legislatif yang berasal dari Desa Rias berhasil terpilih padahal Desa Rias memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang besar. Pada Pemilu 2019 DPT Desa Rias berjumlah 5.493 jiwa dan yang menggunakan hak pilih sebesar 4.807 jiwa, namun 4 calon legislatif dari Desa Rias menuai kegagalan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial politik masyarakat Desa Rias terkait kontestasi politik pemilihan legislatif tahun 2019, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Calon Legislatif dari Desa Rias. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif model deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang merujuk pada analisis interaktif model Mills dan Huberman. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa hal dan kondisi yang saling berkaitan yang melatarbelakangi kegagalan calon legislatif dari Desa Rias, yaitu; (1) Konstelasi politik masyarakat. (2) Perilaku politik masyarakat yang bersikap kritis kepada caleg dari dalam desa tetapi tidak kritis terhadap caleg dari luar desa. (3) Figur caleg dari dalam desa yang mendapatkan stigma negatif ketika mendekati pemilihan. (4) Tim sukses/relawan caleg yang tidak solid, tidak berpengalaman, hanya memanfaatkan uang para caleg dan tidak fokus memenangkan caleg dari dalam desa, dan terakhir (5) Biaya atau cost politik caleg yang kecil