JWP (Jurnal Wacana Politik)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
Problem Intrinsik DALAM AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Analisis FILSAFAT POLITIK TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas problem intrinsik gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait dengan politik pengelolaan lingkungan di Indonesia pasca reformasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tingkat kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya alam di Indonesia, masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan filsafat politik sebagai metode analisis. Unsur-unsur metodis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, induksi-deduksi, refleksi, idealisasi, dan heuristika. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adopsi gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih berada dalam pusaran paradigma antroposentrisme dan utilitarianisme. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan intrinsik dalam aktualisasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain berupa karut marutnya aturan perundangan terkait pola pengelolaan lingkungan hidup, politik anggaran yang eksploitatif, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi oligarki dalam pengelolaan sumberdaya. Keempat hal tersebut secara kumulatif masih terus terjadi dalam praktik politik pengelolaan lingkungan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan akhirnya sekedar menjadi jargon politik. Untuk keluar dari persoalan intrinsik tersebut harus ada re-orientasi pola pembangunan di Indonesia. Orientasi pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan harus lebih fokus pada upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dikarenakan keterjebakan pada pertumbuhan ekonomi pada kenyataan justru membuat situasi semakin melampaui batas pertumbuhan yang memicu krisis ekologi dalam jangka panjang
KEMENANGAN KANDIDAT KHONGHUCU PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA MANADO
Full text linkPada setiap pergelaran pemilihan umum, kandidat-kandidat yang termasuk sebagai bagian dari mayoritas, cenderung lebih berpotensi untuk memenangkan kontestasi dibandingkan kandidat-kandidat minoritas. Kendati demikian, hal ini tidak berarti bahwa minoritas akan kalah pada saat pergelaran pemilu, tergantung dari strategi yang dipakai oleh kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi politik Schroderian yang dibingkai dalam praktik sosial ala Bourdieusian pada diri Andrei Angouw yang beragama Khonghucu. Metode penelitian kualitatif-studi pustaka menjadi dipilih dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keuntungan Andrei dalam membangun modalitas politik (anggota dan ketua DPRD Sulawesi Utara), sosial (merakyat dan transformasi modal politik), ekonomi (pengusaha, Direktur PT. Gapura Utarindo), kultural (kearifan lokal), dan modal simbolik, yang kemudian ia bingkai ke dalam strategi politiknya dalam meraup suara pemilih, berhasil mengantarkannya menjadi pemenang pada kontestasi pilwalkot (ranah) Manado 2020
CONCEPT MAPPING THEORY OF POLITICAL SCIENCE USING BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS
Full text linkThe purpose of this study is to determine the development of the study of political theory. This research is very important to be studied to see the tendency of previous researchers in studying political theory. The method used in this research is descriptive qualitative. In this study, the data used is data that has been downloaded from the Scopus database with some limitations to limit and be more specific on the results of the discussion. After the documents to be reviewed and analyzed bibliographically using VOSViewer and NVivo 12 Plus software, the data is exported in .CSV and .RIS formats. the findings in this study can map the study of political theory and provide an overview of the dominant topics being discussed so as to bring up newness in further research.Politics is a discipline of science that is part of social science. What distinguishes political science from other social sciences is the object studied. The development of research on the theory of political science and politics becomes a question in this paper. Topic mapping and topic classification based on keywords, countries, and themes discussed were the main focus of this research, including visual density based on keywords, showing the level of saturation political science theory. In this study, the data used were data that had been downloaded from the Scopus database with several limitations to limit and be more specific to the results of the discussion. After the documents to be reviewed and analyzed are bibliographical using the VOSViewer and NVivo 12 Plus software, the data is exported .CSV and .RIS formats. This study aims to provide insights into subsequent research on the theory of political scienc
PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI KANDIDAT DI INTERNAL PDI PERJUANGAN PADA PILKADA CIMAHI TAHUN 2017
Full text linkPada tatanan negara demokrasi, lazimnya partai politik melakukan upaya perekrutan calon kandidat yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Oleh karena itu, partai politik harus menyediakan kader-kadernya yang siap mengikuti seleksi di intenal partai. Pada kasus Pilkada Kota Cimahi tahun 2017, Paslon yang terpilih bukan dari kader PDI Perjuangan, karena penjaringan dilakukan secara terbuka bagi kader dan non kader. Dengan demikian tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui dinamika dan metpde seleksi yang dilakukan PDI P Perjuangan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota di Kota Cimahi pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengamati dan mendengarkan narasumber untuk mendapatkan pemahaman holistik. Pengumpulan data dilakukan dari unsur internal dan eksternal PDI Perjuangan dan beberapa bakal calon dari kader dan bukan PDI Perjuangan, sedangkanengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mandalam sedangkan penentuan informan dilakukan berdasarkan purposive technique. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Tim Seleksi tingkat lokal tidak hanya melaksanakan fungsi prosedural dalam proses seleksi, akan tetapi ada peran lebih dalam melakukan screening bakal calon, khususnya mengenai komitmen yang akan diberikan kepada partai. Dominasi dan kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan hasil seleksi masih sangat mencolok, termasuk tim seleksi pusat pun akan sangat bergantung dengan keputusan DPP, meskipun tahapan prosedural sudah secara rinci dilaksanakan. Proses penentuan calon dapat dikatakan dinamis di tingkat lokal, namun setelah mencapai tahap akhir, dinamika tersebut terhenti oleh kebijakan DPP yang berwenang untuk memutuskan dan merekomendasikan calon untuk berkontestasi dalam Pemilu. Hal yang menarik lainnya dalam proses pencalonan di internal PDI-P Kota Cimahi adalah tidak adanya mahar politik, namun bakal calon diminta komitmennya untuk membiayai pemenangan Pilkada. Selanjutnya, penelitian ini menunjukan adanya keterbatasan desentralisasi kewenangan dalam proses rekrutmen. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh kekuatan oligarki dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat, serta kekuatan finansial yang dapat mengimbangi pengaruh tersebut
MEKANISME DIFUSI KEBIJAKAN PADA TAHAP PERUMUSAN AGENDA Studi kasus Wacana RUU pelindungan Data Pribadi di Indonesia
Full text linkenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses difusi kebijakan pada tahap perumusan agenda (agenda-setting) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia. Difusi kebijakan dapat dimaknai secara umum sebagai sebuah proses pengadopsian kebijakan di suatu negara yang dipengaruhi oleh dinamika penerapan kebijakan yang sama di negara/wilayah lain. Dalam siklus pembuatan kebijakan, proses difusi kebijakan di tahap perumusan agenda dapat terjadi melalui dua mekanisme yakni pembelajaran dan emulasi. Mekanisme pembelajaran menekankan pada evaluasi aktor difusi yang bertumpu pada aspek efektivitas atau implikasi praktis kebijakan yang akan diadopsi berdasarkan pengalaman di wilayah/negara lain. Sementara itu, emulasi menekankan pada evaluasi aktor difusi kebijakan berdasarkan pada aspek-aspek normatif. Secara empirik, Kedua mekanisme ini kemudian diidentifikasi secara kualitatif melalui metode analisa konten terhadap pemberitaan seputar RUU PDP sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Dari hasil analisa terhadap 115 artikel pemberitaan, ditemukan bahwa sebanyak 77 aktor memberikan pernyataan publik terkait perdebatan mengenai kebutuhan akan RUU PDP. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa pemerintah, DPR, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi menjadi institusi-institusi yang paling dominan dalam tahap perumusan agenda RUU PDP. Sementara itu, terkait proses difusi kebijakan, mekanisme pembelajaran paling banyak diidentifikasi dari data yang diperoleh. Dalam hal ini, pernyataan publik terkait mekanisme pembelajaran paling banyak dikemukakan oleh Kemkominfo. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan EU GDPR (European Union General Data Protection) menjadi referensi kebijakan yang paling banyak muncul dalam pemberitaan terkait RUU PDP dalam dua tahun terakhir
RENT SEEKING DAN PRAKTIK KORUPSI DI TUBUH BUMD: KASUS BUMD PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT (BGD)
Full text linkArtikel ini membahas tentang praktik rent seeking di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) spesifik pada PT Banten Global Development (BGD) sebagai perusahaan milik Pemerintah Provinsi Banten. Alih-alih memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan di Banten, PT BGD justru hanya menjadi alat perburuan rente antara state actor dan economic actor dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan ekonomi politik segelintir elit. Artikel ini berusaha memetakan pola rent seeking yang bekerja dibalik pengelolaan perusahaan PT BGD. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini, adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai bahan bacaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan PT BGD menciptakan korupsi pada perusahaan pemerintah melalui praktik rent seeking. Pola rent seeking yang terbentuk adalah “rent seizing” yaitu state actors berusaha mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi pemerintah untuk kepentingan individu dan kelompoknya. Di sisi lain, pihak perusahaan (economic actor) memperoleh keuntungan dari kebijakan yang dibuat oleh elit politik dengan cara menyuap dan cara-cara lain yang melanggar konstitusi. Pihak perusahaan yang dimaksud tidak merujuk pada perusahaan swasta melainkan perusahaan milik pemerintah yaitu BUMD PT BGD
POLITIK ANGGARAN: ALOKASI DANA BANSOS PRA-PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA SEBAGAI ALAT MENINGKATKAN ELEKTABILITAS
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah pada waktu pra-pemilihan presiden berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas calon incumbent. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature) untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan mendekati pemilihan presiden tahun 2019. Peningkatan belanja bansos secara bertahap dari 2016 sebesar 49,06 Triliun menjadi 58,96 Triliun tahun 2017 dan meningkat menjadi 83,91 Triliun pada 2018. Anggaran untuk program sosial juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 10,5 Triliun menjadi 14,09 Triliun pada 2017 dan semakin meningkat lagi pada 2018 dengan besaran 18,67 Triliun. Meningkatnya alokasi anggaran tersebut berbanding lurus dengan tingginya elektabilitas dari Jokowi sebagai kandidat petahana yang mencapai angka 50% lebih, unggul atas Prabowo Subianto yang kurang dari 40%. Ini menjadi indikasi bahwa program tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi menjelang pemilihan presiden 2019. Dapat dikatakan anggaran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk politik Pork Barrel di Indonesia karena dijadikan sebagai suatu upaya politis dari incumbent melalui pengalokasian anggaran dalam program pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan elektabilitas pada pemilihan berikutnya. Sehingga disimpulkan bahwa politik anggaran pada bantuan sosial menjadi salah satu isu strategis yang dapat dimanfaatkan oleh setiap incumbent guna meningkatkan elektabilitasnya pada periode pemilihan berikutnya
ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA PEMEKARAN SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRATISASI DITINGKAT LOKAL (SUATU STUDI PADA DESA PEMEKARAN DI KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA)
Full text linkKunci keberhasilan pengelolaan pembangunan tersebut terletak pada bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif. Ditambah adanya dukungan dari pemerintah daerah yang diselenggarakan secara desentralisasi dengan berbagai kompleksitas perkembangan masyarakat, keberagaman struktur sosial dan budaya lokal, serta tuntutan demokratisasi ditingkat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat melalui pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Untuk mengkaji penelitian ini digunakan konsep perencanaan pembangunan partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa mskipun merupakan desa pemekaran dan usia pembangunannya belum berjalan begitu lama, pembangunan desa di Kecamatan Mendo Barat sudah sampai pada tahap yang cukup signifikan menuju desa yang berkembang. Di sisi lain, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat dikatakan rendah dimana terlihat dari kurangnya antusias masyarakat untuk menghadiri pertemuan saat pembahasan perencanaan pembangunan desa pemekaran Kecamatan Mendo Barat. Masyarakat masih berpangku tangan kepada pemerintah setempat, sehingga mereka cenderung menerima apa saja yang menjadi hasil keputusan musyawarah antara pemerintah dan sebagian masyarakat yang ikut serta terkait permasalahan perencanaan pembangunan ini. Upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran, yaitu Pertama, pemerintah telah melakukan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk dapat terlibat langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kedua, advokasi kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap pembangunan desa telah melibatkan masyarakat setempat. Ketiga, pengembangan institusi terhadap kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pemekaran sudah baik. Keempat, pemerintah desa mencoba membangun sumber daya manusianya secara perlahan
STRATEGI PEMENUHAN HAK ELEKTORAL KELOMPOK MINORITAS SUKU ANAK DALAM SUB-ETNIS ORANG RIMBA OLEH KPU BATANGHARI, JAMBI, INDONESIA
Full text linkHak politik elektoral atau hak untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Faktanya hak tersebut masih sulit diperoleh terutama pada kelompok masyarakat minoritas. Tujuan kajian ini untuk mengungkap penyebab Orang Rimba tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari dalam mengupayakan terpenuhinya hak politik elektoral Orang Rimba pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus tipe ekstrim terbanyak. Data dikumpulkan melalui focus group discussion, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan matriks peranan dalam kelompok. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada tiga penyebab Orang Rimba tidak memiliki KTP-el, yaitu: cara hidup yang berpindah-pindah, keyakinan Orang Rimba, dan tidak adanya aturan khusus bagi Orang Rimba dalam pembuatan KTP-el. Strategi KPUD Batanghari untuk memenuhi hak politik elektoral Orang Rimba ada tiga, yaitu: pertama, strategi pada tahap pendataan pemilih yang dilakukan dengan cara memasukkan data Orang Rimba ke dalam formulir AC. Kedua, strategi pada tahap pemungutan suara, yaitu dengan cara menyediakan TPS khusus untuk Orang Rimba. Ketiga, strategi berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yakni bekerja sama dengan Disdukcapil dan Kejaksaan Negeri Batanghari dan Dirjen Disdukcapil Kemdendagri serta pemimpin Orang Rimba, yakni ‘Temenggung’ dan penghubung Orang Rimba dengan orang luar, yakni ‘Jenang’. Selain itu juga melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jambi dan KPU RI
POLITIK SUMBER DAYA ALAM: STUDI TERHADAP KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Full text linkPenelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang politik sumber daya alam dalam kaitannya dengan kepentingan elit politik lokal pada pemekaran wilayah di Kabupaten Paser. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang didukung oleh software NVivo 12 Plus melalui coding data pada situs berita online. Hasil penelitian menyatakan bahwa elit politik lokal memiliki peran dalam proses pemekaran wilayah, mulai dari Bupati hingga anggota DPR RI. Dominasi kepentingan politik semakin kentara ketika isu pemekaran mulai bermunculan, mulai dari DOB Paser Tengah dan DOB Paser Selatan. Keduanya sama-sama mengusulkan pemekaran. Sebagai wilayah administratif pemekaran, Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam memiliki kedudukan strategis karena memiliki SDA yang melimpah terutama tambang batu bara serta hasil perkebunan dan pertanian. Awalnya kedua kecamatan tersebut memilih bergabung menjadi DOB Paser Tengah, namun karena dominasi elit lokal dalam memainkan strategi politik, maka kedua kecamatan tersebut memisahkan diri dari Paser Tengah dan bergabung menjadi DOB Paser Selatan. Atas fakta tersebut, maka Paser Selatan yang berhasil mendapatkan rekomendasi pemekaran. Hingga saat ini proses pemekaran Paser Selatan telah sampai pada tahap Prolegnas. Namun masih terhenti sementara karena adanya kebijakan Moratorium dari Pemerintah Pusat