Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Analisis Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dan Aplikasinya Dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Get PDFTujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi Sistem Korporasi dalam perlindungan kesehatan dan keselematan kerja (K3) mengggunakan grand theory Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Perlindungan K3 pekerja/buruh harus diwujudkan atas unsur-unsur komunal, religius dan kekeluargaan. Regulasi keselamatan kerja harus berperan menjaga fungsi sistem sosial bagi pekerja/buruh dalam kedudukannya yang lemah atas korporasi/pengusaha yang mendapatkam keuntungan dan kenikmatan dari kegiatan usahanya. Desain pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan didukung oleh data sekunder yaitu dokumen undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja sebagai wujud regulasi dalam melindungi pkerja/buruh. Tehnik pengumplan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu reduksi data, verifikasi data dan memberikan kesimpulan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban kejahatan korporasi yang ideal dalam perlindungan K3 adalah dengan merujuk kepada Pancasila. Negara hukum Pancasila harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi pekerja/buruh dari setiap perilaku kejahatan korporasi. Upaya tersebut dilakukan dengan merumuskan secara eksplisit hukum korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban, merumuskan kualifikasi perbuatan (regulatory offences) yang dapat dianggap sebagai tindak kejahatan korporasi, sesuai dengan Undang-Undang (UU) K3 dengan memperhatikan perkembangan sanksi terhadap korporasi
Sinergitas dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Profesi Dalam Mencegah Kejahatan Pencucian Uang
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola integritas dan kebijaan pemerintah dalam mencegah kejahatan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang atau kejahatan pencucian uang (TPPU) adalah kejahatan Kerah Putih yang telah menarik perhatian dan keprihatinan luas di antara negara-negara termasuk Indonesia dan memerangi kejahatan pencucian uang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sinergitas pemerintah dalam mencegah kejahatan pencucian uang yaitu dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, akademisi, Â masyarakat, tokoh-tokoh agama, professional dan PPATK, kemudian juga terdapat suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 bahwa profesi diwajibkan untuk melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan. Regulasi tersebut belum berlaku jika profesi mendapati adanya transaks seperti pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang, sekuritas, dan/atau produk layanan keuangan lainnya, manajemen rekening giro, rekening tabungan, dan akun sekuritas, operasi dan manajemen perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian. Namun, demikian dengan adanya kekuatan kebijakan dan regulasi tersebut belum mampu untuk membendung eskalasi praktik pencucian uang, sehingga dibutuhkan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan kejahatan tersebut baik oleh pemerintah, masyarakat, penegak hukum, tokoh-tokoh dan lainnya
Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Bintara Polri di Polda Papua 2019
Get PDFTujuan kajian ini adalah menganalisis hasil penerapan tindakan afirmatif selama proses rekrutmen beserta seleksi Kepolisian di Papua, sehingga realisasi kompetensi Polri yang sesuai dengan standar akan menghasilkan kinerja profesional yang baik untuk organisasi. Metode penelitian menggunakan metode post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan affirmative action selama rekrutmen beserta seleksi calon Non-commissioning Officer di Polda Papua masih belum optimal, di mana perekrutan dan seleksi petugas Polri di Polda Papua, Orang Asli Papua (OAP) atau Ras Melanesia lebih cenderung mengambil alih Penduduk Asli Non-Papua. Fungsi tindakan afirmatif dari sistem rekrutmen dan seleksi di Kepolisian Daerah Papua adalah tempat perubahan yang diharapkan untuk menyelesaikan pembangunan di Papua. Kapolri juga meminta agar merit system yang diterapkan dapat meningkatkan motivasi Penduduk Asli Papua untuk mendaftar sebagai calon Pejabat Non-Nomisi dan dapat mendukung tindakan afirmatif yang diambil melalui perekrutan dan seleksi dengan merit system yang akan meminimalkan hubungan kelompok yang akan didiskriminasi oleh organisasi yang menggunakan non-bantuan atau terkait dengan kelompok atau ras tertentu
Peran Ketua Rukun Warga Sebagai Servant Leader dan Masyarakat untuk Keberhasilan Mendapatkan Proyek Pembangunan Infrastruktur
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk melihat peran Ketua Rukun Warga (Ketua RW) dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan mendapatkan usulan dana proyek pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Karena, pada era reformasi telah terjadi perubahan model pengajuan usulan proyek pembangunan. Jika sebelumnya pembangunan proyek menerapkan pola dari atas ke bawah (dana dikucurkan oleh Pemerintah Kota), maka saat ini pola pengajuan usulan pembangunan proyek dari bawah ke atas. Data penelitian ini didapat dari angket yang diisi oleh 350 Kepala Keluarga, di lingkungan RW 09, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.  Hasil 204 angket kembali diolah menggunakan metode analisis secara kuantitatif berupa regresi, pengolahan dengan bantuan SPSS ver. 24. Hasil uji statistik terhadap angket, menunjukkan bahwa keberhasilan mendapatkan dana proyek perbaikan sarana lingkungan sangat kuat di tentukan oleh gaya kepemimpinan “servant leader†yang diterapkan oleh Ketua RW 09 (menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.833), dibandingkan dengan “partisipasi masyarakat†(koefisien korelasi sebesar 0.635). Dalam hal ini, nampak bahwa perubahan model pengajuan dana pembangunan fasilitas, di Kota Bekasi, dipengaruhi oleh penerapan kepemimpinan servant leadership dan partisipasi masyarakat
Strategi Pelaku Usaha Informal Offline dan Online Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kota Palembang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi strategi pelaku usaha informal offline dan online menghadapi Covid-19 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Palembang dengan menggunakan 12 informan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria, 1) merupakan pelaku usaha informal offline dan online; 2) telah menjalankan usaha minimal 1 tahun; dan 3) berdomisili di Kota Palembang. Setelah itu, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduction, display dan conclusion. Teknik keabsahan data menggunakan derajat credibilty dengan teknik triangulasi (sumber dan waktu), diskusi teman sejawat, perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha offline dan online menghadapi pandemi Covid-19, antara lain: 1) Mengurangi/menambah jumlah pekerja; 2) Melakukan pekerjaan sampingan; 3) Mengurangi/menambah jam kerja; 4) Manajemen pengeluaran; 5) Melakukan pinjaman; 6) Manajemen kesehatan; 7) Meningkatkan strategi pemasaran. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pelaku usaha informal perlu melakukan transformasi usaha secara online dan melakukan promosi serta pelayanan usaha yang inovatif dan sesuai dengan protokol kesehatan.Kata kunci: Usaha Informal, Offline, Online, Covid-19Â
Determinan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara
Get PDFIndeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas hidup pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia Sumatera Utara pada tahun 2018 berada di kategori tinggi. Peningkatan capaian IPM di Sumatera Utara perlu dilakukan sebagai implementasi tujuan pembangunan manusia berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor pendukungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan capaian IPM di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data kerat lintang yang terdiri dari data jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut wilayah kabupaten dan kota pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB atas dasar harga berlaku secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap peningkatan IPM. Secara partial variabel jumlah penduduk miskin dan PDRB atas dasar harga berlaku berngaruh terhadap peningkatan IPM sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan
Inovasi “Jebol†Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk inovasi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan registrasi penduduk, terutama untuk penduduk kelompok usia 0-17 tahun. Berdasarkan publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019, disebutkan bahwa populasi penduduk yang berusia 0-17 tahun atau anak mendominasi sebanyak 32,24 %, sehingga perlu dilaksanakan registrasi penduduk dalam bentuk akta kelahiran. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan pengamatan secara induktif pada data dan hasil wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin telah mengembangkan inovasi pada pelayanan dinamis atau door to door dengan melaksanakan program Jebol “Jemput Bola†Penerbitan Akta Kelahiran yang bekerjasama dengan pelayanan lain dan komunitas masyarakat yaitu rumah sakit bersalin, klinik, dan forum kerjasama antar gereja untuk mendukung fungsi Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil dalam catatan Sipil. Dengan faktor pendukung yakni prosedur pelayanan yang sistematis, komitmen stakeholder dan kemauan masyarakat, dan faktor penghambat yakni keterbatan sistem informasi dan teknologi yang digunakan dan sosialisasi jadwal pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Registrasi Penduduk; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Jemput Bola.Â
Reformasi Birokrasi dalam Layanan Kesehatan: 112 Program Pusat Panggilan di Kota Pare-Pare
Get PDFReformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbarui sistem pemerintahan. Salah satu bentuk reformasi birokrasi adalah layanan kesehatan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, lokasi penelitian di Kota Pare-pare, informan dalam penelitian ini adalah delapan orang, yaitu empat pengguna layanan dan empat penyedia layanan, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari program Call Center 112 di Kota Pare-pare menunjukkan bahwa implementasi program telah diimplementasikan dengan baik, inovasi dalam proses menyediakan layanan kesehatan terintegrasi kepada masyarakat menawarkan cara layanan baru, akses mudah ke layanan dengan menelepon langsung ke nomor 112 dengan layanan 24 jam selama tujuh hari. Konsep dalam program ini telah menyentuh masyarakat Kota Pare-pare dengan layanan kesehatan berkelanjutan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat
Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru
Get PDFTuntutan perkembangan zaman baik di era disrupsi maupun revolusi industry 4.0 memaksa setiap elemen pada suatu negara untuk ikut andil dalam melakukan pengembangan dan pembaharuan. Stakeholder dituntut untuk bekerjasama dalam merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi tercapainya visi misi negara khususnya kota Pekanbaru yang saat ini memiliki visi Smart City Madani. Pekanbaru merupakan kota yang memiliki peningkatan presentase investor yang cukup signifikan, terbukti dengan munculnya pusat perbelanjaan dan objek rekreasi yang besar dan menciptakan sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal ini menjadi krusial ketika pengelolaan wilayah Kota Pekanbaru terkoordinir dengan baik oleh pemerintah dengan dukungan pihak swasta dan masyarakat. Maka dari itu untuk menjamin hal tersebut penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan potensi pariwisata di Kota Pekanbaru menggunakan model pentahelix, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa potensi wisata di Kota Pekanbaru dapat berkembang dengan pesat apabila seluruh stakeholder berkolaborasi dengan baik dilihat dari korelasi antar unsur model pentahelix
Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bangka Barat dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. BUMDes merupakan salah satu alat pemberdayaan ekonomi di level lokal desa yang tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat. Fakta yang ada, banyak desa belum siap untuk mendirikan, mengelola bahkan mengembangkan BUMDes. Hal tersebut dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia pengelola hingga belum optimalnya pendampingan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat berjalan belum maksimal. Hal ini sesuai dengan temuan lapangan masih ada beberapa desa yang belum terbentuk BUMDes dan pembentukan beberapa BUMDes hanya sebatas pada angka kuantitatif saja serta belum menyesuaikan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk itu, pengelola BUMDes perlu mempunyai pengetahuan dan literatur memadai dalam mengembangkan BUMDes sehingga pengelolaan dan pengembangannya menjadi lebih profesional dan handal. Kata Kunci: Undang-Undang Desa, Pengembangan Organisasi, BUMDe