Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung
Get PDFPenelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung, dengan tujuan menganalisis efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Untuk mendukung temuan penelitian, maka data dikelompokkan menjadi; data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam kaitan dengan penelitian yang dilakukan baik yang diperoleh dari majalah/jurnal ilmiah, perpustakaan, surat kabar, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan informan, berupa wawancara. Analisa data menggunakan model Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa, efektivitas LPMK dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung belum cukup baik. Hal ini ditandai dengan tidak pernah dilaksanakannya proses pengembangan sebagai media peningkatan kapasitas LPMK, sehingga berimplikasi pada kesadaran akan tugas pokok dan fungsi LPMK sebagai mitra kritis pemerintah. Di lain sisi LPMK sebagai mitra pemerintah belum tanggap terhadap perubahan baik secara internal maupun eksternal karena dwifungsi personil LPMK yang bermuara pada konflik kepentingan di tubuh LPMK. Â Selain itu LPMK sebagai mitra pemerintah belum mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.Kata Kunci: Efektivitas, Lembaga, Pemberdayaan, Dana, Lembe
Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo
Get PDFTujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan evaluasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di Kulon Progo DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumensi, FGD. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa kriteria Efektivitas dan Perataan dinilai belum optimal. Hal ini terlihat pada implementasi SIM PendekarKU masih mengalami kendala seperti tidak tersedianya jaringan internet di beberapa satuan pendidikan, dan masyarakat tidak mengetahui dan enggan menggunakan aplikasi SIM. Pada kriteria Perataan, tidak ada dukungan pembiayaan khusus program PPK di satuan pendidikan setingkat TK. Kriteria Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Ketepatan dinilai baik. Peneliti merekomendasikan program ini dilanjutkan dengan perbaikan. Implikasi lain adalah program PPK dapat diterapkan di daerah lain dengan kearifan lokal masing-masing daerah.Kata Kunci : Evaluasi, Pendidikan, Karakte
Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin
Get PDFPernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun, Pernikahan yang tidak memiliki kesiapan fisik, mental dan materi akan menimbulkan banyak masalah terhadap rumahtangga yang menikah dini tesebut. Permasalahan pernikahan usia dini dan dampaknya banyak ditemukan di daerah Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Muara Padang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel mengunakan teknik Purposive Sampling maka didapat Informan kepala desa, petugas pencatat nikah, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Padang, dan responden yang menjadi pelaku pernikahan dini beserta orang tua pelaku yang melakukan pernikahan. Analisis data dilakukan dengan mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, deskripsi dan tema-tema disajikan dalam laporan kualitatif, menginterpretasi atau memaknai data. Hasil penelitian yang didapatkan mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang ada di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa mayoritas masyarakat kurang setuju jika suatu pernikahan dilakukan di usia dini. Namun demikian hal tersebut masih saja terjadi karena kurangnya pendidikan, kesulitan ekonomi dan sebagian dikarenakan tradisi yang ada dilingkungan masyarakat tersebut
Pengaruh Etika Birokrasi dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kantor Camat di Kota Bitung
Get PDFTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Etika Birokrasi secara langsung dan tidak langsung terhadap Kualitas Pelayanan Publik, pengaruh Kinerja Pegawai secara langsung dan tidak langsung terhadap Kualitas Pelayanan Publik, pengaruh secara simultan Etika Birokrasi dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan yaitu path analisis: Y = Ïyx1 X1 + Ïyx2 X2 + Ïy Ñ”. Hasil analisis data: nilai signifikan Etika Birokrasi sebesar 0.021<0.05, nilai signifikan Kinerja Pegawai sebesar 0.02<0.05, dan nilai signifikan Etika Birokrasi dan Kinerja Pegawai sebesar 0.001<0.05, R square 0.284 (28.4%), hasil analisis path: pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0.104 (10.4%), pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X2 sebesar 0.036 (3.6%), pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0.104 (10.4%), pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X1 sebesar 0.036 (3.6%) dan pengaruh variabel lain terhadap Y sebesar 0.715 (71.5%). Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh Etika Birokrasi (X1) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y), terdapat pengaruh Kinerja Pegawai (X2) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y), secara bersama-sama Etika Birokrasi (X1) dan Kinerja Pegawai (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y)
Pengaruh Etika Administrasi Terhadap Pelayanan Aparat Desa Pada Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan
Get PDFPegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari aparatur pemerintah merupakan aset dari Dinas untuk meningkatkan kualitas yang sebenarnya dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang efisien dan efektif. Etika administrasi bagi aparat cukup berperan sebagai pedoman dalam penerapan moralitas pada rangkaian dan proses kegiatan pelayanan dalam organisasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya faktor yang mempengaruhi etika pekerja dengan peningkatan pegawai sumber daya manusia di Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, sehingga dalam penarikan sampel peneliti menggunakan metode sensus yaitu dengan menjadikan semua populasi sebagai sampel penelitian dikarenakan jumlah populasi yang terlalu sedikit. Tehnik analisis yang digunakan adalah statistik infrensial atau menggunakan rumus- rumus pehitungan statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perhitungan  uji korelasi yang dilakukan terdapat hubungan antara variabel etika pegawai dengan peningkatan pelayanan aktor Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan.Kata Kunci: Etika, Pelayanan, Administras
IMPLEMENTASI PROGRAM DAN PEMANFAATAN E-KTP YANG TERINTEGRASI DI KABUPATEN SAMBAS
Get PDFe-KTP merupakan cara baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan membangun database kependudukan secara nasional untuk mendukung pelaksanaan e-Government yang efektif, efisien dan transparan. Namun pada kenyataannya, fungsi e-KTP masih sebatas untuk identitas kependudukan saja, padahal masih banyak sumber daya data lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola data kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program dan pemanfaatan e-KTP yang terintegrasi di Kabupaten Sambas serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi program dan pemanfaatan e-KTP yang terintegrasi tersebut. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sambas yaitu pada Disdukcapil , BPJS, KUA Kecamatan Tekarang, Kecamatan Tekarang dan Desa Merubung. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sangat baik, yaitu berupa sosialisasi yang gencar dilakukan hingga daerah perbatasan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase perekaman yang tinggi. Namun, keberhasilan tersebut masih menyisakan beberapa hambatan antara lain sumber daya manusia yang kurang memadai, minimnya alat perekaman, keterbatasan jaringan internet, sering terjadi pemadaman listrik, keterbatasan anggaran, keterbatasan blangko perekaman, jangkauan antar wilayah yang cukup jauh dan dialek penduduk perbatasan yang condong ke negara Malaysia sehingga susah untuk dibedakan serta struktur birokrasi yang panjang dalam proses pembuatan e-KTP. Pemanfaatan e-KTP belum optimal karena tidak didukung kuat oleh sinergitas aplikasi yang terintegrasi pada masing-masing lembaga pemerintahan dalam  pelayanan publik
POLICY OF WORTHY CHILDREN REGENCY IN ANALYSIS FRAMEWORK OF THE VAN METTER AND VAN HORN POLICY IMPLEMENTATION MODEL
No full textPolicy of worthy children regency (KLA) is the government effort in order to fulfill and protect children rights by involving stakeholders: government, private, non-governmental organization (LSM) and society. Magelang regency has received several awards related to KLA at the Pratama level (2012), and Madya (2015, 2016, 2017, 2018). This is a little contradictory to the fact that there are still problems related to children’s rights such as malnutrition, children without birth certificates, and child labor at age 10-18 years old. The purpose of this study is to analyze implementation of KLA in Magelang regency using the Van Metter and Van Horn model with qualitative method. Number of informants as many as 10 people. The result of study show there are obstacles in implementing KLA policy: lack of human and financial resources, weak communication between stakeholders, negative influence of thick social conditions, and lack of socialization. Recommendation to stakeholders inlcude: strengthening human and financial resources, increase the intensity of socialization and communication, and noting the social and economic conditiouns of community.Â
Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah
Get PDFKemajuan koperasi di Jawa Barat pada umumnya masih stagnan dan jalan ditempat belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah, produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja, berwirausaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembinaan dan pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif deskriptif, yakni dengan penjabaran, menjelaskan dan memvalidasikan temuan penelitian, Â dengan sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris peranan pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan aspek diklat, permodalan, manajemen dan action research yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat belum optimal. Dikarenakan program tidak berjalan secara simultan yakni minimnya kegiatan diklat, minimnya bantuan manajerial dan fasilitas permodalan serta tidak adanya riset khusus untuk koperasi sehingga tidak dapat dianalisis lebih dalam pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi saat ini
Perubahan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Permukiman Kumuh Akibat Urbanisasi Di Kota Palembang
Get PDFArus urbanisasi dikota-kota besar terus mengalami peningkatan, hal ini tentunya bukan hanya mempengaruhi sosial ekonomi akan tetapi juga mempengaruhi perubahan sosial budaya terutama diwilayah permukiman kumuh. Urbanisasi tidak hanya terdiri dari satu budaya akan tetapi terdiri dari beraga jenis budaya hal ini akan mempengaruhi keberagaman budaya di wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial budaya masyarakat di permukiman kumuh akibat urbanisasi di kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui survei dan wawancara.  Analisis data dilakukan dengan menggunakan data reduction, data display dan conclusion drawing/verfication. Hasil penelitianmenemukanbahwa kondisi sosial budaya masyarakat di permukiman kumuh akibat urbanisasi mengalami perubahan dari segi gaya hidup yang mulai bersifat modern karena banyaknya budaya luar, kekerabatan antar masyarakat mulai memudar karena tingginya aktivitas masyarakat di kota-kota besar, pergaulan terutama para remaja yang sering kali tidak menghormati orang yang lebih tua, kebiasaan masyarakat yang bersifat sosial saat ini telah berubah menjadi komersia
RESOURCES PRESENCE ANALYSIS ON SEA TRANSPORTATION POLICY IMPLEMENTATION AT THE RIAU ISLANDS PROVINCE BORDER AREA
No full textThe Law number 17 year of 2008 becomes an implementing sea transportation guideline and has regulated expressly the transportation activities in ocean, port, safety and shipping securely and the maritime environment protection, recognizes the special sea transportation existence, folk shipping and shipping pioneer. Riau Islands Province which has 2,408 islands and 95.79% sea reaching area also needs a comprehent serious attention. This research aims for analyzing throught the sea transportation policy implementation resources and expected to be able for contributing the various sea transportation problems in several regions, especially in the Riau islands. This study employs a qualitative approach with the research process carried out systematically through in-depth interview operations, observation, literature studies and focus group discussions, studying informaions and analyzing relevantly. The results explain that the sea transportation policy implementation resources also need to get better attention and handling comprehensively