Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman†oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
Kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan di Surakarta masih rendah di tahun 2017, dengan angka kepemilikan terendah yakni kartu identitas anak sekitar 62.38%, sehingga menjadi tugas dari Dispendukcapil Kota Surakarta untuk meningkatkan pelayanannya, salah satunya melalui inovasi dengan memanfaatkan teknologi, sehingga memunculkan aplikasi android yang dinamakan “dukcapil dalam genggamanâ€. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan inovasi pelayanan kartu identitas anak melalui aplikasi “dukcapil dalam genggaman†oleh Dispendukcapil Kota Surakarta berdasarkan tipologi inovasi menurut Perry yaitu produk (keluaran), layanan (opersional), proses (organisasional), konseptual, kebijakan, dan sistemik. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, pemilihan informan pelaksana menggunakan snowball sampling, sedangkan pengguna menggunakan purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan kartu identitas anak melalui aplikasi “dukcapil dalam genggaman†dari 6 tipologi inovasi, hanya dimensi organisasional pada tipologi proses (organisasional) sistemik yang tidak memenuhi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perubahan pada struktur organisasi dari dinas. Pada inovasi sitemik, masih adanya kendala jaringan yang ditemukan pada penggunaan layanan. Adanya inovasi tersebut dapat mengatasi permasalahan sebelum inovasi ini diciptakan
Kajian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia dimulai sejak terterbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Melalui kedua pedoman tersebut Polrestabes Medan mulai menerapkan secara bertahap reformasi birokrasi. Â Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pencapaian wilayah birokrasi bersih dan melayani Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan didukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjalanannya penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat area perubahan dan program yang membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik. Aspek pencapian tersebut tidak terlepas dari indikator yang telah ditetapkan yaitu perubahan mind set,pembenahan sistem pelayanan publik berbasis IPTEK, Penguatan Peraturan dan Kepemimpina
Deradikalisasi Teroris melalui Lapas Supermaksimum Security dari Perpective Implementasi Kebijakan
Terorisme sebagai kejahatan ‘ideologi’ telah menjadi ancaman bagi lapas, termasuk dengan beberapa kejadian radikalisme di dalam lapas minimum security. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan lapas supermaksimum security di Lapas Kelas IIA pasir Putih dalam rangka mewujudkan revatilisasi pemasyarakatan. Peneliti menggunakan teori yang disampaikan oleh Grindle sebagai panduan terkait implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tentang penerapan kebijakan lapas risiko tinggi dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lapas keamanan super maksimum dalam rangka mewujudkan revatilasisasi pemasyarakatan memberikan hasil yang positif bagi kelompok sasaran. Mengingat penerapananya yang masih 2 tahun berjalan, baik dalam konteks implementasi dan isi kebijakan masih diperlukan usaha lebih maksimal. Meskipun dapat dikatakan bahwa dua aspek tersebut sudah mengarah terlaksana kebijakan yang baik untuk mendapatkan hasil yang diharapkan
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PITU DAN LINA INO KECAMATAN TOBELO TENGAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Besaran dana desa yang diterima di Desa Pitu dan Lina Ino pada Tahun 2016 dan 2017, besaran anggaran untuk belanja langsung (Pemberdayaan masayarakat desa), Besaran anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa besaran dana desa yang didapat oleh desa Pitu pada tahun 2016 berjumlah Rp. 592.919.000, dan untuk tahun 2017 dana desa yang di dapat berjumlah Rp. 778,234,000. Untuk desa Lina Ino sendiri pada tahun 2016 mendapat dana desa Rp. 611,069,000 dan pada tahun 2017 Rp. 755,145,000. Desa Pitu dan Lina Ino di setiap tahunnya memanfaatkan anggaran ini untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di buat guna menjawab apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Akuntabilitas pemerintah dalam mempertanggunjawabkan penggunaan dana desa di pertanggunjawabkan yakni pada Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan, Semester II paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Yang menjadi permasalahan adalah masih kurangnya pertanggunjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat, karena bentuk pertanggunjawaban yang di buat kepada masyarakat masih sangat sederhana
Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Harm Reduction Bagi Pengguna Narkoba di Yayasan Kesehatan Bali
Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan harm reduction ialah suatu pendekatan yang berfokus pada konseling, edukasi, maupun penyediaan sarana prasarana bagi pemulihan pengguna narkoba yang tersedia di Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA). Desain pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan cara purposive untuk menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yang juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. YAKEBA menjadi organisasi/lembaga yang turut serta melaksanakan kebijakan harm reduction, dan akan menjadi topik dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang didapat, implementasi harm reduction berlangsung dengan baik dan didukung dengan partisipasi masyarakat di lini adat, stakeholder, hingga keluarga pengguna narkoba apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan harm reduction, meskipun terdapat beberapa kendala seperti ketersediaan kondom yang terbatas, hingga masih kurangnya tenaga medis untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan harm reduction. Walaupun begitu besar harapan ke depan implementasi kebijakan harm reduction di YAKEBA dapat mendukung keberlanjutan hidup pengguna narkoba
Evaluasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas di Desa Mekarjaya
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan evaluasi program Desa Mandiri Energi di Desa Mekarjaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian dilakukan di Desa Mekarjaya Kabupaten Cianjur, UPTD ESDM Kabupaten Cianjur, dan Dinas PMD Kabupaten Cianjur. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria efektifitas (effectiveness), Kecukupan (Adequency), Kriteria Perataan (Equity), dan Kriteria Ketepatan (Appropriateness) belum terpenuhi, meskipun Kriteria Responsivitas (Responsiveness) pada penelitian ini menunjukkan penilaian yang baik. Rekomendasi untuk program ini, yaitu program dapat diteruskan, namun perlu diperbaiki baik prosedur maupun penerapannya
ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA ALAM DAN SEJARAH DI KELURAHAN PAJARESUK KABUPATEN PRINGSEWU
Stakeholders are individuals or groups that are actively involved in activities that are affected by both positive and negative. The roles of stakeholders are needed by the three actors, the development of tourism can be done optimally. Each stakeholder involved has different influences and interests in accordance with their sphere and responsibilities, so that their involvement will provide different benefits in the implementation of tourism development. The results of this study are related to the stakeholders involved in the development of community, government, and private sectors, and stakeholders involved in tourism development have done various development both physical and non-physical development. Cooperation and communication between stakeholders is relatively good so that it accelerates the process of implementation of tourism development
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG
Abstrak            Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Kebijakan publik yang diimplementasikan kepada masyarakat merupakan salah satu minat dan perhatian dalam Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan yang dilakukan di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Dengan melihat permasalahan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle untuk mendukung proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang.           Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak harus diposisikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sepenuhnya salah pada diri anak, namun kemungkinan masih lemahnya kontrol sosial dari agen sosialisasi yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Pelaksanaan program pembinaan yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan serta kurang memberikan manfaat yang mereka harapkan. Sehingga, anak didik pemasyarakatan kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari perhatian pihak LPKA terkait dengan proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Hasil diskusi menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan pembinaan anak berbasis pendidikan antara lain kendala fasilitatif yang berupa kondisi bangunan dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, anggaran, peserta didik (anak didik pemasyarakatan), serta standar penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan publik tidak cukup dengan peraturan dan Undang-Undang tetapi harus melihat dan menganalisis implementasi kebijakan yang ada di lapangan.Kata Kunci: Sekolah Filial, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, Sistem Peradilan Pidana Anak. Â
Persepsi Publik Tentang Destinasi Pariwisata Danau Toba Sebagai Global Geopark Kaldera UNESCO
Isu tentang destinasi pariwisata Danau Toba dijadikan sebagai global Geopark Kaldera oleh UNESCO semakin massif di kalangan masyarakat khususnya yang berada di Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi publik tentang keberadaan Geopark Kaldera Danau. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa minat dan ketertarikan responden sebesar 56% - 81,6% terhadap isu wacana destinasi pariwisata Danau Toba sebagai global Geopark Kaldera oleh UNESCO. Sebesar 71,6% - 88,3% responden berkeinginan Danau Toba sebagai global Geopark Kaldera UNESCO dan cenderung memberikan jawaban positif. Hal lainnya yaitu (decision) keputusan dan minat dalam penyebaran isu wacana juga memberikan jawaban yang positif
Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) Di Kabupaten Kolaka Utara
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, salah satu pilar ekonomi yang bertahan di tengah arus perubahan adalah Usaha kecil dan Menengah (UKM). Dengan berbagai potensi daerah yang dimiliki oleh Kolaka Utara, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Utara diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengembangkan UKM di Kabupaten Kolaka Utara. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pemberian bimbingan dan pengawasan kepada para pelaku UKM belum berjalan dengan baik dan semestinya, ini di sebabkan karena performa pegawai, ketepatan sasaran program yang belum terpenuhi dan ketersediaan sarana pendukung yang terbatas