Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI BERBASIS E-PROCUREMENT DI INDONESIA
Get PDFPenggunaan teknologi informasi sebagai media efektif dari segi biaya dan penyederhanaan keseluruhan proses dengan transaksi bisnis online. e-procurement ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 di bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia khususnya di pemerintahan. Di Indonesia penerapan e-procument dikenal lembaga khusus LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah). Sistem e-procurement di Indonesia lebih di kenal dengan arti LPSE atau Service Pengadaan dengan Elektronik (LKPP, 2016), pengadaan barang serta jasa dengan elektronik dalam pelayanan publik akan menciptakan transparansi, akuntabilitas, tingkatkan akses pasar, persaingan perebutan usaha yang sehat. Penerapan e-procurement dinilai belum menjadi jaminan bebas dari praktek korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, meskipun proses lelang sudah mulai dilakukan secara elektronik, tidak menjadi jaminan praktek korupsi hilang. Tulisan ini mendeskripsikan tantangan reformasi birokrasi berbasis e-procurement sebagai bentuk dari e-government
THE INFLUENCE OF EDUCATION LEVEL TO COASTAL AND WATERSHED ZONE OF OPAK RIVER
Get PDFEducation level contributes to community’s mindset and knowledge in terms of environmental conservation management and awareness. Coastal and watershed zone management of Opak River, Bantul district, is measured based on education level. Coastal and watershed zone management should consider environmental aspects of the watershed region. Watershed zone conservation is determined by community’s mindset, behavior, and awareness. The objectives of this study are (1) to identify the influence of education level to coastal and watershed zone management in Kretek Sub-district, Bantul District. (2) to identify current coastal and watershed zone management in Kretek Sub-district, Bantul District. This study uses a descriptive method using literature study from relevant information sources collected from various literatures. Data collection techniques used in this study are observations, questionnaires, and interviews. Study results show no influence of education level to coastal and watershed zone management of Opak River
POTENSI DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN BUR BULET SEBAGAI DAYA TARIK WISATA ALAM DI TAKENGON ACEH TENGAH
Get PDFAir terjun Bur Bulet terletak di Kampung Wih Terjun Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Berada pada ketinggian 1673 mdpl dengan koordinat N 04o 28’ 39,0â€, E 096o 47’ 31,9â€. Air terjun Bur Bulet memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam. Inilah yang peneliti ingin ketahui potensi apa yang dimiliki oleh Air Terjun Bur Bulet  yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata. Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data kualitatif, kuantitatif, data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan cara observasi, perpustakaan, dan menerapkan beberapa fakta yang ada di lapangan. Air Terjun Bur Bulet memiliki potensi alam dan objek wisata yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam. Potensi alam yang dimiliki wisata Air Terjun Bur Bulet adalah pegunungan, air terjun, dan huta
DESKRIPSI KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
No full textPertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong perkembangan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana didalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. Pemecahan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang. Permasalahan kependudukan di Indonesia. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan saat ini adalah kurangnya kepeduliah terhadap program KB, laju pertambahan penduduk yang menyebabkan pengangguran dan timbulnya pengangguran dan permasalahan lingkungan yaitu Semakin banyak penduduk berarti semakin banyak areal persawahan dan hutan yang berubah fungsimenjadi pemukiman penduduk. Menyikapi permasalahan kependudukan tersebut pemerintah perlu melaksanakan berbagai kebijakan kependudukan seperti kebijakan publik yaitu kebijakan pemerintah yang berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis dan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. Kebijakan pendidikan termasuk pendidikan kependudukan, motivasi menuju keluarga sejahtera dan menetukan jumlah anak.Â
PARTISIPASI WANITA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Get PDFABSTRAK           Masalah dalam penelitian ini adalah apakah wanita yang bekerja dalam bidang sektor informal berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Apakah jenjang pendidikan pada wanita pekerja sektor informal mempengaruhi partisipasi program keluarga berencana, dan apakah pendapatan wanita pekerja sektor informal mempengaruhi partisipasi dalam program keluarga berencana.           Jenis penelitian ini menggunakan metode Survei untuk sampling dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif  untuk analisisnya yang lebih menekan pada produk. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data tabel frekuensi, crosstab.Hasil penelitian sebanyak 58% wanita yang bekerja dalam sektor informal ikut serta dalam keluarga berencana, dan sebanyak 42% tidak mengikut keluarga berencana jumlah yang tidak ikud dalam keluarga berencana masih sangat banyak, namun saat dilakukan wawancara dengan beberapa responden mengatakan bahwa alasan mereka tidak ikut KB karena ada yang belum mempunyai anak dan ada juga yang sedang program hamil untuk menambah anak lagi, dan ada juga yang mengunakan KB secara alami. Terkait partisipasi wanita pekerja sektor informal dalam keluarga berencana dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi wanita pekerja sektor informal dalam keluarga berencana (menggunakan KB). Korelasi crostab partisipasi KB dengan pendidikan didapat angka probabilitas 0.10 ( 0.10 > 0.05). Tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partisipasi KB di desa Sindutan karena program keluarga berencana di Desa sindutan sudah baik, dinas kesehatan setempat sudah memberikan pelayanan KB dengan maksimal ini terbukti dengan program KB jangka panjang yang diberikan secara gratis. Hubungan antar tingkat pendapatan dan partisipasi KB menghasilkan angkat 0.05 menunjukan sangat lemahnya korelasi. Korelasi tingkat pendapatan responden dengan partisipasi didapat angka probabilitas 0.94 (0.95 >0.05), artinya tidak ada hubungan yang signifikan dan saling mempengaruhi antara tingkat pendapatan dan partisipasi dalam KBÂ
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
Get PDFTujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai tahapan dilaksanakan PATEN di Kecamatan Sidikalang, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan Sidikalang. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sosialisasi yang dilakukan baik antara pihak Kabupaten dengan pihak Kecamatan belum sepenuhnya merata dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, koordinasi antar instansi terkait baik itu pihak yang kepentingannya dipengaruhi khususnya kecamatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, Kedudukan Pembuat kebijakan yang ditujukan dengan adanya political will dan komitmen Bupati Dairi dalam mengawali implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Bupati Dairi belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di Kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan dalam pungutan liar ataupun adanya calo yang berkeliaran. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasny
Hubungan Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Berdasarkan Peratiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kantor Regional Vi Badan Kepegawaian Negara
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi standar operasional prosedur terhadap kepuasan pelanggan pada kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pelaksanaan standart dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan antara lain (1) Kurangnya pemahaman mengenai SOP yang diterapkan oleh Kanreg VI BKN bahwa penyelesaian pekerjaan sudah ada ukuran waktu penyelesaian, tetapi karena keterbatasan waktu penyampaian berkas dan penyelesaian pekerjaan yang tidak cukup waktu yang telah ditetapkan, sehingga sering terjadi pelanggan merasa tidak dilayani dengan baik, (2) Tidak konsisten dalam menjalankan SOP. Konsisten adalah masalah disiplin dan moral. Konsisten membutuhan kemauan yang kuat untuk terus menerus taat terhadap semua aturan yang tertuang dalam SOP (disiplin). Konsisten juga membutuhkan sikap mental bahwa menjalankan persyaratan SOP pada prinsipnya adalah menjalankan nilai-nilai baik dalam bekerja atau dalam bisnis (moral).Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif Korelasi Product Moment dengan simpangan dengan responden sebanyak 30 responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat korelasi yang positif sebesar 0.743 antara Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Permenpan No.35 tahun 2012 terhadap Kepuasan Pelanggan di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Korelasi diperoleh nilai probabilitas variabel Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Kepuasan Pelanggan pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian sebesar 0,0743>0,0376. Dengan demikian hasil Hipotesis adalah H0 ≠0, Ha diterima atau korelasi Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Kepuasan Pelanggan pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara sangat signifikan
IN SEARCH OF NETWORK MANAGEMENT PATTERNS IN TOURISM DEVELOPMENT POLICY: CASE OF SINGKAWANG MUNICIPALITY, WEST KALIMANTAN, INDONESIA
Get PDFThis paper discusses the network management process (interaction, dynamic, strategy) of tourism policy in decentralised Indonesia. The study was conducted at Singkawang Municipality, West Kalimantan, Indonesia as a resource rich region in the border of Indonesia and Malaysia. In understanding the interaction, dynamic and strategy of the development in the tourism sector, it is important to identify the patterns of network management. This research primarily utilizedthe network management strategy of Kickert, Klijn and Koppenjan (1999) who put emphasize on the interactions between development policy actors. By using a qualitative approach, the research found that in the context of tourism development, the interaction and dynamic patterns among policy actors are developed through linear individual cooperation. Within this pattern, the interaction amongst policy actors tend to involve certain individuals who have authority in controlling resources regardless ofwhich organizations they belonged to. In fact, this pattern is strongly based on family relationships or friendships found in both public and private domains. The research concludes that the strategies used in developing the tourism sector in Singkawang municipality should be developed based on facilitating strategic interaction, preventing the exclusion of strategic ideas, introduction of new strategic ideas, and furthering strategic reflections
ANALISIS SUMBERDAYA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DELI SERDANG
Get PDFTujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Deli Serdang yang tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode penulisan menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber bacaan, dokumen, dan data-data terkait dengan topik penulisan serta mereview kembali kebijakan publik di Kabupaten Deli Serdang pada sektor kelautan dan perikanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk memberikan solusi yang tepat dalam menyusun strategi dan menghadapi tantangan atau permasalahan sumberdaya dan strategi pengembangan perikanan dan kelautan di Kabupeten Deli Serdang perlu rencana dan rancangan yang bersifat tindakan langsung maupun tidak langsung seperti penyediaan sarana dan prasarana tangkap dan budidaya. Selain pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan paradigma pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi kebijakan yang bersifat teknis dan pengaturan seperti pengaturan bidang usaha di kawasan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), pengaturan konservasi dan pengaturan PWP (Pengelolaan Wilayah Pesisir). Penggunaan alat-alat tangkap yang diberikan pemerintah maupun swasta melalui APBD maupun hibah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dengan memberikan pendidikan, pembinaan dan pelatihan. Selanjutnya strategi dan pengelolaan jangka panjang perlu untuk dirumuskan berdasarkan skala perioritas
Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel
Get PDFKemiskinan merupakan permasalahan klasik yang kompleks yang belum tuntas terselesaikan di negara berkembang terkhusus di Provinsi Sumatera Utara. Selama kurun waktu 2012-2015 kemiskinan yang diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahankemiskinan masih belum berkurang secara signifikan. Oleh sebab itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemodelan yang tepat dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2015.Adapaun variabel respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).Sementara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dari aspek demografi yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dari aspek ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pengeluaran rumah tangg, dan dari aspek pendidikan yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah (MYS), dan harapan lama sekolah (EYS). Model yang terbaik yang diperoleh adalah Random EffectModel (REM) dimana terdapat efek cross section dan efek waktu terhadap pemodelan. Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekola