Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN HABITAT BENTIK DI SEBAGIAN PULAU WEH TAHUN 2010 dan 2015
Get PDFIntisariWilayah pesisir dan kelautan Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang sebagian yaitu 13.466 pulau telah berkoordinat dan bernama, garis pantai sepanjang 99.093 km2, dan luas wilayah perairan 6.315.222 km2 (BIG, 2015).Kelestarian habitat bentikdapatmengalamiperubahan yang disebabkanolehberbagaifaktorsepertikecerahan, suhu, salinitas, sedimentasi, pH, danbencanaalam. Faktor-faktortersebutmenjadikan habitat bentikmengalamidegradasihinggamencapaikondisi yang tidakmemungkinkanbagi habitat bentikuntukmemulihkankondisinyasecaraalami.Dahuriet al., 1996 dalamSupriharyono, 2000 mengemukakankadarkualitasyang mampu diterima oleh habitat bentik yaitu pH (6,8-7,5), suhu (250-300), dansalinitas (340/00-360/0).Penelitian ini memberikan hasil yaitu kadar pH memiliki nilai rata-rata yaitu 8.14, suhu permukaan laut memiliki nilai rata-rata yaitu 29.260C, salinitas air laut memiliki nilai rata-rata yaitu 360/00, dimana nilai rata-rata kadar kualitas air tersebut merupakan nilai maksimal yang dapat ditoleransi oleh habitat bentik.Â
Layanan Pembuatan IMB Berbasis Implementasi Kebijakan Dan Budaya Organisasi
Get PDFPenelitian ini dilaksanakan di BPPTPM Kota Bengkulu,  menurut beberapa survei bahwa layanan publik di Pemkot Bengkulu di bidang layanan administrasi berbentuk dokumen yaitu IMB berada diposisi  integritas yang  rendah. Diduga penyebabnya karena implementasi  kebijakan dan nilai-nilai budaya organisasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana dan seberapa besar pengaruh implementasi  kebijakan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap layanan  perizinan pembuatan IMB. Metode penelitian adalah melalui pendekatan kuantitatif, Sumber primer dan sekunder melalui observasi, dokumen dan angket. Responden penelitian sebanyak 192 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa korelasi pelayanan perizinan pembuatan IMB sangat signifikan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dengan angka korelasi sebesar 0,773. Sementara budaya organisasi berkorelasi sangat positif dengan angka korelasi sebesar 0,708. Secara parsial bahwa variabel   implementasi kebijakan dan budaya organisasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 62,2% terhadap layanan perizinan  pembuatan IMB  di BPPT Kota Bengkulu. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 37,8% disebabkan oleh faktor lain diluar variabel yang ditelit
Democratic governance (Studi mengenai governability dalam pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta)
Get PDFTulisan ini memberikan gambaran tentang kualitas democratic governance terkait dengan kemampuanpemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce. Dominasi gagasan tentang efektivitas, efisiensi, dan standarisasi tersebut merupakan gagasan yang dibawa oleh model pasar kedalam skema tata kelola pemerintahan di era e-governance. Tulisan ini memfokuskan pada peran pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce, serta peran pemerintah dalam menggunakan ruang dialog tersebut. Hasil tulisan adalah kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbasis e-commerce linier terhadap kualitas democratic governance, yakni pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu, dalam penggunaan ruang dialog terdapat perasaan ewuhpekewuh. Perasaan ini memiliki kelebihan dalam meredam konflik dan menjaga konsensus yang telah disepakati. Namun, disisi lain perasaan ini kemudian tidak melahirkan sikap partisipatif dalam memanfaatkan ruang publik untuk memperbaiki pengembangan UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan ruang publik lebih digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan maupun program
Bureaucratic Reform to the improvement of public services Challenges for Indonesia
Get PDFMany factors can affect the performance of the government bureaucracy, including the absence of meritocracy (using the best talent) caused, for example, the recruitment process which does not target all segments of society, elections and the progress of civil servants are not based on the capacity, knowledge and skills, in fair competition and open. This study addressed the issue of government bureaucracy in Indonesia, which is multidimensional and protracted as a vicious circle, and discusses how improved public service for good governance can create and utilize to get out of the vicious circle and deterioration in innovative ways. This study used a qualitative approach. Based on data collection techniques, data collection techniques used in this research is the study of the literature on the theory of Reinventing Government, which is considered as the main theory. Results from this study, to solve complex problems required comprehensive strategy consisting of three areas, namely, political leadership, harmonization of public policy (including rules and regulation), and free from corruptio
HUBUNGAN KARAKTERISTIK ISTRI, KARAKTERISTIK SUAMI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH DENGAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI KALIMANTAN SELATAN
Get PDFThe goal of this paper is to review the characteristic of household poverty is South Kalimantan. This research is an analysis of secondary data sourced from the result of Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI in Indonesia) in 2012, with 910 respondents of women who married were they are 15-49 years old who is still a couple as husband and wife when this survey took place. Analyzed using logistic regression test which using Software Statistical Package Social Science. Found that wife who didn’t finish their nine years basic education, with their first age marriage under 18 years old and do not working 14,4% of them get risk for their household in poverty. Husband who didn’t finish their nine years basic education and difference of region’s characteristic 22,9% of them get risk for their household in poverty in South Kalimantan. Education improve ment for wife and husband both in rural or urban is a human resourch improvement and opportunities to compete for work, especially for women at once maturing their first age marriage in order their household can be free from poverty
COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH UNTUK KOTA YANG BERKELANJUTAN
No full textArtikel ini menjelaskan tentang bagaimana Collaborative Governance dalam perbaikan permukiman kumuh yang berorientasi pada permukiman yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode systematic review. Dua database penelitian digunakan : Science Direct dan Scopus®. Kajian ini menemukan Collaborative Governance dalam perbaikan permukiman kumuh berupa pelibatan berbagai stakeholders baik pihak pemerintah, swasta dan lokal dalam hal ini masyarakat dalam segala tahap kebijakan / program. Model Upgrading Slum Area (Perbaikan Permukiman Kumuh) di setiap negara berbeda beda ada setidaknya 3 model yang digunakan, yaitu peningkatan keuangan mikro masyarakat, perbaikan arsitektur rumah menggunakan vernacular architecture dan pemenuhan air, listrik dan sanitasi tetapi semuanya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu guna mewujudkan permukiman yang berkelanjutan (Sustainability City). Tidak semua negara melibatkan masyarakat dan hasilnya menujukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai subjek dinilai penting dalam perbaikan permukiman kumuh ini agar perbaikan tersebut menjadi optimal. Hanya 17% jurnal yang relevan mengungkapkan bahwa penelitian yang sangat terbatas telah dilakukan di bidang kebijakan perbaikan permukiman kumuh dan diharapkan peneliti selanjutnya membahas kebijakan permukiman kumuh khususnya di daerah yang memiliki permukiman kumuh lainnya
Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok
Get PDFSalah satu model simpan pinjam kelompok perempuan adalah Kegiatan Simpan Perempuan  terintegrasi dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan yang resmi berakhir pada tahun 2014. Disisi lain kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan memiliki sumber kekayaan bernilai ratusan juta dan menjadi salah satu lembaga simpan pinjam yang dibutuhkan usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hasil-hasil pemberdayaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan terutama di Kecamatan Pajangan,Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Metode penelitian adalah campuran kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pemberdayaan perempuan terjadi perubahan kemampuan ekonomi anggota menjadi bisa mempunyai uang dan tidak terlalu bergantung pada suami. Kegiatan juga mengubah sebagian besar anggota dari buruh menjadi mempunyai usaha sendiri, dan mayoritas usaha masih dikelola sendiri. Terjadi peningkatan partisipasi responden pada pembangunan di tingkat dusun, kecamatan, dan kabupaten tetapi tidak di tingkat RT. Peningkatan kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha meningkat dari buruh menjadi memiliki usaha. Fasilitas pelatihan peningkatan usaha terbatas dinikmati sebagian kecil anggota terutama pengurus kelompok. Perlunya pelembagaan UPK menjadi lembaga berbadan hukum.. Bentuk lembaga yang cocok dengan visi pengentasan kemiskinan adalah koperasi ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
REVIEW PENURUNAN FERTILITAS DI NEGARA BERKEMBANG : TREN DAN PENJELASAN
Get PDFPenurunan fertilitas banyak digembor-gemborkan di Negara-negara maju namun banyak yang tidak sepihak. Penyebab fisiologis utama langsung dari perbedaan-perbedaan ini harus dikaitkan dengan perbedaan dalam penggunaan kontrasepsi, dilengkapi dengan penundaan perkawinan. Penyebab ketiga terbesar dari meningkatnya penggunaan kontrasepsi adalah karena : perkembangan sosial ekonomi, modernisasi, intervensi perencanaan untuk keluarga berencana. Peningkatan penggunaan kontrasepsi dengan pertumbuhan yang lambat merupakan kontribusi dari modernisasi dan perkembangan ekonomi. Penolakan atau ketidakikutsertaan dalam keluarga berencana muncul menjadi satu penyebab utama “titik masalah†bangsa dengan fertilitas yang tinggi secara terus menerus.Â
Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
Get PDFPelaksanaan pembangunan di awali dengan perencanaan yang di sebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah wadah atau forum masyarakat untuk menampung aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan kegiatan terealisasi di tahun 2015, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya mencapai sebagian. Proses perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung secara umum masih memiliki beberapa kekurangan.Yang menjadi kekurangan dalam hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah (1) faktor anggaran. (2) sumber daya masyarakat yang umumnya masih lemah. (3) sumber daya organisasi atau perangkat daerah yang belum memadai. (4) pergeseran usulan kegiatan. Serta faktor lainnya seperti mekanisme penyampaian usulan kegiatan yang belum baku dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan.Untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga ke tahap implementasi perlu upaya serius untuk membenahinya sejak proses pengajuan usulan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran hingga realisasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah terhadap infrastruktur, berupa pembangunan jalan dan perbaikan di bidang fisik. (2) faktor-faktor yang menjadi kendala tidak berjalannya pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikas
ANALISIS PENGEMBANGAN KECAMATAN SIBOLANGIT SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA
Get PDFKawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) merupakan program nasional yang tertuang dalam dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2008. adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Kecamatan Sibolangit (2) melakukan penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal Kecamatan Sibolangit. (3) merumuskan kebijakan dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kecamatan Sibolangit. Metode pengumpulan datayang digunakan adalah deskriptif survey, setelah data diperoleh dari data sekunder ataupun primer analisis selanjutnya menggunakan Analisis SWOT yang digunakan untuk mengetahui strategi-strategi dalam pembangunan daerahnya dengan menggunakan teknik observasi lapangan dan studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Kecamatan Sibolangit terdapat wisata alam , sejarah dan wisata buatan (2) kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan daerahnya sebagai daerah pariwisata (3) dari hasil analisis SWOT menemukan rumusan strategi yang mampu menjadikan Kecamatan Sibolangit menjadi kawasan strategis yang berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar