Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Determining the Private Universities’ Competitiveness Using Multidimensional Scaling: A Case Study from Indonesia
Get PDFThe competition in attracting potential and targeting students also rises highlighting that the more popular the university, the higher its reputation and competitiveness in the eyes of many. In addition, the competitiveness of the university is reflected in the quality of graduates and the competency of human resources attached to the universities. Extant literature suggests that human resources, strategic planning, leadership, and infrastructures are key elements in determining the university’s performance. In Indonesia, the university’s performance can be found in the achievement of the university upon three main responsibilities of education, research, and community service This study quantifies the universities individual impression on human resources, strategic planning, leadership, infrastructure, and the university’s three main responsibilities of education, research, and community service called as Tri Dharma Perguruan Tinggi using Multidimensional Scaling (MDS). MDS in this study aims to visualize the underlying dimensions in further explaining similarities or dissimilarities (distances) among the five variables from the Resource Based-View Theory’s point of view. The data collection method is organized using questionnaires distributed to those 250 respondents. Multidimensional scaling is used to analyze the level of similarity of individual cases of human resources, strategic planning, leadership, infrastructures, and Tri Dharma Perguruan Tinggi among private universities in the province of Sumatera Utara, Indonesia. Based on the analysis using MDS, the study shows leadership in Human Resources, Strategic Planning, Tridharma, and Infrastructure variables. The subsequent test on the model fit involving five tested variables highlighted a good model fit with the RSQ score at .98082 (98.082%) and the matrix stress coefficient at .05240. Based on the MDS test result, we can conclude that strong leadership and relevant infrastructures are essential for private universities in the Province of Sumatera Utara to gain a good reputation and competitiveness at their best. Leadership and Infrastructures are statistically identical as the availability of world-class infrastructures in supporting the academic activities in universities is determined by a strong leader who will manage the decision-making as soon as he/she can for the relevant purpose
Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pemangku kepentingan daerah terkait perumusan kebijakan pemekaran kelurahan. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan terkait yaitu Walikota, Kepala Bagian Pemerintahan, anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), staf kelurahan, dan tokoh masyarakat. Tehnik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan. Pertama, faktor pendukung pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, meliputi; a) aspek administrasi, terdiri dari: (1) faktor batas wilayah kelurahan yang valid; (2) faktor prasarana kelurahan yang memadai dan mendukung kesejahteraan masyarakat; (3) jumlah penduduk kelurahan yang besar (44.000 jiwa); (4) adanya usulan pemekaran wilayah dari masyarakat. b) Aspek politik, terdiri dari: (1) negosiasi Walikota ke Kementerian Dalam Negeri; (2) langkah Camat untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat; (3) upaya Lurah menjadi penghubung aspirasi melalui rapat-rapat dengan RT, RW dan tokoh masyarakat. Kedua, faktor penghambat pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, yaitu: luas wilayah kelurahan tidak memenuhi kriteria pemekaran sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian adalah pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek administrasi dan aspek politik dalam pengusulan kebijakan pemekaran keluraha
Implementasi Sociopreneurship Berbasis Lingkungan Sebagai Reduksi Pengangguran Di Kota Mataram
Get PDFTujuan kajian ini adalah untuk menggambarkan potensi aktivitas sociopreneurship berbasis lingkungan dalam mereduksi pengangguran di perkotaan melalui gagasannya dalam pengembangan kawasan ekowisata penangkaran penyu Pantai Mapak Indah, Kota Mataram Provinsi NTB. Penelitian ini dikategorikan dalam jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, tahapan pertama dalam penelitian ini adalah observasi sekaligus menentukan informan sampling sociopreneur yang sukses, tahapan kedua adalah wawancara atau pengumpulan data terhadap informan dilakukan pada tokoh utama sebagai inisiator dan sejumlah individu yang terhubung dalam jaringan aktivitas sociopreneur, yaitu warga masyarakat yang berdomisili di wilayah pantai Mapak Indah. Tahapan ketiga adalah dokumentasi agar data yang diterima tidak hilang dan dapat diambil kapan saja dibutuhkan. Dan tahap terakhir adalah analisis data, pada tahapan ini dilakukan proses validasi temuan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sociopreneurship berbasis lingkungan melalui pengembangan ekowisata penangkaran penyu di wilayah Kota Mataram mulai berkembang atas inisiatif dari satu orang atau sekelompok orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk membantu memecahkan permasalahan ekonomi dan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari adanya bonus demografi yang terjadi di perkotaan dengan kontribusi modal sosial di sekitar, saling timbal balik, dan berkelanjutan, dan untuk menghasilkan jasa yang bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar, terlihat berhasil. Implementasi SociopreneurshipBerbasis Lingkungan Sebagai Reduksi Pengangguran DiKota MataramÂ
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat
Get PDFPenelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat, disertai penguraian upaya implementasi dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data penelitian berasal dari wawancara dengan teknik purposive, observasi dan studi literatur. Tahapan analisi data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan jika dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan di Aceh Barat belum menunjukkan hasil maksimal, akibat ketebatasan anggaran pelaksanaan program, masih minimnya kerjasama antara dinas pendidikan dan masyarakat, terdapat banyak lembaga pendidikan tapi tidak di ikuti kuantitas siswa yang cukup dan minim serta terbatasnya kualitas maupun kuantitas pengajar di lokasi terpencil. Maka, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat telah dilaksanakan dengan cukup baik, meski menghadapi berbagai masalah atau kendala dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan keseriusan dari pemerintah dan semua pihak untuk dapat bergerak bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Bara
Pengelolaan Pasar Klewer Pasca Kebakaran Berbasis Collaborative Governance (Perspektif Civil Society)
Get PDFKompleksitas yang muncul pasca kebakaran pasar Klewer diteliti melalui pengelolaan yang berbasis collaborative governance, dengan mensinergikan antara government, civil society, dan privat. Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan collaborative governance dari perspektif civil society. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengungkapkan realita dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan pengalamannya. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, Teknik observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model inter aktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Civil society sebagai perspektif dalam collaborative governance dari aspek ketahanan budaya berhasil mempertahankan nilai luhur budaya lokal warisan Keraton. Aspek Benefit menghasilkan semangat untuk bangkit dan menjadi motivasi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga sekaligus sebagai simbol pengusaha local. Aspek partisipasi berhasil mempercepat kelancaran kegiatan atau operasional pasar. Simpulan penelitian ini adalah Collaborative Governance dari perspektif Civil Society menjadikan kolaborasi pengelolaan pasar klewer pasca kebakaran lebih efektif.Â
Implementasi Kebijakan-Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian dan Penggelapan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan (3C), Penipuan dan Penggelapan (Tipu Gelap) Serta Narkotika
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan penggelapan dan narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Tehnik analisis data memakai analisis deskriptif. Â Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan (tipu gelap) , pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor dan narkoba adalah mengacu kepada kebijaksanaan Peraturan Kapolri dan Perundang-Undangan. Apabila dalam hal penanganan tindak pidana Narkotika dalam kategori pemakai maka penyelesaian tindak pidana tersebut dengan lebih mengedepankan rehabilitasi ke Balai rehab milik pemerintah maupun swasta, sedangkan implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana curat, curas dan curamor (3C) dan tipu gelap mengacu peraturan Perundang-Undangan. Terhadap pelaku 3C apabila melukai korban bahkan meninggal dunia dan akan melukai petugas maka wajib dilakukan tindakan tegas dan terukur, serta terhadap perkara tipu gelap apabila sudah tercipta rasa keadilan bagi korban dapat dilakukan restorative justic
Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Perspektif Community Driven Development di Kelurahan Kladufu Kota Sorong
Get PDFTujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana kelurahan melalui perspektif Community Driven Development. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis triangulasi. Untuk mendapatkan data yang akurat dari informan, maka dilakukan Observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat kelurahan yaitu lurah, sekretaris kelurahan, dan perwakilan RT, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menujukan bahwa pengelolaan dana kelurahan masih berfokus pada program fisik dan belum berfokus pada pengembangan pemberdayaan masyarakat. Program yang dilaksanakan masih merupakan program dari pemerintah kota Sorong, Belum seutuhnya berfokus kepada masyarakat, dimana program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan, seperti pengembangan UMKM. Perencanaan dan perancangan dilakukan sepenuhnya oleh perangkat kelurahan. Wewenang kontrol atas sumberdaya terkait pengelolaan dana kelurahan masih sepenuhnya ditangan pemerintah kelurahan sedangkan masyrakat tidak memiliki wewenang kontrol atas sumber daya. Masyarakat dilibatkan hanya sebagai pekerja dalam pelaksanaan program pengeloalan dana kelurahan dan bukan dilibatkan secara luas dalam pengelolaan secara manajemen. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah distrik (kecamatan) dan pemerintah kota Soron
Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Sukabumi
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Sukabumi. Penelitian ini merupakan pengembangan variabel implementasi yang dikemukan oleh Van Metter & Van Horn, dengan difokuskan pada dimensi Komunikasi Kebijakan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik atau belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih ada pelanggar penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Derah Kota Sukabumi No 17 Tahun 2012 pada Bab III tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu terdapat 36 tiang reklame yang berdiri di tengah-tengah trotoar Kota Sukabumi. Selain itu, keterbatasan data-data dan kurangnya komunikasi merupakan faktor penghambat keberhasilan Komunikasi Kebijakan Publik.Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, Penyelenggaraan ReklameÂ
Analisis Kebijakan Investasi Pengelolaan Panas Bumi Dalam Konteks Otonomi Daerah di Sumatera Utara
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan panas bumi dalam konteks otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Tehnik analisis yang dilakukan adalah analisis deksriptif kualitatif dengan langkah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan panas bumi di Sumatera Utara sebagai energi alternatif membutuhkan dukungan fisik yaitu ketersediaan lahan untuk pengembangannya.Selain itu, dalam hal kebijakan dalam pengelolaan panas bumi peraturan daerah yang telah diterbit belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, kewenangan pembangunan PLTP masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi. Namun demikian, apabila untuk kepentingan lokal, maka kegiatan pengembangan panas bumi dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan pada wilayahnya walaupun penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.Kata Kunci: Kebijakan, otonomi daerah, Panas Bum
Implementasi Kebijakan Sentralisasi Pengelolaan Anggaran Di Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Bandung
Get PDFPengelolaan anggaran LIPI termasuk Kedeputian Bidang IPT LIPI berubah menjadi sistem sentralisasi. Kebijakan sentralisasi pengelolaan anggaran ini merupakan hal baru di lingkungan LIPI sehingga tidak mudah diimpelementasikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sentralisasi pengelolaan anggaran di Kedeputian IPT LIPI Bandung dan kendala yang dihadapi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan data sekunder. Data yang terkumpul diseleksi, diedit dan disajikan dalam narasi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan sentralisasi pengelolaan anggaran di Kedeputian IPT LIPI Bandung diimplementasikan berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 206/F/2019 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai dasar kebijakan sentralisasi anggaran. Keputusan tersebut diturunkan kedalam beberapa keputusan Deputi IPT LIPI yang mengatur tentang susunan pelaksana sentralisasi pengelolaan anggaran, tugas dan tanggungjawab serta proses bisnis kegiatan sentralisasi pengelolaan anggaran. Namun implementasi kebijakan tersebut mengalami kendala komunikasi, SDM, sarana-prasarana, disposisi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan meliputi penambahan jumlah, peningkatan kompetensi dan integritas SDM, penyempurnaan dan sosialisasi SOP serta koordinasi secara periodik. Implikasi penelitian ini yaitu perbaikan proses implementasi kebijakan sentralisasi pengelolaan anggaran di Kedeputian IPT LIPI Bandung sehingga efektivitas dan efisiensi riset serta inovasi dari unit kerja bidang penelitian dapat tercapai.Kata Kunci: Sentralisasi, Desentralisasi, Standar Operasional Prosedu