Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Pariwisata Balkondes Giritengah di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang
Get PDFBalkondes merupakan program dari Kementerian BUMN yang konsepnya berasal dari rancangan para Kades di Kecamatan Borobudur pada tahun 2013 dengan konsep Gerai Ekonomi Desa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisisi strategi pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata melalui Balkondes Giritengah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Indikator yang digunakan memiliki enam tahapan yaitu yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif, performalisasi rencana, pelaksana kegiatan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap persiapan belum optimal karena konsep Balkondes diinisiasi oleh para kades di Borobudur namun dibuat secara top down. Tahap pengkajian belum optimal karena pengkajian tidak dilakukan menyeluruh. Tahap perencanaan alternatif kegiatan belum optimal karena potensi yang ditampilkan di etalase Balkondes harus mendapat izin dari Kades. Tahap pemformalisasi kegiatan sudah optimal karena dana terpenuhi. Tahap pelaksana belum optimal akibat konflik vertikal antara BUMN dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Tahap evaluasi menjelaskan tidak sinergisitasnya BUMN dan Pemkab Magelang sehingga berdampak terhadap masyarakat
Emas Merah Paniai : Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal
Get PDFPotensi lokal kopi Paniai masyarakat setempat menganalogikan sebagai emas merah penyambung kehidupan, sebab kopi menjanjikan kesejahteraan yang dapat dipetik tanpa harus merusak alam sekitar. Pada kajian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemgembangan ekonomi kerakyataan dengan memanfaatkan potensi lokal kopi di Kabupaten Paniai, Papua. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan melakukan analisis teks dan wacana. Data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Penyajian data dilakukan melalui beberapa tahapan; reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terungkap bahwa bertani kopi bagi masyarakat Paniai merupakan bagian dari upaya merawat kearifan lokal dengan hidup berdampingan dengan alam sekitar. Berkebun kopi merupakan warisan leluhur yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Dalam mempertahankan budaya bertani kopi, Pemerintah Kabupaten Paniai tengah giat-giatnya mengembangkan potensi lokal yang ada. Adapun kebijakan pengembangan ekonomi rakyat melalui pengembangan potensi kopi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti; pemerintah, masyarakat, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (Yapkema), dan akademisi. Selain itu, kebijakan pulang kampung membangun, gerakan tanam kopi, program kartu tani kopi, pembentukan koperasi, dukungan anggaran, penyedian fasilitas pendukung, dan pelibatan pemerintah pusat, serta upaya pemasaran di berbagai event seperti G20 Nusa Dua Bali menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Paniai dalam melakukan pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal kopi Paniai
Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota dan Kabupaten Magelang
Get PDFPenerapan kebijakan sertipikat tanah elektronik tidak mudah. Salah satu tantangan pelaksanaan kebijakan tersebut berasal dari lingkup eksternal jajaran Kementerian ATR/BPN, seperti pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukenali permasalahan eksternal tersebut, yang secara khusus terjadi di wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai teknik untuk pengumpulan data primer sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian sejumlah pustaka dan peraturan perundang-undangan. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis konten. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat sejumlah tantangan untuk mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik seperti persoalan batas wilayah administrasi yang belum tuntas, ketiadaan kebijakan pembaharuan data pertanahan, faktor sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya ketidaktuntasan dalam penetapan batas wilayah adminisitrasi dan budaya analog yang masih berkembang di kalangan masyarakat pemilik sertipikat yang ada di Kota Magelang dan di Kabupaten Magelang menjadi persoalan eksternal yang wajib diselesaikan agar kebijakan sertipikat tanah elektronik dapat dilaksanakan
Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan di Dinas P3APM Kota Pekanbaru pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan
Get PDFPengembangan kapasitas kelembagaan dalam sebuah organisasi sangat perlu dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor penghambat pengembangan kapasitas kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Adapun informan pada penelitian ini berasal dari pegawai di DP3APM kota pekanbaru staff pengelola kepegawaian, pegawai bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, kepala UPT PPA, dan beberapa korban yang mengalami kekerasan berbasis gender pada tahun 2021. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling kemudian dilanjutkan dengan snawball sampling. Pengumpulan data yang diperoleh pada penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa, pengembangan kapasitas kelembagaan di DP3APM Kota Pekanbaru pada bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga dianggap membutuhkan penambahan pegawai, pegawai yang belum berkompeten dibidangnya sehingga dinilai membutuhkan pengembangan kompetensi pegawai, budaya organisasi yang buruk, dan anggaran yang kurang memadai
Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Hak Komunal Desa Adat di Alapsari, Buleleng, Bali
No full textTanah desa adat merupakan tanah yang dikelola dan menjadi milik desa adat. Meskipun sudah diakui secara yuridis, namun keberadaan tanah adat di Bali mengalami masih kekosongan hukum karena belum adanya hukum yang mengatur tentang kepastian hukum atas tanah adat. Atas dasar itulah pada tahun 2017, melalui Kep.Men ATR/Kepala BPN Nomor 276/Kep-19.2/X/2017, desa adat ditunjuk sebagai subjek hak terkait tanah miliknya. Sebagai subyek hak milik atas tanah komunal, Kep.Men tersebut tentu menimbulkan implikasi yang penting untuk diteliti guna mengetahui dampaknya terhadap keberadaan tanah milik desa adat desa adat Alap Sari Jinengdalem. Melalui metode deskriptif dengan mengunakan data primer dan sekunder yang diolah secara kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Kep.Men tersebut tidak berimplikasi negatif terhadap penguatan tanah milik desa adat Alap Sari Jinengdalem. Namun implemntasinya terlihat jelas dari output yang didapatkan sebanyak 231 bidang tanah telah dilegalisasikan asetnya. Hal ini karena Kep.Men tersebut memberi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah milik desa adat melalui proses pensertipikatan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga
Get PDFStunting merupakan masalah penting bagi pemerintah yang perlu ditangani mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional. Salah satu daerah yang memiliki kecenderungan komitmen yang tinggi dalam upaya mengatasi dan mengurangi stunting saat ini adalah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka memerangi dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihakpihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi buttom up dimana peran masyarakat dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber informan, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data. Kemampuan mencocokkan data menggunakan teknik pengambilan sampel menjadi fokus utama penelitian ini. Hasil penelitian dilihat dari temuan studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang diidealkan di mana inisiatif pencegahan stunting Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati. Masyarakat yang menjadi sasaran program pencegahan stunting merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan ini. Kelompok pelaksana, khususnya kelompok pemerintah yang juga tergabung dalam organisasi terkait, organisasi komunitas psikiatri, dan organisasi masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat terkait dengan faktor lingkungan yang dialami selama pelaksanaan kebijakan pengendalian stunting. Kondisi kekurangan gizi menjadi penyebab stunting erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pola penaggunalangannya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar bisa dilaksanakan dengan baik baim dari sisi kebijakan, pihak dan organisasi yang terlibat dan faktor lingkunga
Implementasi Pengentasan Kemisikinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengimplementasian pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatatif dengan pendekatan analisis konten. Sumber data diperoleh dari studi literatur melalui dokumen-dokumen perencananaan terkait. Indikator yang digunakan untuk melihat pengimplementasian Program Gandeng Gendong dilihat dari teori George C. Edwards III yang memiliki empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur pegawai. Hasil Berdasarkan pengimplementasian pengentasan kemiskianan dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam program tersebut. Yang perlu dilakukan antara lain perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu adanya keterlibatan aktor media massa, dan perlu adanya lembaga yang menjaga dan mengontrol peran aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong. Hasil Berdasarkan pengimplementasian pengentasan kemiskianan dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam program tersebut. Hal yang perlu dilakukan antara lain perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu adanya keterlibatan aktor media massa, dan perlu adanya lembaga yang menjaga dan mengontrol peran aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong. Hasil Berdasarkan pengimplementasian pengentasan kemiskianan dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam program tersebut. Yang perlu dilakukan antara lain perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu adanya keterlibatan aktor media massa, dan perlu adanya lembaga yang menjaga dan mengontrol peran aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong
Implementasi Program Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurangi Penumpukan Sampah Di Kabupaten Tulungagung
Get PDFAbstrak Tempat pembuangan sampah ( TPA ) Segawe merupakan satu-satunya tempat pembuangan sampah yang ada di Kabupaten Tulungagung sehingga dengan pesatnya pertumbuhan penduduk menjadikan TPA Segawe mengalami kelebihan kapasitas. Salah satu strategi untuk mengurangi penumpukan sampah di Kabupaten Tulungagung yang terus diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di dalam mengurangi penumpukan sampah tersebut. Untuk itulah penelitian ini dilakukan agar penumpukan sampah bisa dikelola melalui program bank sampah yang berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Narasumber penelitian dicari berdasarkan model purposive sampling. Dari penelitian didapatkan bahwa implementasi program bank sampah efektif memaksimalkan keikutsertaan masyarakat ditinjau dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkatan input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruhnya meskipun pelaksanaannya belum maksimal.Kata Kunci : Implementasi Program, Bank Sampah,Partisipasi Masyarakat AbstractThe Segawe landfill (TPA) is the only garbage disposal site in Tulungagung Regency so that with the rapid population growth, the Segawe TPA is experiencing excess capacity. One of the strategies to reduce the accumulation of waste in Tulungagung Regency which is continuously being pursued by the Environmental Service is to raise public awareness and participation in reducing the accumulation of waste. For this reason, this research was conducted so that the accumulation of waste can be managed through a waste bank program based on community participation. The method used is a type of qualitative research with data collection methods through observation and in-depth interviews. Researchimpementation  resource persons were sought based on a purposive sampling model. From the research, it was found that the waste bank program is effective in maximizing community participation in terms of program success, target success, satisfaction with the program, input and output levels and the achievement of overall goals even though its implementation has not been maximized.Keyword: Progam Implementation, Waste Bank Community Participation Â
Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Teknik penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Informan dalam hal ini adalah Kabid Modifikasi Disperindag Sidoarjo. bagian pembinaan pedagang informal Disperindag Sidoarjo, koordinator PKL di sentra kuliner Gajah Mada, Satpol PP, di sentra kuliner Gajah Mada. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian evaluasi dimulai dari penilaian proses pelaksanaan yaitu proses sosialisasi, penataan, penertiban dan terakhir pembinaan. Mengetahui faktor faktor yang menghambat yaitu Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang, Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL adalah telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 PKL dapat direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut. Faktor penghambat antara lain kurangnya perlindungan dan pengelolaan sentra kuliner, sarana dan prasarana relokasi yang belum memada
Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif
Get PDFKebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) merupakan bencana tahunan di Provinsi Riau yang tidak terelakkan dan berdampak luar biasa di dalam maupun luar negeri. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 menginstruksikan para pemangku kepentingan (multi sektor) berkolaborasi memprioritaskan upaya pencegahan untuk mengendalikannya, namun angka kejadian karhutla di Provinsi Riau masih tinggi dan fluktuatif. Tujuan penelitian ingin menggambarkan kondisi kolaborasi multi sektor pencegahan karhutla di Provinsi Riau serta faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi tersebut menggunakan model Tata Kelola Kolaboratif Chris Ansell dan Allison Gash. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif sudah mulai tergambar dalam kolaborasi Satuan Tugas Pencegahan Karhutla Provinsi Riau, namun diperlukan beberapa pemenuhan di beberapa variabel kolaborasi. Rekomendasi penelitian bagi satgas adalah masih diperlukan peningkatan dialog tatap muka untuk mengelaborasi aktivitas pencegahan yang sudah ada, pengembangan pemahaman bersama dalam menetapkan ukuran keberhasilan aktivitas pencegahan, dan mempertahankan komitmen serta rasa saling percaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi diantaranya adanya ketidakseimbangan sumber daya, kewenangan, serta pengetahuan, adanya desain kelembagaan yang formal, dan adanya kepemimpinan yang fasilitati