Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Kota Surabaya
Get PDFPenelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan salah satu program pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya yaitu program Padat Karya Tunai (PKT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program PKT ini membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sasaran atau masyarakat yang tidak bekerja dan dapat meningkatkan progres perekonomian masyarakat yang dalam hal ini program PKT yang dilaksanakan secara swakelola. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan dengan deskripsi konteks yang ada dan temuan analisis data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: pertama, pada tahap penyadaran pengelola desa telah berupaya melakukan penyuluhan dengan mengumpulkan semua masyarakat dan mengkomunikasikan secara langsung pentingnya program PKT kepada masyarakat; kedua, pada tahap pengkapasitasan pengelola desa dalam mekanisme pemberdayaan masyarakat desa dengan program PKT warga diarahkan memilih jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki; ketiga, pada tahap pendayaan dalam mekanisme pemberdayaan masyarakat desa dengan program PKT menunjukkan bahwa terlihat selama pelaksanaan program, masyarakat belum sepenuhnya berdaya karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan SIMPEG serta faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan pegawai yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan SIMPEG. Hasil temuan penelitian menunjukkan implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau secara umum sudah berjalan dan memberikan manfaat kepada pengguna pengelolaan data dan manajemen kepegawaian dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Akan tetapi masih terdapat kekurangan pada aplikasi SIMPEG yaitu tidak berfungsinya shortcut penjagaan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan satya lencana pada dashboard SIMPEG. Faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, yang mendukung terciptanya implementasi kebijakan yang baik di instansi pemerintah. Namun di antara faktor-faktor tersebut di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas untuk mendukung kebijakan SIMPE
Pengaruh Investasi terhadap Perekonomian, Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Bangka
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh Investasi terhadap Perekonomian, Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data-data data sekunder dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka dan Data Perekonomian, Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Kemiskinan serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS.22, selanjutnya dianalisis dengan regresi linier sederhana, kemudian uji normalitas untuk melihat kelayakan data dan uji hipotesis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukan bahwa Investasi yang dilakukan oleh para investor baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap Perekonomian, Pembangunan Manusia, Pengangguran dan kemiskinan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Untuk melaksanakan tujuan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Khususnya di Kabupaten Bangka, sangat dibutuhkan dana pembangunan baik yang bersumber dari sektor Publik maupun swasta. Sumber swasta bisa didapatkan dari Investasi dalam Negeri maupun luar negeri. Adapun faktor penyebab tidak signifikannya pengaruh investasi tersebut adalah kecilnya nilai investasi dan masih bersifat padat modal atau profit oriented, dibanding kearah padat karya atau social oriented. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka perlu melakukan kebijakan yang mengarah investasi yang pro-rakya
Formulasi Model Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Responsif Gender di Kabupaten Banjar
Get PDFStunting menjadi ancaman bagi seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk Kabupaten Banjar. Tingginya angka stunting di kabupaten ini di sebabkan karena faktor ketidaksetaraan gender, faktor secara langsung dan tidak langsung serta faktor intermediate. Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di kabupaten ini mencapai 40,2% dan pada tahun 2022 sebesar 26,40%. Sementara target WHO, angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pemberdayaan perempuan berbasis gender dalam mendukung kebijakan pencegahan stunting. Dalam penelitian ini digunakan metode empiris, pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis dan berkecenderungan menggunakan analisis bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data yang berjumlah 22 orang serta data sekunder dikumpulkan menggunakan teknik identifikasi isi. Hasil menunjukkan bahwa formulasi model pemberdayaan perempuan berbasis gender dalam mendukung kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Banjar dapat dilakukan dengan cara: (1) menglola sumber daya, agensi dan prestasi; (2) optimalisasi peran keluarga; (3) keberadaan regulasi kebijakan spesifik gender dan (4) kolaborasi antarstakeholder. Kebijakan yang spesifik gender dan tindakan pengontrol kebijakan yang kuat akan sangat menentukan keberpihakan kepada perempuan terutama ibu dalam mengakses berbagai sumber daya yang ada baik di dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya
Tingkat Kepatuhan Puskesmas Candi Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Rahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Get PDFPuskesmas berfungsi sebagai unit pelaksana. Evaluasi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan publik sangat diperlukan. Penilaian tersebut menggunakan variabel dan indikator berdasarkan kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara negara untuk memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Bab IV UU Pelayanan Publik dan mengukur hasil dengan sistem lampu lalu lintas (zona merah, kuning zona, dan zona hijau) untuk menentukan bahwa tingkat kepatuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih di bawah harapan. Standar pelayanan publik tidak boleh diabaikan karena hal itu dapat menurunkan mutu pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas Candi, kesesuaian proses pelayanan kesehatan di Puskesmas Candi, dan fasilitas penunjang yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Candi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitunobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Puskesmas Candi terhadap pelayanan kesehatan termasuk dalam “zona hijau”. Meskipun, terdapat beberapa hal pelayanan yang diberikan belum maksimal. Penelitian ini membantu untuk perencanaan kedepan terkait tingkat kepatuhan pelayanan kesehatan yang harus diperbaiki
Collaborative Governance BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam collaborative governance BUM Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini didasarkan delapan kriteria collaborative governance menurut Goldsmith dan Kettl yaitu networked structure; commitment to a common purpose; trust among the participants; governance; access to authority; distributive accountability/responsibility; information sharing; access to resources, yang menyatakan bahwa collaborative governance BUM Desa belum berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras. Indikator belum berhasil terlaksana dengan baik yaitu yaitu networked structure, Governance, Access to authority, Distributive accountability/ responsibility, Access to resources. Faktor utama yang menghambat terwujudnya PADes Sugihwaras yaitu sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUM Desa “Sukses Bersama” masih rendah dan membutuhkan pelatihan mengenai strategi marketing untuk mempromosikan produk-produk yang dimiliki BUM Desa “Sukses Bersama” agar mampu meningkatkan penghasilan BUM Desa sehingga bisa menyumbangkan penghasilan tersebut untuk Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarj
Penerapan Kode Etik Aparatur Sipil Negera Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negera
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan bagaimana penerapan kode etik Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam peta jalan reformasi birokrasi 2015-2019 adalah perubahan mental aparatur sipil negara Indonesia. Banyaknya PNS yang terlibat dalam tindak pidana menunjukkan bahwa mereka tidak menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai dasar, kode etik dan kode etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif dilakukan pada studi kasus dan memusatkan penelitian pada suatu unit tertentu sehingga memungkinkan penelitian bersifat mendalam terutama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik ASN di Kabupaten Purbalingga tidak mampu meningkatkan disiplin kerja dikarenakan dalam penerapannya kurang pemahaman terhadap kode etik/peraturan, kurang adanya penghargaan bagi ASN yang berprestasi, kurang tegasnya penerapan sanksi penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN, lunturnya kedisiplinan pegawai dan masih rendahnya pengawasa
Pengaruh Karakteristik Organisasi, Lingkungan Kerja Pegawai dan Praktik Manajemen Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Rante Kabupaten Tana Toraja
Get PDFTujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh antara karakteristik organisasi, lingkungan, pegawai dan praktik manajemen dengan pelayanan publik di Kelurahan Rante Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan yang hendak dicapai serta menguji hipotesis. Populasi adalah seluruh masyarakat yang mendapat pelayanan pemerintah di Kelurahan Rante yang diambil secara random dengan teknik kuota sampling 110 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkn bahwa karakteristik organisasi, lingkungan, pegawai dan praktik manajemen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik, berdasarkan hasil uji-F hitung yang lebih bebas dari F-tabel. Secara parsial, karakteristik organisasi, lingkungan, pegawai dan praktik manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik, sedangkan pegawai menunjukkan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap pelayanan publik. Hal ini dilihat dari hasil uji-t dan tingkat signifikan variabel yang tidak signifikan > 0.05 terhadap pelayanan publik di Kelurahan Rante Kabupaten Tana Toraja. Praktik manajemen yang dominan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di Kelurahan Rante Kabupaten Tana Toraja
Kajian Teoritis: Formulasi Kebijakan Potensi Pertanian dalam Pencegahan Stunting di Kalimantan Selatan
Get PDFMasalah kesehatan anak Indonesia sudah menjadi prioritas diperhatikan demi menghadirkan solusi yang tepat. Salah satu bentuk permasalahan di bidang kesehatan yang mengganggu para generasi saat ini yakni masalah gizi buruk atau lebih dikenal dengan keadaan stunting. Stunting merupakan gangguan pada pertumbuhan maupun perkembangan yang dialami anak sebagai akibat kekurangan gizi kronis sehingga menyebabkan tinggi badan berada di bawah standar. Terganggu kesehatan anak maka akan berdampak pada hasil belajar yang menurun. Seperti halnya di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana sesuai data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 prevalensi stunting di provinsi ini 24,60%. Hal ini masih melebihi angka prevalensi nasional di angka 21,6%. Oleh karena itu, formulasi kebijakan penangan stunting yang didasarkan pada pemanfaatan hasil-hasil pertanian seharusnya menjadi alternatif dalam membantu menurunkan angka prevelensi di Kalimantan Selatan menjadi penting untuk dilakukan. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini didasarkan sepenuhnya pada analisis mendalam terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Adapun hasil formulasi potensi kebijakan pertanian dalam pencegahan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu diversifikasi pertanian, peningkatan aksesibilitas, pengembangan pertanian berkelanjutan, pendidikan gizi, pengembangan infrastruktur, penggunaan teknologi pertanian, pengembangan industri pangan olahan, program subsidi dan insentif, kolaborasi antar sektor, pemantauan dan evaluasi
Efektivitas Implementasi Kebijakan BDC Program KOTAKU Dalam Memberdayakan UMKM di Kabupaten Pangandaran
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan BDC Program Kotaku dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Pangandaran. Jenis penelitian ini, adalah campuran deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan instrumen (kuesioner) kepada responden, selanjutnya dianalisis dengan tehnis analisis stattistik deskriptif menggunakan rumus persentase untuk mengukur nilai efektifitas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Business Development Centre merupakan salah satu kegiatan dari Program P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2015 dengan pendekatan fasilitasi layanan kegiatan ekonomi terhadap KSM Ekonomi binaan program. Selanjutnya P2KKP bertransformasi menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan lebih fokus pada pendekatan fasilitasi infrastruktur masyarakat maka pendekatan fasilitasi terhadap BDC pun berubah menjadi fasilitasi infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan BDC Program Kotaku Dalam Memberdayakan UMKM termasuk kategori BAIK, dilihat dari aspek tepat proses, tepat target, tepat kebijakan dan tepat lingkungan. Pemberdayaan KSM juga berjalan efektif dan masuk termasuk dalam kategori baik. Pembangunan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM diharapkan menjadi solusi terhadap terbatasnya lapangan kerja