Intizar (E-Journal)
Not a member yet
226 research outputs found
Sort by
Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an
Tulisan ini mendeskripsikan relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam dilihat dari al-Qur’an. Relasi Islam dan negara dapat dilihat dari tiga paradigma, yaitu; paradigma integralistik, sekuleristik, dan simbiotik. Kontroversi dan aktualisasi pemahaman ini disebabkan tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun hadits. Sehingga dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad Saw sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolut dan oligarki. Ketika Nabi Muhammad menata kehidupan sosial, politik dan agama masyarakat Madinah sebagai negara Islam pertama itu didasarkan pada suatu hukum tertulis The Constitution of Medina (Piagam Madinah). Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar-dasar umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an. Dalam konteks negara modern, Indonesia dengan Pancasila-nya merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945 merupakan platform negara-bangsa (nation state) Indonesia yang pluralistik dan dalam batas-batas tertentu memiliki “kesamaan” dengan Piagam Madinah. Meskipun al-Qur’an tidak menetapkan tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya. Tapi, al-Qur’an menyebut adanya ide atau prinsip dasar pembentukan negara dan adanya kepala negara. Di sini, umat Islam diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengn tuntutan kehidupan mereka yang sangat dipengaruhi perkembangan zaman. Demikian juga dalam kaitannya dengan term masyarakat madani juga tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Namun, ada dua kata kunci yang bisa mendekati konsep masyarakat madani, yakni term ummah dan term madinah. Kedua term ini, menjadi nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani, kata ummah, bisa dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti ummah wasathan, khairu ummah dan ummah muqtashidah yang merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Saw segera setelah hijrah ke Madinah. Konsep dan kegiatan politik sistem pemerintahan dalam Islam pada prinsipnya bertumpu pada keadilan. Keadilan yang merupakan mahkota hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk senantiasa ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara yang berlandasan pada asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin) dan sunnah. Asas sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak Sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai check and balance pemerintah
Konsep Khalifah Fil Ardhi dalam Perspektif Filsafat (Kajian Eksistensi Manusia sebagai Khalifah)
This research entitled “The Concept of Khalifah fil Ardhi in Philosophy Prespective; Study about human existence as Khalifah. This research is discribing about the concept of Khalifah in philosophy prespective, and finding the meaning of human existence as khalifah on earth. The method used in this research is historic desciptive method, interpretation method, comparative method and heuristics method. The analysis used in this study is qualitative descriptive explaining the description of human existance in charge of their duty as Khalifah on earth... The results of this research conclude that Khalifah is the duty given to human (Adam and his offspring) on earth and the reality of the human leadership in managing and organizing the universe that is appropiate with the rules given by God in order to dedicating fot God. A Khalifah should habe these characters: Yahduna bi amrina; wa awhayna ilayhim fi’la al-khayra; ‘abidin (including Iqam Al-Al-Shalat and Ita’ al Zakat); yaqiny; shabaru. Al Shabru’ becomes the consideration of making someone becomes a Khalifah, this character is important for a khalifah. Besides that it alsi describing the mental character of themselves, shown as the behavior when execute the Khalifah duty. The Khalifah existence as the pilot and role model for all human, can build the justice and give the welfare to all people and also bring the happiness in the world and hereafter
Motivasi Orang Tua Memilih Pondok Pesantren untuk Anaknya: Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Sunanulhuda Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang motivasi orang tua memilih pondok pesantren Sunanulhuda dan keberadaan orang tua santri putri di pondok pesantren Sunanulhuda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan mengambil latar di Pondok Pesantren Sunanul Huda Cikaroya Cibolang Kaler Cisaat Sukabumi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dengan sumber data utama adalah orang tua/wali santri putri pondok pesantren Sunanul Huda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik, untuk mendeskripsikan dan menganalisa lingkungan sosial manusia atau organisasi eksternal yang mempengaruhi motivasi orang tua dalam memilih pendidikan untuk anaknya. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi. Dari penelitian ini didapatkan motivasi orang tua memasukkan anaknya ke Pondok pesantren itu karena (1) keinginan orang tua agar anak memiliki akhlak yang bagus, (2) perasaan ketidak mampuan orang tua mendidik anak di rumah, (4) orang tua menganggap biaya pesantren tidak begitu mahal, (3) orang tua merupakan alumni dari pondok pesantren, (4)orang tua memilih lembaga pendidikan yang didalam nya terdapat pendidikan sekolahnya juga, (5), agar anak di bekali ilmu agama yang bisa di amalkan oleh dirinya sendiri dan orang lain, (6) agar anak tumbuh menjadi anak yang cerdas (7) keyakinan orang tua terhadap pesantren sebagai tuntunan agama islam yang paling benar. Pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan yang unggul di banding sekolah umum, walaupun latar belakang orang tua berbeda-beda tetapi tetap mempunyai kesamaan tujuan yaitu agar anak menjadi orang yang berguna, sesuai dengan harapan orang tu
RETRACTED: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan
This paper has been found to be in Kafa’ah: Journal of Gender Studies, Vol. 8, No. 1 (Juni 2018), pp. 53-70, DOI: http://dx.doi.org/10.15548/jk.v1i1.198, entitled "PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN ISLAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN"
The document and its content has been removed from Intizar, and reasonable effort should be made to remove all references to this article
Rekrutmen Calon Kepala Daerah dalam Era Pilkada Langsung dan Serentak di Kabupaten Musi Banyuasin
The era of direct and simultaneous regional head elections makes political parties really have to pay attention to the regional head candidates who will be promoted. The candidate factor has a very big role in determining the victory in the elections. On Musi Banyuasin regional election in 2017 there is one pair of regional head candidates carried by all existing political parties. One of the parties that participated in carrying out the regional head candidates was PAN (Partai Amanat Nasional or National Mandate Party). However, regional head candidates who are carried by PAN are not PAN cadres. PAN is the party that won the election in 2014 and is the only party that can support its own regional head candidates. Determination of candidates for regional head by PAN is done through open recruitment. Open recruitment is carried out by the DPD (Dewan Perwakilan Daerah or Regional Representative Council) PAN Musi Banyuasin Regency by forming a selection committee. The selection committee is tasked with selecting prospective regional heads. The selection process is done by opening a registration. Registration is done by completing the registration form and fulfilling the registration requirements. The mechanism for determining prospective regional heads is proposed by conducting regional deliberations. The reference used in determining the prospective regional head to be carried out is an analysis of the nomination registration requirements, Second, the electability and popularity surveys and the Third is result of the fit and proper test. Candidates for the elected regional head will be proposed to the DPW (Dewan Pimpinan Wilayah or Regional Leadership Council), the DPW will proceed to the DPP (Dewan Pimpinan Pusat or Central Board), then the DPP will issue a recommendation that is used as a requirement in registering at the KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah or Election Commission)
Pola Kerjasama Guru dan Orang Tua dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MIN 2 Kota Palembang
Focus of the discussion in this study was the collaboration of parents and MIN 2 teachers in Palembang City in improving the quality of education. The problems that were deliberately raised in this study were: What efforts were made by MIN 2 Palembang in building cooperation between parents and teachers? What is the form of collaboration between student’s parents and teachers in improving the quality of education in MIN 2 Palembang? In line with the formulation of the problem, the purpose of this study is to find out: (1) School efforts to establish cooperation with student’s parents; (2) Form of collaboration between school and student’s parents. This research is a field research using a qualitative descriptive approach. The subject of this study was school MIN 2 Palembang City. Data collection techniques used were interviews and documentation. The researcher is the main instrument in conducting research assisted by interview sheets and documentation guidelines. Sources of data or key information are three people (Head of MIN 2 Palembang City and 2 teachers). The collected data was then analyzed using qualitative descriptive. The results of the study show that: (1) School efforts to establish cooperation with parents of students are by creating a comfortable school climate, making initial communication with parents, and providing opportunities for parents to be involved in school activities; (2) Forms of cooperation carried out include: parenting, communication, volunteers, parental involvement in children\u27s learning at home, and collaboration with community groups
Analisis Kritikal terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru
Dana talangan haji merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad qarḍ atau ijārah yang diberikan kepada calon jamaah haji dalam upaya memperoleh nomor porsi haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Aplikasi produk ini memberikan kesan positif dan negatif, sehingga diperlukan ditinjau ulang mengenai keabsahan produk dan akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif dan negatif, antaranya; (1) Nasabah dijamin bisa mendapatkan kursi haji dengan cepat, meskipun dari dana mereka tidak tidak mencukupi pembayaran biaya perjalanan haji, (2) Mencairkan dana secara mendesak bagi nasabah yang dananya masih belum bisa dicairkan dalam waktu cepat meskipun masih dalam bentuk deposito; (3) Proses pemberian dana talangan haji relatif cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji dapat terencana dan tidak menunggu lama; (4) Fee atau ujrah (uang administrasi) yang diberikan relatif murah; (5) nasabah hanya membayar produk dari pinjaman; (6) Nasabah dapat mengansur setiap bulan atau bisa juga dibayar sekaligus sampai akhir pembayaran. Darii sisi negatif, ia bisa saja dianggap sebagai bagian dari fatḥ al-dzari‘ah (membuka pintu bahaya) dan mendatangkan bahaya (mafsadah/ muḍarat). Ditinjau dari Hukum Islam, keabsahan akadnya yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad al-qarḍ dan al-ijārah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada jumlah pinjaman dan lamanya masa pinjaman
Peta Penelitian Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Asumsi dialogis yang dimunculkan bahwa di ranah Fakultas Syari’ah membicarakan hukum, sementara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada ranah praktisi. Berdasarkan data observasi awal dengan menilai visi pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah dan program studi Ekonomi Islam pada 2 Fakultas yang berbeda dalam satu universitas diketahui bahwa keduanya berangkat dari pengembangan Ilmu Ekonomi Islam untuk pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia secara komprehensif, baik material maupun moral dan spiritual serta menjaga keberlangsungannya dengan pendekatan analisis komparatif maupun integratif dengan pluralisme metodologi, baik moral, fikih, ekonomi, bisnis dan keuangan. Khusus di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan pengembangan dari Jurusan Ekonomi Islam dan Diploma Perbankan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Berbicara tentang Budaya Melayu, Suku Komering adalah rumpun budaya melayu yang memiliki beragam suku, dengan beragamnya suku-suku yang ada di Suku Komering maka dapat di jumpai bermacam-macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada dan sampai pada saat sekarang masih tetap di lestarikan. Hal unik yang akan diteliti di sini adalah gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai dalam upacara perkawinan masyarakat Komering di Sukarami, OKI (Ogan Komering Ilir), Sumatera Selatan. Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Ukuran dewasa seorang ditentukan apabila telah berumah tangga. Oleh karena itu, untuk setiap pria pada saat upacara perkawinan ia harus diberi gelar adat, serta mempelai wanitanya juga. Tradisi pemberian gelar adat memiliki implikasi sosial dalam masyarakat berupa pemaknaan gelar adat tersebut di dalam kesehariannya
Budaya Islam Lokal di Kampung Al-Munawar Palembang
Culture is a habit of an individual that must be shared by a group of people. A group has a group if its citizens have together with the same pattern of thinking and behave gained through the learning process. One can be defined as a set of beliefs of values and ways of behavior, habits learned together by citizens from a group living in a region And has a language that neighbors can not understand. In each society, by its members the development of ideal cultural patterns and these patterns are reinforced by cultural matters. The ideal cultural patterns contain the things that most of them need to be filled to do in certain circumstances. These patterns are often called norms. Hard as we all know not everyone in their culture has always been what it has been all about as an ideal. Because if the community always there and the community that exist in the community. Then there will be no so-called crime-the cultural cart. Some of the ideal patterns in life are different from the actual patterns because of patterns that have been ruled out by the ways in which society has been accustomed