Universitas Muhammadiyah Ponorogo Scientific Journal
Not a member yet
2985 research outputs found
Sort by
Penguatan Kesadaran Demokrasi Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Melalui Partisipasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2024
No full textPenelitian ini mengfokuskan pada penguatan kesadaran demokrasi di Kelurahan Gadingrejo menjelang Pemilu 2024. Keterlibatan aktif Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dianggap krusial untuk memastikan proses pemilihan yang adil. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan program penguatan kesadaran demokrasi melalui partisipasi aktif KPPS, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan KPPS, masyarakat, dan pihak terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada tingkat kesadaran masyarakat dengan data yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman demokrasi masyarakat Gadingrejo setelah kegiatan edukasi KPPS. Pemberdayaan KPPS juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Meskipun demikian, resistensi sebagian kecil masyarakat dan hambatan logistik menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penguatan kesadaran demokrasi melalui partisipasi aktif KPPS memiliki dampak positif, namun perlu penanganan lebih lanjut terhadap tantangan yang muncul
PENGEMBANGAN ALAT PERAGA PAPAN TRIGONOMETRI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP PESERTA DIDIK MATERI TRIGONOMETRI KELAS X SMA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan karakteristik media pembelajaran alat peraga papan trigonometri (PANTRIGON) dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang dimodifikasi oleh Sugiyono. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Analisis, (2) Desain, (3) Pengembangan, (4) Implementasi, dan (5) Evaluasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar validasi, angket respon guru, angket respon peserta didik, lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, lembar observasi aktivitas peserta didik dan tes kemampuan pemahaman konsep. Validitas media yang dikembangkan memperoleh nilai 3,73 (sangat valid). Kepraktisan dengan observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sebesar 3,84% (tinggi) dan respon guru sangat positif dengan rata-rata persentase 93,75% dari kedua hasil analisis tersebut, sehingga media memenuhi kriteria praktis. Sedangkan kriteria keefektifan diperoleh dari hasil analisis observasi aktivitas peserta didik yaitu 77,5% dengan kategori baik, respon peserta didik terhadap media memberikan respon sangat positif dengan persentase 90,1%, dan hasil tes kemampuan pemahaman konsep menunjukkan persentase 84% dengan kategori baik sekali, sehingga kriteria keefektifan terpenuhi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan alat peraga papan trigonometri layak digunakan dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik
Anti- Bullying Educational Strategy in an Effort Strengthen children’s Mental Health in MIN 1 Malang
No full textBullying is becoming more and more prevalent and is very concerning. Both victims and perpetrators can experience serious mental health issues. To overcome this, it is important to strengthen the mentality. As Ibn Sina said, the human soul is the controller of the body and mind. If a child's mentality is disturbed, his learning ability and attitude will also be affected. MIN 1 Malang City has taken a good step by running the Anti Bullying program with the strategies that have been implemented. With this article. The research aims first, to find out the anti-bullying education strategy in an effort to strengthen children's mentality at MIN 1 Malang City. Second, to determine the success of the anti-bullying program at MIN 1 Malang City. The research method uses a descriptive qualitative approach with a case study research type. Theresults of the study are by having a significant strategy in efforts to strengthen children's mentality, namely with spiritual education through Islamic values. Socialization that teaches bullying recognition, empathy, and emotional support, social skills. Scouting activities teach independence and self-confidence. Reward teaches the consequences that will occur if individuals do bad things. Advice warns students and establishes closeness between teachers and students. The success of anti-bullying education cannot be separated from the support of all and a holistic approach.
Bullying semakin sering terjadi dan sangat mengkhawatirkan. Baik korban maupun pelaku, keduanya bisa mengalami masalah Kesehatan mental yang serius. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memperkuat mental. Seperti yang dikatakan Ibnu Sina, jiwa manusia adalah pengendali tubuh dan pikiran. Jika mental anak terganggu, kemampuan belajar dan sikapnya juga akan ikut terpengaruhi. MIN 1 Kota Malang telah mengambil Langkah baik dengan menjalankan program Anti Bullying dengan strategi yang telah dilaksanakan. Dengan adanya artikel ini. Penelitian bertujuan pertama, untuk mengetahui strategi Pendidikan anti bullying dalam upaya penguatan mental anak di MIN 1 Kota Malang. Kedua, untuk mengetahui keberhasilan program anti bullying di MIN 1 Kota Malang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian yaitu dengan memiliki strategi yang signifikan dalam upaya penguatan mental anak yaitu dengan Pendidikan spiritual melalui nilai-nilai islam. Sosialisasi yang mengajarkan pengenalan bullying, empati, dan dukungan emosional, keterampilan sosial. Kegiatan pramuka mengajarkan kemandirian dan kepercayaan diri. Reward (diberi pahala) mengajarkan konsekuensi yang akan terjadi jika individu melakukan hal yang tidak baik. Nasihat menginatkan siswa dan menjalin kedekatan antara guru dan siswa. Keberhasilan Pendidikan anti bullying tidak luput dari dukungan semua dan pendekatan holistik.Keywords: Bullying, Anti-bullying Education, Mental Strengthening, Al-Qur’anBullying is currently increasingly widespread and worrying, Anti Bullying Education is one form of program that has been implemented by MIN 1 Malang City in providing important solutions that can be implemented not only with prevention, mental and emotional strengthening of students is also needed. Bullying problems can lead to fatal consequences. According to the Muslim philosopher by Ibn Sina, the human soul is the control center of the human body and mind, the mental role has a lot to do with the physical. if this situation is sustainable, then the child's mentality can decline which has an impact on the decline in the child's attitude and learning The purpose of this study is first, to determine the role of anti-bullying education in efforts to strengthen children's mentality at MIN 1 Malang City. Second, to determine the success of the anti-bullying education program at MIN 1 Malang City. The research method uses a qualitative approach with descriptive research. The results of this study are that it has a significant role in efforts to strengthen children's mentality, namely with spiritual education. Socialization that produces understanding, awareness or empathy and emotional management support by being a good listener and following up, social skills. and finally student independence. The success of anti-bullying education does not escape the support of all from a holistic approach, school community support, activities and socialization to parents, monitoring and evaluation
PENINGKATAN KOMPETENSI LITERASI DIGITAL KADER PKK KELURAHAN TAMAN SEBAGAI SMART DIGITAL CITIZENSHIP
No full textKegiatan kemitraan masyarakat untuk memberikan manfaat secara langsung kepada Kader PKK Kelurahan Taman Kota Madiun. Dengan dilakukannya penyuluhan digital literacy competencies maka kader PKK diharapkan dapat lebih memahami dan mempunyai kemampuan dalam hal kognitif, komunikatif, mempunyai kemampuan dalam kreativitas, mempunyai kepercayaan diri dan mempunyai sikap kritis dalam mengonsumsi media sehingga dapat menghindari berita hoax dan fake, sehingga informasi yang diterima melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada kegiatan pengabdian ini ditemukan bahwa hampir separoh peserta penyuluhan masih belum mengetahui penggunaan internet yang sehat dan aman, pemberian edukasi berupa penyuluhan materi pembekalan seperangkat kompetensi literasi terutama literasi digital ketika berinternet termasuk didalamnya pentingnya bagaimana mengakses internet secara sehat dan aman terhadap kader PKK dan pemahaman mendasar mengenai etika dan budaya serta penelusuran infomasi yang sehat dan aman, sehingga para kader PKK dapat menghadapi tantangan sebagai Smart Digital Citizenship. Hasil edukasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan kompentesi digital literacy.Â
PENINGKATAN PERAN PENTAHELIX BAGI KADER ‘AISYIYAH UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI BANYUMAS
No full textStunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka stunting dengan melaksanakan kolaborasi komitmen pentahelix dalam percepatan penurunan stunting. ‘Aisyiyah sebagai unsur civil society (unsur masyarakat) memegang peranan penting dalam pentahelix Program Penurunan Stunting (PPS). Kader ‘Aisyiyah dapat menjadi membantu mengidentifikasi kelompok resiko stunting, pendamping kelompok resiko tinggi, dan membantu mendorong sasaran untuk mengakses pelayanan kesehatan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan peran kader ‘Aisyiyah dalam percepatan penurunan stunting. Adapun metode kegiatannya meliputi pelatihan emotional demonstration pemberian makanan bagi anak (PMBA) balita kepada kader A’isyiyah. Hasil dari kegiatan pelatihan pengetahuan kader ‘Aisyiyah mengenai peran kader ‘Aisyiyah dalam percepatan penurunan stunting dan pemberian makanan bagi anak (PMBA) mengalami peningkatan. Kader juga mempraktikan bagaimana mengedukasi ibu mengenai PMBA. Monitoring kegiatan ini dilakukan melalui posyandu balita dan peran kader ‘Aisyiyah dalam intervensi spesifik bagi balita. Upaya penurunan stunting menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor, melalui kegiatan ini kader ‘Asiyiyah dapat mengambil peran pencegahan dan advokasi dalam percepatan penurunan stuntin
MEASURING JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF KALURAHAN LAND DISPUTES: AN AGRARIAN LAW PERSPECTIVE
No full textThe Special Region of Yogyakarta (DIY) has a special status in land management based on Law No. 13/2012, giving it greater authority in land utilization. Kasultanan and Kadipaten lands are recognized as property rights for the welfare of the community. However, misuse of land licenses has become a serious problem, triggering land conflicts and threatening the environment and the rights of local communities. The research method includes legal (regulatory analysis) and sociological (empirical data) approaches. Primary data was obtained from the community, while secondary data came from legal materials. Case studies were conducted in 4 districts and 1 city in Yogyakarta, focusing on land use permits. Data were collected through document studies, interviews, and observations, then analyzed qualitatively. The research lasted for three months. The origin of land tenure in Yogyakarta dates back to the 1755 Treaty of Gianti, with different histories for Sultanate, Duchy and Kalurahan lands. After independence, Yogyakarta was given agrarian autonomy. Dualism in agrarian law led to uncertainty, triggering corruption and conflict. Regulatory reform, transparency and community participation are needed to address land permit abuse and realize equitable management. The main challenge is the misuse of land licenses, which often involves corruption. Regulatory reform, legal harmonization, institutional strengthening, law enforcement, technology utilization, and strengthening legal culture are needed to address this issue. These efforts aim to realize a fair, transparent and sustainable land management system, involving all relevant parties
POLA BANTUAN HUKUM DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
No full textThe legal aid model is an effort to ensure that every citizen, especially those who are less fortunate, has access to justice. This study aims to describe the implementation of the legal aid models employed by legal aid institutions to prevent sexual violence crimes in the city of Medan. The research method used is empirical juridical research, which examines the law based on facts in society and considers the function of the law. The analysis technique employed is descriptive analysis. The results of the study show that the implementation of the structural legal aid model (BHS) by LBH Medan and the structural gender legal aid model (BHGS) by LBH APIK are effective models in providing legal protection by expanding access to justice for victims. These models focus on recovery and the enhancement of premium services based on an approach to justice that not only aims to resolve cases through legal channels but also strives to change unjust social structures due to power relations, aiming towards more equal social relations and a gender perspective. The conclusion of this study indicates that the implementation of BHS by LBH Medan and BHGS by LBH APIK plays a significant role in both preventive and repressive efforts to prevent and address sexual violence in the city of Medan. These models also serve as solutions in synergizing stakeholders in advocating for sexual violence cases in the city of Medan
KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERANAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH
No full textRegional economic development must be treated as a collaborative process between the government and the people in creating stability and fairness on economic activities. MSMEs as a form of social economic entity holds a vital role both in economic development and regional development. Pursuant to Law No. 20/2008, MSMEs are granted by law various facilities to grow its businesses. On the other hand, Law No. 1/2022 that governs regional taxes and retributions is directly related with MSMEs’ position as the potential source of regional taxes and retributions needed for regional economic development. To date, the implementation of Law No. 1/2022 has not been optimal in supporting MSMEs’ growth as well as increasing MSMEs’ contribution on regional taxes and retributions. This is due to various of social factors which affects the implementation of Law No. 1/2022. Therefore, this research is aimed to analyzed from a socio legal perspective on the current regional taxes and retributions policy against MSMEs’ role in regional economic development. This research is made by using socio legal methodology and qualitatively analyzed. The research results indicates that despite the existence of Law No. 20/2008 and Law No. 1/2022 in providing a firm legal basis, the policy making in regional taxes and retributions budgeting capable of supporting MSMEs’ growth on one hand and increasing MSMEs’ contribution in regional taxes and retributions has yet to be met. Further, limited financial knowledge and awareness of MSMEs’ also caused minimum contribution in the regional economic development via regional taxes and retributions payment
PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
No full textThe review of Islamic criminal law and the prevention of domestic violence in Medan City are the two topics examined in this research and study. Although this research strategy is a case approach, the author uses empirical juridical research in this study. In addition, this research is studied descriptively qualitatively to find out the enforcement of Islamic criminal law against cases of domestic violence (KDRT). However, this research approach is a case approach. This research uses primary data, namely information obtained directly from the person concerned, by conducting interviews and field research at the PPA Unit of the Medan Police Criminal Investigation Unit. Literature from books, journals relevant to the research topic, and fiqh texts were used as secondary sources of information for this research. According to the findings of this research, the lack of a formal legal umbrella in Medan City makes it impossible to conduct criminal mediation in cases of domestic violence. As part of their responsibilities, local governments and social organizations are charged with the responsibility to provide victim recovery facilities. To provide assistance to victims of domestic violence, the recovery providers work together. During an interview with the PPA Unit of Medan Police Station, the author found that the police will cooperate with the office to assist victims in evaluating the mental health of victims of domestic violence in Medan City
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA
No full textThe majority of victims of domestic violence are adolescent girls and women. The objectives of this study were to: 1) characterize various forms of physical violence included in domestic violence crimes and the legal protection provided to victims; 2) characterize the legal provisions for those who commit acts of physical violence; and 3) ensure appropriate action to impose penalties for those who commit acts of physical violence in domestic violence. The Medan District Attorney's Office has been consulted and to obtain information on books, journals, official newspapers, and other sources related to the law and the subject of this study, interviews were conducted to obtain data and legal documents. legal sanctions that will be applied by the Medan District Attorney's Office against various types of domestic violence in 2023, as well as legal protection that will be received by victims of domestic violence. This study can be categorized as field research because it examines relevant legal provisions and social realities using an empirical framework. Perpetrators of domestic violence are subject to several laws and regulations, such as Article 44 paragraph 23 of 2004, the Criminal Code, and the Child Protection Law. The heaviest punishment should be imposed on those who commit acts of physical violence in the household to deter such behavior and make others aware of the consequences that will occur. In order for the state and society to meet the needs of victims for a sense of security and kindness, victims of domestic violence must receive legal protection