Universitas Muhammadiyah Ponorogo Scientific Journal
Not a member yet
2985 research outputs found
Sort by
PENDAMPINGAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN SISWA SMA
No full textKekerasan seksual adalah salah satu masalah serius yang mempengaruhi banyak remaja diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Remaja SMA adalah kelompok yang rentan terhadap jeniskekerasan ini karena sedang mengalami masa transisi ke dewasa, di mana pengetahuan merekatentang seksualitas dan hak mereka seringkali masih terbatas. Pencegahan kekerasan seksualmerupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasukpemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan individu. Kasus-kasus kekerasan seksual dikalangan pelajar menjadi permasalahan utama terutama ketika hal itu terjadi di lingkungansekolah, keluarga, dan lainnya, tidak jarang kasus kekerasan seksual yang terjadi menyebabkantrauma bagi yang mengalaminya. metode yang akan digunakan meliputi: tahap Persiapan, tahapini merupakan tahap awal yaitu sosialisasi awal tentang pemahaman kekerasan seksual dandampaknya pada siswa, tahap Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode ceramah dandiskusi serta simulasi penanganan kekerasan seksual, dan tahap evaluasi dan feedback bertujuanuntuk mengetahu hasil pendampingan dan masukan serta saran untuk perbaikan yangberkelanjutan.Â
PERANCANGAN WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI POTENSI WISATA DI DESA KRISIK PUDAK PONOROGO
No full textDesa Krisik, yang terletak di Kecamatan Pudak, Ponorogo dengan ketinggian 1.065 meter di atas permukaan laut, memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata dan pertanian. Salah satu daya tarik wisatanya adalah Air Terjun Coban Lawe, sebuah destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi dan terletak di tengah hutan, dengan aliran air yang bersumber langsung dari lereng Gunung Wilis. Sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai pemerah susu sapi dan petani sayur-mayur, dengan hasil susu yang didistribusikan ke perusahaan besar seperti Nestlé, serta hasil pertanian seperti wortel, kol, dan cengkeh yang dijual di pasar lokal dan regional. Sayangnya, potensi besar yang dimiliki Desa Krisik, baik di sektor wisata maupun pertanian, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya media promosi dan informasi mengenai desa ini berdampak pada kurang dikenalnya potensi di Desa Krisik, Salah satu solusi efektif yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan media teknologi digital melalui pembuatan website desa. Website Desa Krisik dapat digunakan sebagai media promosi yang efektif untuk menampilkan potensi desa, Website Desa Krisik menampilkan potensi desa, demografi, serta informasi berita desa yang dikelola oleh pemuda desa, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menarik investor serta wisatawan.
Kata kunci: Krisik, Website Desa, Wisata Ala
PENGEMBANGAN PELUANG BISNIS MEDIA TANAM COCOPEAT PADA KELOMPOK USAHA KARANGTARUNA BUNGA TERATAI DI KELURAHAN MAWANG KABUPATEN GOWA
No full textSabut kelapa sebagai bahan dasar cocopeat merupakan limbah, jika limbah ini diolah dengan baik, akan memberikan nilai ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karang Taruna Bunga Teratai adalah organisasi generasi muda di kelurahan Mawang Kabupaten Gowa, yang sudah mengembangkan rumah cocopet, namun proses produksi tidak berlanjut karena terkendala dengan mesin pencacah yang tidak bisa beroperasi lagi. Oleh karena itu melalui Program Pengabdian Masyarakat DRTPM ini, diharapkan proses produksi aktif kembali. Tujuan kegiatan: (1). Sosialisasi dan pelatihan tentang cara tepat mengolah sabut kelapa menjadi cocopeat (2). Pelatihan, penerapan teknologi mesin cocopeat (3). Pendampingan manajemen pemasaran. (4) Evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan yaitu:(1). Peningkatan keterampilan dengan metode pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi media tanam cocopeat. (2). Peningkatan fasilitas produksi dengan metode penggunaan teknologi mesin pencacah sabut kelapa menjadi cocopeat. (3) Peningkatan manajemen pemasaran dengan metode bimbingan teknis manajemen pemasaran. Hasil: (1). Peningkatan keterampilan masyarakat tentang pengolahan sabut kelapa menjadi cocopeat yang berkualitas, dengan metode perendaman selama 6 hari, penjemuran lalu pencacahan, kualitas cocopeat yang dihasilkan: berpori, teksturnya menyerupai tanah dan berwarna lebih gelap, steril bebas dari hama dan penyakit dengan kandungan KA 16%. (2) dengan penerapan teknologi mesin pencacah, terjadi efisiensi tenaga, waktu dan diperoleh rendemen 80%, (3). dengan pendampingan manajemen pemsaran, mitra terampil mempersiapkan produk untuk dipasarkan dengan label informasi kualitas cocopeat dan kemasan yang lebih menarik
PEMBUATAN VIDEO IKLAN PRODUK SAMBAL RACHIKAN IBOE SEBAGAI MEDIA PROMOSI MELALUI SOSIAL MEDIA
No full textUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan iklan video untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing di era digital. Video mampu menarik perhatian lebih baik dibanding teks atau gambar, menyampaikan pesan secara efektif, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dengan biaya yang relatif terjangkau, video marketing membantu UMKM membangun brand awareness, menjangkau audiens lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan dan konversi penjualan secara signifikan. Sambal Rachikan Iboe salah satu UMKM di Kabupaten Pacitan yang masih bertahan pasca wabah Covid 19 mereda. Salah satu produk andalannya adalah aneka olahan sambal siap saji. Guna meningkatkan Kembali omset penjualan maka sejak wabah covid 19 merebak penjualan beralih menggunakan social media. Dengan memperkuat konten video iklan diharapkan dapat meningkatkan engagement social media Sambal Rachikan Iboe yang berujung semakin dikenal dan meningkatkan penjualan. Pembuatan Iklan Video ini dilaksanakan dengan tahapan wawancara dengan pemilik usaha dilanjutkan dengan riset produk untuk disesuaikan dengan Teknik pengambilan gambar dan produksi video. Hasil dari video telah sesuai dengan keinginan dari UMKM Sambal Rachikan Iboe dan digunakan untuk beriklan di sosial media
Kata kunci: Video Iklan, UMKM, sosila mediaUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan iklan video untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing di era digital. Video mampu menarik perhatian lebih baik dibanding teks atau gambar, menyampaikan pesan secara efektif, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dengan biaya yang relatif terjangkau, video marketing membantu UMKM membangun brand awareness, menjangkau audiens lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan dan konversi penjualan secara signifikan. Sambal Rachikan Iboe salah satu UMKM di Kabupaten Pacitan yang masih bertahan pasca wabah Covid 19 mereda. Salah satu produk andalannya adalah aneka olahan sambal siap saji. Guna meningkatkan Kembali omset penjualan maka sejak wabah covid 19 merebak penjualan beralih menggunakan social media. Dengan memperkuat konten video iklan diharapkan dapat meningkatkan engagement social media Sambal Rachikan Iboe yang berujung semakin dikenal dan meningkatkan penjualan. Pembuatan Iklan Video ini dilaksanakan dengan tahapan wawancara dengan pemilik usaha dilanjutkan dengan riset produk untuk disesuaikan dengan Teknik pengambilan gambar dan produksi video. Hasil dari video telah sesuai dengan keinginan dari UMKM Sambal Rachikan Iboe dan digunakan untuk beriklan di sosial medi
Tantangan dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan
No full textCorruption within government institutions is a major obstacle to achieving sustainable growth and building a clean governance system. Anti-corruption policies are important, but the complexity of their implementation encompasses cultural factors, laws, and power dynamics. Government institutions face difficulties in implementation due to complex bureaucratic structures, internal resistance, and limited resources. The purpose of this research is to identify the challenges and implementation strategies of anti-corruption policies in government institutions. This research uses literature review and data analysis methods. The results indicate that improvement efforts require strategies such as strengthening internal capacity, increasing transparency, and fostering public participation. A strong legal foundation, adequate resource distribution, as well as outreach and public education programs are key to enhancing anti-corruption policies in government institutions. Implementation strategies involve standardizing law enforcement, capacity building, strengthening legal frameworks, resource distribution, awareness campaigns, and anti-corruption capacity enhancement programs. Encouraging public participation, especially through anti-corruption education in schools, and leveraging information technology to increase transparency, are essential foundations for building a clean and effective government
Perwujudan Sila ke-5 Pancasila bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Hak-Hak Fundamental berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
No full textThe 5th principle of Pancasila contains the principle of justice in various aspects of life without discrimination against anyone, including people with disabilities. This principle emphasizes that every citizen, including people with disabilities, has the right to receive equal treatment, access to basic rights, and equal opportunities in community, national and state life. Through Law Number 8 of 2016 concerning Penyandang Disabilitas, as a form of government responsibility in creating policies that favor people with disabilities and eliminate discrimination. This study aims to analyze and examine the manifestation of the principle of social justice in Pancasila, especially regarding the fulfillment of basic rights for people with disabilities. The main focus of this study is to explore the extent to which the application of the principle of social justice in Pancasila contributes to equality, protection, and fulfillment of the basic rights of people with disabilities in various aspects of life. This research is a normative legal research with a statue approach, by examining secondary legal materials using the library research method, where the research will answer the problem by using supporting legal theories through literature studies. The results of this study explain that the 5th principle of Pancasila demands social justice in fulfilling basic rights for people with disabilities, namely in the fields of education, employment, health, accessibility, socio-political participation, legal protection and social security. This study emphasizes the importance of ensuring that people with disabilities are not only respected, but also given equal opportunities to enjoy their basic rights in all aspects of life. Pancasila, as the basis of the state, emphasizes that social justice for people with disabilities is the state's obligation to realize it through policies and real actions. Law Number 8 of 2016 is a concrete form of government commitment in ensuring the fulfillment of the basic rights of people with disabilities
Penerapan Kewajiban Notaris dalam Memberikan Pelayanan Hukum bagi Pihak Kurang Mampu
No full textIn Indonesia, the Notary profession is a legal entity that has the authority to provide legal services according to the law. This authority is stated in Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 and No. 30 of 2004. However, notaries are not only responsible for providing legal services to the rich but also to the poor, in accordance with the principle of social justice. This study aims to analyze the application of notary law in providing legal services to the poor and to identify the challenges faced by notaries in their work. The research method used is Normative Jurisprudence or library legal research method, namely reviewing laws and regulations related to notary obligations, such as the Notary Law (UUJN), the Regulation of the Minister of Law and Human Rights, as well as the notary code of ethics and relevant case studies regarding notary obligations to provide legal services. The data obtained will be analyzed using a descriptive-qualitative method, namely by describing, interpreting and concluding the results of the study based on the data collected. The results show that although the obligation of notaries to provide legal services for the underprivileged has been regulated by law, its implementation still faces various obstacles. Strengthening of regulations, incentive systems, and better supervision are needed so that these services can truly be enjoyed by the people in need
Analisis Keputusan Kpu Nomor 789 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dpd Dapil Sumatera Barat Perspektif Siyasah Dusturriyah
No full textThe purpose of this article aims to clarify the Decree of the General Election Commission (KPU) of the Republic of Indonesia No. 789 of 2024 concerning the Determination of the Permanent Candidate List for DPD RI Members for the Electoral District of West Sumatra Against the Decision of the Constitutional Court No. 03-03 / PHPU.DPD-XXII / 2024 and to clarify the Decree of the KPU RI No. 789 of 2024 in the Perspective of Fiqh Siyasah. . The writing method uses a normative approach and data collection techniques using literature studies. This article is descriptive and aims to solve problems. Based on the analysis, this article found that the KPU RI Decree resulted in a loss of constitutional rights for Irman Gusman to be able to participate in the general election contest for DPD RI Members for the West Sumatra Electoral District. This happened because of the KPU's error in interpreting the PKPU and the Law on Elections. Second, the KPU's non-compliance with the Jakarta PTUN Decision resulted in the law in the DPD RI general election for the West Sumatra electoral district so that Irman Gusman was canceled as a Permanent Candidate List for DPD RI Members in the 2024 General Election. Third, from the perspective of Fiqh Siyasah which includes political rights, it is basically an effort to prevent former candidates from committing the same acts in the future. Fourth, the Constitutional Court's decision to hold a re-vote for the election of DPD RI Members for the West Sumatra Electoral District in the 2024 Election is basically to uphold justice and provide Irman Gusman's Constitutional Rights which have been violated by the cancellation of the KPU RI
Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Kering
No full textConversion of agricultural land to dry land is a crucial issue in the context of sustainable development and food security in Indonesia. This change is triggered by various factors, including urbanization, industrialization, and economic pressure on agricultural land. This study aims to analyze the impact of land conversion on environmental, social, and economic aspects. The method used is secondary data analysis from various relevant sources. The results of the study indicate that this change causes land degradation, characterized by decreased soil fertility, increased risk of erosion, and reduced biodiversity. From a social perspective, land conversion contributes to a decrease in farmers' welfare due to decreased agricultural productivity and their income. In addition, the reduction in agricultural land also has a negative impact on local food security and encourages migration to urban areas in search of better sources of livelihood. Economically, land conversion can increase land value and open up new investment opportunities, but it is often not profitable for small farmers who lose their sources of livelihood. Therefore, a sustainable land management strategy is needed through policies that are oriented towards a balance between development needs and natural resource conservation. Collaboration between the government, local communities, and the private sector is key to overcoming the negative impacts of land conversion and maintaining food security and community welfare in the future
Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator: Analisis Peran dan Batasan dalam Pembatalan Undang-Undang
No full textThe Constitutional Court of Indonesia holds a significant position as a negative legislator, primarily tasked with reviewing laws for their alignment with the 1945 Constitution. This research explores the scope of the court’s authority and its constraints, particularly when nullifying laws or inadvertently establishing new legal norms. Through a normative legal approach, this study investigates several rulings of the Constitutional Court to evaluate whether the court surpasses its jurisdiction by creating new legal precedents. The findings underscore an ongoing discussion about whether the court maintains its role within the separation of powers or encroaches upon the legislative domain. The study concludes with assessing the legal consequences of these rulings and their broader influence on Indonesia's legal and governance systems