Universitas Muhammadiyah Ponorogo Scientific Journal
Not a member yet
2985 research outputs found
Sort by
PEMASARAN JAMU MADURA SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN BUDAYA PADA KEGIATAN CAR FREE DAY (CFD) DI KABUPATEN PAMEKASAN
No full textJamu tradisional Madura merupakan minuman herbal yang memiliki banyak manfaat kesehatan dan telah digunakan secara turun-temurun. Namun, globalisasi dan meningkatnya persaingan dari produk kesehatan modern telah menyebabkan penurunan popularitas jamu, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melestarikan jamu tradisional Madura melalui pemasaran di acara Car Free Day (CFD) Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini melibatkan produsen jamu tradisional seperti BRB Hj. Sumiati yang aktif mempromosikan produknya di CFD. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan manfaat jamu kepada pengunjung, serta penjualan langsung di lokasi acara. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup perencanaan strategi pemasaran, sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan manfaat jamu, dan pemasaran langsung di lokasi CFD. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan produk jamu, yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan hari biasa. Pemasaran jamu di CFD juga membuka peluang dialog budaya antara produsen dan konsumen, di mana masyarakat bisa lebih memahami sejarah dan manfaat dari jamu yang mereka konsumsi. Pelestarian jamu tradisional melalui kegiatan ini tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga membantu menjaga identitas budaya lokal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CFD merupakan platform yang efektif dalam memperkenalkan produk tradisional kepada masyarakat perkotaan dan memberikan dampak positif pada ekonomi produsen jamu skala kecil.
Kata kunci: Car Free Day (CFD), Jamu Madura, Pelestarian Budaya, PemasaranJamu tradisional Madura merupakan minuman herbal yang memiliki banyak manfaat kesehatan dan telah digunakan secara turun-temurun. Namun, globalisasi dan meningkatnya persaingan dari produk kesehatan modern telah menyebabkan penurunan popularitas jamu, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melestarikan jamu tradisional Madura melalui pemasaran di acara Car Free Day (CFD) Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini melibatkan produsen jamu tradisional seperti BRB Hj. Sumiati yang aktif mempromosikan produknya di CFD. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan manfaat jamu kepada pengunjung, serta penjualan langsung di lokasi acara. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup perencanaan strategi pemasaran, sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan manfaat jamu, dan pemasaran langsung di lokasi CFD. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan produk jamu, yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan hari biasa. Pemasaran jamu di CFD juga membuka peluang dialog budaya antara produsen dan konsumen, di mana masyarakat bisa lebih memahami sejarah dan manfaat dari jamu yang mereka konsumsi. Pelestarian jamu tradisional melalui kegiatan ini tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga membantu menjaga identitas budaya lokal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CFD merupakan platform yang efektif dalam memperkenalkan produk tradisional kepada masyarakat perkotaan dan memberikan dampak positif pada ekonomi produsen jamu skala kecil
TRAINING ON THE PRODUCTION OF NATURAL PESTICIDES TO COMBAT WHITE FLIES ON ROSES FOR THE NAWASENA WOMEN FARMERS GROUP
No full textKelompok Wanita Tani Nawasena merupakan salah satu kelompok yang membudidayakan tanaman bunga mawar di Kabupaten Jember. Budidaya bunga mawar merah yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga mengalami kendala serangan hama kutu putih. Serangan hama ini membuat produksi bunga mawar menjadi turun dan mempengaruhi pendapatan, sehingga diperlukan transfer ilmu melalui pelatihan pembutan pestisida nabati yang ramah lingkungan untuk mengatasi serangan hama kutu putih, Pestisida nabati dapat dibuat dari bahan alami seperti bawang putih, cabai, dan daun papaya dengan kandungan berbagai senyawa toksik yang dapat melumpuhkan kutu putih. Peserta pelatihan sangat antusias dalam pemberian materi dan praktik pembuatan pestisida. Keberhasilan pelatihan ini dapat dilihat dari hasil post-test dengan rata-rata 90 dari 18 peserta yang hadir, yang artinya peserta telah memahami pembuatan pestisida nabati. Hasil monitoring pada hari ke 10 pengaplikasian pestisida nabati, sudah terlihat intensitas serangan hama telah menurun dan tumbuhan bunga mawar lebih segar dan tidak layu.
Kata Kunci: hama, KWT nawasena, kutu putih, pelatihan, pestisida nabatiKelompok Wanita Tani Nawasena merupakan salah satu kelompok yang membudidayakan tanaman bunga mawar di Kabupaten Jember. Budidaya bunga mawar merah yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga mengalami kendala serangan hama kutu putih. Serangan hama ini membuat produksi bunga mawar menjadi turun dan mempengaruhi pendapatan, sehingga diperlukan transfer ilmu melalui pelatihan pembutan pestisida nabati yang ramah lingkungan untuk mengatasi serangan hama kutu putih, Pestisida nabati dapat dibuat dari bahan alami seperti bawang putih, cabai, dan daun papaya dengan kandungan berbagai senyawa toksik yang dapat melumpuhkan kutu putih. Peserta pelatihan sangat antusias dalam pemberian materi dan praktik pembuatan pestisida. Keberhasilan pelatihan ini dapat dilihat dari hasil post-test dengan rata-rata 90 dari 18 peserta yang hadir, yang artinya peserta telah memahami pembuatan pestisida nabati. Namun perlu dilakukan monitoring lebih lanjut untuk melihat keberhasilan pesitisa nabati dalam mengtatasi hama kutu putih.
Kata Kunci: hama, KWT Nawasena, kutu putih, pelatihan, pestisida nabat
Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia
No full textChild marriage in Indonesia is a complex issue with socio-cultural dimensions and human rights violations. Although Law No. 16/2019 stipulates that the maximum age of marriage is 19 years old, the implementation of the child marriage recognition system still allows minors to marry due to pregnancy outside of marriage or due to social pressure. The purpose of this study is to evaluate the legal analysis of legislation related to the exclusion of the age of marriage and its implementation. The method used is normative research with a legal conceptual approach. The findings show that despite strict regulations, gaps in the exemption application process continue to create the potential for child marriage. Therefore, measures are needed to tighten the procedure, such as raising the minimum age limit, implementing additional documentation requirements, and making marriage counseling mandatory. This tightening is expected to protect children's rights, raise public awareness of the negative impacts of early marriage, and increase interest in education and mental preparation before marriage
Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand)
No full textSexual harassment constitutes a form of sexual violence that significantly impacts victims, including psychological, physical, and economic aspects. The mechanism of restitution as a means of restoring the rights of victims has been established through various legal provisions in Indonesia, namely Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Meanwhile, Thailand also regulates restitution mechanisms as a form of victim recovery as outlined in the Child Protection Act of 2546 (2003). However, the implementation of restitution often faces various obstacles, including technical and legal issues. This study aims to examine the mechanisms for implementing restitution for victims of sexual harassment in Indonesia and Thailand, identify emerging obstacles, and present structured proposals for its successful application. Based on normative legal reviews, the study reveals that although regulations are in place, their implementation remains suboptimal due to the lack of inter-agency coordination, limited public legal awareness, and the complexity of calculating compensation for victims. The findings on restitution provisions for sexual harassment victims in Indonesia are regulated through several legal instruments, including Law No. 31 of 2014 in conjunction with Law No. 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection Agency, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Government Regulation No. 35 of 2020 in conjunction with Government Regulation No. 7 of 2018 on Compensation, Restitution, and Assistance for Witnesses and Victims
Sanski Hukum Bagi Pelaku Hiperseks yang Mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
No full textSexual urges that are very strong and challenging to control are reflected in hypersexuality, which can result in coercion, pressure, or even violent behavior. It can be difficult to recognize and address incidents of domestic violence involving hypersexual behavior. Because sociological juridical normative legal studies explore the meaning of hypersex, hypersexual variables, related cases, and hypersex, these findings help in building legal arguments. The hope is to maintain the welfare of every family member and build a family atmosphere free from sexual violence. Legal writing is included in the category of sociological jurisprudential normative legal research, trying to investigate legal penalties for those involved in hypersexual behavior that leads to sexual violence. Legal norms are the subject of the analysis of the internal perspective of this legal method. Legislation relating to the crime of sexual violence is secondary data referred to by this study. The findings of this study indicate that the elements of punishment for perpetrators of hypersex based on criminal law are a single/imperative formulation system, an alternative formulation system, and a cumulative formulation system. While based on Islamic criminal law, ta'zir punishment is a sanction that can be given to those who commit violations including sexual violence. In addition, the type of ta'zir punishment also differs depending on the choice of the government judge or ulul amri based on ijtihad
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apartemen Paragon Square Akibat Wanprestasi
No full textApartments are included in the Commercial Apartment category as regulated in Article 1 number 10 of Law Number 20 of 2011 concerning Apartments (UURS), which are organized for commercial purposes to gain profit. In practice, developers as business actors often conduct promotions by offering various facilities and advantages of apartment units to consumers. However, it is not uncommon for the promised facilities to be not fulfilled, or the units are not handed over on time as stated in the Sales and Purchase Agreement (PPJB), resulting in default. This study aims to analyze the forms of default committed by developers in the delivery of apartment units and examine the form of legal protection for consumers who are harmed. The research method used is normative juridical with a statutory approach and literature study. The results of the study indicate that defaults committed by developers cause material losses and legal uncertainty for consumers, and place consumers in a weaker legal position in sales and purchase transactions. Legal protection for consumers should be sought through fair and balanced agreements, but in reality the PPJB has not provided adequate legal certainty. In the event of a default, consumers have the right to demand compensation as regulated in Articles 1238, 1243, and 1249 of the Civil Code, and can seek dispute resolution as regulated in Article 105 of the UURS through litigation in court
Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Kompilasi Hukum Islam
No full textThis study examines the protection of inheritance rights of children born from unregistered marriages according to the Compilation of Islamic Law (KHI) using descriptive qualitative methods and a normative legal approach. The purpose of the study is to describe in detail the facts on the ground while analyzing applicable legal norms and their conformity with community practices. Data collection techniques were carried out through a literature study including books, journals, articles, laws and regulations, and relevant documents, which were then critically analyzed to produce a comprehensive understanding. The results show that unregistered marital status has a significant impact on the legal recognition of children as heirs. According to the KHI, children are the primary heirs, but this provision only applies to children born from legal and officially registered marriages. Children born outside of registered marriages generally do not receive inheritance rights from their biological fathers, unless there is legal recognition or a court decision. In practice, the protection of children's inheritance rights is often hampered by patriarchal culture, low legal literacy, and differences between customary law and Islamic law. Daughters, children born out of wedlock, and adopted children tend to be more disadvantaged in inheritance distribution. As a solution, marriage confirmation at the Religious Court is the primary step in legalizing marital status, thereby granting children legal status as heirs. Another alternative is to adhere to Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which allows illegitimate children to inherit from their biological father with proof of a civil relationship. Increasing public legal awareness and facilitating access to marriage registration are key to ensuring fair protection of children's inheritance rights in accordance with Islamic principles of justice and national law
Peran Kepolisian Resor Binjai Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak
No full textIndonesia as a country based on law based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution provides special protection for children in conflict with the law. In this context, the Binjai Police Resort (Polres) has a strategic role in implementing Restorative Justice through different mechanisms as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze: (1) the application of Restorative Justice to juvenile criminal offenses at the Binjai Police Resort; (2) obstacles encountered in its implementation; and (3) the role of the Binjai Police Resort in realizing the goal of diversion. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data were obtained through document studies, direct observation, and in-depth interviews with the PPA investigation unit, victims, perpetrators, and community leaders. Data analysis was conducted descriptively-qualitatively with an emphasis on the effectiveness of the application of the law in practice. The results of the study show that the success rate of diversion at the Binjai Police is quite high, namely 72.7% in 2023 and 73.3% in 2024, although it decreased to 60% in 2025. Factors inhibiting the implementation of Restorative Justice include decreasing public understanding, resistance from victims, economic limitations of perpetrators, minimal child-friendly facilities, efforts to have certified human resources, monitoring, and suboptimal involvement.Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Polri, khususnya Polres Binjai, memiliki peran strategis dalam menerapkan restorative justice melalui mekanisme diversi sesuai UU No. 11 Tahun 2012. Diversi wajib dilakukan untuk perkara penganiayaan anak yang diancam pidana di bawah 7 tahun atau bukan residivis. Penelitian ini mengkaji: (1) Penerapan restorative justice di Polres Binjai; (2) Kendala pelaksanaannya; dan (3) Peran Polres dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Data menunjukkan tingkat keberhasilan diversi sebesar 72,7%-73,3% pada 2023–2024, namun turun menjadi 60% pada 2025. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, resistensi korban, keterbatasan ekonomi pelaku, minimnya fasilitas ramah anak, kurangnya SDM tersertifikasi, lemahnya monitoring, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, serta keterbatasan waktu dan kompleksitas kasus. Meski demikian, Polres Binjai telah menjalankan peran penting dalam pelaksanaan restorative justice. Diperlukan peningkatan SDM, fasilitas, koordinasi, sosialisasi, dan sistem monitoring berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemulihan dan mencegah pengulangan tindak pidana ana
PENGARUH WAKTU PENGINJEKSIAN TERHADAP UNJUK KERJA MOTOR DIESEL 1 SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR CAMPURAN BIODIESEL DAN ETANOL
Get PDFMotor diesel merupakan mesin pembakaran dalam dimana proses pembakaran bahan bakar dilakukan dengan memanfaatkan temperatur tinggi hasil udara yang dikompresi didalam ruang silinder. Untuk mendapatkan unjuk kerja motor yang optimal, motor diesel dipengaruhi beberapa aspek operasional. Diantaranya : Perbandingan campuran udara dengan bahan bakar (Air Fuel Ratio), waktu penginjeksian bahan bakar (Timing Injevtion) dan jumlah oksigen yang terkandung dalam udara kering disekitar (Ambien). Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari karakteristik unjuk kerja pada motor diesel yaitu : Daya, Torsi, Efesiensi Termal, Pengggunaan Bahan Bakar Spesifik dan Emisi Gas Buang yang dihasilkan pada variasi waktu penginjeksian 15°BDC, 25°BDC, 30°BDC dan 35°BDC dengan waktu penginjeksian standar mesin diesel 20°BDC. Penelitian dilakukan dengan uji eksperimental pada sebuah mesin diesel 1 silinder dengan pembebanan elektrik (lampu pijar) dari 500 Watt sampai 3000 Watt dengan interval 500 Watt pada putaran mesin stasioner (1500 rpm) menggunakan bahan bakar campuran biodiesel 80 % dan etanol 20 %. Hasil dari pengujian kinerja mesin menunjukkan adanya kenaikan daya dan torsi mesin pada waktu penginjeksian 30°BDC, daya sebesar 2,52 kW atau 2520 Watt dan torsi sebesar 16,07 Nm. Efisiensi termal menunjukkan hasil paling tinggi pada waktu penginjeksian 30°BDC sebesar 23,19 %. Kemudian hasil dari konsumsi bahan bakar mendapat nilai terendah pada waktu penginjeksian 30°BDC yaitu sebesar 367,19 gr/kWh. Sedangkan hasil pengujian emisi gas buang menghasilkan nilai paling rendah pada waktu penginjeksian 30°BDC sebesar 34,2%. Variasi waktu penginjeksian 30°BDC adalah variasi waktu penginjeksian terbaik untuk mesin diesel dongfeng R185 dengan bahan bakar campuran B80 dan E20
PENGARUH PENDINGINAN UDARA BEBAS, AIR, OLI, DAN AIR GARAM TERHADAP MATERIAL BAJA SUP 9 DENGAN PERLAKUAN PANAS
Get PDFPerlakuan panas (heat treatment) didefinisikan sebagai kombinasi operasi pemanasan dan pendinginan yang terkontrol dalam keadaan padat untuk mendapatkan sifat - sifat tertentu pada baja/logam atau paduan. Salah satu metode perlakuan panas tersebut dengan proses quenching, dan normalizing. Proses ini dilakukan pada temperatur austenite (8500C) dan dilanjutkan holding time selama 120 menit kemudian didinginkan dengan air, air garam, oli dan udara bebas. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai kekerasan optimum adalah 501-528 BHN setelah quenching pada media pendingin air garam dan air, membentuk struktur mikro diantaranya ferrit, martensite, simentit, pearlite dan bainite. Dan struktur yang banyak terbentuk dari nilai kekerasan paling optimum adalah martensite. Perubahan struktur mikro yang terjadi dari autensite ke martensite.Dari penelitian ini disimpulkan bahwa proses quenching dan normalizing dapat merubah nilai kekerasan. Sementara perubahan struktur mikro terjadi karena proses holding time selama 120 menit, dan perubahan nilai kekerasan yang signifikan terjadi adalah dengan quenching air dan air garam