DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPMENAKERTRANS NOMOR KEP.101/MEN/VI/2004 TENTANG TATACARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH TERHADAP KEBERADAAN KONTRAKTOR DAN SUB KONTRAKTOR DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
No full textABSTRACTCivil formal or civil law is the legal rules governing the whole of how to ensure compliance with civil law material by means of the judge. Civil law is needed to regulate how rights claims should be submitted to the court, how the court should examine and give its decision and how the decision of the court should be implemented. Procedural law does not regulate the process of law enforcement outside of court. Although not governed by the procedural law, law enforcement efforts outside the court conducted in a fair and peaceful stay is required, so that the more alternatives that can be chosen by the search for justice in menuntutkan what they are entitled
OPTIMALISASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
No full textABSTRACT Roles and Responsibilities Optimalisai Correctional Center (BAPAS) Children in the Criminal Justice System by Act No. 12 of 2012 of course we focused on remedies, for children in conflict with the law for law enforcement, including PK Correctional Center (BAPAS) where with all interested parties together to resolve the matter Children with Restorative Justice approach.The purpose in writing this law is to determine how the process of enforcement of children in conflict with the law or the perpetrator of the level of containment / investigation, prosecution and court decisions as well as mentoring and coaching community (PK) Correctional Center (BAPAS) in accordance with Law No. 11 In 2012 tentan Pperadilan child Criminal System which guarantees legal protection terhadapan children fiber isolates children from litigation and pemindanaan are not good for the soul, dignity and the future of the child.From the research found a variety of obstacles and barriers in the judicial process of the implementation of the Child which law enforcement is essential, both concerning quality and quality including Supervisor Performance Society (PK) Correctional Center (BAPAS) preformance implementation of Law No. 11 of 2012 on the Justice System criminal Children are not optimal given the vast area of performance Correctional Center (BAPAS) Class II Samarinda. It is hoped that law enforcement officials must give priority to Restorative Justice in each case the Son as actors for the realization of justice according to conscience and justice memepertimbangakan on the terms of legislation so that the settlement is done Child Crime Pemindanaanya must be the last action
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI TANI NELAYAN ANDALAN KUTAI KARTANEGARA
Get PDFThis study aims to determine the Legal Consequences of Fiduciary guarantee is not registered on Cooperative Farmers and Fishermen Mainstay. The formulation of the problem posed is: what if the Legal Consequences fiduciary assurance is not registered with the Registrar of Fiduciary? And how execution Assurances Fiduciary. If the collateral is not registered to the Fiduciary Registration Office? This study included Typology Normative legal research. Research Data collected by focusing the Things contained in the formulation of the problem. Resource persons who are parties to provide opinions, information or information on legal issues source used a Primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that the Farmers and Fishermen Mainstay Cooperative lending money to customers with a range of nominal loan Rp.10.000.000,-million to Rp.25.000.000, - Fiduciary million bail. The loan with a nominal value above is not registered to the Fiduciary Registration Office because the lenders can charge. If the registered office to the cash redemption, Fiduciary registration will also be longer. The study recommends the need for warranty registration at the registration office Fiduciary to protect the interests of customers by the Bank as a debtor and its creditors
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRUKSIAKIBAT KLAIM KONTRAK KERJA KONTRUKSI DI KOTA SAMARINDA
No full textABSTRAKSISebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik dibidang jasa konstruksi cukup banyak melibatkan sumber-sum berdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam berupa bahan bangunan, sumberdaya tenaga dan energy peralatan, mekanikal dan elektrikal, serta sumberdaya keuangan.Namun demikian, pada setiap tahapan-tahapan pekerjaan tersebut, adakalanya mengalami hambatan, baik dari factor manusia maupunsumber-sumberdaya yang lain. Hambatan-hambatan sekecil apapun harus diselesaikan dengan baik untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik dari pelaksanaan waktu pekerjaan maupun operasional bangunan kelak.Konflik antara user(pemberi kerja) dan kontraktor (pelaksana kerja) sudah akan muncul ketika keduanya terlibat untuk negosiasi kontrak. Masing-masing pihak biasanya akan lebih mementingkan pihaknya sendiri daripada mengembangkan kepercayaan dan saling bekerjasama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan manejer proyek yang menginginkan proyek-proyek yang dikelolanya berhasil
SUATU TINJAUAN PENETAPAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MUARA PAHU KUBAR
No full textABSTRAKSI :Suatu Tinjauan Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Muara Pahu Kubar, dibawah bimbingan Bapak Drawan Hasyim.SH.MSi dan Bapak Dr.Drs.H.Abd Rokhim.SH.M.Hum.Tanah merupakan salah satu sarana yang amat penting dalam pembangunan nasional karena semua pembangunan dilakukan di atas tanah. Dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, meningkat pula kebutuhan atas tanah maka pengadaanya perlu dilakukan secara tepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsif penghormatan terhadap hak-hak yang sah menurut hukum atas tanah yang bersangkutan.Mengingat pentingnya tanah maka dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ditentukan bahwa : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemudian dalam pasal 1 angka 3 Perpres nomor 36 tahun 2005 pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.Pihak pemerintah telah menunjukkan sikap demokrasinya terhadap masyarakat pemilik tanah, sehingga mereka menerapkan pemberian besarnya ganti rugi selalu mengacu kepada ketentuan yang benar yaitu peraturan dari Badan Pertanahan Nasional.Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat telah melebihi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat yang berlaku sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada masyarakat itu telah benar-benar memberikan perlindungan hukum. Terutama sekali bagi mereka yang tanahnya terkena proyek jalan tersebut. Suatu Tinjauan Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Muara Pahu Kuba
PERDAGANGAN ANAK(Trafficking) DAN PERLINDUNGAN ANAK
No full textPasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan anak. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak, diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan. Kata Kunci : Perdagangan Anak, Perlindungan Ana
MASALAH PELAKSANAAN TUGAS JURU SITA DALAM PROSES PERKARA PERDATA
No full text ABSTRACTBailiff is part of the implementation of its work in examining and prosecuting civil cases, has a no less important role with other officials in court, because its existence is treated since before the start of the trial so that the execution of court decisions. As a judicial officer presence, stipulated in the legislation, such as the common law courts, religious courts, administrative courts of the State, while the working set in procedural law (HIR / RBg)In Article 41 of Law - Law No. 8 of 2004 states that the District Court bailiff is appointed and dismissed by the Supreme Court upon the recommendation of the Chairman of the District Court is concerned, while the Bailiffs Substitutes shall be appointed and dismissed by the Chairman of the District Court besangkutan. while becoming a substitute bailiff, a candidate must be experienced at - least three (3) years as a Public Servant civil (PNS) it is stipulated in Article 40 of Law - Law No. 8 of 200
PROBLEMATIKA DALAM TAKE OVER DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SAMARINDA
No full textABSTRACTAn implementation over the debtor generally occurs because the creditors in this case the BTN did not want to suffer, so as to avoid the auction items made bail Mail Transfer the Debtor. So according to the author's opinion that should the BTN in screening prospective customer must go through careful credit analysis, it is related to the temperament (character), ability (capacity), equity (capital), collateral (collateral) and economic conditions (condition of economy ) of the prospective customer, so hopefully does not happen in the future installment arrears. Or in other words that the transition is not accompanied by the customer with no resolution.In a letter made over the debtor between the BTN with the home buyer who gets mortgage facility of BTN, all rights and obligations of the debtor will switch to the home buyers. Besides, with the manufacture of letters over the debtor, then the position of the home buyers will turn out to be the debtor of the BTN, and also means that there is a legal relationship between the parties to the original debtor BTN happened when the treaty transfer credit debt was considered to remove or have ends.If in the future the debtor in default, it can be executed against the object of mortgage insurance (Law no. 4 of 1996), the agreement between recipient of mortgage lenders (Law no. 4 of 1996) and the giver of mortgage borrowers (Law no. 4 in 1996). So that the proceeds from the sale of mortgage collateral objects (Law no. 4 of 1996) could be beneficial to both parties
MASALAH HAK WARIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM
Get PDFABSTRAKMasalah hak waris atas harta bersama dalam perkawinan kedua menurut hukum islam Untuk menjawab masalah ini untuk lebih memudahkan siapa yang berhak cukup kita melihat siapa yang meninggal dan yang ditinggalkannya juga ada hubungan dengan yang meninggal, misalnya yang mininggal dunia katakan saja bapaknya, dari perkawianan istri pertama dan istri kedua sama – sama memiliki keturunan, maka dari anak – anak yang ada hubungan darah dari bapaknya itu dapat mewarisi harta peninggalan dari bapak yang telah meninggal, untuk itu siapa yang berhak atas harta waris tersebut anak – anak dari perkawianan pertama dan kedua juga istri kedua dari perkawinan kedua juga memiliki hak atas waris tersebut, juga termasuk hutang – hutang si yang meninggal menjadi tanggung jawab ahli waris yang di tinggalkan. Faktor – Faktor Yang Menjadi Sebab Tidak Mendapatkan Waris pertama faktor sebab membunuh, kedua faktor sebab perbedaan agama dan yang ketiga faktor walak atau budak, faktor – faktor inilah yang menghalangi untuk dapat menerima waris sebagaimana tersebut diatas disebut Hijab Hirman bilwashfi
KEABSAHAN KESAKSIAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TELECONFERENCE DALAM SIDANG PERKARA PIDANA DI TINJAU MENURUT PASAL 185 AYAT ( 7 ) KUHAP
No full textABSTRAK Tinjauan yuridis tentang penyelenggaraan kesaksian secara teleconference adalah alasan keamanan, dimana pada prinsipnya Saksi itu harus memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan baik secara fisik maupun psikis. Oleh sebab itu, kesaksian yang diberikan secara Teleconference merupakan Hak Saksi merasa aman baik dari ancaman secara fisik maupun psikis yang akan dialami ketika akan memberikan kesaksiannya dalam proses hukum di Persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kriteria diterimanya kesaksian secara teleconference agar bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam Pengadilan menurut KUHAP sebagai berikut, yaitu Saksi harus memenuhi syarat sebagai saksi sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Saksi tersebut disumpah sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP