DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PENERBITAN BANK GARANSI PADA LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998
No full textABSTRACT Factors that lead to bad credit, influenced by: Factors that are intertnal, namely: Misuse of credit; The low level of education; The characters are not good; Financial difficulties. External factors, which is derived from the circumstances that happen beyond the reach ability of the debtor or circumstances that force (coercion) as a state of unstable economy.Party Regional Development Bank Samarinda in making efforts to overcome bad credit, among others: Peace; Billing through legal channels. Completion of credit to BUPLN (Auction Receivables Affairs Agency); Submitted an application to the District Court to hold a foreclosure
KEDUDUKAN HAK MILIK BANGUNAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DIATAS TANAH MILIK WARGA NEGARA INDONESIA
No full textABSTRAKHukum di Indonesia mengatur hanya seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) saja yang dimungkinkan mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan tanah (dalam hal kempemilikan/penguasaan terhadap tanah), yang dimaksud dengan ”hubungan sepenuhnya” adalah menguasai dan menggunakan tanah yang bersangkutan dengan hak milik. Dalam hal yang sangat khusus orang-orang asing boleh menguasai dan menggunakan tanah dengan Hak Milk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan itupun hanya selama satu tahun.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu, yaitu berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.Kebutuhan tanah dan rumah bagi Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia semakin meningkat. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 42 dan Pasal 43, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dan peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 dan kemudian diganti dengan nomor 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing, tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan yang diciptakan oleh pemerintah tersebut diharapkan akan mendapat suasana kondusif bagi pelaku-pelaku ekonomi, agar tidak ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia.Perlu adanya kejelasan dalam penerapan hukum mengenai siapa saja (aparatur) yang berhak mengawasi pemakaian tanah oleh orang asing dan kejelasan serta pemberian sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran atau penyelundupan hukum dalam perolehan pemilikan hunian tempat tinggal di Indonesia. Agar setiap orang mempunyai kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara, orang lain dan diri sendiri. Kata Kunci : HGU, HGB, Orang Asing
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SAMARINDA
No full textABSTRAKHakim pengawas dan pengamat dalam melasanakan tugas pengawasan dan pengamatan sehubungan dengan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa selaku eksekutor tidak dilakukan secara mutlak dan langsung. Pengawasan tersebut tidak dilakukan secara langsung dan mutlak disebabkan karena antara jaksa dan hakim secara struktural berbeda, dalam hal ini jaksa tetap bertanggung jawab pada atasannya yaitu Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam tanggung jawabnya tersebut, jaksa selaku eksekutor akan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang kemudian akan diserahkan pada Kepala Kejaksaan Negeri. Pengawasan lain yang tak kalah pentingnya harus dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah terhadap terpidana bersyarat. Selama terpidana bersyarat tidak menjalani pidananya di dalam LAPAS, maka terpidana dapat bergerak bebas di masyarakat. Peran hakim pengawas dan pengamat akan diperlukan disini untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku terpidana bersyarat. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terhadap narapidana bersyarat seperti diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan dengan cara hakim pengawas dan pengamat mengadakan kerjasama dengan aparat pemerintah desa, sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Jenderal Rehabilitasi dan Pelayan Sosial Departemen Sosial, dsb. Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas hakim pengawas dan pengamat diantaranya adalah : Tak adanya sanksi yang jelas bagi jaksa bila hakim melakukan peneguran atas keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga dalam pelaksanaan tugas jaksa selaku eksekutor peranan hakim pengawas dan pengamat tidak terlalu berarti; Tidak mengikatnya saran hakim pengawas dan pengamat yang berupa perbaikan jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan yang akan diberikan kepada narapidana pada dasarnya disusun oleh kepala LAPAS, dalam penyusunan program tersebut kepala LAPAS dapat menerima saran dari hakim pengawas dan pengamat ataupun Tim Pengamat Pemasyarakatan
GROSSE AKTA YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA KCU SAMARINDA
No full textABSTRACT In the application or implementation is not easy to determine whether the proposed grosse deed has met the formal and material requirements. Especially with regard to the material requirements of the grosse deed. In practice many problematic because of developments in society for grosse deed which is based on a credit agreement of the bank as the principal agreement. Grosse deed of acknowledgment of debt agreements overlaid with another form of authority or power to sell and install security rights and others in one grosse deed is not allowed because it causes rancaunya in execution, namely whether the execution was carried out against grosse deed of acknowledgment of debt or on the certificate of encumbrance , So this law infringe the rules set forth in article 224 HIR and fatwa MA No. 213/229/85 / UM-TU / Pdt April 16, 1985 so grosse aktapengakuan debt was not pure recognition of the debtor debts to creditors a certain amount and cause of the debt recognition grosse deed null and void and the implementation of the execution can not be carried out. And the payment in installments, interest and penalties and other costs to the cost of execution that is overlaid in a debt recognition grosse deed can not be justified according to the nature of the deed grosse should be purely unilateral declaration of debituryang recognize certain amount of money owed to creditors that after with the rules in Article 224 HIR and fatwa MA No. 213/229/85 / UM-TU / Pdt April 16, 1985, while pencamtuman clause on payment in installments, interest and penalties and other costs to the cost of execution should be included in the loan agreement only. The execution procedure debt recognition grosse deed should not melaluiPengadilan State, but in practice serung case that an application for debt recognition grosse certificate must first pass through the court process and can not be directly dimihonkan grosse execution of the deed of acknowledgment of debt and it will take a long time. While the government bank Bank Rakyat Indonesia Branch Samarinda then be handed over to KP2LN and PUPN, however if the instasi filed a lawsuit to the District Court then the Court should not be refused on the grounds is not the authority of the Court
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
No full textABSTRAK Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ringan di Indonesia yaitu faktor ekonomi, sosilogi, dan psikologi, ketiga fakror ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya untuk mendorong terjadinya tindak pidana ringan, artinya faktor yang satu dipengaruhi oleh faktor lain sehingga salah satu faktor tidak dapat berdiri sendiri dalam menimbulkan masalah tindak pidana ringan.Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan. Hukum Pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi repressit hukum pidana, artinya jika perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku : Kepolisian ; Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.Pelaksanaan hukum itu harus menyentuh tidak hanya manusia yang sedang diadili karena pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh korban kejahatan, dan petugas-petugas hukum polisi, jaksa hakim dan pejabat lembaga pemasyarakatan, serta pada akhirnya seluruh bangsanya. Petugas penegak hukum adalah manusia, demikian pula pelanggar-pelanggar hukum adalah manusia juga, sehingga hukum pidana yang formil dan yang material berhadapan dengan manusia-manusia yang menginginkan hari esok yang cerah dan tenteram
KEABSAHAN PERLAWANANPIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
No full textABSTRACTIn the resistance against the confiscation good third party was brought against confiscation eksekutorial, nor against confiscation, such third parties fighting, and was originally called the plaintiff and the defendant challenged sequester originally called challenged consumed. Article 195 (6 and 7) HIR set: Resistance to seizure executorial; Submitted by the challenged / consumed; Submitted by third parties on the basis of property rights; Resistance filed with the district court chairman yangmelaksanakan execution; There is an obligation of the chairman of the district court that checks / cut resistance to report on the examination / decision of the case of resistance to the chairman of the district court which ordered eksekusi.Pasal 207 and Article 208 HIR set: How to apply resistance (orally or in writing); To whom / which the chairman of the district court, the resistance must be filed; The existence of the principle, that the opposition does not suspend execution; Exceptions to these principles; The possibility to apply banding.Dari clauses in question seems clear that the opposition filed against the confiscation eksekutorial. It means, that the goods in question, is the confiscation of goods that can be raised against him beg, they are in foreclosure, in other words, that the goods have not been auctioned off or must be delivered (carried surrender to the winning side).Keywords: eksekutorial seizure resistance
SUATU TINJAUAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK PERBANKAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
No full textABSTRACTAlong with the development of the times, the sophistication of the technology and information was also developed to present any form of convenience and as supporting the needs of human life.One of them in banking that has been used as a supporting technological sophistication and as a form of improved services to their Clients Bank.At this day and age we no longer need to queue up at the bank if it is only to take money out of our savings with the amount that is not too big, we just need to ATM (Automatic Teller Machine) and we could get some money that we need.But with the convenience provided by the Bank on the other hand appeared also a new problem which is a technology-based crimes in a way to break into an ATM machine (Automatic Teller Machine) mode with, among others, credit card fraud, ATM card cloning, by searching for Personal Identification Number (PIN), put a small camera (spycamera) and card reader on an ATM machine, a crime in electronic transactions is constantly evolving in line with technological advances that increasingly sophisticated.In this case whether the legislation Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions have been made to regulate the problems of information and electronic transactions can be used to catch the perpetrators of these crimesKeywords:Crime, Transaction, Technology, Electronik, Bankin
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
No full textABSTRACT National Development is improving the quality of human effort and the people of Indonesia are conducted on an ongoing basis, based on national capabilities, by utilizing advanced science and technology and should be able to pay attention to the challenges of global development. Implementation refers to the national identity and values aimed at realizing the lofty universal life sovereign nation, equitable, prosperous, advanced, independent, and firm moral and ethical strength. Thus, building the welfare of the people and cultures endurance is an important agenda and strategic development.Retribution as well as local tax is one of the original income is expected to be one of the sources of financing of local governance and development, to improve and equalize the welfare of the community. Opinions Ahmad Yani "Regional provincial, district / city given the opportunity to explore the potential of financial resources by specifying the type of charges other than those specified, that they meet the established criteria and in accordance with the aspirations of the people".Public services are services provided or administered by local governments for the purpose of the benefit and the benefit of the general public . Form of public services provided or administered by the Regional Government to the general public realized in services . Thus , Public service levies are levied against the individual or entity who uses / enjoys public services are provided or administered by the Government . When compared to the application of the appropriate Regional Regulation No. 13 of 2011 with the objec field , many of the policies carried out by the parties in the running application retibusi Dispenda this , the statement by the Public Relations Staff Dewi Wahyuni Revenue Office " most people do not understand this retribution for what , and communities to distrust us , they must have felt the proceeds of the levy will be perverted , but for our institution never did misappropriation of funds , there may be some who do that and that person , so we never give sanction to the public or company who have or are late in paying a levy , we do a lot of public policies that actually spoil , but we did this for the good of the city so that all of the actors or public service users to pay levies , although late , as long as they pay . "Under real conditions Revenue Samarinda, the authors hope Dispenda more firmly against the policies of retribution and the sanctions provided so that people pay more attention to the payment of the levy in accordance with applicable regulations
BEBERAPA MASALAH TENTANG ALAT BUKTI PERSANGKAAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH PERDATA
No full textABSTRACT As is well known that the general arrangement of the burden of proof in resolving a case, in fact contained in article 163 HIR ketantuan / 283 RBg, which states: "Anyone who says having a right, or refers to an event to affirm that right, or denied another person, that person must prove the existence of the right or the incident ".Evidence (bewijsmiddel) various forms and types, which is able to give a description and explanation of the problems which sued in court. Submitted evidence to justify the arguments of the parties' arguments lawsuit or dispute.From some of the evidence in civil cases there is evidence in at third in the civil evidence is very brief, the evidence conjecture governed by Article 310 RBg / 173 HIR and article 1915 to article 1922 of the Civil Code. Presupposition is the conclusion that by law or by judges drawn from the events that are known to the general direction of an event that is not in general know.Presupposition is the conclusion drawn from an event that has been considered proven or known events, towards an event that has not been proven, if it is an interesting conclusion, the judge is called conjecture conjecture judge ,, whereas if it's interesting conjecture law then called the allegation Constitution.Presupposition can be distinguished as follows:1. suspicions on the basis of the reality / suspicions Judge2. suspicions on the basis of lawsBut in court, the evidence conjecture is dependent upon the assessment of judges and other evidence, so it does not have the strength of evidence was perfect and binding. Keywords: arranggement, justif
ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI TINJAU MENURUT PASAL 1338 AYAT ( 3) KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA
No full textABSTRACTBoth parties must be acting in good faith in implementing the agreement. There are times when good faith has been fully carried out and considered, but the implementation of the agreement is still in a deadlock (deadlock). This is where the attention is required towards compliance so that an event can be resolved satisfactorily. Of course, as with any item something that contains award (waardering), compliance is unlikely to result in a settlement of events that satisfy every man, but always is not absolute (relatief), which is worth in the thoughts and feelings of people who are in charge of completing a events, such as the judge or government agency after watching all the factors, which can be used in the minds and the natural feelings of the people that. Occurred close relationship between the doctrine of good faith in the implementation of the agreement and the theory of confidence at the time of the agreement. The good faith (Article 1338 paragraph 3) and propriety (Article 1339) is generally mentioned in the same breath, if the judge after examining the propriety of an agreement can not be implemented then the treaty would be contrary to public order and decency. Agreement is not only determined by the parties in the formulation of the agreement, but also determined by the good faith and decency, so in good faith and decency were also determines the content of the agreement. Thus a particular treaty agreement borrowing money if implemented not in good faith (in bad faith) such agreement is contrary to public order and morality and legal norms in force