DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
No full textABSTRACTThis research aims to determine the extent of the special protection granted by the government to the child victims of sexual crimes according to Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, and to determine the factors that cause children vulnerable as victims of sexual crimes and what is impeding the efforts to provide protection especially to children as victims of sexual crimes.Authors to achieve these objectives using tecniques of data collection in the form of library research and field studies in the relevant agencies are Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda and Polsekta Samarinda Ilir.Data children as victims of sexual crimes reported to the Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda as many 137 cases adn for offenders who are in Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda there are 97 actors consisting of 8 child offenders and 89 adult offenders.Role Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda in accordance with Pasal 59 Ayat (1), which reads “government, local government and other state institutions are obliged and responsible to provide special protection to children”, among others, mentoring psychologist, set up safe houses. And for criminal sanctions for sexual offenders which is regulated in Pasal 81 Ayat (1) and (2) Undang-Undang Perlindungan Anak to a penalty of minimum 5 (five) years and maximum of 15 (fifteen) years with fine of Rp 5.000.000.000 (five billion rupiah).Children as victims of sexual crimes has not received adequate special protection because of several factors. Of the research is still much to be improved both on the infrastructure, legal standing Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda and understanding of society and the law enforcement will be the framework of child protection. So expect the government to improve and prepare including finding stake holder (authorities) on the way out how child victims of sexual crimes can be handled in rehabilition area.Keywords : children as victims of sexual crimes, child protection, and special protection to children vitims of sexual crime
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KOTA SAMARINDA TERHADAP TENAGA KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DI DINAS TENAGA KERJA
No full textABSTRAK Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagaakerjaan menyatakan bahwa pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera adil, makmur dan merata baik material maupun spiritual. Penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK memerlukan tata cara menurut perundang-undangan yang berlaku agar dapat menciptakan suasana kemantapan, ketertiban, sehingga terwujudlah penyelesaian yang efektif, efesien, murah, dan adil dengan dilandasi musyawarah mufakat antara para pihak yang berselisih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yangdigunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahanhukum tersier. Bahwa pada dasarnya pelaksanaan penyelesaian hak karyawan di Dinas Tenagakerja Samarinda bisa dilakukan saat tercapainya kesepakatan bersama, apabila pengusaha telah menyiapkan kompensasi untuk pekerja berkaitan dengan adanya pemutusan hubungan kerja. Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, PHK ,Medias
TANGGUNG JAWAB YURIDIS PT.ADIRA FINANCE SAMARINDA TERHADAP KORBAN TINDAKAN LAPPING COLLECTOR BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999
No full textABSTRACTConsumer protection issues are things to note, consumer rights are ignored by businesses needs to be examined thoroughly one of the actions that could harm consumers lapping is performed collector leasing. To protect consumers leasing actually not rely solely on the application of civil law as expected through the mechanism of sanctions and lawsuits for damages. The current state of consumer protection has received serious attention to the enactment of laws and regulations governing, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Nevertheless, you still need a caution in determining who is responsible for omissions or mistakes by the leasing resulting in a loss experienced by consumers. In writing this essay the author using normative juridical method that describe the facts or symptoms with the lapping action collector.Results of the study authors in the field based on real conditions that exist, then on this thesis illustrates that PT.Adira Finance in this case as the business communities establish that everything is charged to the consumer could be eliminated and still provide sanctions to Biller which in this case is the collection with reference to the provisions under Law Protection consumers are regulated in Article 19 paragraph (1) and (2).___________________________________________Keywords: lapping collector and consumer protection
KEABSAHAN PERLAWANANPIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
No full textABSTRAKSDalam perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan baik itu diajukan terhadap sita eksekutorial, maupun terhadap sita jaminan, pihak ketiga tersebut pelawan, dan pihak penggugat semula disebut terlawan penyita dan pihak tergugat semula disebut terlawan tersita. Pasal 195 (6 dan 7) HIR mengatur:Perlawanan terhadap sita eksekutoria; Yang diajukan oleh terlawan/tersita; Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;Perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi;Adanya kewajiban dari ketua pengadilan negeri yang memeriksa/memutus perlawanan untuk melaporkan pemeriksaan/ putusan perkara perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi. Perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan apabila berhasil membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, maka permintaan yang diajukan oleh pelawan akan dikabulkan dan dinyatakan bahwa perlawanan itu adalah tepat , dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar , sita jaminan / sita ekskutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat dan terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara, hal ini sebagai akibat hukum apabila perlawanan pihak ketiga tersebut dikabulkan. Begitu juga sebaliknya Jika perlawanan itu tidak beralasan , oleh karena pelawanan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang sita adalah miliknya, maka Pengadilan akan menyatakan, bahwa perlawan terhadap pensitaan itu tidak beralasan, dan pelawan akan pula dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Selain itu pensitaan akan dipertahankan, dan biaya perkara dibebankan kepada pelawan, inilah sebagai akibat hukum Verzet ( Perlawanan ) pihak ketiga apabila Verzet ( perlawanan) tersebut ditolak, artinya perlawanan atau verzet pihak ketiga itu tidak benar dan tidak beralasan
PROSES HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI
No full textABSTRACTBy lifting the title essay "UPSIDE OF EVIDENCE LITIGATION CRIMINAL CASE LIMITED TO CORRUPTION".to know how the process of proving the limited upside in the case of Corruption, as well as what obstacles are faced by law enforcement officials, especially against the investigators in the case-handling corruption cases.To be able to enforce the law in terms of return loss of the State, then the law of proof is the main key in order to facilitate the state in back losses due to acts of corruption committed by the perpetrator of Corruption.Legal Process Reversed Limited Evidence In Criminal Case of Corruption, is a defendant HKL if he wanted to prove that he really is innocent, and it is already regulated in Law No. 31 Year 1999 jo 20 of 2001 on Corruption EradicationConditions Inverted proof has been provided in Article 28 of Law 31 of 1999 on Corruption Eradication, and it can be done either by the investigators in this case as Prosecution Attorney General and the defendant as the party that is alleged to have committed an act that meet the elements of corruption offense.Implementation of the provisions of article 28 of Law No.31 of 1999 concerning Limited Upside Evidence in Criminal Corruption can only be done when each party really wants to prove the real truth and really want to uphold justice for the sake of maintaining law and it can be realized if there is intention and awareness of the parties in the interest of the State.But the fact the handling of criminal cases of corruption investigator State is considered not seriously combat corruption to restore the loss of the State, it can be measured from several decisions criminal cases of corruption by Judge Corruption, often deciding the case by simply imprison the perpetrator alone while foreclosure treasure wealth defendant did not seizure due to non-realization of article 28 of Law 31 of 1999 was related data collection assets of the defendant in order to restore a loss of State.Keywords: Evidence Reversed reinforced through Article 28 UU.No 31/1999 On Eradication of Korupsin 1999 to the real truth in the case of corruption
enyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaiamana penanganan pemutusan hubungan kerja dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan pemutusan hubungan kerja.Penangan yang dilakukan oleh pihak Disnaker dalam kasus pemutusan hubungan kerja adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak yaitu pihak pengusaha dengan pekerja dan mencoba menyelesaikan kasus dengan kekeluargaan, apabila tidak ditemukannya titik temu maka kasus akan diserahkan kepada bidang PHI dan mediator memiliki hak penuh dalam penyelesaian dari kasus tersebut.Dalam proses penyelesaiannya, pihak Disnaker masih mengalami kendala-kendala seperti sulitnya mendatangkan pengusaha untuk hadir dalam pertemuan atau sidang yang diadakan oleh Mediator, Hal itu bisa membuat proses berlangsung lebih lama walaupun ada jangka waktu penyelesaian. Kemudian perselisihan yang diajukan oleh pekerja melalui Serikat Pekerja Nasional, tidak dilengkapi dengan surat kuasa dari pekerja, sehingga proses tidak bisa dilanjutkan karena tertib administrasi tidak dipenuhi. Kata kunci :PHK, Serikat Pekerja Nasional, dan PHI
RESIKO DALAM PERJANJIAN MENGULANG SEWAKAN KENDARAAN MOBIL PADA PIHAK KETIGA DAN PENYELESAIAN MASALAHNYA
No full textABSTRAK Dalam mengulang sewakan mobil antar pemilik mobil dengan pihak jasa persewaan mobil sering terjadi karena adanya keterbatasan mobil yang dimiliki oleh jasa persewaan mobil yang kemudian berusaha mencukupinya dengan melakukan sewa mobil kepada pemilik mobil. Hal ini bisa terjadi karena adanya saling kepercayaan dan ketergantungan antara pihak jasa persewaan dan pemilik mobil. Pihak jasa persewaan membutuhkan tambahan mobil yang akan disewakan, sementara itu pihak pemilik mobil membutuhkan calon konsurnen yang datang pada jasa persewaan mobil. Perjanjian mengulang sewakan pada prinsipnya, mengulang sewakan kembali barang yang disewa tidak diperbolehkan jika tidak ada persetujuan dari pihak pemilik mobil (pihak yang menyewakan), sebaliknya jika ada persetujuan dari pihak pemilik mobil maka harus jelas dituliskan dalam perjanjian sewa menyewa bahwa pihak jasa persewaan diperbolehkan untuk menyewakan kembali barang yang disewa.Upaya yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi adalah melalui jalan musyawarah antara para pihak dengan memperhatikan isi dari perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Jika melalui jalan tersebut belum bisa menyelesaikan masalah yang ada, maka diambil solusi lain dengan kesepakatan para pihak. Dan jika melalui upaya-upaya yang ada tidak juga dapat menyelesaikan masalah tersebut, akan diambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana. Apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan sampai menghilangkan barang yang disewa jalur yang ditempuh adalah melalui hukum pidana dan perdata sedangkan jika hanya sebahagian saja barang yang rusak atau hilang akan ditempuh jalur perdata. Namun pada intinya persoalan yang ada akan diselesaikan secara baik-baik antar para pihak
PEMBERIAN BILYET GIRO (BG) SEBAGAI BENTUK BOOKING TRANSFER DAN MASALAHNYA
No full textABSTRACT Giro generally used by businesses or entrepreneurs, because the traffic of demand deposit payment was a practical and efficient also safer, because the giro using funds transfers from the publisher's account to the recipient's account giro. So publishing a giro also brought obligation for the issuer to provide funding in the form of current accounts. Publishers had an obligation to fulfill the little funds-at least essentially equal to the engagement. If the publishers did not have money in the bank, the bank would reject the giro. Sanctions against giro empty publishers, among others; For the first violation publishing vacant giro given the first warning letter, so that the concerned does not issue blank giro again; For violations of the issuance of the second blank giro given a second warning letter with the threat of closure of accounts and the inclusion of his name in the black list; For violation of issued empty Giro for third time, to customers directly notified by letter that gironya account is closed. Efforts made by bank for issued empty giro: Fostering customer; rejected the giro which had not enough funds ; By conducting clearing, this is to avoid the vacuum of funds in banks Key Word : Giro, Bank , Empty Giro
PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PRAKTEK
No full textABSTRAKFaktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan umumnya terdiri dari 2 (dua), yaitu : Faktor Intern, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri pribadi manusia itu sendiri meliputi : faktor agama, pendidikan; Faktor Ekstern, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi manusia yang meliputi : lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, faktor ekonomi. Adapun mengenai upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari dua segi, yaitu pertama dari segi sebelum kejahatan terjadi yang sering dikenal dengan cara preventif, dan kedua dari segi sesudah terjadinya kejahatan yaitu dengan cara represif. Faktor penyebab terjadinya residivis adalah merupakan suatu faktor yang saling berkaitan. Baik karena faktor pendidikan, masyarakat atau ekonomi. Sedangkan menurut pengakuan daripada residivis itu sendiri, bahwa hasil daripada kejahatan adalah untuk berfoya-foya terutama untuk dirinya sendiri dan teman-temannya yang bersifat negatif. Semua perbuatan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya serta kurangnya pengetahuan agama, dan rendahnya pendidikan. Ditambah lagi tidak adanya penghasilan setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain daripada itu juga adanya pengaruh pergaulan yang memberi kesempatan terjadinya pengulangan kejahatan tersebut. Adapun mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Samarinda untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan atau residivis adalah dengan melakukan pembinaan-pembinaan di segala bidang yang menurutnya perlu diberikan terhadap narapidana. Pembinaan-pembinaan tersebut menurut penulis adalah sudah maksimal. Apabila nantinya terdapat bekas narapidana yang melakukan lagi perbuatannya, hal itu hanyalah tergantung kepada masing-masing individu sendiri yang dalam hal ini adalah bekas narapidana tersebut. Juga mengenai pembinaan terhadap narapidana biasa dengan narapidana residivis tidak ada suatu perbedaan khusus
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pid.B/2014/PN SMR)
No full textABSTRACT This thesis aims to determine the extent to which the execution of criminal sanctions against misuse of the transport and / or commercial subsidized oil fuel and to determine the legal considerations of the judge in the case ruled on 588 / Pid.B / 2014 / PN SMR.This research was conducted in the District Court of Samarinda to do an interview to the parties of the agency is directly related to the issues to be discussed. The author also collecting data related to the object of study and a study of literature by way of examining the books, literature and legislation relating to the issues discussed in this thesis. The findings obtained from this study is the application of criminal law by the judge in a criminal case 588 / Pid.B / 2014 / PN SMR.Based on the results of the study, the authors considered was the fulfillment of the elements of a criminal offense under article 5 of Law 22 of 2001 on Oil and Gas. In this ruling the judge impose a criminal sanction against the defendant "Ilham Bin Muslims" form of imprisonment for six (6) months and a fine of Rp.3.000.000,00 (three million rupiah). This thesis aims to be useful as a source of public knowledge in understanding the definition of the crime of abuse of Subsidized Fuel haulage and know the elements of the offense in issue.The author expects completion of this thesis can be a useful contribution to society and appealed to the law enforcement agencies that the perpetrators of such offenses can be subject to strict sanctions according to the Law in force referred to in Article 55 of Law No. 22 of 2001 so as to minimize the occurrence of this criminal act. Keywords: subsidized fuel, Abuse, Event Transportation and Distribution of fuel.