DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
No full textABSTRAK Manusia dalam menjalankan hidupnya selalu dipenuhi dengan resiko yang mungkin akan menimpa dirinya sendiri, keluarganya maupun barang-barang miliknya. Resiko yang ada tersebut bersifat tidak pasti. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima resiko dan mampu mengelola resiko tersebut adalah Perusahaan Asuransi. Salah satu jenis asuransi yang melindungi dan memberikan jaminan terhadap jiwa dan fisik manusia adalah asuransi kecelakaan diri khususnya mengenai kecelakaan penumpang angkutan laut antar pulau. Asuransi kecelakaan adalah suatu perjanjian antara peruahaan sebagai penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, di mana dengan menerima premi asuransi adalah masyarakat sebagai tertanggung. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang pengangkutan laut antar pulau di Tarakan kantor perwakilan Tarakan dengan mengambil sampel berupa hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan asuransi jaminan sosial pada PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya dapat berasal dari pihak penanggung maupun dari pihak tertanggung, hambatan-hambatan yang ada tersebut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan tugas agen, staf maupun pihak asuransi itu sendiri dalam mengimformasikan hal-hal penting baik dalam polis ataupun mengenai pada saat klaim dalam pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang khususnya pada moda transportasi laut.Kata Kunci : Pelaksanaan Asuransi sebagai Jaminan Sosial
TANGGUNG JAWAB DIREKTUR TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN BERDASARKAN UU RI NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
No full textABSTRACTThe Company is one of the centers of human activity in order to meet the needs of life in addition to the company as well as a source of state revenue through taxes, therefore the existence and role of companies in society is huge. As the Company may not be able to act alone. The Company does not have the will to be run by the Company in accordance with the intent and purpose of establishment of the Company.Settings on the legal protection of the minority shareholders of the Company Limited open more emphasized in the Company Law, namely Law No. 40 of 2007 in which the Act is the bargaining position of minority shareholders in the decision making of a company in greater detail with the rights set forth in the Act No. 40 of 2007.Technique Data Collection, in this case the author divides data collection techniques in two engineering studies, namely: Research normative juridical, which methods of legal research is done by researching library materials or secondary data merely by reading, quote and make important notes relevant to writing this essay.The regulation of the rights of minority shareholders is expected to libih grants equal rights to the majority owner. The need for revision of the provisions of a Limited Liability Company regarding certain standards of responsibility of the Board of Directors, should therefore pay attention to the values and standards of other countries, especially the United States adheres to the common law system as a guide or reference for each member of the Board of Directors of the company in carrying out its duties.Keywords: Company Limited
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS MARK UP HARGA TIKET PESAWAT DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS. (Studi di PT. Garuda Indonesia, Tbk Cto. Samarinda)
No full textABSTRACTThis study aims to examine the factors of corruption mark up ticket trips using countries/regions budget, especially in the region of East Kalimantan.Official travel is an activity that is carried out by state officials/ government out of the position both in the country and abroad for the benefit of the country on the orders of the competent authorities, to the pricess of this journey almost always use air transport system, as a mode of transport which is considered very effective for the Republic of Indonesia is an acripelago, is considered effective because it has the characteristics of being able to move in a fast time. It’s just in the process of implementation of these official travel is sometimes used as a momentum by other people/person to commit fraud or irregularities commonly known service trips financial harm countries/regions for using state budget funds/regions. The offial travel deviations among others is an act of Mark Up tiket.The goal of this research is to find out what kinds of corruption, and the more specific mode of action with Mark Up ticket in the implementatiton of official travel. Results from this study indicate that is must needs be more effective solution to the problem of corruption, which is given administrative sanctions by the firm to the individual executing a business trip, and made official rules that determine the costing of services from the agency travel agent that provides service invoice transaction (Payments made after the implementation of official travel) so that no party travel agent who took the opportunity to provide the highest possible cost. Keyword : Coruption, mark up price
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2015 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
No full textABSTRACT In the system of Election in Indonesia, one could choose if already registered in the voters list (DPT), because it concerns the right to choose a person to make choices and express their aspirations in general elections. The purpose of the study is to examine the implementation of the legislation, especially the General Elections Commission Regulation No. 4 of 2015 on voter data collection process and any obstacles encountered in the field to ensure the eligibility of voters. The method used normative juridical-empirical collection of primary data obtained directly from field research and interviews with sources in related institutions, namely the Commission of Samarinda, while secondary data from the library research.PKPU No. 4 of 2015 on implementation as guidelines for updating the voters have been effective for the accuracy of data being generated, the problems that arise in the process Determination of the voters list have also been followed up by the Commission Samarinda, and during the administration of elections and local elections since 2004 have never been there the voting public who take legal actions related concerned are not enrolled in DPT. KPU Kota Samarinda and its staff should improve further the performance and coordination so that the results of updating voters' data in the future to be better and the accuracy of the resulting data becomes more valid, the community must participate oversee and supervise the process of updating the voter data to produce accurate data and valid. Keywords : Implementation, Regulation Election Commission, voters list, the General Election Commissio
PENYITAAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN HAMBATANNYA DI POLREST KUTIM DAN HAMBATANNYA
No full textABSTRAKProses atau prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut : Sebelum melakukan tugasnya, maka petugas atau penyidik diharuskan mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak; Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita; Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana; Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua orang saksi; Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani oleh penyidik; Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan terlebih dahulu
STATUS HUKUM SUATU ANAK PERUSAHAAN DALAM HUKUM PERDATA
No full textABSTRACT The business of a company sometimes is so big and wide so that the company itself needs to be broken down according to business classification. But it is also to ensure that the needs of the business that has been broken down, which each will become an independent Limited Company is still in the same ownership by controlling the still centralized within certain limits. To that end, fragments of these companies (subsidiaries) together with other companies that have already existed, with the same owner, or at least there is a special relationship that is owned and led by an independent company as well. Company owner (and pengomando) is called by a holding company or parent company. In the business world, a company does not always go well, and often finances are getting worse, so that the company is no longer able to pay its debts.Although from the point of economic activities of companies in the group is a unity, but in terms of juridical each company member in the group has its own characteristics, namely that each company that joined the group company is a separate legal entity. If one of the subsidiaries committed themselves to third parties, shareholders participate responsible for the repayment of the debt.The merger between the companies with other companies in general as part of efforts to restructure the company. The company's restructuring mencapa usually done for the purpose, among others, improve the performance of the company, preparing to face the competition strengthen the company's capital or assets, to avoid losses, avoid destruction, avoid bankruptcy, as well as the capital increase.The research method used in this thesis is a normative law research. Ie normative legal research methods or by researching existing library materials. The nature of the research is descriptive research that is a form of research that aimed to describe the phenomena that exist, whether a natural phenomenon or man-made phenomenon. Source data used are secondary data, which consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. The data collection was done by a literature study (library reseacrh) and data gathered, secondary data, and then processed and analyzed by using qualitative methods of analysis techniques. Keywords: Status, Company
MASALAH TIDAK ADANYA TENGGANG WAKTU PEMBERIAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
No full textAbstrakUntuk mendapatkan akta kelahiran bagi golongan pribumi, dimana untuk memperoleh akta kelahiran umum masa pelaporan 60 hari (2 bulan) harus disampaikan pada kantor catatan sipil manakala dalam pelaporan tersebut, sehingga yang tadinya terlambat dalam pelaporannya dilaksanakan melalui sidang Pengadilan Negeri. Setelah adanya SK Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 2012 Nomor. 474 – 785, terdapat lagi suatu cara untuk mendapatkan akta kelahiran dengan istilah akta kelahiran istimewa yaitu akta kelahiran yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporannya peristiwa kelahiran tersebut.Kegunaan dari pada akta kelahiran sangat besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan. Berguna bagi masyarakat karena akta kelahiran akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang ada hubungannya dengan akta kelahiran. Berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan karena secara tidak langsung pihak yang memiliki akta kelahiran telah melaksanakan sebagian dari ketentuan hukum yang ada dinegara kita
MASALAH KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DALAM BENTUK MENURUT HUKUM PERDATA WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA
No full textABSTRAKWewenang orang tua adopsi dalam hal pembagian warisan baik itu dilakukan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali, sangatlah bergantung pada budi pekerti atau tingkah laku sehari-hari dari ahli warisnya (anak adopsi (anak angkat) tersebut). Anak adopsi (anak angkat) pada umumnya berhak mewaris harta gono-gini dari orang tua adopsinya sedangkan terhadap harta asal orang tua adopsinya dapat diwarisi apabila : Harta gono-gini orang tua adopsinya tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup anak adopsi (anak angkat)nya; Pewarisan harta asal tersebut adalah atas kata sepakat dari mereka yang bersangkutan atau mereka yang berhak
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALOKASI DESA DI KECAMATAN TABANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
No full textABSTRACTThe purpose of this study is to provide an overview of the implementation of the Village Fund Allocation in the village of barusub district tabang kutai regency as well as contributing factor and obstacles affecting the implementation and strategies that must be done in order of success programs government but it also will provide recommendations to the local government in the management of the village fund allocation.The method used in this research is qualitative descriptive method, where the main instrument in the study is the researchers themselves. Sources of date used is the source of primary data and secondary data relating to the circumenstances of government programs. In this study, the authors also use the survey in order to obtain primary data on the village fund allocation policy in new village district of tabang regency. On the basis of available data, the authors attempt to describe/ illustrate a systemtic, factual and accurate information on the facts, characteristic and relationship between phenomena that exist. The results showed that the implementation of the policy of the village fund allocation (ADD) in the village of barusud district tabang kutai regency went pretty smoothly. However, when linked whit the government programmes, the implementationof the village fund allocation (ADD) in new village district of kutai regency tabang not optimal. Although the purpose of improvement of government and community development, has been implemented optimally, but the purpose of the upgrading of an association of villages in the planning, implementation and control of the development has not run optimally. Likewise, the purpose of increasing the participation of non-governmental mutual aid society is not optimal.Some of the factors that affect the implementation of the programmes government in managing the village fund allocation (ADD) in the village of barusub distric tabang kutai regency is comumunication, human resource capabilities, attitudes executor, buresucratic structure, the environment and the size and purpose of the policy is not appropriate
UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH TERSANGKA JIKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN POLRI TERDAPAT PELANGGARAN TERHADAP HAK – HAK TERSANGKA (STUDI PADA POLSEK UTARA SAMARINDA)
No full textABSTRACTSuspect dealing with the public prosecutor before the courts, both have the same status as well as the rights they have. Prosecutors will try to provide evidence to the court to convince a judge that the suspect guilty and deserve to get a penalty. Prosecutors will attempt to show the items of evidence relating to the unlawful acts alleged happened to the suspect. Even the public prosecutor can bring witnesses to incriminate a suspect. While the suspect himself is entitled to deny what has been alleged by wing evidence, even that which has been alleged is not true. Suspects could also bring witnesses to alleviate (a de charge witness). If the suspect was able to prove that he is innocent, then the interrogation of the suspect immediately stopped and the suspect is free from any claims that have been attributed to him. If the suspect can not prove that he is innocent, then the criminal proceedings against the suspect will be forwarded to the final stage. If there has been a violation of his rights by investigators, the suspect can do something that can make the investigator in question must be accountable for his actions. Legal remedies that may be filed by the suspect, his family and his lawyers are pre-trial efforts.With these pre-trial, the suspects could get justice for violations of their rights that have been carried out by investigators. Another thing that can be done by the suspects to investigators who have violated the rights of his to make efforts to force and violence against the suspect is to report the investigator to the authorities, that the investigators reported that have committed a crime by committing violence against suspects can be attributed to article 351 of the Criminal Code that resulted in the suspect suffered persecution both body and spirit. Obstacles encountered in providing legal protection against the suspect at the level of inquiries and investigations to find the material truth is not yet the enactment of existing laws and regulations as fully as there are sociological does not apply in the community. In addition due to the attitude of the defendant itself that can not be invited to cooperate. Another thing that causes the still incomplete enforcement of the rights of suspects because they rendahnyat ingkat professionalism of investigators and investigation authorities officials in performing their duties. Lack of facilities and infrastructure and the lack of funds to conduct investigations and examinations also cause is still somewhat difficult enforcement of g freely at will own investigators to conduct examination in the manner