DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PERBUATAN MELAWAN MEDIA MASSA DALAM MEMBUAT BERITA TERKINI YANG SALAH
No full textABSTRAK Apabila pihak yang dirugikan atau badan hukum tersebut dirugikan atau merasa kurang puas, maka orang atau badan hukum tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri dan setelah ditanggapi dan penerbitan pers tersebut memuat sanggahan atau penjelasan atas tulisan yang merugikan itu. Tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan atau badan hukum yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh media pers tersebut, agar para wartawan sebagai petugas dalam menyebarkan berita terkini pada media pers dapat menanggapi atas kesalahannya dan dapat menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan tersebut, kalau memang benar pihaknya yang terbukti bersalah. Tanggung jawab media massa terhadap berita salah yang merugikan pihak lain dituntut tersebut, apabila pihak yang dirugikan tersebut benar-benar tidak melakukan perbuatan yang telah diberitakan dalam media massa. Tanggung jawab media massa atau media pers atas perbuatan berita yang salah atau berita yang merugikan pihak lain atau badan hukum tersebut, dapat menuntut ganti kerugian atau pemulihan nama baik sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata berupa ganti rugi yang telah ditentukan tersebut
IMPLEMENTASI PASAL 61 AYAT (3) PP NOMER 24 TAHUN 1997 KAITANNYA DENGAN TENGGANG WAKTU PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI SAMARINDA
No full textABSTRACSBased on Article 61 paragraph 3 of Government Regulation Number 24 of 1997 statedthat: If a person who has right stoland has passed away then the right as an heir is obliged to register his right with in 6 (six) months since the death of that person, shall not be charged Registration.From the provisions of the above article that with the existence of legal events in the form of in heritance, it can be said that the heirs who receive the transfer of owner ship rights as heirs must register the transfer of rights to the Office of National Defense.Within a period of 6 (six) months from the date of the death of the heir it shall be registered,it is intended to be issued a new certificate in the name of the heirs concerned and so that the heirs certainty and legal protection for the new holder of property rights.The registration of transfer of rights due to in heritance is done directly by the right holder / heir to the National Land Office accompanied by documents that must be fullfilled that the respondent who register the transfer of owner ship rights because the in heritance is done through the lurah as much as 18 respondents or 60% who make the request Through notary services as much as 9 respondents or 27% and who register the transfer of rights due to individual in heritance as much as 7 respondents or 19%
DOMINAN DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK
No full textABSTRAKFaktor – faktor yang mendorong pengusaha memilih bentuk usaha persekutuan Komanditer dibandingkan dengan Firma dalam prakteknya di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :Persekutuan Komanditer lebih muda menghimpun modal dengan cara mengeluarkan saham – saham, sedangkan pada Firma hal tersebut tidak dapat dilakukan; Persekutuan Komanditer bisa terdiri atas satu orang, sedangkan Persekutuan dengan Firma harus terdiri atas lebih satu orang; Pada persekutuan dengan Firma anggotanya biasanya dari lingkungan keluarga, sedangkan pada Persekutuan Komanditer orang luar dapat menjadi anggota sehingga mulunya dapat lebih terjamin ; Pembagian kerja yang jelas diantara para sekutu, karena adanya motivasi yang berbeda diantara mereka, sehingga jelas tanggung jawab dari masing – masing anggota, akibat selanjutnya manajemennya menjadi terkontrol dengan baik. Sedangkan hambatan – hambatan yang ada dalam Persekutuan dengan Firma setiap sekutu adalah sebagai berikut : Lingkungan para sekutu terbatas atau tidak luas; Dalam Persekutuan dengan Firma peranan modal dan peranan sekutu menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan antara pengurus dengan anggota-anggotanya yang memasukan modalnya; Adanya tanggung jawab tanggung menanggung ( Pasal 18 KUHD )
PRO DAN KONTRA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA
No full textABSTRACTPedophilia is an abnormal behavior and personality which tend to do sexual relationship with children. There are many sexual abuse and criminal to children arouse anxiety to parent as well as community and country, so Indonesia currently can be categorized as face serious emergency situation relate to children sexual harassment criminality. Punishment proposal for emasculated to criminal of pedophilia is consider could reduce and even prevent criminal act of sexual to children. However, there are pro and contra to this government regulation proposal which make Government should be aware and cautious to take decision. Especially if emasculated is against Human Rights issue.This research is conducted used normatif yuridis method with collect some books, Regulation and professional to know various inputs as consideration from many communities and stakeholders toward Government Regulation proposal about emasculate from Human Right perspective. Research data source come from Regulation Act to Children Protection, Regulation Act on Human Rights, Criminal Act, Books, Journal, electronic media, print media as well as interviews.Results of researched by LPAI within years 2010-2014 from 21.689.797 cases, 58% are sexual criminal cases. From KPAI within years 2010-2014 from 22 millions cases, 42% are sexual criminal cases. From KPAID Samarinda in 2015 is 137 cases sexual abuse and criminal to children. These showed that sexual criminal to children are very high therefore it need sever punishment compare to previous punishment which regulated within Criminal Act Law or KUHP and State Law No. 35 Year 2014 about Children Protection. Severe punishment is needed to regulate in order to reduce and protection from sexual criminal action toward children without causing pro and contra within community and if it is against Human Right issue. Key Words: Pro and Contra, Government Regulation,Emasculated, Pedofilia and Human Rights.
PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIPIKAT MELEBIHI LIMA BIDANG PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA
No full textABSTRACTMeningkatnya kebutuhan akan tanah menyebabkan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam pemberian jaminan kepastian hukum tersebut diperlukan perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan memberi kemudahan kepada para pemegang hak atas tanah. Untuk mendapatkan sertipikat sdebagai jaminan status kepemilikan tanah, Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda memberi batasan terhadap volume maksimal yang dapat diurus.Tujuan penelitin ini adalah 1) Mengetahui praktek pemberian sertipikat kepemilikan tanah lebih dari lima bidang. 2) Mengetahui tindakan hukum terhadap perorangan yang memiliki tanah lebih dari lima bidangJenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat Yuridis Empiris. Lokasi penelitian adalah Kantor Badan pertanahan Nasional Kota Smaarinda. Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembatasan tanah sebanyak maksimal lima bidang telah dijalankan dengan baik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, namun sistem informasi yang berlaku masih memiliki kelemahan pada pengawasan. 2) Kebijakan yang dijalankan masih memiliki kelemahan dalam penegakan hukum “aspek legalitas” karena aturan yang dibuat tidak disertai dengan sanksi secara tegas bagi pemohon sertipikat kepemilikan tanah yang membuat pernyataan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 3) Secara yuridis kebenaran materil ada pada si pemohon (yang membuat pernyataan). Dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda hanya berpedoman pada surat pernyataan yang dibuat pemohon. Kata-kata kunci: Agraria, Pertanahan, Sertipikat, Pembatasan Kepemilikan Tanah
PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS
No full textABSTRAKDalam rangka untuk melindungi Peraturan Daerah perlu adanya, Pengawasan dalam penjualan minuman beralkohol serta adanya penertiban dan penegakan hukum pihak-pihak terkait didalam peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu. Salah satu masalah tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara illegal, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakkan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi dampak negatif terhadap masyarakat berdasarkan hal-hal tersebut. Rumusan masalah yang diungkapkan bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana ringan berkaitan dengan minuman beralkohol di Kota Samarinda dan bagaimana cara-cara pembuktian yang dilakukan oleh Instansi-instansi Pemerintah Kota dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan penjualan minuman beralkohol di kota Samarinda provinsi kalimantan timur.Hasil penelitian dalam melakukan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap pihak-pihak yang terkait didalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa, penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu, dan harus memiliki ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi yang ditunjuk. seperti Aparat Kepolisian untuk melakukan razia-razia secara rutin di tempat-tempat kios-kios kecil yang berada di Wilayah Kota Samarinda sehingga dapat berjalan secara efektif dan tepat menggenai sasaran yang dituju. Kata Kunci : Proses pemeriksaan dan pengawasan Penjualan minuman beralkohol
HADIAH UNDIAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN HARTA BERSAMA SELAMA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textAbstrak Penyelenggaraan undian dengan hadiah ini tidak hanya sekedar basa-basi tetapi dilakukan dengan praktek kejujuran sebagaimana dapat diketahui dari kenyataan adanya konsumen yang memperoleh hadiah fantastis berupa uang tunai maupun mobil baru maupun dalam bentuk tabungan bernilai ratusan juta rupiah. Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif Mengacu pada isi dari Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, maka status kepemilikan atas harta benda yang berasal dari undian berhadiah yang didapatkan di dalam sebuah perkawinan adalah merupakan harta pribadi dari suami maupun isteri yang menjadi pemenang dari undian berhadiah tersebut. Oleh karenanya, suami atau isteri yang menjadi pemenang adalah merupakan pemilik mutlak dari hadiah undian yang ia peroleh dan berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atasnya tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain
UPAYA KEPOLISIAN KOTA SAMARINDA DALAM MENANGANI KASUS PEMBUANGAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN DI LUAR NIKAH
No full textABSTRAK SITI WULANDARI 10111001101160. Program Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda. Upaya Kepolisian Samarinda dalam Menangani Kasus Pembuangan Bayi Yang Dilakukan Pasangan Diluar Nikah Akibat Pembuangan Bayi yang dilakukan pasangan diluar nikah dikawasan Jalan KH. Mas Mansyur RT.29 Gang Citra Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.Permasalahan dalam jurnal ini adalah apabila akibat dari pembuangan bayi jalan KH. Mas mansyur RT.29 Gang Citra Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sumber data yang penulis gunakan adalah dengan wawancara. Dari hasil penelitian yang diperoleh banyak pelenggaran dan kekurangan ketegasan dari pemerintah kota Samarinda terhadap peleku pembuangan bayi dan kurangnya langkah-langkah hukum dalam mengadili para pelaku pembuangan bayi.Terkait dari hasil penelitian masih banyak terdapat pembuangan bayi,sehingga banyak sekali memberikan dampak yang merugikan secara langsung kepada bayi yang dibuang. Masih adanya kendala dalam segi pengawasan yang dilakukan pemerintah. Sebaiknya dalam hal ini mengenai upaya kepolisian dalam melakukan pembuangan bayi ini, dalam pengendalian dampak psikology bagi pelaku hendaknya pemerintah kota samarinda berkompeten dalam hal ini membuat sosialisasi tentang akibat apa saja yang ditimbulkan dalam kasus pembuangan bayi disamarinda diharapkan dengan adanya sosialisasi akibat pembuangan bayi dapat meminimalisir terjadinya kematian bayi akibat dari pembuangan bayi yang berakibat buruk
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA
No full textABSTRACTIndonesia is a country with abundant natural wealth, which are of mineral. Minerals mine in Indonesia is of mineral excellent and desired by other countries and is used for the people's welfare. Therefore, in order to empower the wealth of mine made the policies in regulating mining activities. Samarinda city that has made the natural wealth in mining Regulation Number 12th at year 2013 on Mineral and coal. This study aims to determine how the implementation of this regulation in the field. Is this regulation is able to answer the needs of mining in samarinda, given the conditions of Samarinda which has now begun damaged surrounded by mining activity. The results showed (1) of this regulation has many defects in its formulation, ranging from using uu that are not used again until many chapters in this regulation as opposed to uu rules above, (2) This regulation does not set the auction process in the process WIUP manufacture. (3) Certificate of Original (SKAB in indonesian) also published in this regulation, whereas SKAB is no longer allowed to be applied based on the Circular Letter of the Directorate General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources Number 02 E / 30 / DJB / 2012. In response to the above, then by reducing the Mining Permit and crack down on violators could be a stepping stone in order to be saved from Samarinda City Environmental Damage which is increasingly severe. In addition to planning a Mining Rule Government should examine in depth so that the Regulation is derived can be executed and implemented in line with expectations without damaging the environment
PERANAN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA PASAR MALAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
No full textABSTRACT This study, entitled “The Role of Government Governance Night Market Based Samarinda City Regional Regulation No. 13 of 2011 Concerning Public service levies”. This study aims to determine the role of the government of Samarinda in Managing the Night Market in the city of Samarinda and to know how to maximize the regional revenue through levies on the Market Night Market. This research was conducted in the Office of the City Market Samarinda to conduct interviews with the Head of Revenue and retrieve the data that is relevant in the market especially regarding levies Night Market. In addition, the study also conducted a study of literature by way of examining the books, literature and laws and regulations relating to the issues that will be discussed in the thesis writer. The findings obtained from this study include: (1) the absence of local regulations that specifically govern the management of the night market in Kota Samarinda. (2) The efforts made by the Office of Market Management Samarinda to obtain retribution from the market from traders who sold the night market, among others by direct observation on the location of the night market so as to obtain the data to develop a night market. In addition the market management office asking for the enactment of local legislation new regional regulations in order to provide facilities such as proper infrastructure specific to the merchant who sold the night market. To do so, the levy charged to the merchant who sold the night market, ultimately achieved balanced development of both government and society, especially the night market traders. Keywords: Governance Night Market, Regulation No. 13 In 2011