DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PENERAPAN PASAL 374 KUHP JO PASAL 64 KUHP AYAT (1) DAN PROBLEMATIKA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
No full textABSTRACT Implementation of Article 374 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code by the Panel of Judges in criminal cases. 15 / Pid.B / 2015 / PN.Smda is correct, but regarding the duration of the sentence handed down by the Panel of Judges regardless of the things that incriminate and alleviate the punishment imposed on perpetrators of criminal acts of embezzlement of property of the company conducted in succession . In relation to the criminal case where the defendant was sentenced for 5 (five) months, the author believes the sentence is very light. In relation to the problem of classification of criminal act of embezzlement as regulated and threatened with Article 374 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code is a criminal act of embezzlement with a weighting. The legal consequences of the perpetrators of criminal act of embezzlement with the objections as regulated in Article 374 of the Criminal Code shall be imprisonment for a maximum of 5 (five) years. Whereas in the verdict of criminal case no. 15 / Pid.B / 2015 / PN.Smda as described above, against the perpetrator of criminal act of embezzlement of goods owned by the company which is done consecutively included in the classification of criminal act with the imprisonment for 5 (five) months imprisonment. Since such acts are included in the classification of criminal act of embezzlement with a denunciation, the action should have been severed with considerable punishment
KENAIKAN BIAYA PENGURUSAN STNK & BPKB TAHUN 2017 DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016
No full textABSTRACTThe enactment of Government Regulation No. 60 of 2016, there is an increase in tariffs for a number of vehicle administration costs, such as vehicle registration, BPKB, and TNKB as well as the addition of type C license I and C II. Driving License (SIM) C I is for vehicles with engine capacity of 250 cc and SIM C II for vehicles with engines more than 500 cc. The cost of issuance of STNK is 3 times higher than before. As for the making of new SIM, SIM A, SIM B I, and B II are charged Rp. 120.000.Sedangkan SIM C, C I, and C II costs Rp. 100.000. SIM D and SIM D I charged Rp. 50,000. The increase also occurs in the issuance of Motor Vehicle Identity Number with an increase of 100 percent or twice, for two-wheeled vehicles or three costs to Rp. 60,000 from the previous Rp. 30,000, and four wheels to Rp. 100,000 from the previous fee of Rp. 50,000. The biggest increase occurred in the issuance of Book Owners of Motor Vehicles (BPKB), for two wheels to Rp. 225,000 from the previous Rp. 80,000 while four or more wheels to Rp. 375,000 from the previous Rp. 100,000. Regulation of Minimum Service Standards (SPM) as a reference for the Regional Revenue Service apparatus in providing PKB and BBN-KB services to the Taxpayers and to issue official letters required by the recipients of service, in order to be evaluated by the Governor of East Kalimantan as the constituent elements of SAMSAT and or even reviewed Back, in accordance with the needs of the community as the recipient of services in accordance with the expected. In order to raise the regional revenue, UPTD Revenue Service of East Kalimantan Province in Samarinda can play an active role in managing regional income sources in their working area. UPTD officers can be more observant in monitoring, registering and simultaneously collecting tax objects that are still delinquent and have not been monitored and recorded, because there are still many motor vehicle arrears that do not pay taxes and BBN-KB. Samsat Joint Office Service involves 3 (three) institutions, namely Dina Regional Income (Dispenda), Directorate of Traffic Police (Ditlantas Polda) and PT Jasa Raharja (Persero). These three agencies work together to serve the community and take shelter under one roof or one office called the Single Administration System Under One Roof (Samsat). Before the samsat, people must go to these three institutions in different places, so it takes time and energy and this is very perceived inefficient and burdensome society. Mechanism of arrangement and Arrangement of Increase Cost at STNK & BPKB is to improve the level and comfort of society in public service done by Police.Keywords: Vehicle Tax, Lev
PELAKSANAAN GROSSE AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) CABANG KUTAI TIMUR
No full textABSTRAKDalam penerapan atau pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan apakah grosse akta yang diajukan telah memenuhi syarat formal maupun materiil. Terutama yang menyangkut persyaratan materiil dari grosse akta tersebut. Dalam praktek banyak menimbulkan masalah karena perkembangan dalam msayarakat adanya grosse akta yang didasarkan pada perjanjian kredit dari bank sebagai perjanjian pokok. Grosse akta pengakuan hutang yang ditimpali dengan perjanjian lain berupa kuasa menjual dan atau kuasa memasang hak tanggungan dan lain-lain dalam satu grosse akta tidak diperbolehkan karena menyebabkan rancaunya dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu apakah eksekusi tersebut dilaksanakan terhadap grosse akta pengakuan hutang atau terhadap sertifikat hak tanggungan. Sehingga hal ini menyalahi kaidah hukum yang diatur dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 sehingga grosse aktapengakuan hutang itu tidak murni pengakuan hutang debitur kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tersebut batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dilaksanakan. Dan mengenai pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi yang ditimpali dalam satu grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan sifat grosse akta tersebut yang harus murni pernyataan sepihak dari debituryang mengakui berhutang sejumlah uang tertentu kepada kreditur yang seusai dengan kaidah dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985, sedangkan pencamtuman klausul tentang pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi sebaiknya dicantumkan dalam akta perjanjian kredit saja. Prosedur eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak harus melaluiPengadilan Negeri, namun dalam praktek serung terjadi bahwa permohonan atas grosse akta pengakuan hutang harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu dan tidak dapat langsung dimihonkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang dan hal ini memerlukan waktu yang lama. Sedangkan bank pemerintah Bank Rakyat Indonesia Cabang Kutai Timur maka akan diserahkan pada KP2LN dan PUPN, meskipun demikian bila instasi tersebut mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan bukan wewenang Pengadilan
DAMPAK PEMANFAATAN SUNGAI KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA SEBAGAI SARANA MANDI CUCI DAN KAKUS BAGI LINGKUNGAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
No full textABSTRAKSI Perilaku masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan budaya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, seperti halnya perilaku masyarakat Samarinda yang tinggal di pinggiran sungai Karang Mumus dalam memanfaatkan Sungai sebagai sarana mandi, cuci dan kakus. Perilaku tersebut merupaan perwujudan budaya yang disebabkan adanya hubungan fungsional yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungannya. Air merupakan salah sumber kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainya. Begitu pun aktifitas mandi, cuci dan kakus (MCK), namun dalam hal ini masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai Karang Mumus masih rendah dalam pengetahuannya berperilaku hidup sehat dan bersih. Penduduk yang tinggal di pinggiran sungai sering melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, cuci pakaian, cuci alat-alat daput , cuci perabot rumah tangga,membuang sampah dan buang air bersar semua di sungai tersebut. Imbasnya sungai menjadi sarang pembuangan terbesar dan sumber berbagai macam penyakit. Penelitian skripsi ini sebatas untuk menjawab masalah dari dampak pemanfaatan sungai Karang Mumus sebagai sarana mandi, cuci dan kakus bagi lingkungan dan efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pada pasal 24 yang melarang setiap orang atau badan usaha melakukan pencemaran atau merusak sumber daya air. Penelitian ini menggunakan metode yudiris Normatif dan yuridis emperis (sosiologis) penelitian adalah aturan yang bersifat normatif (law in book), pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana. yuridis sosiologis, yang mengacu pada peraturan hukum yang ada, serta melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dalam penerapan larangan pencemar. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di pinggiran daerah aliran Sungai Karang Mumus masih memanfaatkan Sungai sebagai aktivitas mandi, cuci dan kakus dan dampaknya adalah lingkungan menjadi tercemar, dalam pematauan Badan lingkungan Hidup Deaerah kota Samarinda menujukan sungai Karang Mumus sudah menjadi kategori tercemar berat dan berhaya bagi kesehatan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan larangan pencemar belum sepenuhnya di jalan oleh pihak terkait.
KONTRIBUSI PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SAMARINDA
No full textAbstrakPada hakekatnya suatu daerah membutuhkan sumber pendapat yang cukup, yang nantinya turut menunjang keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan maupun menunjang keberhasilan pelaksanaan otonominya, Oleh karena itu agar daerah otonom dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, tapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan, daerah otonom diwajibkan untuk menggali sumber keuangan berdasarkan Peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis, bahwa kebanyakan perusahaan daerah sebenarnya menangggung beban berat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang mengalami kerugian sehingga keberadaannya justru membebani Keuangan Daerah. Harapan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Perusahaan Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah yang potensial belum mampu terwujud hingga sekarang, yang terjadi malah sebaliknya Pemerintah tetap memberikan perhatian dan subsidi guna mempertahankan kelangsungan perusahaan-perusahaan daerah tersebut
WEWENANG PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
No full textABSTRACT This thesis entitled "TAX COURT OF AUTHORITY IN TAX DISPUTE SETTLEMENT BY LAW NUMBER 14 OF 2002" background issue tax levied by the tax authorities (tax officials), in practice it is not uncommon cause tax disputes between taxpayers with tax authorities. Historically, settlement of tax disputes at first the authority of the Tax Advisory Council (MPP). However, these institutions are considered insufficient to resolve tax disputes, thus formed a Tax Dispute Settlement Body (BPSP) based on Law No. 17 of 1997, but in practice there is still legal uncertainty which lead to injustice. For it was published the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2002 on the Tax Court in accordance with the system of judicial power in Indonesia. The purpose of this thesis is to find out how the authority of the Tax Court in a tax dispute settlement pursuant to Act No. 14 of 2002 on the Tax Court in the Tax Court, the legal efforts made in the resolution of tax disputes. The method used in this study is juridical empirical and normative. Tax dispute resolution through the Tax Court set out in Chapter IV Article 34 through Article 92 of Law No. 14 of 2002 against the verdict filed a lawsuit or an appeal
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN PINJAMAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) TIRTA KENCANA TERHADAP PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
No full textAbstrakSemenjak era reformasi 1998, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan itu pula UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.Apabila kreditur dan debitur merupakan subjek perikatan, maka objek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur biasanya merupakan ‘prestasi’. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi ini dapat berupa ‘memberikan sesuatu’, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu’. Apa yang dimaksud dengan ‘sesuatu’ disini tergantung dari maksud atau tujuan dari para pihak yang mengadakanhubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Perikatan ‘sesuatu’ tersebut bisa dalam bentuk materiil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak berwujud)
PENYITAAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PRAKTEK
No full textABSTRACTThe process or procedure of seizure of evidence in a criminal case is as follows: Before performing its duties, the officer or investigator is required to obtain prior permission from the Chairman of the local District Court except in a very urgent and urgent circumstance; Showing his / her identification to the person from whom it was confiscated; The Authority shall instruct the person who controls the object to be confiscated to be handed over to the letter or writings of the suspect, shown to him, his or hers or destined for him, or a means of committing a crime; Shows objects to be confiscated to persons from whom they were seized or their families and marks of the merchandise witnessed by the village chief or the neighborhood leader with two witnesses; Creating news of foreclosure events, once read out and dated, signed by the investigator, the person concerned or his or her family and two witnesses; Before the seized items or goods are inserted in the confiscated storage house of the state, it shall first be noted about the weight or amount according to its kind, the characteristic or characteristic of the object, the place, the day and date of the seizure, the identity of the object it is confiscated and then wrapped, given lag and stamp of office and signed by the investigator; For the sake of security if deemed necessary to shoot first.Some of the obstacles encountered by the investigator in confiscating include: Evidence is no longer intact or damaged; Evidence is transferable to others; Evidence goes into another unity; Evidence is made of collateral in the Pawnshop; Missing evidence was not found. Efforts by the investigator to overcome these obstacles include: If the evidence is transferred to another person, then make D.P.O (List of People Search) or D.P.B (List of Goods Search) sent to POLDA; If the evidence enters another entity, then approach the Dankesatuan where the evidence is located, by ordering a person to purchase the evidence in the hope that the evidence may come out of the unitary territory and be used as evidence; If the evidence is mortgaged, then the Police confiscate the evidence by requesting the seizure approval to the District Court with the provisions of the District Court, only the pawnshop submits the evidence, although it must be argued; If missing evidence is not found, the investigator conducts a re-investigation at T.K.P (Place of Case Events); Seek testimony of witnesses and suspects by collecting witnesses and suspects to search for truths of evidence that are no longer shaped like jewelry that has been melted by the buyer
HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
No full textABSTRACT Interfaith marriage is a problem khilafiyah in Islamic law. The marriage happens a lot and we have encountered in the community, especially among celebrities. Marriages performed by them are no longer based on a religious belief, but they are only based on love. As if love alone which became the main base in a marriage. The phenomenon of interfaith marriage is prevalent in Indonesia could cause a variety of problems in terms of the law, such as in matters of inheritance law. marriage and inheritance law are two things that are interwoven in human life, because the mating process will occur inherit each other. In Islamic law, religious differences can not inherit each other with each other. Similarly, children born of interfaith marriage could not inherit anyway. The problems discussed in this thesis is about the status and inheritance law of children of interfaith marriage according to fiqh and KHI, with the aim to find out how the actual existence of children of interfaith marriage according to fiqh and KHI and to find out more about the inheritance law of children of the marriage be different religion according to fiqh and KHI. In this study the authors used a qualitative approach to the type of research bibliographich research or research based literature. While collecting data, the authors use the documentation. In this study, the authors find data on interfaith marriage and inheritance of different religions in the scientific literature, official documents and other matters related to the discussion. Results of research have shown that according to the jurisprudence, the status of children of interfaith marriage is considered as a legitimate child if the child born of the marriage with a woman of the Book, because marriage with a woman of the Book is lawful by Allah SWT. Meanwhile, according to KHI child was illegitimate, since KHI prohibits the practice of interfaith marriage. As for the legal next of kin, according to fiqh children of interfaith marriage could get through was borrowed heritage that should not be more than 1/3 of the estate muwaris. Meanwhile, according to KHI, the child could not inherit from his father and could only inherited from the mother and family. Keywords: Children, Inheritance, Marriage Interfaith
STATUS TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974
No full textABSTRAK Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran,adalah masalah kewarganegaraan orangtua dan anak. Sesuai Undang-undang No.12 tahun 2006. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Hakim dan Staf pengadilan agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan 1) Status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 meganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana seorang anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan tidak mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan dikarenakan seorang anak hanya mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. 2) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) dalam konvensi hak anak merupakan hak anak yang penting. Sadar akan keadaan tersebut dan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat perlu diadakan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan pada anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat, maupun anak akibat perceraian dari perkawinan campuran. Kata Kunci: Status kewarganegaraan, perkawinan campuran