DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR TERHADAP PARKIR TIDAK RESMI DI KAWASAN PASAR LOA JANAN KOTA SAMARINDA
No full textABSTRAK Parkir merupakan salah satu penunjang aktivitas masyarakat yang tergolong penting. Dalam menunjang aktivitasnya masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi, pada saat meletakkan kendaraan mereka tentunya membutuhkan suatu tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.Oleh karena itu peneliti ingin mengevaluasi pelaaksanaan peraturan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban parkir tidak resmi sesuai dengan peraturan tersebut dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan peraturan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan yurudis empiris sehingga dapat mendeskripsikan proses pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber data atau informan dan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap tahu dan dipercaya sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Loa Janan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan. Proses pelaksanaanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama Kurangnya lahan parkir dan tidak sesuai dengan meningkatnya kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat. Perencanaan Pengelolaan Parkir yaitu masih adanya beberapa lahan titik parkir yang masih di kuasai oleh beberapa preman di kawasan pasar loa janan.Itu sudah mencakup semuanya. Ketiga, daya dukung masyarakat. Kadang ada beberapa masyarakat yang menganggap parkirnya kurang efektif karena jauh dari tempat yang akan dituju. Hal-hal yang menunjukkan belum sepenuhnya sesuai aturan yaitu munculnya masalah-masalah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, antara lain penataan yang kurang rapi, pelayanan juru parkir yang kurang memuaskan, tarif yang tidak sesuai, munculnya parkir tidak resmi, dan kurangnya pengetahuan juru parkir mengenai perundang-undangan. Kata Kunci: Parki
SUATU TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENGENAI PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
No full textABSTRACTION This study aims to review of legislation governing the time limit for filing the petition cassation an learn about the process and procedures for revocation request in the resolution of civil cases Cassation. As is well known, if the parties are litigating civil felt dissatisfied with a decision of the High Court does not accept the ruling, then he can apply Cassation, the Supreme Court as stipulated in Law no.4 of 2004 on the Supreme Court. As for the right to nominate Cassation is the litigants themselves, because it was he who acts as the material, which is directly involved in the conflict were sued. The results showed that when the cassation has exceeded the time limit of 14 days, then it can not be accepted back, while the day in requestion, including weekdays and does not include holiday or official grand and revocation of cassation by the applicant, in principle, allowed for his case yet decided by the Supreme Court, in case of revocation of the applicant’s appeal of his case in the Supreme Court examination not be performed or stopped.However, if only one party who revoke cassation, where as the other parties who filed an appeal does not withdraw the application, then the examination of the case on appleal is still being done.In this case the lifting of cassation should be set firmly and clearly and clearly in the National Civil Procedures Law to come, so it does not harm either part
HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENDAPATKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN DI POLRES BONTANG
No full textAbstrakDalam usaha pembangunan di bidang hukum, pemerintah disamping melakukan usaha pembinaan hukum nasional dan para penegak hukumnya, sejak Repelita III telah memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap usaha pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Usaha tersebut seperti tertuang dalam GBHN, yaitu salah satu asas pembangunan nasional adalah asas kesadaran hukum yang mana setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat pada hukum dan kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu salah satu aspek yang menonjol adalah pembangunan di bidang hukum.Bahwa apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik, maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya dan penasehat hukumnya adalah upaya pra-peradilan. Dengan pra-peradilan ini, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MAGANG CALON NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (DI KOTA SAMARINDA)
No full textABSTRACTThis research review on the implementation of the apprentice Candidate Notary based on Act No. 2, 2014, in the city of Samarinda, this research using methods of Juridical Normative Juridical and Sociological, in this case the notary is a public official or officials who perform the duties of the state in legal services to the community in order to achieve legal certainty, A notary public is a powerful document maker in legal proocedings because the deed-a deed which he has the power of proof is perfect and the certificate used by the parties as a means of proof.Notary public in carrying out its duties related to the ethical values of the profession which regulated either in legislation or in the code of ethics of the profession of notary public itself, therefore the notary should always be based on the provisions.One of the conditions of the appointment of a notary public is an intern for 24 consecutive months the office of notary public, for internships is very necessary for a candidate notary to apply knowledge that has been gained by the practice of a notary public lecture significantly, but in the process of apprenticeship apprentice Notary candidates don’t have the guidelines in carrying out the practice of science internships so that they get maximum not
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
No full textABSTRACT The research aimed at investigating and comprehending the flight corporation responsibility implementation on the passengers who underwent the losses, and the efforts which could be taken by the passengers towards the flight corporations on the losses they suffered.All the data obtained in the research either the primary or secondary data were analysed using the qualitative analysis technique, the data were then described by analyzing the existing problems.The research result indicates that the flight corporations having the role as the air carriers have the responsibilities on the passengers. The responsibilities are in the forms of the responsibilities on the accidents, goods losses, and departure times. The responsibilities are regulated by the clear rules in the Acts of Republic of Indonesia Number 1 Year 2009 concerning the flight, and the Regulation of the Minister of Transportation Number 77 Year 2011 concerning the responsibilities of the air carries. The research indicates that the implementation of the flight corporation responsibilities to the passengers has not been optimal. It can be seen that the flight corporations are still frequently escaped from their responsibilities in giving the compensations to the passengers. As for the next control efforts of the Airline is to disseminate the news throught a variety of visual and print media advertising in the form of social services or appeal installe in the airport area of about breaches carry valuables in the trunk. The warning sanction or hold a certificate issued to the airline if it is not liable for damages suffered by passengers. Keywords: Responsibility Airlines, Airlines, baggage Goods Carrying, passangers, Compensation
TINDAK KEJAHATAN CYBERBULLYING MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
No full textABSTRACTCyberbullying crimes happens because the rise of the Internet users, especially social networking users (Facebook, Twitter, and other) without some basic knowledge of ethics in the use of Internet technology.The formulation of the problem are why cyberbullying is a crime and how to manage cyberbullying crimes on law number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.The research found that cyberbullying has any impact that can not be underestimated, cyberbullying that happen continuously can lead to prolonged depression that would eventually lead to the victim wishes to undertake extreme measures, like to end their lives by suicide. Cyberbullying crimes in Indonesia has legal provisions and sanctions has been regulated in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.Based on the matter is expected that Internet users especially social networking users can more prudence in using internet technology, so the crime of cyberbullying can be avoided. Key words: Cyberbullying , Cybercrim
MASALAH RISIKO DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGEMBANG PERUMAHAN PT. EMBUN PAGI BERSERI DI SAMARINDA
No full textABSTRACT Regarding the effort of implementation of preliminary agreement in PT. Morning Cloudy So far, both parties and the second party have tried to exercise their rights and obligations respectively. Concerning the preliminary agreement in the sale and purchase of this house is generally based on article 1338 Civil Code which states "All legally-made agreements act as laws for those who make them. The agreements can not be withdrawn other than by mutual agreement, or For reasons which by law are sufficient for that Agreements shall be carried out in good faith. In particular, the preliminary agreement is set forth in the Decree of the Minister of State for Public Housing No. 09 / KPTS / M / 1995 on Guidelines on the Sale and Purchase of Houses. The Ministerial Decree does not explicitly state the definition of the preliminary agreement, but it can only be concluded that the preliminary agreement is Agreement made before the house is completed.Settlement efforts taken in the event of default in the implementation of preliminary agreement between PT. Morning Creditor with buyer is as follows: If the preliminary agreement is void, for the un-built house, the second party (the consumer) is subject to a fine of 5% (five per cent) of the house price; Whereas if the house has been built, the second party is liable to a fine of 10% (ten per cent) of the total price of the house; In the event that the second party is late in performing its obligations, ie paying the mortgage, then before the first party decides that the second defaults, the first party first gives a warning letter to the second party up to 3x (three times). If 3x (three times) is given a warning but the second party does not heed it, then the first party has the right to decide and declare that the second party is defaulted and entitled to request a settlement under the agreement / law; In the event that the consumer cancels the purchase of the house, then the consumer must make a statement of cancellation of the purchase of the house
PELAKSANAAN GROSSE AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN NON BANK)
No full textABSTRACT In implementation or implementation it is not easy to determine whether the proposed deed grosse has met both formal and material requirements. Especially regarding the material requirements of the grosse deed. In practice many cause problems because of the development in msayarakat existence grosse deed based on credit agreement from the bank as the principal agreement. Grosse deed of debt acknowledgment with other agreements in the form of power of sale and / or the power of putting mortgage rights and others in one grosse deed is not allowed for causing rancaunya in execution execution, that is whether execution executed to grosse deed of recognition of debt or to certificate of mortgage . So that this violates the rule of law which is regulated in article 224 HIR and fatwa MA. 213/229/85 / UM-TU / Pdt dated April 16, 1985 so that the grosse aktapakuan of debt is not purely recognition of debtors debtors to a certain amount of creditors and cause grosse deed of recognition of the debt is void by law and the implementation of execution can not be implemented. And concerning repayment payments, interest and penalties and other expenses for the execution expenses incurred in a grosse deed of debt acknowledgment can not be justified in accordance with the nature of the grosse deed which must be purely a one-sided statement from the debtor who admits to owe a certain sum to the creditor With the rules of article 224 HIR and fatwa MA no. 213/229/85 / UM-TU / Pdt dated April 16, 1985, while the clause on payment of installments, interest and penalties and other expenses for execution fee should be included in the credit agreement deed only. The procedure of grosse execution of the debt recognition deed does not have to go through the District Court, but in practice it occurs that the request for a grosse deed of debt recognition must pass through the court process first and can not be directly executed by the execution of the debt recognition grosse and this takes a long time. Meanwhile, the government bank of Bank Rakyat Indonesia of East Kutai Branch will be submitted to KP2LN and PUPN, even if the lawsuit filed a civil suit to the District Court then the Court should not refuse on the grounds not the authority of the Court
TINJAUAN HUKUM TERHADAP IZIN PENEBANGAN POHON PADA DINAS PERTAMANAN KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENGHIJAUAN
No full textAbstract The existence of natural resources, water, land and other resources that determine the daily human activities. Man can not live without air and water. Conversely there is also a very human activity affecting the availability of resources and the surrounding environment.Article 1 paragraph 2 of Regulation of the Minister of the Interior No. 1 Year 2007 on Spatial Planning Green Open Urban Area reads "Green Open Space Urban Area hereinafter abbreviated RTHKP is part of the open space an urban area populated by plants and crops to support the benefits of social, cultural , economy and aesthetics ". Criminal sanctions against the misuse of the felling of trees can be run in accordance with the Regional Regulation No. 13 In 2013 for every offense committed may be subject to criminal sanctions
PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MINI MARKET PADA PT. INDOMARCO PRISTAMA TANPA PENINJAUAN LAPANGAN OLEH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA SAMARINDA
No full textABSTRACT This study entitled " Pemberian Izin Pembangunan Mini Market Pada PT. Indomarco Prismatama Tanpa Peninjauan Lapangan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota Samarinda ". The main issues examined in this study are: first, What is the requirements which is required by the government of Samarinda to control the establishment of minimarket in its territory? second, what is the Legal Action taken by the Government of Samarinda about the violation of letter of business market permission, if the permit were granted without any review by the authority? This study is included normative juridical research, by reviewing the related licensing, regulations applicable law, including the norms and principles contained there in. Based on the analysis the researchers did in order to address issues raised in this study, it can be concluded as follows: first, implement the concept through policies that stipulated in Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern and Rancangan Perda Kota Samarinda (later become local regulations) on 2015 About Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. . Legal action taken by the Government of Samarinda about the violation of letter of business market permission, if the permit were granted without any review by related agencies are administrative actions and criminal actions.Keywords : Licensing, Market Competition, Retail Companie