DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PEMBATALAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS OLEH HAKIM DALAM SENGKETA PERDATA
No full textABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pembatalan Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris Oleh Hakim Dalam Suatu Sengketa Perkara Perdata”. Permasalahan inti yang dikaji dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana kekuatan pembuktian akta yang dibuat dihadapan Notaris berupa akta otentik? kedua, Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik oleh pengadilan? Berdasarkan inti permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : pertama, untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat dihadapan Notaris akibat dari pembatalan akta tersebut oleh hakim. Kedua, untuk mengetahui mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuat dihadapannya oleh hakim. Penelitian ini adalah termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji terkait peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif, yakni hasil penelitian dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, menerapkan konsep tersebut melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci : Pembatalan Akta Otenti
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ARISAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA
No full textABSTRACT Man is a social being, always interact with each other in an effort to achieve prosperity of life. One form of interaction is Arisan. As an activity in society, Arisan is a concept that can not be separated in the territory of civil law arrangement. Implementation of the concept of Arisan by the community not infrequently has caused various problem, thus demanding a solution that can meet the sense of society and state. The settlement has been answered by law that has divided its authority in areas differentiated by the type of problem arising. Arisan activity is a form of application of certain law (cicvil) which then raises various problem. In its journey it is often found that the solution of the problem is beyond the proper field of law. Therefore, the research conducted with normative juridical method using the approach of law and concept approach on Arisan, his position in the law of engagement, as well as the legal consequences in relation to the legal steps to be taken to resolve the problems arising. The results of the study are written in the thesis as a result of Arisan Law law in Terms of Civil Law.Keywords: Arisan, consequence, effort, solution, problem
URGENSINYA PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE BENTUK USAHA INDOMARET DI SAMARINDA
No full textAbstraksiBahwa pada dasarnya Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata telah memberikan implikasi yang luas pada perjanjian waralaba di Indonesia. Adapun implikasi yang terjadi dapat menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat maupun tindakan monopoli seperti yang tercantum dalam Undang – undang No.5 Tahun 1999, mengingat perjanjian waralaba di Indonesia belum memiliki suatu peraturan yang mengatur secara rinci dari segala aspek. Sedangkan perjanjian waralaba tersebut yang memakai Asas Kebebasan Berkontrak Dalam pasal 1338 KUH Perdata telah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian tanpa adanya pembatasan yang tegas dari peraturan yang ada. Sebagaimana kebanyakan dari para pihak waralaba baik franchisor maupun waralaba yang menginginkan agar perjanjian waralaba yang ada di Indonesia tidak terlalu diatur secara spesifik oleh pemerintah, sehingga usaha waralaba tersebut dapat berkembang dengan baik dalam suatu ekonomi.
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUARNIKAH DAN TINJAUAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH
No full textABSTRACT Recording of marriage plays a decisive role in a marriage because marriage registration is a requirement of whether or not a marriage is recognized by the state. The guarantee of legal certainty for children born out of wedlock according to DayakKenyak customary law is to know the guarantee of legal certainty to children born out of wedlock. The purpose of this study is to find out how the legal protection of children born outside marriage according to Law no. I of 1974 and the Civil Code and the ceremonial and symbolic arrangements used in the indigenous DayakKenyah marriage. The research method used is normative law research method by analyzing from books and discussions with Indigenous apparatus in MahakBaru Village. By formal law as set forth in Law No.1 of 1974 article 43 verse 1 that a child born outside marriage has only a civil relationship with his mother and his mother's family. The results showed that children's right to obtain legal certainty Dayak Kenyah Indigenous born out of marriage there is no difference of rights with children born legally in Indigenous DayakKenyah result of discussion with customs apparatus and books about Indigenous Dayak Kenyah law
MASALAH PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR DAN MEMILIKI SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
No full textABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas, lengkap serta mendalam berkaitan dengan Permasalahan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang memilki sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kab. Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur yang memberikan pelayanan penerbitan sertifikat tanah serta masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display data serta mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam kategori baik, dilihat dari indikator yang ada yakni produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Dari segi produktivitas sudah dapat dikatakan baik karena sudah mencapai target dan sudah memenuhi SPOPP (standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan). Selanjutnya dari segi responsivitas juga dapat dikatakan baik, dilihat dari tanggapan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur terhadap harapan-harapan, aspirasi dan juga keluhan-keluhan yang dialami pemohon sertifikasi tanah. Sedangkan dari segi akuntabilitas dapat dikatakan belum menampakkan hasil. Hal ini diketahui dari melihat pendapat yang diungkapkan masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam permohonan sertifikat tanah mereka, hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih rumit sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penerbitan sertifikat tanah
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKU BISNIS DALAM PRAKTEK
No full textAbstrakApoteker sebagai pemilik sarana apotek merupakan pelaku bisnis, berdasarkan kode etik bisnis dimana Pelaku Bisnis bertanggung jawab atas berjalannya usaha tersebut. Maka keuntungan menjadi tolak ukur bagi Pelaku Bisnis. Hal tersebut bertentangan dengan kode etik profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dimana dalam melakukan pekerjaan kefarmasian seorang farmasis hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi. Jadi hal keuntungan sebagai suatu hal dalam berbisnis tidak ada dalam kode etik profesi apoteker, ketentuan tersebut berdasarkan sumpah atau janji apoteker, yaitu saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Segala pengoperasian sebuah apotek harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang penting mengenai apotek adalah PP No. 26 Tahun 1965 yang kemudian diubah dengan PP No. 25 Tahun 1980. Kedua PP tersebut melaksanakan UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi. Apabila PP No. 25 Tahun 1980 ditelaah secara seksama, maka apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat yang dapat diusahakan oleh apoteker itu sendiri. Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pada pasal 2 yang menerangkan bahwa seorang apoteker sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan apotek, hanya diberikan kepada seorang apoteker yang nantinya harus bertanggung jawab secara teknis farmasis. Berdasarkan peraturan yang berlaku izin apotek diberikan oleh Menteri kepada seorang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi yaitu apoteker. Dengan adanya pelaksanaan dan penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam bidang ini menimbulkan beberapa aspek pelanggaran yang terjadi dalam beberapa kasus. Kasus tersebut ditinjau dari aspek seperti : Aspek fungsional, hal-hal yang dapat menimbulkan keluhan sampai protes konsumen dapat terjadi mulai dari pengadaan, penyimpanan, peracikan maupun penyerahan; Aspek Penyalahgunaan, sering kali terjadi penyalahgunaan ini dilakukan sengaja oleh konsumen. Tetapi banyak pula yang dilakukan secara tidak sengaja. Hal ini menjadikan kerisauan kita, kalau kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen; Aspek Informasi, masalah yang ada kaitannya dengan informasi, sering kali membuat kita yang berkecimpung di sektor pelayanan menjadi pusing tujuh keliling; Aspek Farmakologis, beberapa produk farmasi tertentu ternyata untuk ras tertentu, pola makan tertentu memberikan hasil terapi yang tidak menguntungkan. Atau bahkan secara spesifik untuk orang tertentu ternyata memberikan hasil yang berbeda secara berarti.
PELAKSANAAN HAK CUTI KARYAWAN DI PT. KHARISMA RANCANGADI PRATAMA (BIGLAND) SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No full textAbstractThe Government has enacted Law Number 13 of the Year 2003 on Manpower. It is intended to guarantee the basic rights of workers and ensure equal opportunity and treatment without discrimination on any ground to realize workers' welfare. In connection with the above description to be more real and in-depth about the implementation of Law No. 13 of 2003 on Employment in the company, this study is limited to employees at PT. Kharisma Rancangadi Pratama Samarinda engaged in the production of making Spring bad.The government should be able to respond to the problems of employment that occur in the community. The government should be more active in conducting counseling and supervision of labor on a regular basis to large companies and small companies so that the employers and workers / laborers can obtain knowledge and information about the employment
TINJAUAN HUKUM DANA BAGI HASIL (DBH) ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2016
No full textABSTRAK Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangann Pusat dan Daerah yang dimakdsud dengan Perimbangan Keuanga Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,proporsional,demmokratis,trannsparan, dan efisien dalam rangka pendanaaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah,serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada dasarnya pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan amanat UUD 1945 yaitu diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian secara ekspisit tertuang dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdaarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, bagian Daerah dari PPh, baik PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya. PBB ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat,juga seluruhnya sudah dikembalikkan kepada daerah. Penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen. Kata Kunci : Dana Perimbangan,, otonomi daera
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYITAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) TERHADAP PENGGUNA JALAN
No full textABSTRAKDalam kasus lalu lintas khususnya apabila terjadi kecelakaan lalu lintas antara korban dan pelaku biasanya saling mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling benar. Secara umum biasanya yang diminta oleh korban maupun pelaku adalah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). . Penelitian ini mengambil rumusan masalah. Bagaimana kriteria pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas yang berakibat sanksi penyitaan SIM dan STNK.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari Polresta Kota Samarinda data sekunder mencangkup dokumen, buku, serta laporan. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan pihak kepolisian.Penulis dalam hal ini dapat memberikan saran kepada masyarakat untuk melaksanakan tertib berlalu lintas, mematuhi ramburambu lalu lintas dan petugas, serta memperhatikan kelengkapan kendaraan. Kepada aparat kepolisian yang secara langsung berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam lalu lintas jalan raya, penulis menyarankan agar pihak kepolisian melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dengan seadiladilnya, serta mengupayakan langkah preventif yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan adanya berbagai penyuluhan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tata tertib berlalu lintas
AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) YANG DILAKSANAKAN TIDAK DENGAN ITIKAD BAIK
No full textAbstrakBahwa kedua belah pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ada kalanya itikad baik sudah sepenuhnya dilakukan dan diperhatikan, tetapi pelaksanaan perjanjian masih berada dalam jalan buntu (deadlock). Disinilah perhatian dituntut ke arah kepatuhan agar suatu peristiwa dapat diselesaikan secara memuaskan. Tentunya seperti halnya dengan segala barang sesuatu yang mengandung penghargaan (waardering), kepatuhan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatief), yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah memperhatikan segala faktor-faktor, yang dapat terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan orang-orang itu.Bahwa terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian. Itikad baik (pasal 1338 alinea 3) dan kepatutan (pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Dengan demikian suatu perjanjian khususnya perjanjian pinjam meminjam uang apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik (itikad buruk) maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta norma-norma hukum yang berlaku