Research Report - Humanities and Social Science
Not a member yet
148 research outputs found
Sort by
ANALISIS TERHADAP SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN PERPAJAKAN (Studi Kasus PT SRIWIJAYA, BANDUNG)
Get PDFObjek penelitian adalah analisis terhadap sistem dan prosedur pelaporan perpajakan di PT Sriwijaya. PT Sriwijaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kain untuk industri otomotif (lokal dan ekspor), dengan skala menengah ke atas. PT Sriwijaya berencana melakukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2010. Untuk memperlancar pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Fiskus, PT Sriwijaya harus mempunyai dokumentasi yang baik terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajaknya. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang sistem dan prosedur pelaporan perpajakan yang dijalankan oleh PT Sriwijaya saat ini.Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah sistem self assessment yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Untuk menguji pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan sistem self assessment, Fiskus melakukan pemeriksaan (Setiawan dan Musri, 2007:22). Adanya ketentuan mengenai pemeriksaan, Wajib Pajak sebaiknya menyusun sistem dan prosedur pelaporan demi terlaksananya pemenuhan kewajiban perpajakan dan terhindar dari pengenaan sanksi.Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari sisi waktu, tidak ada keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN maupun PPh, namun dari sisi prosedur pelaporan pajaknya, masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut terkait dengan pengarsipan dokumen dan tidak adanya pengecekan ulang sebagai aktivitas pengendalian, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan (human error). Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditambahkan proses pengecekan terhadap kelengkapan data dan kebenaran data yang diperlukan dalam dokumen perpajakan, serta disarankan untuk melakukan pengarsipan secara berurut terhadap dokumen perpajakan khususnya faktur pajak. Selain itu perlu ditambahkan proses pengecekan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan Supervisor Accounting oleh Kepala Bagian Accounting, serta perlu dilakukan penomoran (prenumbered) terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan perpajakan
PERSEPSI KONSUMEN MENGENAI KEMIRIPAN 7 MEREK HANDPHONE BERDASARKAN DIMENSI KUALITAS DAN MODEL DI KOTA JAKARTA DAN BANDUNG
Get PDFSejak munculnya telepon genggam (HP) sebagai alat telekomunikasi yang canggih maka HP sekarang ini merupakan alat telekomunikasi yang paling populer di seluruh dunia. HP sebagai perangkat telekomunikasi pribadi merupakan pasar yang sangat besar dan sampai saat ini masih menjadi pasar yang potensial. Produsen HP berebut pasar konsumen ini dan tentu saja merek-merek HP yang beredar di pasar menjadi sangat banyak. Di Indonesia sebagai pasar HP yang potensial karena jumlah penduduknya banyak juga beredar banyak merek HP terutama munculnya HP merek buatan Cina beberapa tahun belakangan ini. Nokia masih menjadi pemimpin pasar namun merek HP buatan Cina sudah mampu menembus lima besar misalnya Nexian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap kemiripan antara merek-merek HP populer yang beredar di pasar berdasarkan dimensi kualitas dan model HP. Konsumen yang dijadikan sampel yaitu di kota Jakarta dan Bandung masing-masing sebanyak 100 orang. Data dari isian kuesioner akan diolah menggunakan software SPSS dengan aplikasi Multi Dimensional Scaling
MASALAH PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN KRISTEN PROTESTAN)
Get PDFThere is no rule on the inter-religion marriage law in Indonesia post Regulation number 1, 1974 on Marriage Law. The Problem is, how can be it handled by the Indonesian Positive Law. This is the main problem of this legal research. It was studied with an empirical-legal approach.The results are:1. There is a dispensation rule in Protestant Christian Law. Otherwise, it is absent in Islamic Law.2. The inter-religion marriage law is legal according to the Regulation 1, 1974, because it accepted by Article 2 section (1) of the Regulation. It caused by a Letter of Sacred Marriage of a Protestant Church.3. The inter-religion marriages were registered by the Civil Register as the instruction of the Court.Key words: Inter-religion Marriage, Civil Register, Islamic Law, Protestant La
BIROKRASI TRADISIONAL DARI SATU KERAJAAN DI SUMATERA HARAJAON BATAK TOBA
Get PDFPenelitian ini berangkat dari tesis yang mengatakan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu kerajaan yang melindungi dan memerintah. Kalaupun ada “raja” dan “kerajaan” di tanah Batak, ia tidak berkedudukan dan tidak memiliki kekuasaan seperti seorang raja atau kerajaan-kerajaan di daerah lain seperti di Jawa. Tetapi sebaliknya, ada pandangan bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan. Manakala seseorang mengkaji masyarakat, ia menemukan unit politik atau pemerintahan. Pranata politik (pemerintahan) itulah yang mengontrol dan menjaga pengelompokan yang lebih besar, yakni masyarakat tadi. Semua masyarakat politik memiliki pemerintahannya dengan birokrasinya sendiri yang diperlukan untuk mengatur hidup bersama dari masyarakat, mengatur kepentingan masyarakat, meningkatkan standar kehidupan masyarakat dan mendistribusikan penghasilan secara lebih merata, atau meningkatkan pengaruh warga terhadap pemerintah mereka dan sekaligus mencipakan ketertiban sosial.Beranjak dari pendapat terakhir, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentang masyarakat Batak Toba apakah memiliki birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional. Data yang akan dikumpulkan terkait dengan dengan penciri utama birokrasi pemerintahan kerajaan. Penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif-kualitatif. Data bertsumber dari dongeng-dongeng suci yang hidup dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang didapatkan dengan metode dokumenter dan wawancara mendalam. Data tersebut kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan atau diverifikasi. Juga menggunakan trianggulasi analisis data yaitu the narrative analysis (analisis naratif) dan the illustrative method (metode ilustratif); content analysis (analisis isi), analisis wacana dan penafsiran teks serta semiotic analysis (analisis semiotik).Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Batak Toba telah memiliki pemerintahan kerajaan tradisional. Pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba memiliki ideologi, struktur, aparatur dan aturan hukum sebagai penciri utama dari birokrasi pemerintahan kerajaan. Ideologi dalam bentuk komunalitas; struktur dalam bentuk territorial-fungsional, aparatur yang mengatur adat, ekonomi, pertahanan, keuangan, keadilan dan agama; dan aturan hukum sebagai pegangan dalam berpemerintahan terkait erat dengan nilai-nilai budaya kultural tradisional Batak Toba. Birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba tidak feodalistis sehingga berbeda dengan birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional dalam masyarakat lain seperti kerajaan-kerajaan di Jawa yang feodalistis. Secara kultural, setiap masyarakat tradisional memiliki karakteristik sendiri bermasyarakat danberpemerintahan. Karena itu tata pemerintahan tradisional Batak Toba akan berbeda dengan tata pemerintahan masyarakat tradisional lainnya
KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN RAJA DALAM KERAJAAN TRADISIONAL DARI SATU MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA: MASYARAKAT BATAK TOBA
Get PDFDalam tiap masyarakat selalu ditemukan unit politik atau pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Dalam pemerintahan kerajaan pasti ada orang yang berkedudukan sebagai raja. Kedudukan raja dalam masyarakat tradisional dipercaya sebagai wakil atau representasi dewata untuk mengatur hidup bermasyarakat dan berpemerintahan. Ia juga memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki raja bisa bersumber dari kekuasaan legal-rasional, kekuasaan tgradisional dan kekuasaan karismatik. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan lebih mendalam tentang kedudukan dan kekuasaan raja dalam kerajaan tradisional dari satu masyarakat di Sumatera Utara dimana masyarakat Batak Toba dijadikan sebagai kasus. Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian historis dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan kedudukan dan kekuasaan raja dalam pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba. Data yang digunakan ialah dongeng-dongeng suci seperti turiturian, baik lisan maupun tulisan, peribahasa dan simbol yang mengacu pada kehidupan pemerintahan kerajaan tradisional masyarakat Batak Toba. Untuk itu pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, wawancara mendalam dan observasi. Sementara analisis naratif dan metode ilustratif, analisis isi, analisis wacana dan penafsiran teks digunakan untuk menganalisis teks dari dokumen dan hasil wawancara, dan analisis semiotik digunakan untuk menganalisis tanda atau simbol yang diperoleh dari observasi. Dari hasil penelitian ditemukan corak kedudukan dan kekuasaan raja dalam masyarakat tradisional Batak Toba ditentukan oleh budaya kerohanian. Masyarakat Batak Toba tradisional sebagai masyarakat kosmos-religius percaya bahwa raja adalah representasi dari dewata sehingga kedudukan dan kekuasaan raja sangat suci dan sakral. Berdasarkan kepercayaan kosmos-religius maka masyarakat Batak Toba tradisional taat kepada raja untuk mendapatkan keberuntungan. Karena kedudukan raja sebagai “representasi” dari dewata, maka tidak membentuk hubungan patron-client antara raja dan masyarakat. Berdasarkan kepercayaan kosmos-religius, masyarakat Batak Toba juga percaya seorang raja memiliki hak ilahi atas kekuasaan (devine right), yaitu kekuasaan didapatkan dari dewata sehingga suara raja adalah suara deata. Raja diberi kekuasaan oleh dewata untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kekuasaan itu bersumber dari kekuasaan tradisional dan kekuasaan karismatik. Kekuasaan karismatik ditandai oleh pemilikan apa yang disebut sahala harajaon atau wibawa kerajaan yang juga didapat dari dewata
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI SEKITAR KAMPUS UNPAR (RW 11)
Get PDFUNPAR sebagai institusi pendidikan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian. Selama ini UNPAR sebagai institusi pendidikan sudah melaksanakan pendidikan serta pengajaran dengan baik, penelitian yang semakin meningkat, tetapi pengabdian masyarakat yang masih dirasa kurang. Hal ini juga terasa pada Fakultas Ekonomi UNPAR sebagai bagian dari UNPAR. Kegiatan pengabdian masyarakat yang baik adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, yang dapat memberdayakan masyarakat yang menjadi objek dari pengabdian tersebut. Pemberdayaan berarti bahwa kita berusaha untuk menjadikan masyarakat tersebut menjadi lebih mandiri, bertambah kemampuannya, serta dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Yang menjadi objek pengabdian adalah pelaku Usaha Mikro di wilayah RW11, tepat berada di sekitar gedung 9, Fakultas Ekonomi. Terdapat 6 RT dengan ratusan jumlah warganya. Pengabdian yang pertama dilakukan adalah pelatihan pencatatan keuangan serta diskusi tentang usaha mikro, kedepannya pengabdian ini akan berlanjut dengan pengembangan keahlian, perluasan pasar, serta pembukaan jejaring bagi penambahan modal untuk usaha mikro tersebut. Key words: pemberdayaan masyarakat, pelatihan keuanga
AZAS NE BIS IN IDEM (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian ?)
Get PDFTujuan penelitian tentang Ne bis in idem (Apakah dapat diterapkan dalam Kasus Perceraian) dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Ne Bis in dalam Kasus Perceraian. Selain itu pula penelitian ini juga dilakukan untukmemberi kontribusi bagi pengembangan kajian dan upaya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.Dengan menggunakan mencoba metode yuridis empiris, penelitian ini akan mencoba menelusuri putusan-putusan yang diperkarakan lebih dari sekali khususnya perkara perceraian
PENGABDIAN bagi PELAKU USAHA Di SEKITAR UNPAR
Get PDFJurusan Manajemen sebagai bagian dari komunitas masyarakat didaerah Ciumbuleuit harusnya dapat mengembangkan wilayah disekitar Unpar. Jurusan Manajemen sebagai komunitas akademik dituntut melaksanakan tridharma perguruan tinggi, dimana salah satunya adalah Pengabdian Masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang UKM kulit di Sukaregang Garut diketahui bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh para UKM. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan manajemen dalam pengelolaan perusahaan dalam UKM.UKM yang perlu dukungan dan bantuan tersebut sayangnya kurang terakses dengan pihak yang dapat memberikan pelatihan atau peningkatan kemampuan mereka dalam pengelolaan manajemen usaha. Pihak yang dapat memberikan akses tesebut salah satunya adalah perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan, serta perusahaan swasta sebagai pihak yang dapat memberikan pengalaman praktik, serta perbankan yang memiliki akses pada sisi UKM serta perusahaan swasta. Peningkatan kemampuan dan pengelolaan UKM dengan tujuan penciptaan keunggulan bersaing dari UKM.Sebagai bagian dari masyarakat Ciumbuleuit, jurusan Manajemen tergerak untuk ikut turut serta mengembangkan UKM disekitar kampus Unpar. Pemberdayaan UKM tersebut dengan tujuan akhir menjadi daerah binaan jurusan Manajemen karena pada kurikulum 2013 jurusan Manajemen mempunyai matakuliah Kuliah Kerja Nyata yang akan menjadikan daerah binaan tersebut sebagai target binaan. Jurusan Manajemen juga memiliki matakuliah kepemimpinan yang dalam penugasannya berupa proyek-proyek pengabdian yang juga akan diintegrasikan dengan daerah binaan tersebut. Hasil dari produksi UKM tersebut akan diintegrasikan dengan matakuliah Kewirausahaan, sehingga UKM mendapatkanTarget daerah binaan tersebut juga memiliki tujuan lain, yaitu pengintegrasian kegiatan penelitian dan pengabdian dari dosen-dosen Jurusan Manajemen. Dengan adanya daerah binaan ini diharapkan terdapatnya peningkatan jumlah serta kualitas dari penelitian serta pengabdian dari dosen Jurusan Manajemen
Studi Literatur Mengenai Penggunaan Activity Based Costing Systems di Beberapa Negara
Get PDFSejak awal tahun delapan puluhan, banyak pendapat, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan praktisi, yang menyatakan bahwa traditional or conventional cost accounting methods sudah ketinggalan jaman atau obsolete. Kritik utama terhadap metode tradisional tersebut adalah pada alokasi biaya overhead yang hanya berdasarkan pada single cost driver dapat menyebabkan distorsi biaya, terdapat cost object yang undercosting dan disisi lain ada cost object lain yang overcosting. Activity Based Costing System (ABC System) dianggap dapat mengatasi problem tersebut. ABC System membebankan biaya kepada cost object misalnya produk atau pelanggan berdasarkan sumber daya yang dikonsumsinya.Mula-mula dengan ABC System ini biaya dibebankan pada aktivitas-aktivitas dan setelah itu membebankan biaya suatu aktivitas pada cost object yang memperoleh manfaat dari pelaksanaan suatu aktivitas. Aktivitas-aktivitas ditelusuri kepada produk atau pelanggan tertentu yang menyebabkan terjadinya aktivitas. Biaya produk mencerminkan biaya semua aktivitas yang dikonsumsinya, dengan demikian biaya dapat ditentukan lebih akurat dan manajemen dapat mengendalikan aktivitas yang muncul dan juga mengendalikan biayanya.Istilah activity based costing sendiri mula-mula dikemukakan oleh Harvard Business School pada tahun 1987, selanjutnya artikel pertama dalam Journal of Cost Management, mengunakan istilah ini (Clarke and Mullins, 2000). ABC System ini oleh Johnson,1990, bahkan disebut sebagai salah satu inovasi terpenting dalam bidang akuntansi manajemen pada abad 21 ( Pierce and Brown, 2004).Namun dalam perkembangannya, walau secara teoritis banyak keunggulan dari ABC System, beberapa survey menunjukkan bahwa memang ada perusahaan-perusahaan yang sukses menggunakan ABC System namun perkembangan penggunaan ABC system pada berbagai perusahaan tidak seperti yang diharapkan (Cohen, Venieris and Kaimenaki, 2005). Studi literatur ini penggunaan ABC System di beberapa negara, termasuk alasan mengapa menolak untuk mengadopsi ABC System, manfaat yang didapat oleh pengadopsi ABC System, dan masalah-masalah yang dihadapi saat implementasi ABC System .Key-words : traditional/conventional cost accounting , activity based costing (ABC), adopsi pada beberapa negara.
THE EFFECTS OF MARKETING MIX ELEMENTS ON BRAND EQUITY
No full textMenurut Aaker (2001), ekuitas suatu merek merupakan sekumpulan asset dan kewajiban yang berhubungan dengan suatu merek, bisa merupakan nama dan symbol yang ditambahkan atau dikurangi dari nilai yang ditawarkan oleh suatu barang dan jasa pada perusahaan dan atau pada pelanggan perusahaan. Brand equity is an added value endowed to products and services. Nilai ini dapat tercermin dari apa yang konsumen pikirkan, rasakan dan perbuat pada merek, juga pada harga, pangsa pasar, dan keuntungan yang berhubungan dengan merek tersebut. Brand equity is an important intangible asset that has psychological and financial value to the firm. Ada banyak teori mengenai ekuitas merek, salah satunya dari Feldwick. Feldwick memberikan 3 pendekatan untuk ekuitas merek:λ brand value (the total value of company’s intangible assets --- financial approach),λ brand strength (the strength of commitment to a particular brand --- behavioristic approach),λ brand description (associations and beliefs consumers have about a particular brand --- cognitive approach).Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang sama dengan pendekatan penelitian sebelumnya yaitu pendekatan perilaku terhadap ekuitas merek. Walaupun ekuitas merek menjadi perhatian banyak pihak namun pengaruh dari bauran pemasaran secara individual terhadap ekuitas merek belum pernah diteliti.Penelitian ini didasarkan atas penelitian Edo Rajh mengenai hal yang sama.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh elemen-elemen bauran pemasaran terhadap ekuitas merek. Akan diteliti lebih lanjut apakah model ini bisa digeneralisasi (terutama untuk sample di Bandung, Indonesia), atau lebih jauh lagi apakah model ini bisa berkembang.Tiga kategori produk dipakai dalam penelitian ini, (1) produk minuman berkarbonasi non-alkohol dengan merek Coca-Cola, Pepsi, A&W, (2) produk coklat dengan merek Toblerone, Cadburry, dan Silver Queen (3) produk elektronika dengan merek Philips, Samsung dan Sony. Responden yang diambil sebagai sampel adalah 200 mahasiswa/i Indonesia yang berdomisili di Bandung. Untuk mencari pengaruh masing-masing variabel digunakan metode Structural Equation Modelling (SEM).Ada 11 hipotesis yang akan diuji. Hipotesis 1-5 menguji pengaruh variabel harga, intensitas aktivitas pemasaran, citra toko serta kebijakan harga pada kesadaran merek dan citra merek. Hipotesis 6 dan 7 menguji pengaruh variabel kesadaran merek dan citra merek pada ekuitas merek. Hipotesis 8 sampai dengan 11 menguji pengaruh tidak langsung variabel harga, intensitas aktivitas pemasaran, citra toko serta kebijakan harga terhadap ekuitas merek.Dari hasil penelitian ternyata model ini bisa digeneralisasi.Penelitian ini menunjukkan hasil yang menyerupai hasil penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa elemen bauran pemasaran memang mempengaruhi ekuitas merek. Untuk itu ketika hendak memilih/mengintegrasikan bauran pemasaran pemasar perlu berhati-hati karena jika salah akan merusak ekutias merek. Melakukan aktivitas pemasaran intensitas tinggi tapi tidak mempedulikan kualitas barang juga bisa berdampak kurang baik pada ekuitas merek. Namun jika dilihat dari sisi positifnya dengan meningkatkan aktivitas pemasaran konsumen akan menjadi lebih sadar akan merek dan bisa meningkatkan citra merek.Pemilihan tempat berpengaruh terhadap citra merek, kalau konsumen membeli produk di tempat yang “berkelas” produk seakan-akan menjadi “berkelas” juga. Perlu dilakukan brand management