Jurnal Ilmu Kehutanan
Not a member yet
235 research outputs found
Sort by
Opsi Skema Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan
Get PDFUpaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan memerlukan dukungan pendanaan yang kuat. Salah satu skema pendanaan perubahan iklim yang ditetapkan dalam PP 46 tahun 2017 adalah skema imbal jasa lingkungan. Meskipun demikian, skema tersebut di tingkat tapak belum banyak dikembangkan. Tulisan ini menganalisis opsi-opsi kombinasi skema pendanaan jasa lingkungan dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu provinsi yang aktif dalam upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pola pendanaan jasa lingkungan yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikelompokkan menjadi Payment of Environmental Services (PES), Liablity Rule (LR), dan Purchasing Development Right (PDR). Pola pendanaan PES efektif untuk mendukung upaya pengelolaan hutan sebagai penyimpan karbon, LR untuk kegiatan penyerapan karbon, sedangkan PDR potensial untuk mendukung kegiatan pengurangan emisi karbon. Funding Scheme Options for Climate Change Mitigation in Forestry SectorAbstractClimate change mitigation actions significantly require strong financial support. One of the climate change financing schemes stated on the government regulation no 46/2017 is transaction of environmental services. The implementation schemes in the site level however have not been clearly explored yet. This paper explores funding scheme options for various forest management purposes in order to support climate change mitigation actions in forestry sector. Tanjung Jabung Timur District that is actively reducing emission from forest is chosen as the research location. The research shows environmental service funding schemes that could be implemented in Tanjung Jabung Timur are including Payment of Environmental Services (PES), Liability Rule (LR), and Purchasing Development Right (PDR). PES is effective to encourage forest management purposed for carbon stock; LR is to support carbon sequestration activities, while PDR is potential to support forest management for reducing carbon emission
Lessons Learned from Social Forestry Policy in Java Forest: Shaping the Way Forward for New Forest Status in ex-Perhutani Forest Area
Get PDFForest resource control in Indonesia has progressed from stringent state control towards a more community and indigenous based. Indonesia has embarked a journey in agrarian reform and social forestry to achieve a more balanced portion of forest resource control. The social forestry has manifested in the Collaborative Forest Management Program (PHBM) by Perhutani with the establishment of Forest Community Institution (LMDH) as its core. Forest for Special Purpose (KHDTK) Getas – Ngandong was chosen as the study case since it offers striking issue in social forestry program in the past and the outlook for the new forest status. This paper attempted to identify the policy learning from the past forest resource arrangement i.e., social forestry policy for the new forest status outlook. We identified the policy prior to the social forestry program and the implementation of social forestry from Perhutani. Subsequently, we identified policy learning from that past policy and tried to formulate the policy outlook for the new forest status. The data obtained through an interview to key informants complemented with observation, study literature, and document study. We found that past policy does not incorporate the local community in the forest utilization. The social forestry by Perhutani in their PHBM also showed indifferent approach which positioned the local community unequal with the Perhutani as social forestry promised. We identified fundamental changes should be done, which should prioritize social aspect before seeking out the economic and ecological restoration of the forest. We found the new forest status might hamper the implementation for the new forest policy which driven by the social forestry ideas. If only the new forest status could enable social aspect, the new manager will require tremendous support, robust institution, and plentiful resources to implement their policy.Pembelajaran dari Kebijakan Perhutani Sosial di Hutan Jawa: Menyusun Langkah Ke-depan untuk Status Hutan Baru di Kawasan Hutan eks-PerhutaniIntisariPengelolaan hutan di Indonesia yang dulunya didominasi oleh peran sentral negara saat ini telah mulai bergeser menjadi pengelolaan yang berbasis masyarakat dan adat. Program perhutanan sosial dan reforma agraria telah dijalankan untuk mendapatkankebermanfaatan hasil hutan secara lebih adil. Perhutanan sosial tersebut termanifestasikan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dari Perhutani dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas – Ngandong memberikan suatu kasus yang menarik karena memperlihatkan adanya konteks perhutanan sosial di masa lampau dalam PHBM dan pengelolaan yang sedang dilakukan saat ini dengan adanya perubahan status dan pengelola. Artikel ini menggali pembelajaran dari kebijakan dari pengelolaan hutan di masa lalu (perhutanan sosial dalam PHBM) dan pandangan ke depan pengelolaan dengan konsep perhutanan sosial dengan status yang baru. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara kepada informan kunci yang dilengkapi dengan observasi langsung, studi literatur dan studi dokumen. Dari hasil penelitian tersebut, didapat hasil bahwa kebijakan di masa lampau tidak mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa perhutanan sosial dari PHBM juga tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan karena juga tidak menempatkan masyarakat sebagai mitra setara seperti yang dijanjikan konsep perhutanan sosial. Perubahan fundamental yang harus dilakukan mencakup perubahan fokus pembangunan hutan ke aspek sosial sebelum fokus ke aspek ekonomi dan ekologi hutan. Perubahan status yang baru juga terlihat dapat menghambat implementasi dari kebijakan perhutanan sosial yang baru. Apabila aspek sosial dapat diselesaikan maka selanjutnya akan masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi pengelola baru. Pengelola baru akan membutuhkan dukungan yang besar dari segi sumber daya dan perlu membentuk institusi secara utuh untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya.
Fire Regime in a Peatland Restoration Area: Lesson from Central Kalimantan
Get PDFPeat fires have caused carbon emissions and damage to local and regional communities in Indonesia. An effective fire prevention system is required for mitigating climate change and enabling sustainable development of peatlands. This study examined the fire regime in a peatland restoration area in Central Kalimantan in order to assist the establishment of a fire prevention system. The fire regime was analysed using spatial-temporal analysis, land cover change mapping, and logistic regression analysis. Spatial-temporal analysis was done using monthly Niño 3.4 sea surface temperature anomalies, daily rainfall, and MODIS Active Fire (MCD14DL) hotspots from 2006 to 2015. Land cover change was mapped using Landsat imagery from2014, 2015 and 2016. Logistic regression analysis was conducted to identify significant factors that increase fire risk. The temporal analysis showed that the strongest El Niño occurred in 2015, when the region experienced a 140-days drought period. The highest number of hotspots was also observed in this year, with hotspots concentrated in the latter half of drought period. Moreover, spatial analysis using Kernel Density Estimation (KDE) showed fire recur in degraded areas. The logistic regression analysis used topographic and proximity factors, land cover classes, and soil types as independent variables. It showed that fire in 2014 and 2015 was associated with several land cover classes and was related to historical fire occurrence areas based on KDE results. Several area of peatland forests burned in 2015 and occurred at the forest edge areas located near cultivated or degraded land (e.g. shrubland) and oil palm plantations. Based on the results, the fire regime in the study area is characterized by fires that occurring/recurring in relation to climatic conditions, especially drought periods, and are typically located in cultivated or degraded land cover classes. These parameters should be considered in developing a fire prevention system in the restoration area.Rezim Kebakaran Hutan dan Lahan di Area Restorasi Lahan Gambut: Studi dari Kalimantan TengahIntisariKebakaran di lahan gambut menyebabkan emisi karbon dan kerusakan sistem kehidupan masyarakat lokal dan regional. Sistem pencegahan kebakaran yang efektif diperlukan untuk mitigasi perubahan iklim serta mendorong pembangunan lahan dan hutan yang lestari di kawasan gambut. Studi ini meneliti tentang rezim kebakaran hutan dan lahan di suatu kawasan restorasi gambut di Kalimantan Tengah. Rezim kebakaran hutan dan lahan dianalisis menggunakan analisis spasial-temporal, perubahan tutupan lahan, dan regresi logistik. Analisis spasial-temporal menggunakan parameter nilai rata-rata sea surface temperature (SST) bulanan, curah hujan harian, dan hotspot dari MODIS Active Fire (MCD14DL) tahun 2006-2016. Perubahan tutupan lahan dipetakan dengan analisis citra Landsat tahun 2014, 2015 dan 2016. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh pada peningkatan resiko kebakaran. Analisis temporal terhadap nilai SST tahun 2006-2016 menunjukkan bahwa El- Niño terparah terjadi di tahun 2015 yang memiliki hari tanpa hujan selama 140 hari berturut-turut dan ditemukan titik hotspot terbanyak. Kernel Density Estimation (KDE) digunakan dalam analisis spasial dan hasilnya menunjukkan bahwa kebakaran terjadi dan dapat berulang di area terdegradasi. Regresi logistik menggunakan parameter yang terdiri faktor topografis, kedekatan dengan sungai/kanal, tipe penutupan lahan, serta jenis tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebarakan tahun 2014 dan 2015 berhubungan dengan beberapa tipe tutupan lahan di area yang secara historis pernah terbakar berdasarkan analisis KDE, sehingga area tersebut terindikasi telah terdegradasi sebelumnya. Beberapa area hutan di lahan gambut juga mengalami kebakaran pada tahun 2015 khususnya di area tepi hutannya. Berdasarkan hasil, rezim kebakaran di area studi dapat dijelaskan bahwa kebakaran terjadi dan dapat berulang karena pengaruh iklim
Ekofisiologi dan Peluang Pengembangan Durian (Durio zibethinus) Dengan Sistem Agroforestri di Lereng Selatan Gunung Merapi, Indonesia
Get PDFDurian (Durio zibethinus) merupakan salah satu tanaman yang banyak dikembangkan sebagai tanaman dalam sistem agroforestri di Kecamatan Cangkringan dan Kemalang di lereng selatan Gunung Merapi. Namun demikian, walaupun areal pertanamannya terus meningkat, produktivitas Durian tidak cukup optimal. Hal ini disinyalir karena kurangnya tindakan silvikultur yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sifat fisiologi dan faktor lingkungan terhadap durian pada sistem agroforestri yang ada di pekarangan dan tegalan milik petani, serta mengamati kondisi perakarannya di kedua lokasi tersebut. Identifikasi ekofisiologi durian dilakukan dengan pengambilan sampel daun untuk mengukur sifat fisiologis (aktivitas nitrat reduktase, kandungan air nisbi daun, stomata, prolin dan klorofil), serta pengamatan langsung di lapangan untuk mengukur faktor lingkungan (suhu, kecepatan angin, sekapan cahaya dan kelembaban). Analisis yang digunakan adalah analisis varian dengan uji lanjut DMRT dan analisis statistik bertatar. Pengamatan kondisi perakaran durian dilakukan dengan metode resistivitas geolistrik. Hasil penelitian dari gatra ekofisiologi menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata pada hasil produksi buah durian dengan umur relatif sama di kedua lokasi, dimana hasil analisis statistik bertatar menunjukkan bahwa produksi durian dipengaruhi oleh kecepatan angin. Angin dengan kecepatan tinggi akan berpengaruh terhadap gugurnya buah muda. Perbedaan hasil durian juga diduga dipengaruhi oleh curah hujan yang menyebabkan proses metabolisme pada buah menjadi tidak sempurna. Hujan juga menyebabkan banyaknya buah Durian busuk sebelum dipanen. Selanjutnya diketahui bahwa kondisi tanah di kedua wilayah relatif sama, dengan kondisi rizhosfer perakaran Durian yang didominasi oleh kerikil, pasir dan air.Ecophysiology and Development Opportunities of Durian (Durio zibethinus) Through Agroforestry Systems in the Southern Slopes of Mount Merapi, IndonesiaAbstractDurian (Durio zibethinus) is widely cultivated through agroforestry system in the Cangkringan and Kemalang sub district, in the southern slope of Merapi Mountain, Yogyakarta, Indonesia. Although the area to crop Durian has increased since 1990’s, the productions were not optimal, which probably is due to lack of silviculture treatments. This research aimed to assess the influence of physiological and environmental factors on Durian planted through agroforestry system of homegarden and dryland, and to analyze the condition of durian root systems under those two locations. Ecophysiological studies of Durian were carried out by leaf sampling for physiological properties (i.e.nitrate reductase activity, relative water content, stomata, proline and chlorophyll content) and field observations on environmental factors (i.e. mean air temperature, wind speed, light and moisture). Variance analysis was conducted with advanced DMRT and stepwise statistical analysis. Observation on durian rooting system was conducted by geoelectric resistivity method. The results showed that the soil conditions of the two locations were relatively similar and the root rhizosphere of durian mostly consisted of small stones, sand, and water. It was found that the Durian fruit yield between agroforestry system of homegarden and dryland were different, and based on the stepwise statistical analysis, the Durian production was mostly influenced by wind speed. It was observed that the presence of wind has caused the abscission of young fruits, where faster wind resulted in more abscission of young fruits. Another factor affecting the Durian production was rainfall. It was observed that rainfall has interfered the metabolism processes of the fruits causing fruits being rotten before harvest time
Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan
Get PDFBaru-baru ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kajian teknokratik masterplan redesign pembangunan kehutanan Indonesia 2020-2024 yang salah satu keluarannya adalah rasionalisasi luas dan fungsi kawasan hutan yang perlu dipertahankan. Kajian ini dimaksudkan untuk menjadi dokumen yang dapat digunakan oleh presiden yang terpilih di tahun ini. Dalam berbagai konsultasi publik yang dilakukan Bappenas, terlihat bahwa Bappenas menggunakan faktor: (1) stok karbon; (2) biodiversitas; (3) kapasitas air; dan (4) fungsi kawasan/ administrasi. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kawasan hutan yang perlu dipertahankan sesuai fungsi hanya 72,3 juta hektar (60% dari kawasan hutan daratan yang luasnya 120,6 juta hektar (KLHK 2018)). Luasan kawasan hutan saat ini mencakup hampir dua per tiga daratan Indonesia.Rekalkulasi luas kawasan hutan dapat dipahami karena kebutuhan lahan di luar sektor kehutanan, mulai dari untuk permukiman, pertanian, hingga sumber energi (pertambangan) terus meningkat dan perlu pengalokasian yang lebih terencana untuk menghindari kerusakan sumberdaya alam/ hutan yang semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Badan dunia semacam FAO pun mengakui bahwa kebutuhan lahan khususnya untuk sumber pangan tidak dapat dihindarkan karena pertumbuhan populasi penduduk dunia yang terus meningkat.Hasil kajian tersebut nampaknya mendapatkan resistensi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penerima mandat negara sebagai pengurus kawasan hutan. Dalam pasal 1 UU 41, kawasan hutan dijabarkan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Seluruh kawasan hutan ditujukan untuk melindungi ekosistem dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk menopang ekonomi negara. Resistensi atas hasil kajian Bappenas terjadi karena mungkin KLHK menginterpretasi mandat pengurusan kawasan hutan ini sebagai ‘tuan tanah’ yang ‘menguasai’ kawasan hutan harus dipertahankan sebagai harga mati?Hutan di Indonesia, seperti halnya sumberdaya alam yang lain, diamanatkan oleh undang-undang dasar untuk dapat dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita telah menyadari bahwa hutan kita telah menurun kuantitas dan kualitasnya sejak diundangkannya UU tentang Kehutanan di tahun 1967 dan di dalam UU 41/1999 pun disebutkan bahwa kondisi hutan terus menurun. Disebutkan pula bahwa hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan dijaga daya dukungnya secara lestari.KLHK juga melaporkan bahwa hasil interpretasi citra Landsat tahun 2016 menunjukkan bahwa dari total luas kawasan hutan daratan hanya sekitar 71% yang masih berhutan (KLHK 2018). Jika mandat yang diberikan kepada KLHK “hanya” pada sumberdaya hutan, sesungguhnya mulai tahun lalu KLHK hanya perlu mengurus 85,6 juta hektar saja. Namun tidak, KLHK juga memiliki mandat untuk mengupayakan kawasan hutan dalam kondisi berhutan dengan kegiatan reforestasi sehingga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (ekosistem dan ekonomi) dapat terus berlangsung. Luasnya lahan berstatus kawasan hutan namun tak berhutan menjadi pangkal pertanyaan seberapa luas hutan yang perlu dipertahankan (baca: yang dapat diurus negara?).Namun, kajian Bappenas pun dapat dikatakan terlalu menyederhanakan faktor-faktor yang digunakan dalam menghitung luas kawasan hutan yang harus dipertahankan. Pertimbangan tersebut masih berorientasi ekonomi dan kurang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Hal ini mungkin dapat dipahami karena sebagian besar dari kita memandang hutan baru sebatas sumberdaya ekonomi saja. Bappenas juga masih mengkotak-kotakkan fungsi kawasan hutan seperti halnya yang dilakukan oleh KLHK dalam mengurus kawasan hutan.Penggunaan pertimbangan-pertimbangan tersebut mungkin dapat dipahami karena sebagian besar dari kita memandang hutan baru sebatas sumberdaya ekonomi saja. Selain itu, ketika kajian dilaksanakan masih terkendala dengan ketersediaan data spasial yang masih belum lengkap dan tertata Adanya data spasial yang terintegrasi merupakan pangkal untuk menjawab pertanyaan luasan kawasan hutan yang perlu dipertahankan.Sebenarnya sejak tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP), Presiden telah memandatkan untuk memastikan seluruh peta tematik sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dan terhindar dari tumpang tindih. Badan Informasi Geospasial (BIG), Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri dimandati sebagai pelaksana KSP. Akhir tahun 2018, presiden telah meresmikan penggunaan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peta skala besar yang terstandarisasi dan terupdate secara nasional sehingga dapat mencegah konflik dan penyalahgunaan kekayaan alam. Pelaksaan KSP dibagi dalam beberapa pekerjaan: kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Saat ini BIG telah berhasil menyelesaikan tahap kompilasi dan integrasi 83 dari 85 peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang di targetkan di seluruh Indonesia yang bersumber dari 19 kementrian/ lembaga dan 34 propinsi sebagai wali data.Tahapan terakhir berupa tahapan sinkronisasi masih dalam proses dan perlu segera diselesaikan. Kendala terbesar tahap ini berupa penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan. Hasil identifikasi tumpang tindih telah dituangkan melalui Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI). Berdasar PITTI ditemukan tumpang tindih pemanfaatan hutan, sumber daya alam, dan perizinan yang luasnya mencapai 10,4 juta hektar di Kalimantan dan 6,4 juta hektar di Sumatra. Sebanyak 70% dari luasan tersebut berada di kawasan hutan. Hasil penelitian tim Fakultas Kehutanan UGM pun menemukenali kebun sawit seluas 2,8 juta hektar yang ada di dalam kawasan hutan dari interpretasi penginderaan jauh (FKT UGM 2018). Temuan-temuan tumpang tindih seperti ini tidak hanya akan mengubah peta, tetapi juga akan memiliki implikasi hukum yang berpengaruh pada surat keputusan penerbitan izin hak guna usaha dan bangunan.Terlepas telah tersedianya peta-peta tematik yang terintegrasi, yang lebih penting adalah perlunya menyamakan cara pandang pada bagaimana mengelola hutan. Sejalan dengan yang disampaikan Sayer et al. (2003) lebih dari 15 tahun yang lalu, pada Kongres Kehutanan Dunia di Quebec, Canada, paling tidak terdapat dua faktor penting yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pengurusan dan pengelolaan SDH, yaitu: (1) mengoptimalkan kemanfaatan nilai publiknya dengan mengedepankan keunikan kondisi dan kebutuhan lokal; dan (2) memastikan fungsi ekologis hutan mampu berkontribusi terhadap fungsionalitas lansekap secara keseluruhan. Kedua hal tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan luasan kawasan hutan yang perlu dipertahankan. Lebih lanjut, Sayer et al. (2003) juga menyarankan untuk tidak mengkotak-kotakkan fungsi hutan berdasar kategori yang sudah ditentukan sebelumnya dan memastikan stakeholder lokal menjadi aktor utama pada proses pengelolaan SDH. Kedua hal tersebut, dapat diterjemahkan dalam bentuk mosaik berbagai tipe pengelolaan hutan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan sekaligus secara simultan mampu memenuhi konservasi global (misal: biodiversitas dan penyerapan karbon). Tipe pengelolaan hutan menjadi sangat unik dan merupakan solusi lokal yang sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial sehingga terwujud hutan sebagai komponen lansekap DAS yang multi-fungsi yang menyeimbangkan fungsi perlindungan hingga ekonomi lokal.Kisah keberhasilan komunitas/ masyarakat lokal dalam pengelolaan dan peningkatan nilai konservasi hutan sudah sangat sering kita dengar namun tidak sampai tercatat dalam statistik global. Hal ini disebabkan pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal hampir selalu memiliki karakter yang sangat khas: sesuai dengan kondisi tapak dan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Kisah sukses ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal mempunyai kemampuan dan kearifan untuk mengelola SDH. Pengutamaan stakeholder lokal tidak hanya memastikan bahwa pengurusan dan pengelolaan hutan dapat optimal kemanfaatan dan terjamin kelestariannya, namun juga sebenarnya merupakan solusi untuk penyelesaian persoalan tumpang tindih penggunaan lahan di lapangan. Nilai budaya gotong-royong masih merupakan modal sosial yang cukup kuat untuk penyelesaian permasalahan di tingkat tapak.Selain itu, SDH perlu diurus dan dikelola tidak hanya berdasar pada kondisi biofisik terbatas di lahan di mana hutan itu tumbuh, namun perlu penekanan bahwa hutan yang ada harus dapat berkontribusi dengan fungsi ekologisnya terhadap fungsionalitas lansekap daerah aliran sungai (DAS) secara keseluruhan (Sayer et al. 2003). Bahkan, jika dirasa perlu, di lansekap tertentu, restorasi untuk meningkatkan semua multi-manfaat hutan, terutama untuk kebutuhan yang bersifat lokal harus juga dilakukan.Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut dan adanya data spasial yang telah terstandarisasi dan sesuai dengan kondisi tapak saat ini, penentuan luas kawasan hutan yang masih perlu dipertahan dapat dengan mudah dikuantifikasikan dan dipetakan sebarannya
Okupansi Kukang Jawa (Nycticebus javanicus E. Geoffroy 1812) di Hutan Tropis Dataran Rendah di Kemuning, Bejen, Temanggung, Jawa Tengah
Get PDFFaktor kehilangan/berkurangnya habitat, dan fragmentasi habitat dapat memberikan dampak buruk terhadap kukang Jawa (Nycticebus javanicus), satwa primata nokturnal yang tergolong dalam kategori Critically Endangered. Kukang Jawa yang hidup di hutan yang terfragmentasi merasakan dampak negatif dari faktor- faktor tersebut dan hal tersebut juga dapat memengaruhi okupansi dalam sebuah kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi okupansi habitat oleh kukang Jawa di hutan dataran rendah yang terfragmentasi di Kemuning, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk memperkirakan proporsi penggunaan wilayah, probabilitas deteksi (detection probability) dan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap okupansi habitat oleh kukang Jawa, kami menggunakan occupancy model of a single-season. Sebanyak 5 kali ulangan survei malam pada tahun 2017 digunakan sebagai data pokok di dalam model okupansi. Metode pengambilan data lingkungan dan data anthropogenic menggunakan observasi lapangan dan interview dengan masyarakat lokal. Kami membagi lokasi penelitian menjadi 141 grid dengan ukuran 200 m x 200 m (4 ha) sebagai acuan dalam survei malam dengan jalur. Data kovariat lingkungan yang diukur adalah jarak dari jalan, jarak dari tepi hutan, jarak dari pemukiman, jarak dari sumber air, ketinggian tempat, dan kemiringan lahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kukang Jawa menghuni habitat sekitar 23,2% dari keseluruhan areal di hutan Kemuning. Jarak dari jalan dan jarak dari sumber air (sungai) berkorelasi positif terhadap tingkat hunian, sedang jarak dari pemukiman berkorelasi negatif terhadap tingkat hunian dari kukang Jawa. Data dan informasi kuantitatif yang dihasilkan dari penelitian ini penting untuk mengetahui kebutuhan sumber daya jangka panjang populasi kukang Jawa khususnya di hutan Kemuning. Selanjutnya diharapkan pemerintah Indonesia atau stakeholder terkait dapat melakukan upaya konservasi dan rencana strategi pengelolaan spesies kukang Jawa dengan baik khususnya di hutan dataran rendah yang terfragmentasi.Occupancy of Javan Slow Loris (Nyticebus javanicus E. Geoffroy 1812) in Kemuning Tropical Low Land Forest, Bejen, Temanggung, Central Java Abstract Habitat loss and landscape fragmentation have a negative impact on the Javan slow loris (Nycticebus javanicus), a Critically Endangered nocturnal primate species. Slow lorises in remaining forest fragments might be suffered and affect their occupancy behavior. We aim to investigate the determinant factors for the probability of habitat occupancy by the javan slow loris in Kemuning forest fragment of Temanggung District, Central Java. To estimate the site occupancy rate, detection probability, and the determinant factor of site use by Nycticebus javanicus, we employed the occupancy model of a single-season using night surveys. Five repeated night surveys in 2017 were used as the main basis data for the occupancy model. We used direct observation and interview with locals to collect data on environmental and anthropogenic features. We divided the study area into 141 grids with 200 m x 200 m (4 ha) each which were the basis for the night survey following existing walking paths. The influence of six covariates was assessed to determine of site use by Nycticebus javanicus: distance to road, distance to forest edge, distance to the settlement, distance to water source, altitude, and elevation. The result shows that the probability of site use occupied by Nycticebus javanicus was 23.2% of the total area. Distance to roads and distance to water source have a positive correlation with the probability of site use, whereas the influence of distance to settlements has a negative correlation with the site use of the species. Such quantitative data and information gained in this research are important to know for the long term resource needs of the Nycticebus javanicus, especially in the Kemuning forest. Therefore, the Indonesian Government or related stakeholders can formulate the detail conservation plans of the species, especially in the lowland fragmented tropical forest
Keanekaragaman Jenis Semut pada Tingkat Perkembangan Lahan yang Berbeda: Pendekatan Fase Agroforestri
Get PDFTingkat perkembangan lahan umumnya diikuti dengan perubahan struktur vegetasi penyusun ekosistem yang ada didalamnya. Dalam perjalanannya, muncul intervensi yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan lahan baik mendukung ataupun menghambat. Salah satu bentuk intervensi yang dapat terjadi adalah berupa aktivitas pemanfaatan lahan, sistem agroforestri (AF). Pergeseran tingkat perkembangan lahan melalui pendekatan tingkat perkembangan AF diikuti perubahan vegetasi penyusun menuju kearah ekosistem yang mendekati ekosistem hutan. Dari sisi ekologi, bagaimana perkembangan AF berdampak terhadap struktur komunitas serangga penyusun di dalamnya, khususnya semut, penting diketahui. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur komunitas semut yang menyusun ekosistem AF. Pengambilan data dilakukan di tiga tingkat AF (awal, tengah, dan lanjut) di musim kemarau (April, Mei, Juni, Agustus, dan September). Metode koleksi semut yang digunakan adalah pit-fall trap dan penangkapan langsung. Total diperoleh 7 jenis semut terdiri dari Odontoponera denticulate (Ponerinae), Odontomachus sp. (Ponerinae), Anaplolepis gracilipes (Formicinae), Pheidologeton sp. (Myrmicinae), Camponotus sp. (Formicinae), Polyrachis sp. (Forminae), dan Crematogaster sp. (Myrmicinae). Tingkat perkembangan AF tidak diikuti dengan perbedaan jenis semut namun berdampak pada kemelimpahan masing-masing jenis. Keanekaragaman jenis tertinggi serta jumlah individu semut terbesar berturut-turut ada pada AF tengah, awal, dan lanjut. Selanjutnya, terdapat 5 kelompok fungsional dengan variasi kemelimpahan berdasarkan perkembangan AF. Tingkat AF awal lebih sesuai untuk kelompok Generalized myrmicinae (GM),AF tengah untuk kelompok Dominant opportunist, dan AF lanjut untuk Forest opportunist (FO). The Diversity of Ants in Different Land Develompental: An Agroforestry Phase ApproachAbstractThe levels of land development process typically followed by changes in the vegetation structure of the ecosystems that comprises it. In a process, interventions whether artificial (human) or naturals were able to affect land development, either support or hinder. Some of the interventions that possible to occur are human activities through revegetation and land use, such as agroforestry practice (AF). The levels of land development through the shift of AF development phase common followed by changes in the vegetation inside. In terms of ecology, the mechanism of how the AF development phase affects the community structure is important to know. This research was conducted to determine the community structure of ants under the AF ecosystem and it is functional groups. In addition, we devided the AF system based on its developmental phase (early, middle, and advance). The data was obtained in the area of Nglanggeran, Gunung Kidul Regency of Yogyakarta during the dry season (April, May, June, August, and September). Meanwhile, method of ant collection utilized pit-fall trap and direct collection method. A total 7 species of ants were obtained consisting Odontoponera denticulate (Ponerinae), Odontomachus sp. (Ponerinae), Anaplolepis gracilipes (Formicinae), Pheidologeton sp. (Myrmicinae), Camponotus sp. (Formicinae), Polyrachis sp. (Forminae), and Crematogaster sp. (Myrmicinae). The AF phase are not followed by different species of ants but has an impact on the species abundance. The highest species diversity and the largest number of individual ants were found in middle, early, and advanced AF, respectively. Furthermore, there are 5 ant functional groups with variouss abundance based on AF phase. The early AF is more suitable for Generalized myrmicinae (GM) groups, middle for Dominant opportunist (DO) and GM groups, while advanced for Forest opportunist (FO) groups
Prediksi Lebar Tajuk Pohon Dominan pada Pertanaman Jati Asal Kebun Benih Klon di Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngawi, Jawa Timur
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menentukan model perkembangan lebar tajuk pohon dominan jati asal Kebun Benih Klon pada tegakan berkualitas baik.Penelitian dilakukan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngawi pada petak tanaman jati asal Kebun Benih Klon bertumbuhan baik pada umur 615 tahun. Petak tanaman bertumbuhan baik ditentukan berdasarkan kriteria persentase keberhasilan tanaman, rata-rata tinggi pohon dan rata-rata diameter batang serta aksesibilitasnya. Pada petak yang memenuhi syarat bertumbuhan baik dipilih sebanyak 30 sampel pohon dominan dan tiap sampel diukur radius tajuk pada empat arah mata angin. Hasil pengukuran radius tajuk digunakan untuk menghitung rata-rata radius tajuk sebagai rata-rata kuadratik 4 arah pengukuran radius tajuk dan lebar tajuk sebagai dua kali rata-rata radius tajuk. Rata-rata aritmatik dari lebar tajuk 30 pohon dominan tiap petak pengukuran digunakan sebagai variabel respons dan umur tegakan sebagai variabel prediktor. Data pengukuran selanjutnya dipilah menjadi dua bagian, yaitu sebagian besar untuk pengembangan model dan satu bagian lagi untuk validasi model. Analisis regresi non linear dengan metode kuadrat terkecil digunakan untuk memilih 4 kandidat model penduga rata-rata lebar tajuk, yaitu model Sigmoid, Power, Schumacher dan Gompertz. Pemilihan model didasarkan atas nilai koefisien determinasi tertinggi dan standard error of the estimate terkecil serta signifikansi uji F dan uji T. Akhirnya, model terbaik diuji kelayakannya dengan kriteria root mean squared error, simpangan agregatif dan simpangan relatif. Model Gompertz adalah model terbaik untuk memprediksi perkembangan rata-rata lebar tajuk pohon dominan, yang dapat dituliskan dengan persamaan:CW = 6,585 Xe-0,705xe-0,091sagedan dapat menjelaskan 79% variasi data. Model tersebut lolos validasi dan layak digunakan untuk memprediksi rata-rata lebar tajuk pohon dominan jati asal Kebun Benih Klon pada tegakan berkualitas baik umur 6 tahun sampai dengan umur 15 tahun di Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngawi.Predicting Crown-width of Dominant Trees on Teak Plantation from Clonal Seed Orchards in Ngawi Forest Management Unit, East JavaAbstractThis study aims to determine the model of crown width development of the dominant teak tree planted using seeds from clonal seed orchards. The research was carried out in Ngawi Forest Management Unit on the good quality teak compartment having stands age from 6 to 15 years old. The good quality compartments were determined based on higher stand density, taller average tree height, larger average stem diameter, and good accessibility. In a well-qualified compartment, 30 samples of the dominant tree were selected and each sample was measured for the crown radius in the four radii. The measured crown radius was used to calculate average crown radius as a quadratic mean of 4-crown radii and crown width as double of average crown radius. The arithmetic mean of the crown width of the 30 dominant trees in each measured compartment was used as the response variable and stand age as the predictor variable. The measurement data were then sorted into two parts, namely: mostly for model fitting and the remaining for model validation. Non-linear regression analysis with the least squares method was used to evaluate 4 candidate models of average crown width, namely: Sigmoid, Power, Schumacher, and Gompertz models. The model selection was based on the highest coefficient of determination and the smallest standard error of the estimate and the significance of F test and T test. The best model was eventually validated using the following criteria : root mean squared error, aggregate deviation, and relative deviation. Gompertz model was the best model to predict the average crown width development of dominant teak tree and expressed as:CW = 6.585 Xe-0.705xe-0.091xageand able to explain 79% variation of data. The model was passed based on statistical validation and it was feasible for predicting the average of crown width of dominant teak tree from clonal seed orchards on good quality stand aged 6 to 15 years in Ngawi Forest Management Unit
Pemanenan Kayu Hutan Rakyat (Studi Kasus di Ciamis, Jawa Barat) Timber
Get PDFPemanenan kayu di hutan rakyat yang tepat guna dapat memberikan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan dan memberikan keuntungan finansial bagi pengelola hutan rakyat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi kegiatan pemanenan kayu hutan rakyat studi kasus di daerah Ciamis (Jawa Barat) aspek penebangan, pengeluaran kayu dan efisiensi pemanfaatan kayu. Hasil penelitian kegiatan pemanenan kayu di areal hutan rakyat di Desa Kertabumi dan Bojonggedang, Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa: 1). Kegiatan penebangan pohon di hutan rakyat dilakukan menggunakan alat tebang chainsaw dengan kisaran produktivitas penebangan 4,880 m/jam-8,578 m/jam; 2). Kegiatan pengeluaran kayu di hutan rakyat dilakukan menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi dengan kisaran produktivitas 0,753 m/jam-0,506 m/jam, dengan kisaran jarak pengeluaran kayu ke pinggir hutan 115 m-161 m; 3). Efisiensi pemanfaatan kayu di hutan rakyat berkisar 98,72%-99,14%; 4). Teknik pemanenan kayu di hutan rakyat masih meninggalkan tunggak yang cukup tinggi dan belum memperhatikan keselamatan kerja. Teknik pemanenan kayu di hutan rakyat masih memerlukan perbaikan terhadap tinggi tunggak penebangan. Sebaiknya pemilik hutan rakyat tidak menjual kayu kepada bandar dalam bentuk pohon yang masih berdiri. Pengeluaran kayu dengan sepeda motor masih memerlukan perbaikan desain khususnya terkait dengan konstruksi penyangga beban di bagian kiri dan kanan sepeda motor untuk mengurangi kecelakaan kerjaTimber Harvesting in Community Forest (Case Study in Ciamis, West Java)AbstractEfficient timber harvesting in community forests can provide efficient use of Naskah masuk (received): 30 Nopember 2017 forest resources and provide financial benefits for community forest Diterima (accepted): 27 Maret 2018 managers. This paper aims to provide information on forest harvesting activities in the Ciamis area (West Java), such as aspects of tree felling, timber extraction, and timber utilization efficiency. The results of research on timber harvesting in community forest areas in Kertabumi and Bojonggedang community forests Villages, Ciamis District shows that: 1). Tree felling in community forest is timber harvesting conducted using chainsaw cutting tool with a logging productivity range of productivity efficiency 4.880 -8.578 m/hour; 2). Timber expenditures in community forests are work safety carried out using modified motorcycles with a productivity range of 0.7530.506 m/hr, with a range of wood clearance to forest edge 115 -161 m; 3). The efficiency of timber utilization in community forest is 98.72-99.14%; 4). Wood harvesting techniques in community forests still leave a fairly high stump and have not paid attention to safety. Timber harvesting techniques in community forests still require improvements to the high log stumps. It is recommended that owners of the community forest do not sell wood in the form of trees that still stands to "the bandar”. The expenditure of wood using motorcycles still requires the improvement ofits design especially related to the construction of load buffers on the left and right side of the motorcycle to reduce work accident